Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis kepada saksi PRIYO BUDIAWANAlias DOYOK (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali,pertama pada pertengahan bulan Mei 2017 dengan sistem paket hematseharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebutterdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan narkotika jenisshabu secara gratis dengan mengambil sebagian dari narkotika jenis shabuyang dijual tersebut, kemudian yang kedua pada tanggal 4 Juni 2017dengan sistem paket hemat seharga

adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak masyang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp3.436.763,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa September 2006 sebesar Rp3.436.763karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem

termasuk dalam Pajak Masukan tidak dapat dikresebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan seluruh buktibukti pembayaran Pajak PertanNilai tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UndangUndang Ketentuan Umum deCara Perpajakan, maka tanggung jawab pembayaran pajak beralih kepada Pengusaha KenaPenjual;bahwa Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001 tentang Kon:faktur pajak dengan aplikasi sistem

Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang JemaatPentakosta di Indonesia tanggal 23 Oktober 2004, yang diberi tanda P3;Foto Copy Lembar Informasi Debitur, Sistem Layanan InformasiKeuangan atas nama Lismen Sianturi, yang dikeluarkan oleh OtoritasJasa Keuangan tanggal 2 November 2018 untuk posisi data informasikeuangan terakhir Pemohon tanggal 1 November 2018 jam, yang diberitanda P.4;Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1211020208120005, atas nama kepalakeluarga Ratinna SiringoRingo, yang dikeluarkan pada tanggal

Manahan Sianturi selaku Ketua Adat/MargaSianturi se Kota Bogor.Menimbang, bahwa dalam hal ini perubahan nama Pemohon bukandiakibatkan karena adanya suatu permasalahan hukum serta bukan didasaridengan adanya suatu itikad yang tidak baik untuk melarikan atau mengaburkansuatu kewajiban hukum Pemohon sebagaimana keterangan para saksi yangdikuatkan dengan formulir laporan informasi debitur dalam Sistem LayananInformasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(bukti P4);Menimbang, bahwa

adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Pajak Meyang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp17.950.060,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Februari 2006 sebesar Rp17.950.060,karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem

termasuk dalam Pajak Masukan tidak dapat dikrsebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan seluruh buktibukti pembayaran Pajak Pertambahztersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UndangUndang Ketentuan Umum dan TaPerpajakan, maka tanggung jawab pembayaran pajak beralih kepada Pengusaha Kena Pajak Penjbahwa Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001 tentang Korfaktur pajak dengan aplikasi sistem

Yamaha Vega ZR warna biruNosin: 5D91323542, Noka: MH35D9204BJ323558, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan saksi korban Samsudin Bin Irin, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yanguntuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk Sampai pada barangyang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau denganmemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yangtunduk pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem

Sulaiman dengan korban(Samsudin Bin Irin), maka kepada anak sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yangsetimpal dengan kesalahannya, maka putusan Pengadilan Negeri No. 5/Pid.SusAnak/2021/PN.Sdn tanggal 8 April 2021 tidak dapat dipertahankan lagi danharuslah dinyatakan dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertamadibatalkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;Menginagt Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP, Undangundang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikankebenaran dan keabsahan data penduduk;C. Integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintasinstansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapatdipertanggungjawabkan;e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi,dan;f.

Menolak permohonan Pemohonselain dan selebihnya;Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 7 Mei 2021, olehAdek Nurhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakim tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., selaku PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronikmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;Panitera Pengganti, Hakim,Ananda Munes Suyadi

Bahwa berdasarkan pengecekan data pembayaran belanjaperjalanan dinas mutasi Wing II Paskhas melalui aplikasi Sai(Sistem Akuntansi Instansi) tercantum pada tahun 2016terdapat pembukuan perjalanan dinas mutasi sebesarRp166.304.000,00 (Seratus enam puluh enam juta tiga ratusHal. 4 dari 37 hal.

mendata personel yang mutasidari Kipan B dan Kipan C ke Yonko 469 Paskhas yang belummenerima UPD.Bahwa selanjutnya Saksi1 melaporkar hat tersebut kepadaDanwing Ill Paskhas dan Danwing Ill Paskhasmemerintahkan Saksi1 untuk melaksanakan pengecekanterhadap Belanja Perjalanan Dinas Mutasi Wing III Paskhasserta memerintahkan Terdakwa untuk segera menyelesaikanpembayaran hak anggota tersebut.Bahwa berdasarkan pengecekan data pembayaran belanjaperjalanan dinas mutasi Wing II Paskhas melalui aplikasi Sai(Sistem

secara khusus dan rapi sambilSaksi memeriksa data pembukuan Jaldis Mutasi Wing IIIPaskhas sehingga mempermudah pengecekan.Bahwa kemudian Danwing Ill Paskhas memerintahkanPekas untuk melaksanakan pengecekan terhadap BelanjaPerjalanan Dinas Mutasi Wing Ill Paskhas sertamemerintahkan Terdakwa untuk segera menyelesaikanpembayaran hak anggota tersebut dan hal tersebutdisanggupi oleh Terdakwa.Bahwa berdasarkan pengecekan data pembayaran belanjaperjalanan dinas mutasi Wing III Paskhas melalui aplikasi Sai(Sistem

Putusan Nomor 58K / PM.1I02 / AU / VI / 2018belanja perjalanan dinas mutasi Wing Ill Paskhas melaluiaplikasi Sai (Sistem Akuntansi Instansi) tercantum padatahun 2016 terdapat pembukuan perjalanan dinas mutasisebesar Rp166.304.000,00 (Seratus enam puluh enam jutatiga ratus empat ribu rupiah) dengan jumlah personel yangtelah dibukukan sebanyak 119 orang dari jajaran Wing Illpaskhas untuk selajutnya dilaporkan kepada Danwing llPaskhas, Kaku Korpaskhas dan Kasubdis Dalku Diskuau.Bahwa benar selanjutnya

Bahwa benar berdasarkan pengecekan data pembayaranbelanja perjalanan dinas mutasi Wing Ill Paskhas melaluiaplikasi Sai (Sistem Akuntansi Instansi) tercantum padatahun 2016 terdapat pembukuan perjalanan dinas mutasisebesar Rop166.304.000,00 (Seratus enam puluh enam jutatiga ratus empat ribu rupiah) dengan jumlah personel yangtelah dibukukan sebanyak 119 orang dari jajaran Wing Illpaskhas untuk selajutnya dilaporkan kepada Danwing lllPaskhas, Kaku Korpaskhas dan Kasubdis Dalku Diskuau.4.

menguasainya, makapihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebut apabila waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secaratertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahanyang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;Penjelasan :Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan olehUUPA tidak menggunakan sistem

No. 3343 K/Pdt/2012.menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasinegatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.Tetapi walaupun demikian tidaklan dimaksudkan untukmenggunakan sistem publikasi negatif secara murni.

Sehubungandengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini;Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang padasistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbangmemberikan kepastian hukum kepada pihak, yang dengan itikad baikmenguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalambuku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurutUUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanyatercantum

Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapatdigunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalampendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adatjika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidakdikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain, yangmemperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untukHal. 13 dari 29 hal. Put. No. 3343 K/Pdt/2012.menuntut kembali tanah tersebut.

Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian.Bahwa sebagaimana yang telah samasama diketahui, hukumpembuktian yang dianut dalam perkara perdata adalah sistempembuktian positif, yaitu. suatu sistem pembuktian didasarkanatas alat bukti yang telah ditentukan oleh undangundang;Alat bukti yang telah ditentukan secara /imitative dalam perundangundangan yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW, yaitu:1.

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, DokumenElektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuktetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, fotoatau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasiyang memiliki makna atau arti atau dapat

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 UU ITE,Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik,atau. sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, danpenyimpanan. Internet adalah teknologi komunikasi dan informasiberbasis jaringan kabel atau nirkabel yang menghubungkan antarperangkat atau sistem elektronik. Handphone atau telepon genggamadalah salah satu perangkat telekomunikasi nirkabel.

Android adalahsebuah sistem operasi yang digunakan oleh perangakat telepon cerdasberbasis open source. Audio adalah suara yang dihasilkan dari sebuaperangkat elektronik knususnya perangkat elektronik digital.

Rasadalah golongan bangsa berdasarkan ciri ciri fisik, rumpun Bangsa.Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan sistem yangmengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhanyang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulanmanusia dan manusia serta lingkungan.

arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RINo.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronikadalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,diterima,atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atausejenisnya,yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputeratau Sistem

Sel.diberlakukan oleh ALLAH dan RasulNya yaitu sistem Daulah KhilafahIslamiyah yang berpedoman kepada dua sumber yaitu ALQuran danSunnah.Bahwa setelah saksi dan ikhwanikhwan mendapatkan kajian dariustad AMAN khususnya yang membahas tentang SYIRIKDEMOKRASI, maka kami jadi mengetahui bahwa sistem demokrasikhususnya yang berlaku di Indonesia adalah sistem kekafiran dan wajibuntuk berlepas diri dari sistem tersebut dengan berusaha menggantinyadengan sistem kekhilafahan yang berdasarkan manhaz daulah

yangada dengan hukum Syariat Islam.Saksi menjelaskan bahwa menurut pendapat saksi karena sesuaidengan paham yang saksi dapati bahwa sistem demokrasi yangsekarang berlaku ini adalah sistem yang kafir dan masuk kedalam syirikakbar dan dapat membatalkan kelslaman seseorang, maka seharusnyamengganti hukum yang sekarang berlaku dengan menggunakan hukumsyariat Islam, Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.Bahwa setelah saksi mengetahui/ memahami bahwa sistem demokrasiyang berlaku di Indonesia

sekarang ini adalah sistem kafir dan masukkedalam syirik akbar hingga bisa membatalkan Islaman seorangmuslim, maka yang saksi lakukan adalah :1.

Saksi tidak mau mengakui hukum yang berlaku di Indonesia saatini.d. saksi membenci sistem yang ada di Indonesia sekarang ini.Halaman 260 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid. Sus/2018/PN Jkt. Sel.2.

yang ada/ yangberlaku, serta berusaha mengganti sistem yang ada dengan hukum SyariatIslam dan menurut pendapat saksi karena sesuai dengan paham yang saksidapati bahwa sistem demokrasi yang sekarang berlaku ini adalah sistem yangHalaman 396 dari 427 Hal.

Sedangkanuntuk sistem tunai (cash) di lakukan dengan cara konsumen membawaKTP dan membayar unit sepeda motor yang akan dibeli, kKemudian kasirdealer membuka kwintasi lalu Konsumen menyerahkan uang kepadakasir dealer dan setelah itu sepeda motor tersebut bisa di ambil atau dibawa oleh konsumen;Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengurusan STNK sepeda motor diSamsat dapat selesai selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua)bulan sedangkan untuk pengurusan BPKB dapat selesai selama 4(empat) bulan sampai

asli kemudianmenandatangani tanda terima penyerahan BPKB;Bahwa konsumen atas nama saksi Mujiah, saksi Harsono, saksi Wastutidan saksi Soim melakukan pembelian sepeda motor pada Saatkepemimpinan Terdakwa;Bahwa tidak tahu apakah pada waktu menjabat sebagai pimpinan CV.Honda Indo Perkasa Terdakwa ada menunjuk seseorang karyawanuntuk memegang, menyimpan dan menyerahkan BPKB kepadaKonsumen atau tidak;Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyerahkan BPKB kepadapihak leasing adalah pimpinan;Bahwa untuk sistem

penyerahan pada waktu saksi menjabat adalahdengan cara pengambilan BPKB sepeda motor ke kantor Samsat,kemudian memisahkan BPKB berdasarkan leasing yang bersangkutandan kemudian BPKB tersebut di serahkan kepada masing masingleasing dengan di buatkan surat pengantar, kalau untuk kepemimpinansebelumnya saksi tahu bagaimana sistem penyerahan BPKB kepadaleasing;Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah pihak leasing PT.

Honda IndoPerkasa;Bahwa proses penjualan Sepeda motor CV.Honda Indo Perkasa Siakadalah pihak konsumen datang ke dealer CV.Honda Indo Perkasa Siakdan setelah melakukan transaksi apabila pihak konsumen berminatdengan Sepeda motor tersebut konsumen melakukan pengurusanadministrasi dan melakukan pembayaran dan sistem di CV.

HondaIndo Perkasa Siak;Bahwa sistem pembelian Sepeda motor oleh konsumen Saksi Harsonosetahu saksi dengan membeli secara tunai/cash sedangkan sistempembelian yang dilakukan oleh konsumen atas nama saksi Mujiah, saksiWastuti dan saksi Soim dengan sistem kredit;Bahwa sistem pembelian dengan cara kredit adalah konsumen datangke dealer dengan membawa persyaratan berupa KTP dan Kartukeluarga, kemudian data di isi oleh pihak leasing lalu konsumenmenandatangani kontrak ;Bahwa kemudian konsumen menyerahkan

Bahwa asas dari Peradilan Anak berdasarkan Undangundang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berdasarkan asas perlindungan, keadilan,non diskriminatif, Kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapatanak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan danpembimbingan anak, proporsional, perampasa kemerdekaan dan pemidanaansebagai uapay hukum terakhir dan penghindaran pembalasan.

Perlindungan bagianak seperti hal tersebut hendaknya sebagai aspek penjeraan dan edukatif agarkedepan anakanak tidak terjebak lagi sebagai residivis dalam konteks inisebaiknya tidak serta merta menggunakan KUHP dalam beracara akan tetapilebih bijanya menggunakan UU nOm 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak.3.

Demikian juga untukPembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta Pendapat orang tua/wali Anakmengenai halhal yang bermanfaat bagi anak juga menyampaikan supaya Anakdikembalikan kepada orangtuanya sebab orangtuannya masih sanggup mendidikAnak dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;Menimbang, bahwa meskipun Anak dalam hal ini masih dalam lingkupSistem Peradilan Pidana Anak, yang menurut Pasal 2 huruf UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwaperampasan

Selanjutnya mengenai lamanya anak menjalani pidanapenjara akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim, Anak Pelaku dijatuhi pidanapenjara, maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2019/PN.Wsbtentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang dijatuhi pidana penjaraditempatkan di LPKA, dalam perkara ini maka ditempatkan di LPKA Kutoarjo;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatunkan

dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanAnak;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Anak diharapkan masih bisa dibina; Korban telah memaafkan Anak ; Anak belum pernah dihukum;Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana,Pasal 2, Pasal 20, Pasal 71, Pasal 85, dan Pasal 86 Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

SelaganRaya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebutdilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS)Inventaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di KoordinatX=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalamKawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281 dan sudahdipasang tanda kawasan TNKS; Bahwa kegiatan perkebunan kopi yang di kelola Saksi SALDIN di dalamkawasan hutan TNKS diwilayah Desa Pondok Baru Kec.

dan tim patroli polisi kKehutanan di kawasan hutan TNKStelah memasang tanda kawasan TNKS berbentuk kotak persegi yangterbuat dari seng berwarna merah dengan tulisan KAWASAN TNKSdengan tulisan berwarna putin yang dipasang di pondok kebun saksiSALDIN; Bahwa lokasi kegiatan perkebuan Kopi milik saksi SALDIN tersebutberada di dalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec.Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebutdilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem

SelaganRaya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebutdilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS)Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di KoordinatX=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalamKawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak merasa keberatan;4.

SelaganRaya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukanpengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentariskantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKSberjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik KoordinatPerkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecilpada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama Penggarap

SelaganRaya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukanpengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantorTNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 danY=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjaraksekitar 800 meter dari Pal. 281;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan TitikKoordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi SelaganKecil pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama

No.93 PK/Pdt.SusHKI/20141011Pemohon PK telah terlebih dahulu mendaftarkan Merek MALING di Indonesiapada tahun 1991, sedangkan Termohon PK baru mendapatkan hak merektersebut pada tahun 1999 dan terbukti jelas Termohon PK mendaftarkan MerekMALING di Indonesia pada tahun 2009, yaitu jauh sesudah didaftarkan olehPemohon PK pada tahun 1991;Bahwa hal tersebut berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di RRC,memungkinkan penggunaan merek secara bersama, sebagaimana dapat dibaca didalam dokumen Departemen

maling yangsah untuk di Negara Republik Indonesia;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Merek, berbunyi:Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilikMerek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentudengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihaklain untuk menggunakannya;Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikemukakan konstruksihukum sebagai berikut: UndangUndang Merek Indonesia menganut sistem

wajib daftar, yangdisebut sistem konstutif (constitutive system) yang bermakna: PendaftaranMencipta Hak Atas Merek;e Selama merek yang bersangkutan belum didaftarkan pada Daftar UmumMerek (DUM), undangundang merek tidak memberi Perlindungan HakEksklusif (exclusive right) kepada pemilik atau pemakainya;e Siapa yang mendaftar lebih dulu, mempunyai hak lebih utama dari yanglain atas merek yang bersangkutan:Hal.20 dari 25 hal.

, dan;Hak eksklusif itu Menutup pemberian perlindungan kepada pendaftaran yangbelakangan, apabila ternyata Merek tersebut mempunyai persamaan secarakeseluruhan (entireties smilar) atau menyerupai (nearly resembles) denganMerek Pemohon PK yang sudah terdaftar terlebih dahulu, dan;Sesuai dengan asas pendaftar pertama (the first to file principle) yangdipancangkan Pasal 3 UndangUndang Merek, hukum tidak membebaniPemohon PK untuk membuktikan sebagai pemakai pertama atau the firstuser, sebab menurut sistem

No.93 PK/Pdt.SusHKI/2014e Apabila timbul konflik atau sengketa untuk menentukan siapa yang palingunggul dan paling utama haknya, tidak didasarkan pada pembuktian siapapemakai pertama, tetapi sematamata ditentukan berdasarkan pembuktiansiapa yang terlebih dulu mendaftarkan;Dengan demikian, pada sistem konstitutif berdasarkan the first to file yangdigariskan Pasal 3 UndangUndang Merek, sekaligus terkandung prinsip legalpresumption atau anggapan hukum mengenai prior right yang mengajarkan:siapa yang

Dokumen/Aflikasi Pembukaan Rekening Produk Dana/Pembukaan BukuTabungan dan Formulir Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan;Dan akibat Formulir/Dokumen yang dipalsukan sistem komputerisasi PT.

Kode Transaksi (Kontran) 2301 akanmuncul di slip validasi secara sistem komputer apabila penarikandianggap sesuai ketentuan. Hal ini tidak bisa dimanipulasi atautidak dirubah pada sistem komputer, karena sistem komputer telahHal. 61 dari 95 hal. Put. No.2095K/Pid.Sus/2008diprogram secara khusus oleh IT Bank Mandiri. Dilihat dari 12slip kwitansi penarikan (satusatunya paket bukti padapersidangan) yang menggunakan kode transaksi 2301 sudahsesuai dengan ketentuan Bank Mandiri.

PemohonKasasi/Terdakwa tegaskan lagi bahwa apabila identitas nasabahtidak sesuai dengan aplikasi data komputer Bank Mandiri, makasegala transaksi ditolak oleh sistem komputer dan validasi tidakmungkin tercetak pada slip penarikan, tetapi bukti persidangan (12slip kwitansi seolaholah tercetak). Selain itu, apabila tandatangan nasabah tidak sesuai dengan buku tabungan aslinya/tandatangan nasabah tidak sesuai dengan aplikasi pembukuan di BankCabang Penerbit, maka secara sistem komputer ditolak.3.

Bahwa sistem komputerisasi pada Bank Mandiri baik secara operasional atautransaksi harian sudah memiliki sistem yang ketat yg diatur dengan sistemkomputerisasi induk Kantor Pusat dengan menggunakan InternasionalTechnologi (IT), dan setiap menu dan fungsi yang ada dalam komputer padaBank Mandiri tidak dapat dirubah tanpa ada ketentuan dari Direksi KantorPusat atau dari IT Kantor Pusat.e.

No.2095K/Pid.Sus/2008nasabah dengan slip penarikan fiktif, merupakan sebuah kenyataan yang tidakmungkin dilakukan dalam sistem Bank Mandiri dengan menggunakanTeknologi IT dan Sistem eMas. Dengan slip fiktif tersebut maka komputer akanmenolak permintaan tersebut. Kalaupun Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukanapproval tentunya atas permintaan Head Teller.

Wijaya Gita Utama dengan sistem pembayaran temposelama dua minggu setelah barang diterima dan setiap custummer diberiplafon kredit maksimal sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari dan seluruh pemesananOlie merek Mesran Prima tersebut barangnya telah diterima saksi Kannysesuai dengan plafon kredit yang diberikan; Dikarenakan saksi Kanny masih membutuhkan Olie merek Mesran Prima,selanjutnya saksi Kanny menghubungi Terdakwa yang telah menjalinhubungan

Wijaya Gita Utama, hal ini dapat dilakukanoleh Terdakwa karena yang mengetahui password pada sistem komputer PT.Wijaya Gita Utama hanya Terdakwa sendiri selaku Staf Accounting (Kasir)dan pada saat menyerahkan Purchase order (PO) tersebut Terdakwamenyampaikan kepada bagian administrasi bahwa pemesanan saksi Kannyyang sebelumnya telah lunas, sehingga secara bertahap sejak tanggal 03Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 pihak PT.

Wijaya Gita Utama melakukan pemeriksaan terhadapTerdakwa mengenai pemesanan Olie Mesran Prima yang dilakukansaksi Kanny bisa melebihi plafon kredit yang ditentukan dan pada saatitu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membantu saksiKanny dengan cara Terdakwa membuat pelunasan piutang fiktifberupa bukti pembayaran atau Bukti Bank Masuk (BBM) atau tandalunas fiktif pada sistem komputer dengan maksud agar saksi Kannymemberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah), atas

Wijaya Gita Utama melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai pemesanan Olie MesranPrima yang dilakukan saksi Kanny bisa melebihi plafon kredit yangditentukan dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yangtelah membantu saksi Kanny dengan cara Terdakwa membuatpelunasan piutang fiktif berupa bukti pembayaran atau Bukti BankMasuk (BBM) atau tanda lunas fiktif pada sistem komputer denganmaksud agar saksi Kanny memberikan pinjaman kepada Terdakwasebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), atas

Yani No. 50Brebes mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 New cbs Plus tahun 2016warna putin Nopol : G6079 FU , noka : MHiJFU110FK261668 nosin ;JFU1E1261973 dengan sistem sewa beli dengan uang muka sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) selama 35 bulan.Bahwa sistem sewa beli sepeda motor tersebut dituangkan dalam sertifikatJaminan Fidusia Nomor : W13.00689507.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 21Desermber 2015 dengan

Yani No. 50Brebes mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 New cbs Plus tahun 2016warna putih Nopol : G6079 FU , noka : MH1JFU110FK261668 nosin ;JFU1E1261973 dengan sistem sewa beli dengan uang muka sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) selama 35 bulan.Bahwa sistem sewa beli sepeda motor tersebut dituangkan dalam sertifikatJaminan Fidusia Nomor : W13.00689507.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 21Desermber 2015 dengan

tempat sampah, lalu melihat hal tersebut kami langsungmengamankan Terdakwa ; Bahwa ketika kotak rokok yang dibuang Terdakwa diperiksa ditemukan9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu, dan saat Terdakwadiinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu sebanyak 9 (sembilan)paket adalah miliknya yang diterima Terdakwa dari Sopian Ginting ; Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkandipersidangan ; Bahwa shabu tersebut Terdakwa terima dari Sopian Ginting untuk dijualkepada orang dengan sistem

tempat sampah, lalu melihat hal tersebut kami langsungmengamankan Terdakwa ;Bahwa ketika kotak rokok yang dibuang Terdakwa diperiksa ditemukan9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu, dan saat Terdakwadiinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu sebanyak 9 (sembilan)paket adalah miliknya yang diterima Terdakwa dari Sopian Ginting ;Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkandipersidangan ;Bahwa shabu tersebut Terdakwa terima dari Sopian Ginting untuk dijualkepada orang dengan sistem

5,63 (lima koma enam puluhHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 1410/Pid.Sus/2017/PNLbptiga) gram milik Terdakwa Erwin Alias Roy adalah Positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut adalah miliksaksi Sopian Ginting (berkas terpisah), yang Terdakwa terima dari saksiSopian Ginting (berkas terpisah) tujuannya untuk dijual kepada orangdengan sistem

bungkus rokok sampoerna berisi 9(sembilan) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram berat netto 5,63 (lima koma enampuluh tiga) gram, 5 (lima) lembar plastik klip transparan kosong dan 1 (satu)buah timbangan elektrik ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi maupun pengakuanTerdakwa didepan persidangan bahwa Terdakwa menerima shabu tersebutdari saksi Sopian Ginting (berkas terpisah) yang tujuannya untuk dijual kepadaOrang dengan sistem

HOLI PHARMA memiliki ijin edar dengan nomor jjin edarGKL9817104710A1 termasuk sediaan farmasi, berupa golongan obat kerasdengan kategori ObatObat Tertentu (OOT) yang mempunyai kegunaansebagai obat antiparkinson yaitu semacam penyakit degenerasi ataupenurunan fungsi syaraf dengan mekanisme bekerja di sistem Susunansyaraf pusat.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasitersebut karena yang diperbolehkan untuk menyimpan dan membawa,menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa

Farmasi danMakanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Semarang sejaktahun 2006 sampai dengan sekarang yang bertugas melakukanpembinaan dan pengawasan sediaan Farmasi dan Makanan ;Bahwa Ahli merupakan Sarjana Farmasi di Universitas Gadjah MadaYogyakarta tahun 2004 dan lulus Pendidikan Profesi Apoteker diUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2005 ;Bahwa fungsi Trihexyphenidyl sebagai obat antiparkinson yaitusemacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf denganmekanisme bekerja di sistem

ANGGIT WAHYU SAPUTRO AliasJENGGOT jika sudah laku ;Bahwa Terdakwa tidak tahu fungsi obat jenis Trinexyphenidyl ;Bahwa efek menggunakan obat jenis Trihexyphenidyl yaitu pusing ;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Sgn.Bahwa selain menjual kepada saksi ANGGIT WAHYU SAPUTRO AliasJENGGOT Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa bernama Naim /Erik ;Bahwa fungsi Trihexyphenidyl sebagai obat antiparkinson yaitusemacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf denganmekanisme bekerja di sistem

rupiah) setiap satu boxnya;Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan pembayarandari menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada Saksi Anggit WahyuSaputro Alias Jenggot jika sudah laku dan sebelumnya terdakwa sudahmendapatkan bayaran sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh riburupiah);Menimbang, berdasarkan keterangan ahli di muka persidanganbahwa fungsi Trihexyphenidyl adalah sebagai obat antiparkinson yaitusemacam penyakit degeneasi atau penurunan fungsi syaraf denganmekanisme bekerja di sistem

Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PALPenyebarluasan dapat berupa meneruskan dan / atau mengirimkaninformasi dan / atau Dokumen Elektronik ketempat atau pihak lainmelalui Sistem Elektronik, contoh Mendistribusikan ialahmengunggah ( upload ) tulisan kedalam social networking / socialmedia ( misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapatdibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan short massageservice ( SMS ) dari satu nomor handphone ke beberapa nomorhandphone lainnya;.

Membuat dapat diakses adalah perbuatan lain selain mentrasmisikandan mendistribusikan melalui Sistem Elektronik sehinggamenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikdapat diketahul pihak lain atau publik..

Bahwa Sistem elektronik dalam perkara ini adalahHandphonedengan menggunakan jaringan telekomunikasi dan konten yangdipermasalahkan berupa Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik telah sesuai dengan ketentuan pada UU RI Nomor 19Tahun 2016 ;.

Bahwa berdasarkan UndangUndang RI No. 19 tahun 2016 tentangperubahan atas UndangUndang RI No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksielektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakankomputer, jaringan komputer dan media elektronik yangmenggunakan sistem elektronik.