Ditemukan 129654 data
94 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
merek BAPAI, oleh karena itu karena PemohonPeninjauan Kembali/Pembanding/Terdakwa tidak pernah memproduksi celanamerek BAPAI, maka ketentuan Pasal 91 UURI No.15 Tahun 2001 tentang Merekmenjadi tidak terbukti, maka secara otomatis ketentuan Pasal 94 UU RepublikIndonesia No.15 Tahun 2001 tentang Merek juga menjadi tidak terbukti dan tidakdapat didakwakan/dituntut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, dengandemikian tidak ada kata lain bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terdakwa harus dibebaskan
Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum danTerdakwa harus dilepaskan atau dibebaskan;6 Bahwa Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta telah melakukan kekhilafan atau kekeliruanyang nyata kerena telah melanggar kewajiban tentang pembuatan putusansebagaimana diharuskan Pasal 184 HIR, Pengadilan Tinggi DKI.
MakaMerek Bapai milik saksi tidak berhak mendapat perlindungan hukum dan saksiTjung Lian Njan tidak berhak melaporkan dan menuntut Terdakwa karena dasarhukum dan buktinya didapat dengan cara melanggar hukum, oleh karena ituTerdakwa harus dibebaskan dalam perkara ini;Bahwa di samping itu terhadap' perkara No. 112/MEREK/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst telah diputus pada tanggal 15 Mei 2012 dengan amar putusan yangberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM KONVENSI:A DALAM EKSEPSI:e Menolak seluruh Eksepsi Tergugat
Maka Merek Bapai milik saksi tidak berhak mendapatperlindungan hukum dan saksi Tjung Lian Njan tidak berhak melaporkan danmenuntut Terdakwa karena dasar hukum dan buktinya didapat dengan caramelanggar hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dalam perkaraini;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau kekeliruanyang nyata kerena telah memanipulasi keterangan saksi sehingga banyak keterangansaksi yang menguntungkan Terdakwa sengaja dihilangkan oleh Majelis HakimTingkat
169 — 32
Yang Ada Di atasnya Sereta MenerimaUang Ganti Rugi tanggal O07 Desember 1983, sisa tanah HRESoekaesih kemudian dibebaskan kembali ke Komando ProyekPencegahan Banjir Pemda DKI Jakarta seluas 2.665 M2 yangberasal dari Girik C No.2377, Girik C No. 2596, Girik CNo. 1906 dan Girik C No. 3071.
Soekaesih.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dan PelepasanHak Tanah tertanggal 02 Juli 1980, tanah milik HRE.SOEKAESIH seluas 11.744 M2 tersebut, dibebaskan ke PemdaDKI Jakarta seluas 7.996 M2 yang berasal dari(Girik) Kohir No : 2377, Persil 4/11/S seluas 2.424 M2dibebaskan ke Pemda DKI Jakarta seluas 4696 m2;(Girik) Kohir No : 1906, Porsil 4/S/1l1, seluas 1.280 M2dibebaskan ke Pemda DKI seluas 1600 m2; dan Girik C No.2596Persil 4/S/11 seluas 2.460 m2 dibebaskan ke Pemda DKI seluas1700
Segala Yang Ada Di atasnya Sereta MenerimaUang Ganti Rugi tanggal 07 Desember 1983, sisa tanah HRESoekaesih kemudian dibebaskan kembali ke Komando ProyekPencegahan Banjir Pemda DKI Jakarta seluas 2.665 M2, yangberasal dari Girik C No.2377, Girik C No.2596, Girik CNo.1906 dan Girik C No.3071.
Yang Ada Di atasnya Sereta MenerimaUang Ganti Rugi tanggal O07 Desember 1983, sisa tanah HRESoekaesih kemudian dibebaskan kembali ke Komando ProyekPencegahan Banjir Pemda DKI Jakarta seluas 2.665 M2 yangberasal dari Girik C No.2377, Girik C No.2596, Girik CNo.1906 dan Girik C No.3071.
SekretariatRT.002 RW.013 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon JerukJakarta Barat pernah dibebaskan oleh Pemda DKI Jakartapada tahun 1980 seluas 7.996 M2 sesuai Berita Acara SerahTerima dan Pelepasan Hak Tanah tertanggal 02 Juli 1980antara Pihak Penjual (Ny. H.R.E. SOEKAESIH) dengan PihakPembeli (Drs. SOEROSO. S selaku Kepala Direktorat AgrariaDKI Jakarta) yang diketahui oleh MOCH SAPRI selaku LurahKedoya dan Drs.
8 — 0
Bahwa berhubung Penggugat tergolong warga yang tidak mampusesuai dengan Surat keterangan dari Kantor Dinas Sosial Kota SurabayaNomor: 460/10491/436.7.7/2021, maka Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Surabaya agar dibebaskan dari biaya perkara;9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepadaketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil danmemeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusansebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
sebagaiPendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:dil ails jlo ant ol soles ol jie jini olsArtinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidakdiketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1558/Pat.G/2021/PA.SbyMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara cumacuma telah dikabulkan oleh majelis hakim denganputusan sela tanggal 26 Juli 2021, maka Penggugat dibebaskan
6 — 0
sedemikianitu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dantidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupberumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam cukup alasan bagi gugatan penggugat;Bahwa oleh karena Pemohon hanya seorang buruh Lepas yang tidak mempunyaipekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan yang jelas maka Pemohonmemohon agar dibebaskan
Tahun 1989, dandirubah kembali oleh UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang PerubahanKedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis Hakim patut memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan salinanpenetapan ikrar talak ini kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor : 859/Pdt.G/2012/PAJU, tanggal 8 Januari 2012, maka Pemohon dibebaskan
13 — 3
Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu ataumiskin, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu/miskinyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang,Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor 462/170/Klp/2016, oleh karenanyamohon dibebaskan dari biaya perkara;.
Akan tetapi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaKandangan Nomor 0118/Pdt.P/2016/PA.Kdg. tanggal 20 Oktober 2016,Pemohon dan Pemohon II diberi izin untuk untuk berperkara secara bebasdari biaya (prodeo murni) sehingga Pemohon dan Pemohon II dibebaskan darisemua biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundangundangandan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.
11 — 11
Bahwa Penggugat merupakan warga yang tidak mampu sebagaimana suratketerangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah Cilaku, maka Penggugatmohon untuk dibebaskan dari biaya perkara.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka mohon denganhormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
dangugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinandalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, olehkarena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh PengadilanAgama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatunkan adalah talak satuba'in shughra;Menimbang, bahwa karena telah diberi izin untuk berperkara secaraCumacuma maka Penggugat dibebaskan
6 — 0
KetidakmampuanPenggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak MampuNomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor DesaWado, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara(Cumacuma).7.
No. 816/Pdt.G/2019/PA.SmdgBahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa, dalam pengajuan gugatan tersebut Penggugat mengajukanagar perkara yang diajukan dibebaskan dari membayar biaya perkara (Prodeo),dan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Sumedang berdasarkanPenetapan No.816/Pdt.G/2019/PA.Smdg pada tanggal 25 Pebruari 2019 telahmenetapkan:1.
15 — 14
Pemohon II ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/189/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan
patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatanpernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undangundang Nomor: 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama SelongNomor: W22A4/410/HK.05/I/2021, tanggal 13 Juli 2021, Maka Pemohon danPemohon Il dibebaskan
8 — 1
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinanputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor UrusanAgama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untukmendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanyaMajelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk menjalankanketentuan Pasal tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk dibebaskan
dari biayaperkara, tertanggal dan surat Pertimbangan Panitera/Sekretaris Nomor : W.13A25/ /HK.OS5/III/2014tanggal , serta Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W.13A25/ /HK.OS/II/2014tangga , maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quodibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ngawi tahun2014;perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah ditambah
7 — 0
Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;SUBSIDAIRAtau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohonpenetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Pemohon Il telah hadir sendiri dipersidangan, selanjutnyadibacakanlah surat permohonan yang isinya dipertahankannya olehPemohon dan Pemohon Il ;Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimemohon agar dibebaskan dari segala biaya perkara (prodeo) karenaPara
Pasal34 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasikependudukan maka kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkanagar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan telah dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor0359/Pdt.P/2016/PA.Bdw. tanggal 19 September 2016, Pemohon dan Pemohon Il dibebaskan dari biaya perkara ini;.Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi Medan yangmenguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan atas terbuktinyadakwaan Oditur Militer Pasal 281 Ke1 KUHPidana tidak salah dalammenerapkan hukum dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benarsesuai faktafakta di persidangan; Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa denganalasan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidakterdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa danseharusnya Terdakwa dibebaskan
Dengandemikian alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon agarTerdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaantersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut harus ditolak;Bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjang mengenaipenjatuhan pidana tambahan pemecatan harus diperbaiki, sebab JudexFacti tidak cermat mempertimbangkan faktafakta persidangan sebagai halyang meringankan pidananya, sehingga putusan Judex Facti
7 — 0
Untuk memenuhi kebutuhanrumah tangga Penggugat, keluarga Penggugatlah yang membantumemenuhinya, maka Penggugat mohon untuk dibebaskan dari biaya perkaradan Penggugat telah mengurus surat keterangan tidak mampu dari KelurahanPasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang denganNomor : ....../145/LPG/I2014, pada tanggal 15 Januari 2014;Berdasarkan alasan dan dalildalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidangdengan memanggil
officio MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinanPenetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan dan PPN KUA Kecamatan danuntuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, akantetapi oleh karena Penggugat adalah orang miskin, maka Penggugat dibebaskan
7 — 0
Bahwa oleh karena Penggugat adalah Keluarga tidak mampu berdasarkansurat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rungkut KidulKecamatan Rungkut Kota Surabaya Nomor : 470/145/436.10.78/2014 tanggal18 Desember 2014 maka mohon Penggugat dibebaskan atas biaya perkara iniBahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketuapengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksaPenggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.
Sby, Penggugat dibebaskan dari membayar biayaperkara ini;Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untukmenghadap dipersidangan tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat(XXXX);4.
8 — 4
Bahwa Pemohon dan Pemohon II dalam kategori tidak mampusehingga mohon dibebaskan dari biaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon I!memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.
Dg).pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo,Kabupaten Sigi:Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikahyang merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapikarena terbukti para Pemohon telah dibebaskan
11 — 2
Bahkan,tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti baikdidalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas,Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumahtangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untukrukun kembali; Bahwa Penggugat adalah termasuk orang yang miskin, sehinggatidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohonagar dibebaskan dari biaya perkara; Bahwa berdasarakan uraian
untuk mengirimkan satu helaisalinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpaHal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1254/Pat.G/2016/PA.Pmlbermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau di tempat perkawinandilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbedadengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata dalam keadaanmiskin, maka Penggugat dibebaskan
8 — 8
Bahwa karena Penggugat merupakan warga yang tidak mampu sesuaidengan Surat Keterangantidak mampu dari Desa.Cicadas Nomor.446/155Kesra maka mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamemustuskan sebagai berikut1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat.;3.
dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237, Pasal 238 ayat(1) dan Pasal 239 ayat (1) HIR. serta Pasal 60B Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 7 Tahun 1989dalam hal ini Penggugat telah terbukti miskin dan tidak mampu membayarbiaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 2711/Pdt.G/2020/PA.Cbntanggal 4 Agustus 2020, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cumacuma (prodeo) dan dibebaskan
23 — 4
Bahwa Pemohon Ildan Pemohon Il kurang mampu sebagaimana tersebutdalam surat keterangan tidak mampu dariKepala Desa Pasir PalembangNomor 465/175/KEMAS/2014, tanggal1l2 Nopember 2014, karenanyaPemohon Idan Pemohon IImohon dibebaskan darimem bayar biayaPerkara;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon dan Pemohon IImohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq.
serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaHakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkanpernikahannya yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan dimana Pemohon Idan Pemohon II tinggal yaitu KantorUrusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah,;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena paraPemohon telah diizinkan berperkara secara cumacuma, maka paraPemohon dibebaskan
13 — 8
Pemohon dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabuapten Lombok Timur nomor:401/589/JRT/2021, tanggal 21 Juni 2021 dan telah dibebaskan
dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatanpernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undangundang Nomor: 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama SelongNomor: W22A4/2682/HK.O5/II/2021, tanggal 13 Juli 2021, Maka Pemohon danPemohon II dibebaskan
11 — 6
Pemohon II ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/200/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan
patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatanpernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undangundang Nomor: 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama SelongNomor: W22A4/524/HK.05/I/2021, tanggal 13 Juli 2021, Maka Pemohon danPemohon Il dibebaskan
10 — 1
Bahwa berhubung Penggugat tergolong warga yangtidak mampu sesuai dengan Surat keterangan dari Kantor Dinas SosialKota Surabaya Nomor: 474/ /436.9.16.3/2020 maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar dibebaskan dari biayaperkara.8.
hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPenggugat, namun oleh karena Penggugat tidak mampu sesuai suratketerangan dari Kelurahan Wonokusumo tertanggal 17 Juni 2020 Nomor : 474//436.16.3/2020, maka Penggugat dibebaskan