Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat) ;3.

hedArtinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa buktibukti, Serta memutus gugatan tersebut ;Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 2235 /Pdt.G/2020/PA.BjnMenimbang,bahwa dalam perkara perceraian,meskipun perkara inidiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugesiek), namun alasanalasanperceraian tetap harus dibuktikan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2,

dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidemampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dantentram ;Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 2235 /Pdt.G/2020/PA.BjnMenimbang,bahwa secara sosiologis, masyarakatIndonesia sangatmenghargailembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenalsemboyan menikah sekali seumur hidup , suami istri adalah belahan jiwa ,ini mMenunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yangsakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus

maka semboyan di atassangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itutidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastianyang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suamiistrmaupun anakanak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harudihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadpertimbangan majelis dalam memutus

yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Huruf (a) beserta penjelasannyapada ayat (2) angka 9 undangUndang Nomor 7 Tahun 1989 besertaPenjelasannya tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus

mempertahankan kepentingan dan hakhak keperdataannya, makaberdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini Sesuai pula dengan pendapatahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyisebagai berikut;dale aSali Ail s oo goall tous Gla oj jx3 gh Ag gl gl ola 385 GlArtinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa buktibukti, serta memutus

Putusan No. 1691/Pdt.G/2019/PA.Bjnsemboyan menikah sekali Seumur hidup , Suami istri adalah belahan jiwa ,ini mMenunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yangsakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatanperkawinan.

maka semboyan di atas sangat sulit dan tidakmungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itutidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastianyang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suamiistri,maupun anakanak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harusdihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alin menjadipertimbangan majelis dalam memutus

terusmenrus yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam rumah tangga, keduanya telah hidup berpisah +2 tahun, Tergugattidak memberi nafkah + 3tahun , sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talakyang pernah di ucapkan di hadapan para saksi nikah , maka Penggugat merasa tidak ridloterhadap Tergugat dan dengan Penggugat mengajukan kepada yang terhormat KetuaPengadilan Agama Blitar c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, Penggugat mohonmemanggil para pihak atau kuasanya uantuk memeriksa dan memutus

;1 Mengabulkan gugatanPenggugat;2 Menyatakan, Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karenaPerceraian;3 Membebankan semua biaya yang timbul kepadaPenggugat;Atau mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini,Penggugat hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untukmendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, bahkan initelah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama Dra.

Bahwa syarat yang di ajukan oleh Tergugat/Penggugat rekonvensi tidak beralasandan sangat berlebihan Dan tidak sepatutnya Tergugat / Penggugat rekonvensimeminta uang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagisyarat perceraian;2 Bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi sebagai pembantu rumah tangga di luarnegeri tidak mempunyai uang sebesar itu;Dari halhal tersebut diatas telah jelas bahwa rumah tangga keduanya tidak harmonis dansudah tidak biasa di rukunkan lagi, mohon majelis hakim memutus

Dengan putusansebagai berikut; DALAM KONVENSI1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;2 Menyatakan, Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karenaPerceraian ;DALAM REKONVENSI1Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikanDupliknya sebagaiberikut; DALAM KONPENSI1Bahwa saya tetap pada jawaban yang sudah saya ajukan pada persidangan yanglalu; Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena saya menilaibahwa sudah tidak

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan memutus sengketa ini di tingkat banding ; 2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang pembacaan Putusan ;3.

Menghukum PENGGGAT/TERBANDING untuk membayar perkara ini ; Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim YangTerhormat berpendapat lain mohon nuntuk memutus perkara aquo seadiladilnya EX Aoquo Et Bono ;Menimbang, bahwa demikan pula inti Kontra Memori Banding Pembanding/mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yaitu sebagai berikut : 1.

Atas dasar itu terhadap alatalat bukti yang diajukan oleh parapihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanyahanya dipakai alatalat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilam pirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 35/G/2018/PTUNMTR, tanggal 16 Oktober 2018, makasesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Para Terbanding/

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 141/Pen/2014/PT TUN.MKS tanggal 15 September 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; 2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2013/PTUN.MDO tanggal 14 Mei 2014; Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 141/B/2014/PT TUN Mks.3.

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka Pengadilan Tata UsahaNegara Manado berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara tersebut; Hal. 9 dari 16 hal. Put.

No. 141/B/2014/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dalam mempertimbangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalammemeriksa dan memutus sengketa ini setelah membaca berkas perkara dan buktibuktiyang diajukan para pihak dalam sengketa ini ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut :1.

diselesaikanterlebih dahulu di Peradilan Umum sesuai Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan meskipun sengketaitu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebutharus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Peradilan Tata UsahaNegara belum berwenang untuk memeriksa dan memutus

Formul02/Proksi01/KimPUTUSANNOMOR 43/B/2019/PTTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,yang bersidang ruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanJalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam sengketa antara:BUPATI ACEH BESAR, Berkedudukan di Jalan Prof. A.

Sebaliknya Penggugat /Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon agar menguatkanputusan pengadilan tersebut pada tingkat banding; Menimbang bahwa dengan pertentangan dalil dan permohonanpihak pihak yang berperkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan selaku Pengadilan Tingkat banding akan memutus perkara inidengan pertimbangan hukum sebagai berikut: .

Dalam Eksepsi:Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh(selaku Pengadilan tingkat pertama) telah memutus sengketa ini dalamHalaman 8 dari 16 Halaman.

itu permohonan yang dimuat dalam Kontra MemoriBanding pihak pihak tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan tidakditerima; 22222 2n nanan nnn nn ennaMenimbang bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan hukumdiatas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilantingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untukseluruhnya telah keliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlakusehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmemeriksa, mengadili dan memutus

Hutasoit).Bahwa adalah merupakan fakta persidangan bahwa Termohon samasekali tidak mampu membuktikan bahwa pihak yang memutus/memotong segel CT tersebut adalah Petugas Pelaksana LapanganP2TL (Sdr. Suriono dan Sdr. E. Hutasoit).Bahwa dengan merujuk lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1874 alienapertama jo. 1875 KUHPerdata, maka berdasarkan bukti PU 6 jo.bukti PU 5 jo. bukti PU 8 tersebut sesungguhnya telah terpenuhibatas minimal pembuktian bahwa P.T.

Atau dengan lain perkataan, bahwatanpa adanya berkas perkara dari BPSK sesungguhnya Majelis Hakim aquo dapat memastikan berkompeten atau tidaknya BPSK untukmemeriksa dan memutus pengaduan konsumen (incasu TermohonKasasi) tersebut. Bahwa lagi pula seluruh bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi pada pemeriksaan BPSK Kota Medan, ternyata diajukan kembalibahkan ditambah dengan buktibukti baru pada persidangan perkarapermohonan keberatan di Pengadilan Negeri Kisaran.

No. 200 K/Pdt.Sus/201230mempertimbangkan dan memutus eksepsi Termohon Kasasi dan tentangtenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka jelas bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim a quo tersebut telah tidak menerapkan hukum atau telahsalah menerapkan hukum.1.2.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim a quo tidak buru buru memutus perkarain casu, terlebih lagi dengan putusan yang menyatakan keberatan PemohonKasasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), tetapiseharusnya Majelis Hakim a quo menangguhkan pemeriksaan perkara sampaidikirimnya berkas perkara oleh BPSK Kota Medan.

Bahwa Majelis Hakim a quo telah melanggar prinsip fairness dalammemeriksa dan memutus perkara ini, sebab :311.3.1. bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim a quo telahmenyembunyikan dari atau tidak memberitahukan kepada parapihak (incasu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) tentang belumdikirimnya berkas perkara oleh BPSK Kota Medan.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan gugatan Pemohon;2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk ikrarmenjatuhkan talak satu kepada Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;3.

TentangPerkawinan, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harusdinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telahmengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidakpernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil ataukuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipunpemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi danpatut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmemeriksa dan memutus

bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Sengeti, dan Termohon juga tidak ada melakukaneksepsi perihal kKewenangan relatif mengadili, maka berdasarkan Pasal 49ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Majelis Hakim berpendapat perkara a quo merupakan kompetensiabsolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti, serta berhak memeriksa,mengadili dan memutus

Walaupun tidak secara rinci disebutkan apayang menyebabkan Termohon melakukan perbuatan tersebut, namunberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, sebelum memutus perkara ini,Majelis Hakim perlu menilai apakah rumah tangga Pemohon danTermohon masih dapat dipertahankan berdasarkan fakta yang ada;.Menimbang, bahwa peristiwa pisah rumah yang terjadi antaraPemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai Pemohon dan TermohonPutusan Nomor 154/Pdt.G/

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Berdasarkan dalildalil atau alasanalasan gugatan sebagaimana tersebutdiatas, Penggugat berharap sudilah kiranya Pengadilan Agama Gresik Cq.Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus gugatan (perceraian) ini dapatmengadili dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI ) terhadapPenggugat (PENGGUGAT ASLI);3.

keperdataannya, makaberdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapatahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il, halaman 149, yang di ambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :agle aSali diull sg geal pla jle oj j03 gh dy pl ele) he olArtinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa buktibukti, sera memutus

tidak mampu lagi diwujudkan dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidakmampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dantentram;Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangatmenghargai lembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenalsemboyan menikah sekali seumur hidup , suami istri adalah belahan Jjiwa ,ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yangsakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus

Putusan No.0693/Pat.G/2017/PA.GsMenimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itutidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastianyang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suamiistri,maupun anakanak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harusdihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alin menjadipertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :OY je ah jlArtinya : *Kemudlaratan harus dihindarkan

meskipun Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidaksanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakankesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebutMajelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon dan Pemohon Iluntuk mengangkat sumpah suppletoir guna melengkapi alat bukti yang telahdiajukan oleh Pemohon dan Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal182 R.Bg;Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orangsaksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus

suatu perkara merupakanhal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah(S.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannyaberdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskandalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa:) plune olgy) apbins quot nad alivg alle aul ula all Joins SI(qurco : lV aul Sls (3608) d9lo gg (4569Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (Suatu perkara) denganberdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi.

Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA.Pnjmenjadi semurna, selanjutnya pandangan ini diambil alin sebagai pendapathukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengansumpah Pemohon dan Pemohon II dapat dijadikan bukti dalam perkara inisehingga bukti Pemohon dan Pemohon II tidak lagi menjadi satu orang saksibukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai unustestis nullus testis sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg,

Majelis hakim untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Bekasi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Bekasi secara absolut maupun relatif berwenang mengadilidan memutus

77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus salingcinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupunbatin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikianmaka menjadi jelaslan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpecah (marriage breakdown), sehingga sangat sulit dirukunkan kembaili.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi HukumIslam yaitu antara Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain,maka menjadi jelaslan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpecah (marriage breakdown), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatdengan cara memutus tali perkawinan melalui

,keadaan diatas jika dibiarkan berlarut larut,Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, tujuanperkawinan yang bahagia dan kekal ternyata tidak terwujud,Tergugat tidakpunya tanggung jawab jalan terbaik perkawinan ini segera diakhiri ceraiagar Penggugat mendapat ketenangan batin, bekerja untuk masadepannya;Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat memenuhi ketentuan PP No 9 th1975, pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f Pengadilan AgamaKabupaten Kediri berwenang memeriksa mengadili dan memutus

perkaraini;Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,memanggil para pihak dipersidangan selanjutnya memutus sebagai berikutA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakberperkara dengan cara menasihati pihak Penggugat agar rukun kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan

penjelasannyasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolutPengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalamperkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkaradibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenangsecara absolut untuk memeriksa, memutus

l ge cite cle glutArtinya: Diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghoib(menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjangtelah memenuhi syaratsyarat pembuktian" .Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara inldiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun alasanalasanperceraian tetap harus dibuktikan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa

tidak mampu lagi diwujudkan dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidakmampu lagi membawa kedua belah pihak pada ketenangan dan ketentramanhidup;Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangatmenghargai lembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenalsemboyan menikah sekali Seumur hidup, Suami istri adalah belahan jiwa, inimenunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yangsakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus

maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itutidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastianyang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suamiistri,maupun anakanak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harusdihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alin menjadipertimbangan majelis dalam memutus

dalamBerita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pasal 49 Undangundang nomor: 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang nomor: 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke Dua dengan Undangundangnomor: 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

PA.Kab.Kdr.1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumahtangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangundang nomor: 1 Tahun 1974;Menimbang, sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam KitabMadza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alin menjadipertimbangan Majelis Hakim dalam memutus

demikian, dikaitkan dengan kehendak pemohon untuk menjatuhkantalaknya kepada Termohon adalah dapat dibenarkan, sebagaimana firmanAllah SWT. dalam alQuran surat alBagarah ayat 227 yang berbunyi :Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makasungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui tempattinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimanatersebut dalam bukti P.3, maka Majelis Hakim dapat memutus

perkara ini tanpakehadiran Termohon sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10,halaman 164 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:Artinya: Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau adabuktibuktiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon denganTermohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhiunsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan

dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelisakan mempertimbangkan terlebin dahulu kewenangan Pengadilan Agamamemeriksa, mengadili, dan memutus

perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut,Majelis berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam antara lain di bidang perkawinan;Menimbang, bahwa

berdasarkan penjelasan Pasal 49 UndangUndangtersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatanperceraian;Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalahgugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimalmerukunkan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganyadengan

ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, danberdasar bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik,terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehinggaPenggugat dan Tergugat memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus

persidangan, meskipun telahdipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas dan tidak ternyata pulaketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, akan tetapiTergugat hadir pada saat pemeriksaan saksi, maka perkara ini diputus secaracontradiktoir;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat,meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelis akanmempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa,mengadili, dan memutus

perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelisberpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;Menimbang, bahwa

berdasarkan penjelasan Pasal 49 UndangUndang tersebut diatas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatanperceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupayasecara maksimal memberikan nasihat kepada kedua belah pihak

pihakpihak (legal standing/persona standi in judicio) dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkan tentang statusperkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan berdasar bukti P2 sebagaibukti autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehinggasuami dan isteri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat danTergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa dan memutus

ini sebagai satukesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelisakan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agamamemeriksa, mengadili, dan memutus

perkara a quo;Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2014/PA.MrHalaman 5 dari13Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut,Majelis berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam

antara lain di bidang perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 UndangUndangtersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatanperceraian;Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalahgugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telahberupaya secara maksimal

seluruh dalil gugatanPenggugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; Menimbang, bahwa sesuai pasal 174 HIR pengakuan yang disampaikandi hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifatmenentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambilalih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab AlBajuri Il halaman 334 sebagai berikut:Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka hakimdiperkenankan memutus

PUTUSANNomor 7/Pdt.G.S/2018/PN MetDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkaraperdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara:1. Nama : Bangun Luat Septiadi, S.HJabatan : Associate Legal Officer PT. Bank RakyatIndonesia (Persero);Alamat Kantor : Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung2. Nama : Ardi YulistianJabatan : Kepala Unit Diponegoro PT.

Keterangan Singkat:Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT Il menunggak pembayaran angsuranpinjamannya sejak bulan Juni 2017.Bukti Lainnya:Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Met tidak adaBerdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas,PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk memanggilpara pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukanguna memeriksa, mengadili dan memutus

gugatan ini; dan selanjutnyaberkenan memutus dengan amar putusan sebagaiberikut:1.

dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban sebagai berikut:Benar saya meminjam uang di BRI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuhpuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2017 dengan jangka waktu 48(empat puluh delapan) bulan sdan sampai saat ini telah berjalan 9 (Sembilan)kali cicilan dan saya telah mencicil sebanyak 6 (enam) kali, saya bersediamelunasi tunggakan cicilan saya dan meneruskan cicilan seperti biasanya danselanjutnya berkenan memutus

Pemohon menderita tekananbatin yang berkepanjangan tidak pernah merasakan kebahagiaan, kinirumahtangganya diterlantarkan Termohon ;Oleh karena itu jalan terbaik perkawinan ini segara diakhiri dengancerai talak , agar Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiridan mendapat ketenangan batin ;Bahwa alasan permohonan talak diatas telah memenuhi unsursebagaimana diatur PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo KHI pasal116 huruf f , Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenangmemeriksa mengadili dan memutus

perkara ini ;Berdasar alasan tersebut diatas, Pengadilan Agama Kabupaten Kedirimemanggil para pihak dipersidangan selanjutnya memutus amarnya berbunyisebagai berikut :A.

maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukunkembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan

putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMPutusan Nomor 2709/Pdt.G/2015/PA.MrHalaman 5 dari 13Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelisakan mempertimbangkan terlebin dahulu kewenangan Pengadilan Agamamemeriksa, mengadili, dan memutus

perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut,Majelis berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam antara lain di bidang perkawinan;Menimbang, bahwa

berdasarkan penjelasan Pasal 49 UndangUndangtersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatanperceraian;Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalahgugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimalmerukunkan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganyadengan

sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik,terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehinggaPenggugat dan Tergugat memiliki legal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus