(PenggugatIll);Bahwa ternyata di luar dugaan Para Penggugat, Tergugat memanfaatkanPutusan Kasasi tertanggal 26 Maret 2007 untuk mengajukan Gugatan kePTUN Semarang untuk membatalkan peralihan hak dari Tergugat Il kepadaPenggugat IV atas kelima bidang objek dalam posita 10;Halaman 5 , Putusan Nomor 382/Pdt/2017/PT SMG13.14.15.16.17.18.Bahwa Putusan PTUN Semarang mengabulkan permohonan Tergugat danmembatalkan proses peralihan hak jual beli dari Tergugat Il kepadaPenggugat IV;Bahwa selain upaya hukum

No. 776K/Pdt/2004 tanggal 26 Maret 2007.Bahwa dalam proses penantian putusan terhadap upaya hukum kasasitersebut diatas hubungan antara Tergugat dan Tergugat Il semakin tidakharmonis dikarenakan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat Ilpada tanggal 20 Desember 2004 sebagaimana laporan polisi No.

Pol: SPgl/04.a/Il/2005/Reskrim dengan tuduhan Tergugat telah melakukan tindakpidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.Bahwa dengan bergulimya proses pidana tersebut membuat Tergugat ketakutan dan tertekan dimana pada situasi tersebut Tergugat selaluditekan dengan adanya surat panggilan polisi untuk menghadap Briptu JokoPitoyo dan pada waktu yang sama upaya hukum kasasi perceraian yangdiajukan oleh Tergugat masih berjalan.Bahwa dengan kondisi Tergugat yang ketakutan dan tertekan tersebutselanjutnya

sedangbergulir pada tanggal 8 April 2004 Tergugat mendapatkan pemberitahuandari Mahkamah Agung terkait putusan kasasi perkara perceraian No. 776K/Pdt/2004 tanggal 26 Maret 2004.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat khususnyaPenggugat yang menyebutkan tidak mengetahui adanya upaya hukumkasasi yang diajukan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar danmenyesatkan.Bahwa yang fakta sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah secara nyatamengetahui jika upaya hukum Kasasi tersebut

hukum yaituHalaman 16 , Putusan Nomor 382/Pdt/2017/PT SMG26.dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan NegeriPemalang dan secara tata usaha negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang.Bahwa upaya hukum berupa gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dapatkami uraikan sebagai berikut:Dalam Perkara Perdata:* Putusan No. 01/Pdt.G/2007/PN.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) :Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukansanggahan adalah hukum acara perdata.17.Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur bahwa upaya hukum olehpihak ketiga atas dilakukannya penyitaan (seperti sita jaminan),adalah upaya perlawanan atau yang disebut derden verzet, yangpengaturannya adalah sebagai berikut :17.1.Herzien Indlandsch Reglement (HIR)17.1.1.

Apabila perkara yang dilawansudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukumtetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan olehpihak ketiga adalah berbentuk gugatan perdata biasa;1717.5.2.Kemudian, apabila setelah proses pemeriksaanpengadilan telah diperoleh fakta bahwa harta tersebutbenar merupakan milik pihak ketiga, maka tindakanyang harus dilakukan oleh hakim adalah :a. Hakim harus menerbitkan penetapan yang berisiperintah pengangkatan sita terhadap barangdimaksud; danb.

Bahwa melalui upaya hukum demikian maka Para Pelawan nyatanyata telah keliru dalam memahami bentuk upaya hukum ataspenetapan sita yang disediakan oleh undangundang;c.

Bahwa telah terjadi perubahan undangundang dari UndangUndangNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa48ft(UU 19/1997) menjadi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU 19/2000);Bahwa terdapat perbedaan konsep upaya hukum atas pelaksanaanpenyitaan antara UU 19/1997 dengan UU 19/2000.

Bahwa bentuk upaya hukum yang sedang diajukan oleh ParaPelawan dalam perkara a quo adalah "derden verzet;b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul"Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilarl', (Jakarta: Sinar Grafika,2005), halaman 299 menyatakan bahwa derden verzet merupakanperlawanan pihak ketiga terhadap Conservatoir Beslag (CB);c.

hukum yang sah dan konstitusional adalah jelasdan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yangdialami Penggugat.

Terhadap putusan tersebut sesuai dengan tenggang waktu yang diberikanoleh Undangundang, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak adamengajukan upaya hukum banding, dengan tidak diajukannya permohonanbanding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atas Putusan Nomor :Halaman 37Putusan No. 50/G/2014/PTUNMDN3838242526251/Pid.Sus/2013/PN.Psp an.

HENRIMA HARAHAP) pada dasarnya secara sadar telahmenerima isi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 251/Pid.Sus/2012/PN.Psp Tanggal 04 Desember 2013 tersebut dengan baik, danmalahan uang denda juga telah dibayarkan oleh Penggugat, hal ini terbukti daritidak adanya tindakan Penggugat untuk mengajukan upaya hukum banding39272829terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 251/Pid.Sus/2012/PN.Psp Tanggal 04 Desember 2013.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan), secara tibatiba Penggugat merasa tidak bersalah dan mengajukan upaya hukum permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor : 251/Pid.Sus/2012/PN.Psp Tanggal 04 Desember 2013, dengan mencaricari alasan dan menyatakan adanya kekhilafan hakim dalam putusannya dan jugaadanya kekeliruan yang nyata, lalu bagaimana pula status hukum dari uang dendayang telah dibayarkan oleh Penggugat.

HENRIMA HARAHAP454041(ic.Penggugat) Telah Diputus pada Tanggal 04 Desember 2013, dan TelahBerkekuatan Hukum Tetap, dan terhadap putusan tersebut sesuai dengantenggang waktu yang diberikan oleh Undangundang, baik Jaksa Penuntut Umummaupun Terdakwa tidak ada mengajukan upaya hukum banding, dengan tidakdiajukannya permohonan banding oleh jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwaatas Putusan Nomor : 251/Pid.Sus/2013/PN.Psp an.

Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi didasari olehfakta fakta danalat alat bukti yang mempunyaikekuatan hukum, dengan demikian Penggugat Rekonpensimohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankanterlebih dahulu)= meskipun ada upaya hukum verzet,16banding, kasasi ataupun upaya hukum lain (uit voerbaarbij voorrad);Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atasPenggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut1.Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu) walaupun adanya verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaarheid bij voorraad);DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar seluruh biaya perkara;AtauApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabayaberpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono).Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriSurabaya telah mengambil putusan, yaitu) Putusan

Haknya.Bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat Vtelan mengakui seluruh dalildalil Gugatan PenggugatPenggugatsecara diamdiam dengan cara tidak menghadiri persidangan sesuaidengan panggilan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe.Bahwa putusan perkara perdata terhadap Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V telah diberitahukan dengan sempurna olehJurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe, akan tetapi Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan upaya

hukum olehsebab itu putusan perkara No.21/Pdt.G/2016/PN.KBJ di PengadilanNegeri Kabanjahe telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP terhadapTergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V ;Bahwa hanya Tergugat yang mengajukan upaya hukum banding atasperkara tersebut walaupun sebenarnya Tergugat telah mengakuiGugatan PenggugatPenggugat secara diamdiam dengan cara tidakmenghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Kabanjahe ;Bahwa Tergugat mengajukan upaya hukum banding adalah karenaPenggugatPenggugat tidak

Sebuah bangunan pabrik mebel yang terletak diKelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, Riau;Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini didukung olehbuktiobukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agarputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad)walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;Berdasarkan segala uraian yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas.mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan

Sebuah bangunan pabrik mebel yang terletak di Kelurahan KampungBaru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, Riau;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.

;10.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatorir beslag) hartabenda milik Tergugat berupa :Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 139/PDT/2016/PT.PBR Sebuah rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Jalan MutiaraNo.37 G RT.03, RW.06 Kelurahan Padang Terubuk, KecamatanSenapelan Pekanbaru ; Sebuah bangunan pabrik meubel yang terletak di KelurahanKampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;11.Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voebaarbij vooraad) walaupun ada upaya

hukum verzet, banding atau kasasi ;12.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono) ;Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam perkara ini tidakmengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitisecara cermat dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusanpengadilan

Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh alatalat buktiyang otentik , akta di bawah tangan dan lainlain , maka Penggugatmohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkanperkara ini untuk menjatuhkan putusan yang bersifat Uitvoerbaar BijVoorraad atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupunmengajukan permohonan peninjauan kembali ke MA.ll.

Menghukum Tergugat/Para Tergugat untuk membayar denda ataupenalty atas setiap keterlambatan melaksanakan isi putusanPengadilan, yang setiap harinya sebesar Rp. 400.000, ( empat ratusribu rupiah ), terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatanhukum tetap atau sejak putusan dapat dilaksanakan terlebin dahulumeskipun Tergugat melakukan upaya hukum, sampai dengandilaksanakannya seluruh isi putusan Pengadilan.7.

., tertanggal 6 Januari 2009 yang telahdisepakati bersama;e Bahwa dilakukannya upaya hukum oleh pihak TermohonEksekusi/Termohon Peninjauan Kembali melalui permohonanverzet eksekusi, hanyalah merupakan tindakan sepontan belakasetelah alasan yang diajukan pada saat anmaning tidak bisadibuktikan kebenarannya oleh para Termohon PeninjauanKembali;Iktikad tidak baik yang dilakukan para Termohon PeninjauanKembali di atas, sangat jelas tidak diperhatikan sama sekali olehMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

antarakedua belah pihak;Dikarenakan pihak Tergugat i.c para Pelawan a quo tidak maumelaksanakan isi Putusan damai tersebut, maka diajukan permohonaneksekusi yang oleh Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan Penetapan Nomor01/Pdt.Eks/2011/PN.Wns., yang pada saat dilakukan aanmaning para Pelawantetap tidak bersedia melaksanakan isi Putusan a quo malah mengambil sikapmengajukan gugatan perlawanan a quo;Bahwa dikarenakan para Pelawan adalah pihak dalam perkarasebelumnya (asal) yang akan dieksekusi, maka upaya

hukum mengajukangugatan perlawanan adalah bertentangan dengan cara beracara di Pengadilansebab upaya hukum atas suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetapadalah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, maka dengan demikianHal. 17 dari 19 Hal.

Jaminan terhadapobyek jual beli dalam Putusan Perdamaian a quo dan seharusnya yangdimohonkan untuk disahkan dan / atau tidak disahkan seharusnya adalahpenetapan berikut dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (khususnyaBerita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pen/Del/Pdt/2009/PN.Sby) yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana diuraikandalam Putusan Perdamaian No. 191/Pdt.G/2009/PN.Tng tanggal 10 Juli 2009yang telah berkekuatan hukum tetap a quo.Bahwa, dengan demikian upaya

hukum yaitu gugatan pembatalanterhadap Putusan Perdamaian Nomor : 191/Pdt.G/2009/PN.Tng yang telahberkekuatan hukum tetap a quo adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum,karena menurut ketentuan dalam Hukum Acara Perdata terhadap Sita JaminanHal. 8 dari 17 hal.

No. 2030 K/Pdt/201 1Bahwa, upaya hukum yaitu gugatan tentang pembatalan terhadapPutusan Perdamaian Nomor : 191/Pdt.G/2009/PN.Tng yang telah berkekuatanhukum tetap dan tuntutan dengan permintaan agar dinyatakan tidak sah dantidak memiliki kekuatan hukum terhadap Penetapan No. 191 / Pdt.G / 2009 /PN.Tng berikut dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor :02/Per/Del/Pdt/2009/PN.Sby., (yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriSurabaya), adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena menurutketentuan

No. 2030 K/Pdt/201 1memutus perkara ini, sehingga kami meminta maaf kalau ada yang kurang puasterhadap putusan ini, karena sebatas inilah kemampuan kami, bagi yang tidakpuas dapat menggunakan upaya hukum yang ada.Dari pernyataan tersebut : Hakim ragu / tidak yakin dalam memberikan putusan, padahal Hakimdianggap tau akan hukumnya, sesuai dengan azas hukum IUS CURIANOVIT.Bahwa dalam Memori Banding Pembanding / Pemohon Kasasi denganjelas diterangkan bagaimana suatu hubungan hukum tersebut bisa terjadi

Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh buktibukti hukum yangotentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Demak untuk tidak dapat dibantah kebenarannya olehTergugat dan Tergugat II maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembalidan Upaya Hukum lainya (Uitvoorbarbijvoorad).Halaman 7 Putusan Nomor 645/Pdt/2019/PT SMGBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini,memohon Kepada

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupunupaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).9.

(tigaratus delapan puluh tiga meter persegi) lalu Penggugat mendirikanbangunan rumah tempat tinggal ;.9 Bahwa, upaya hukum guna memperjuangkan atau menuntut kembali hakatas tanahnya seluas + 250 M? (dua ratus lima puluh meter persegi) yangtelah didirikan bangunan rumah permanen oleh Tergugat dengan tanpa ijindari yang berhak in casu Penggugat, maka untuk itu Penggugat telahmelaporkan terhadap perbuatan Tergugat tersebut ke Poltabes Medansesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor Pol.

Jalan Bunga Nicole Nomor133, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, KotaMedan ;.19 Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas buktibukti yangotentik maka menurut hukum dan cukup beralasan apabila putusan dalamperkara ini dapat ditetapbkan dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupunkasasi ;.20 Bahwa, selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapatdilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat nantinya

Kota Medan ;Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 5mendalilkan bahwa, demikianlah selanjutnya pada sekitar awal tahun 2001Tergugat pernah menyampaikan tentang niat atau rencana kepada Penggugatuntuk mendirikan rumah gubuk di atas tanah Penggugat... dan seterusnya yangakan digunakan oleh Tergugat ;Bahwa, Penggugat kemudian dalam gugatannya halaman 3 point 9mendalilkan bahwa, upaya hukum guna memperjuangkan atau menuntutkembali hak atas tanahnya seluas Ik. 250 M?

perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat telah mengalmi kerugianmaterial sebesar Rp.225.000.000, + Rp.91.157.400, = Rp.316.157.400, (tigaratus enam belas juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada buktibukti yang sempurna,mengikat dan menentukan menurut hukum sehingga oleh karenanya Penggugatmohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun..............meskipun ada Verzet, Kasasi ataupun upaya

hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoorraad) ;Bahwa Penggugat khawatir selama pemeriksaan perkara berlangsungTergugat I dan I dengan itikad buruk berusaha mengalihkan / mengalihkan /mengasingkan / membebani tanah dan bangunan milik Penggugat yang dikuasaioleh Para Tergugat serta untuk terjaminnya hak Penggugat, sehingga untuk itusesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR maka Penggugat mohon Yth.

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu...........dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya(uitvoerbaar bij voorraad) ;10.

Mansyur No.234RT.001 / RW.001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,dalam keadaan kosong kepada dan untuk dikuasai oleh Penggugat ;Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya(uitvoerbaar bij voorraad) ;Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yangsampai saat ini ditaksir sebesar Rp.58.000, (lima puluh delapan riburupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipunada upaya hukum banding Verzet maupun Kasasi.7. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biayaPerkara yang timbul.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, dipersidanganTergugat dan Il telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaiberikut:. DALAM EKSEPSI:1.Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur lible/error in persona)karena Subjek Hukumnya tidak jelas.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu,walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi dariTergugat rekonpensi;Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas,kami mohon Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut :ll. DALAM EKSEPSI: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, walaupunada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi dari TergugatrekonpensiMenimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara tersebut serta suratsurat yang terlampir, salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Jpatanggal 29 Maret 2017, memori banding dari Pembanding semulaPenggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Hal 19 dari 21 Hal Put.

;Untuk mencegah tindakan para Terlawan, maka Pelawan akan membuat pengumuman di korankoran lokal yang isinya berupa pemberitahuan bahwa tanahtanah yang diumumkan untuk dilelang oleh Terlawan I, masih disengketakan di Pengadilan dan sampai dengan saat ini belum adakeputusan yang berkekuatan hukum tetap ;Oleh karena tindakan Para Terlawan yang dengan terangterangan melakukan perbuatanmelanggar hukum, maka Pelawan mohon agar proses pelelangan terhadap tanahtanah hak milikPelawan, dihentikan sampai upaya

hukum yang dilakukan oleh Pelawan, putusannya memperolehkekuatan hukum yang tetap ;Bahwa upaya perdamaian di luar sidang Pengadilan, telah dilakukan oleh Pelawan akan tetapitidak berhasil ;Maka : berdasarkan alasanalasan dan dalildalil perlawanan di atas.

Eksepsi Obscuur Libel ;1 Bahwa perlawanan Pelawan sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena telahmencampuradukkan antara upaya hukum perlawanan dengan gugatan perbuatan melawanhukum ;12 bahwa ketidakjelasan dan kekaburan perlawanan Pelawan tersebut dikarenakan Pelawan disatu sisi telah menyatakan dirinya sebagai "Pelawan" yang mengajukan perlawanan, namundi sisi lain dalil yang dikemukakan dalam perlawanannya justru mengenai perbuatanmelawan hukum ;3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara

berpendapat bahwamengenai ditariknya Terlawan II sebagai pihak dalam perkara ini, meskipun hanya sebatas sebagaiperantara Lelang, Majelis Hakim melihat ada keterkaitan dan hubungan hukum antara Pelawan danTerlawan II ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Perlawanan Pelawan tidaklah mengandung cacat error inpersona, sehingga eksepsi Terlawan II tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;Eksepsi Obscuur Libel :Menimbang, bahwa Terlawan II menyatakan perlawanan Pelawan Kabur karena telahmencampur adukkan antara upaya

hukum Perlawanan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kabur adalah surat gugatan penggugat tidakterang atau isinya gelap atau tidak jelas dan tegas formulasi gugatannya ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Penggugat telah jelas mengenai materiperlawanannya yaitu mengenai eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I dengan perantaraan TerlawanII, dimana Pelawan merasa dirugikan oleh karena eksekusi yang dilakukan menurut Pelawan tidaksesuai prosedur sehingga

fakta hukum bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sangatta Utara;2 22222222 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita PengadilanAgama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilanperihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohonselama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikankesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkaitpermohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namun hinggabatas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak adapihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut,oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 12 Pebaruari 2009 diKecamatan

Penggugat cukup menyapaikan salinanputusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yangmenyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Sehubungan dengan bukti P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis menilaimeskipun dalam bukti tersebut tidak terdapat keterangan bahwa putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Mejelis menilai bahwasejak Putusan dibacakan pada tanggal 11 Januari 2016 hingga saat ini sudahmelebihi batas waktu untuk Tergugat mengajukan upaya

hukum ke tingkat yangHalaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0860/Pdt.G/2017/PA.KAGlebih tinggi dan diperkuat dengan keberadaan Tergugat yang saat ini berada diLembaga Pemasyarakatan Pangkalan Balai (vide relaas Tergugat) sehinggapatut diduga Tergugat tidak mengajukan upaya hukum dan putusan tersebutsudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat tersebut dihubungkandengan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang telah diajukan di persidangan telahditemukan fakta hukum sebagai

, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Sangatta;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan memerintahkan JurusitaPengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumumanpengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh paraPemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat danmemberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentinganterkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namunhingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara aquo diperiksa tidak ada pihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkaitpermohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihaklain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukanoleh para Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan sebagaisuami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapatHal. 7 dari 14 hal.

oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon Il belum tercatat di Kantor Urusan Agamasetempat ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita PengadilanAgama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilanperinal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohonselama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikankesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkaitpermohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namun hinggabatas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak adapihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut,oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 9 Mei 1972 di KecamatanSibuluweh

danmengosongkan objek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanahpekarangan dan rumah (objek sengketa) tersebut, kepada Penggugat dalamkeadaan kosong, baik dan utuh dengan tanpa syarat, bilamana perludengan bantuan alat negara (Polisi);Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai, atas perbuatannyamenguasai dan menempati objek sengketa milik Penggugat;Menyatakan menurut hukum putusan ini agar dapat dijalankan terlebihdahulu, meskipun ada upaya

hukum lain yakni verzet, banding dan kasasi(Uit Voerbaar Bij Voorraaq);Menghukum Tergugat, untuk membayar semua biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;SubsidairJika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yangseadiladilnyaMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam EksepsiBahwa gugatan penggugat kurang lengkap karena kurang pihak (ExceptioPlurium Litis Consortium) dengan alasan sebagai berikut

Rekonvensi danagar mempunyai nilai dan tidak siasia terhadap gugatan Tergugat dalamRekonvensi yang tidak mempunyai nilai hukum, maka Penggugat dalamRekonvensi mohon diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objeksengketa milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensididasarkan pada bukti otentik, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIRPenggugat Rekonvensi mohon putusan perkara dapat dijalankan terlebihdahulu meskipun ada upaya

hukum verzet, banding atau kasasi(uitvoerbaar bij voorraaa);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut :Halaman 5 dari 12 Hal.

diperoleh fakta bahwapernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita PenggantiPengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumumanpengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh paraPemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan Hal. 7 dari 12 halaman SALINAN memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentinganterkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namunhingga batas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksatidak ada pihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonantersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yangkeberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilaksanakan menurut agama hukum Islam tanggal 17 Juli 2013 diKarangan