merupakan Kawasan Hutan;

pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Safrudin Arofiq bin Abu Salim) dan (Naryatun binti Kasno) terhadap anak bernama Athaillah Beta Wulandari binti Kristiantoro Dwi Sayogo lahir di Serang tanggal 28 Oktober 2010 ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan Salinan Penetapan Perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kementerian

Sosial, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung RI., Kepolisian RI. dan Panitera Mahkamah Agung RI. untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan satu ribu rupiah) ;

Nomor 3 Tahun2005 point 3, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar denganmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikanSalinan Penetapan Perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepadaKementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung RI., KepolisianRI. dan Panitera Mahkamah Agung RI. untuk dicatat dalam register yangdisediakan untuk itu:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undangundang

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untukmenyampaikan Salinan Penetapan Perkara ini yang telah BerkekuatanHukum Tetap kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan,Kejaksaan Agung RI., Kepolisian RI. dan Panitera Mahkamah Agung RI.untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;4.

tidakmengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisanyang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis hakimmenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersediamembayar uang iwad sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah)sebagaimana diperjanjikan dalam taklik talak;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadkepada hakim Ketua Majelis sebesar Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah)untuk diserahkan kepada Kementerian

Istri membayar uang iwad sebesar Rp10.000, kepada PengadilanAgama untuk disampaikan ke Dirjen Bimas Islam kementerian AgamaRI di Jakarta;Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis (P.1) yang oleh majelis hakim menilai bahwawalaupun alat bukti (P.1) tersebut adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikahyang telah disesuaikan dengan Buku Kutipan aslinya, sehingga sesuaiketentuan pasal 1888 BW

diperjanjikan Tergugat dalam sigat taklik talak yangdiucapkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkankepada Hakim ketua majelis uang sejumlah Rp10.000, ( sepuluh riburupiah ) sebagai iwad sebagaimana diperjanjikan dalam sigat taklik talakyang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, untuk diserahkankepada Kementerian

Menimbang, bahwa Pasal 44 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapanpengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, terhadappencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untukselurunnya dengan perbaikan redaksional petitum sesuai dengan pertimbangandalam penetapan ini;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, SuratDirektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

SPPH 131601171 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji pemohon dari yang semula nama pemohon tertulis NIA Binti RUJI dibetulkan menjadi NIARI Binti RUJI ;

Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji danUmrah) untuk merubah nama pemohon yang telah dikeluarkan dalambukti setoran BPIH pemohon;4.

Porsi 1300548563 No.SPPH 131601171 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji untuk dibetulkansebagaimana data data kependudukan pemohon maka khusus terhadappembetulan nama pemohon dalam perkara ini haruslah dilakukan oleh pejabatyang ditunjuk pada Kementerian Agama (Penyelenggaraan dan Umrah) untukmencatat pembetulan penulisan nama tersebut atas permintaan calon jamaahhaji yang bersangkutan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dalam hal iniPengadilan Negeri Bangkalan, sehingga oleh karenanya kepada KantorKementerian

Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji danUmrah) untuk merubah/membetulkan penulisan nama pemohon yang telahdikeluarkan dalam bukti setoran awal BPIH di Bank BNI Cabang BangkalanNo. Porsi 1300548563 No. SPPH 131601171 dan Surat Pendaftaran PergiHaji pemohon dari yang semula nama pemohon tertulis NIA Binti RUJIdibetulkan menjadi NARI Binti RUJI ;4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohonsebesar Rp. 281.000. (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Nomor 01 Tahun2008 tidak dapatdilaksanakan ;Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah memperoleh Izin untukmelakukan perceraian berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor: Kd.10.2/1/Kp.013.1/1169/2013tanggal 10 Januari 2013, maka pemeriksaan pokok perakara ini dapatdilanjutkan; Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut diatasyang

Asli Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Sukabumi Nomor :Kd.10.2/1/Kp.013.1/1169/2013, tanggal 10Januari 2013, diberi tandaMenimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis jugamengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu :1.

membuktikan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah,sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagaisuami isteri, maka masingmasing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalamsengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut PengadilanMenimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat sebagai pegawai NegeriSipil telah mendapat izin untuk bercerai sesuai dengan Surat Pemberian izin Perceraiandari Kepala Kantor kementerian

., Kuratordan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti PendaftaranKurator dan Pengurus AHU.AH.04.03176 tanggal 27 September2016 beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, 8"Floor, Suite 8F, Jakarta Barat, dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor AHU.AH.04.03106 tanggal 18 April 2016 beralamat diJalan Anggrek II No. 41, Larangan Indah, Larangan, Tanggerang,dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor AHU.AH.04.0356 tanggal 29 Maret 2016 beralamat diLBH Healing Movement, Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7,No. 4849, Kepala Gading, Jakarta Utara, dan; Sdr.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiadengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.03106 tanggal 18 April 2016 beralamat di Jalan AnggrekIl No. 41, Larangan Indah, Larangan, Tanggerang, dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiadengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.0356 tanggal 29 Maret 2016 beralamat di LBH HealingMovement, Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7, No. 4849, KepalaGading, Jakarta Utara, dan; Sdr.

Tunggal Perkasa Plantation ( Vide Surat KepalaBPN RI / Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah denganSuratnya Nomor : 4461/14.3300/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 )terlampir .Bahwa baik suratsurat Presiden Republik Indonesia/Deputi BidangHubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian SekretariatNegara, maupun suratsurat Kepala Badan Pertanahan Nasional /DeputiBidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah , sebagaimana kami uraikantersebut diatas hingga sampai saat ini tidak dilaksanakan sepenuhnya

Bahwa atas surat kami LSM LP5SBI Nomor : 14/LSMLP5SBI/VI/2010tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia,Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/201321.22.Konservasi Alam/Direktorat Penyidikan Pengamanan Hutan dengan suratNomor : S.10/IVPPH2/PPNS, tanggal 26 April 2012, yang dibuat danditanda tangani oleh Direktur Kasubdit PPW 1 selaku penyidik(Suharyono,SH,MSi,M.Hum) telah mengundang Ketua Umum LSM

Tunggal Perkasa Plantation/ Koperasi SawitRedang Seko dimaksud berada dalam Kawasan Hutan produksi terbatas,yang berpotensi merugikan Negara (PNBP) Penerimaan Negara BukanPajak, sector Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) tidak kurang dari 200 miliar, dan permasalahannya sekarang dalamproses oleh Kasubdit PPW 1 Kementerian Kehutanan .Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas yang tidak bisa dibantah lagikebenarannya maka dengan demikian dalildalil yang menyatakan PT.Tunggal Perkasa

Nomor : 4661/14.3300/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011.Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Bukti P11) :1. Nomor : S709/KUM1/2010 Tanggal 02 September 2010.2. Nomor : S699/PPH1/2010 Tanggal 24 September 2010.3. Nomor : S10/PPH2/2012/PPNS Tanggal 26 April 2012.Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Kanwil BPN Propinsi Riau(Bukti P12);Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P13) :1. Nomor : 01/ADMPUM/100/1/2013 Tanggal 02 Januari 20132.

Berkas permohonan diterima Kementerian Pertanian sesuai disposisiMenteri Pertanian pada tanggal 4 Januari 2014.

paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda TerdakwaPTBelitung Mandiri Mulia Indahdisita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut;

Suryadi alias Butik kepada Yana lalu Terdakwa diberi upahsebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Yana;Bahwa pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berhasil diamankan olehPetugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jalan Tekarya InnerbangRT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

Suryadi alias Butik kepada Yana lalu Terdakwa diberi upahsebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Yana; Bahwa pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berhasil diamankan olehPetugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jalan Tekarya InnerbangRT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

TimJalan Tekarya Innerbang RT. 009/02, Kelurahan Tengah KecamatanKramatjati Jakarta Timur; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian Kesehatan RI;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus tissuedimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djisamsoe yang sebelumnyadiperoleh dari Terdakwa, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa punberhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jl.Tekarya Innerbang RT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan KramatijatiJakarta Timur;Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan dalampersidangan;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenangyaitu Kementerian

atau 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih denganberat netto 4,1556 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip masingmasingberisikan kristal warna putin dengan berat netto seluruhnya 0,2508 gramadalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

Adapun pembayarannya dilakukan dengan transfer ke rekeningHartono;Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan mengenai produsen/pabrik pembuatpupuk tersebut kepada sales yang menjual pupuk tersebut Hartono ;Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada sales Hartono mengenai apakahpupuk tersebut terdaftar atau tidak di Kementerian Pertanian ;Bahwa terdakwa tidak berusaha mengecek kandungan/komposisi dari pupukyang terdakwa beli dari Hartono di laporatorium ;Bahwa terdakwa menjual pupuk TSP AFRICA dan pupuk

didalam karungnya ;Bahwa benar pupukpupuk yang disita polisi tersebut seluruhnya terdakwadapatkan dari membeli kepada sales bernama HARTONO dengan caramentranfer uangnya jika pupuk sudah sampai digudang ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah menguji komposisi pupukpupuk tersebut kelaboratorium karena biayanya mahal ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertanya kepada sales (HARTONO) yangmenjual pupuk tersebut kepada terdakwa terkait dengan apakah produsen pupuktersebut telah mempunyai izin dan terdaftar di Kementerian

berdasakan keterangan para Ahli yang BAP nya telahdibacakan dipersidangan diketahui hasil analisa SUCOFINDO didapatkan data pupukTSP H, TSP AFRICA, dan SP 36BB yang ditemukan polisi di gudang milik terdakwasangat tidak sesuai dengan standart mutu dan tidak termasuk kedalam parameter standartSNI 0237762005 serta hasil pengujian tersebut tidak sama dengan kandungan yangditulis dalam komposisi dalam label karung pupuk tersebut serta pupuk TSP H, pupukTSP AFRICA serta pupuk SP 36BB tidak terdaftar di Kementerian

dipersidangan diketahui terdakwamembeli pupuk SP 36BB, pupuk merk TSP AFRICA dan pupuk merk TSP H dariseorang sales yang benama HARTONO yang mana terdakwa akan membayar secaratransfer jika pupukpupuk yang dibelinya sudah sampai digudang milik terdakwa ;Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.171/Pid.B/2015/PN.Pgp26Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada sales (HARTONO)yang menjual pupuk tersebut kepada terdakwa terkait dengan apakah produsen pupuktersebut telah mempunyai izin dan terdaftar di Kementerian

dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaansebagaimana ditentukan dalam pasal 14(a)KUHAP ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untukselanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:e 1114 (seribu seratus empat belas) karung pupuk SP 36 BBe 423 (empat ratus dua puluh tiga) karung pupuk TSP AFRICAe 616 (enam ratus enam belas) karung pupuk TSP HKarena merupakan pupuk yang isinya tidak sesuai dengan label serta tidak terdaftardi Kementerian

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohon hadir dipersidangan namun Termohon tidak hadir dipersidangansekalipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut Surat Pemberitahuan PanggilanSidang yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri Indonesia

Cq DirektoratJenderal Protokol Dan Konsuler telah disampaikan kepada Duta Besar RepublikIndonesia di Washington untuk disampaikan kepada Termohon, sebagaimana suratdari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia a.n.

Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), Paspor dan ljazah yang Pemohon miliki ; Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah DARMAYANTI lahir diAceh Utara pada tanggal 28 Mei 1967 ; Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan identitas/nama Pemohontersebut sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Setoran Awal BiayaPerjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan oleh Bank BNI CabangBireuen pada tanggal 24 Februari 2010, dan guna menghindari kekeliruanpencatatan administrasi pada Kantor Kementerian

Agama KabupatenBireuen dalam penataan pemberangkatan calon jamaah haji ; Bahwa akibat kesalahan penulisan nama pemohon dalam BPIH tersebutmenyulitkan pemohon dalam pengurusan membuat paspor untuk ibadahhaji sesuai dengan surat pendaftaran haji di kantor Kementerian AgamaKab.

Bahwa pemohon bernama Dean Rusdiyanto, jenis kelamin lakilaki lahir diBalikpapan pada tanggal 22 Desember 1988 yang telah menikah pada Sabtutanggal 10 September 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 600/17/IX/2011yang dikelurkan oleh Kementerian Agama Kota Balikpapan Tengah.

Saksi ABDUL WAHID;Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang perempuanyang bernama Fitriyanti pada Sabtu tanggal 10 September 2011 sesuai KutipanAkta Nikah No : 600/17/IX/2011 yang dikelurkan oleh Kementerian Agama KotaBalikpapan Tengah;Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut pemohon memiliki seorangputri bernama Atiqa Nauri Khalisa Delvia, lahir di Balikpapan pada hari Rabupukul 14.30 WITA tanggal 26 Desember 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No: 6471LU040120130026 tanggal 14 Januari

atas nama NOFEL MANSYURSTEBAN telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materaisecukupnya selanjutnya diberi tanda P 1 ;2.Surat Keterangan No.474/ /35.73.02.1010/2016, tertanggal 08 November2016, atas nama : NOFEL MASYUR SYEBAN, diberi tanda P 2 ;3.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.2274/1987, atas nama NOFEL,telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnyaselanjutnya diberi tanda P 3 ;4.Surat Keterangan Nomor.222/Kua.13.25.01/PW.01/10/2016 tertanggal 03Nopember 2016 dari Kementerian

anak lakilaki sah dari suami isteri Mansyur danNardjis dirubah menjadi NOFEL MANSUR SYEBAN anak lakilaki sah darisuami isteri Mansur dan Nardjis ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 yaitu berupa Kutipan AktaKelahiran dengan Nomor.2274/1987 tertulis atas nama Pemohon NOFELsesuai yang Pemohon maksud untuk merubah dan menambah namamenjadi NOFEL MANSUR SYEBAN ;Menimbang, bahwa dengan Surat Keterangan Nomor.B222/Kua.13.25.01/PW.01/10/2016 tersebut dengan bukti P4 tertera nama orang tuaPemohon dari Kementerian

Ahmad Soetarjo,tempat/tanggal Lahir diSurabaya, 20 Maret 1974 (Umur 44 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan Dokter,tempat tinggal di Villa Mutiara Lido Blok A.1 Nomor 17, Rt.019 Rw.005, DesaCigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Kepala kantorWilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat cq. Kepala kantorKementerian Agama Cikarang Kabupaten Bekasi cq.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA c.g. DIREKTORAT JENDRALADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di JalanH.R.

(Tergugat Ill) berkedudukan di Kota Batam dan Surat KeputusanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.030987681 tanggal14 Desember 2015 tentang perubahan data perseroan PT.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempattinggal di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo karena pada saat ituTergugat bertugas di Balai Diklat Kementerian Agama surabaya. Padatahun 2010 Penggugat bersepakat pindah mengikuti pindah tugas kerjaTergugat di Balai Diklat Kementerian Agama Jakarta dan tinggal diKecamatan Kramatjati Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.3.

dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarahalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN KpnkhusuS mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkanberdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yangtelah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Bahwa dalam ljazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohonyang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia dengan nomor: DN03 Dd 0191700 tertanggal 8Juni 2013 tangal kelahiran anak Pemohon tertulis 20 Mei 2001,Halaman 1 dari 7 halaman, Nomor 281/Pdt.P/2018/PN Wsbsehingga terdapat ketidak sesuaian data anak Pemohon dengandokumen yang lain ;.

bulan Mei 1999 Pemohon MUBASAR telah menikahdengan seorang perempuan yang bernama WAHRIRIN, dan telahdicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran denganNomor : 131/13/V/1999 tertanggal 17 Mei 1999 ;e Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Wahririn tersebut telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama LASMIATI umur 17 (tujuhbelas tahun) dan Lasmiati telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran ( videbukti P3 );e Bahwa dalam lIjazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohonyang di keluarkan oleh Kementerian