ThymotiHitijahubessy yang lahir apda tanggal 09 September 2019, namun anak tersebutbelum mempunyai Akte kelahiran karena belum pernah dilaporkan ke Kantor Dukcapil,sehingga diajukan permohonan ini ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara anak yangdilahirkan diluar kawin dengan orang tuanya diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor1 Tahun 1974 namun pasal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan nomor46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah dinyatakan bertentangan denganUUD 1945

UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakannya pernikahan Pemohon danPemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohonberalasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945

eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebutkarena di persidangan kedua calon mempelai (anak Pemohon dan calonsuaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masingmasingtanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentukperwujudan hakhak konstitusional warga negara yang harus dihormati (forespect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalamUndangundang Dasar 1945

dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28Bayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkanketurunan melalui perkawinan yang sah" selain itu perkawinan dalamajaran agama Islam merupakan Ibadah yang dijamin oleh UndangundangDasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo.

danPendidikan anak Pemohon dan calon suami;Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batinseorang lakilaki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syaratyang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hakkodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UndangUndang Dasar 1945

eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebutkarena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan calonsuaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masingmasingtanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentukperwujudan hakhak konstitusional warga negara yang harus dihormati (torespect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalamUndangundang Dasar 1945

dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28BHalaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 177/Padt.P/2021/PA.Blcn.ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkanketurunan melalui perkawinan yang sah" selain itu perkawinan dalamajaran agama Islam merupakan lbadah yang dijamin oleh UndangundangDasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo.

, danPendidikan Anak Pemohon dan calon suami;Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batinseorang lakilaki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syaratyang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadaphak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1)UndangUndang Dasar 1945

BNM (Sinar Mas Grup) terhadap masyarakat Adat Silat Hulu,fotocopy tanda Terima No. 1703 / PAN.MK / VIll / 2010 tanggal20 Agustus 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihalPermohonan in Materi UndangUndang Republik Indonesia No. 18Tahun 2004 terhadap UndangUndang Dasar 1945 dan DokumentasiFoto;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp 1.000, (Seribu rupiah) ;Hal. 7 dari 28 hal. Put.

Bahkandalam perspektif antropologi dapat dikatakan eksistensi dan keberadaan masyarakat adat dalam Negara Kesatuan Indonesia dapatdikatakan jauh sebelum Negara ini ada.Amandemen Kedua UndangUndang Dasar 1945 Pasal 281 poin (3)pada Bab X A yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal28 ayat (8) semakin memperkuat kedudukan masyarakat adatdengan mengatakan bahwa : identitas budaya dan hak masyarakattradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman danperadaban merupakan hak azasi manusia

Artinya kalau suatu komunitasmasyarakat adat bisa menunjukkan identitas budayanya dan hakhaktradisional yang diwariskan dari leluhurnya (penjelasan Pasal 18UndangUndang Dasar 1945 yang sudah diamandemen menyebut hakini sebagai hak asal asul) yang selaras dengan perkembangan zamandan peradaban, maka Negara harus menghormatinya.Berikutnya TAP MPR No.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sSuatuperaturan tidak dapat diberlakukan surut/retroaktif, kKecuali dalamhal perkara tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAMberat yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida dan kejahatan perang;Bahwa ketentuan yang melarang berlakunya suatu peraturansecara Surut/retroaktif terdapat pada Pasal 281 UUD 1945 yang berbunyi: enueeeeeeees dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang"berlaku surut " adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi

Pasal 28 F UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orangberhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,memiliki, dan menyimpan informasi denganmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Bahwa hak untuk mencari, memperoleh/memiliki danmenyimpan informasi adalah merupakan hak asasimanusia yang dilindungi oleh Konstitusi NegaraRepublik Indonesia; b.

Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 28 F UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,telah menjelaskan hak untuk mencari, memperoleh,memiliki dan menyimpan informasi adalah merupakan hak asasi manusia;Halaman 16 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P. TUN.SMGc.

Selanjutnyadalam ayat (2) menyebutkan: "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusantingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepadaMahkamah Agung;Bahwa memperhatikan ketentuan di atas, maka walaupun terhadap perkaraini tidak dilakukan banding melainkan Pemohon Kasasi langsungmengajukan permohonan kasasi, maka permohonan kasasi ini haruslahdinyatakan dapat diterima;Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul

Kasasi merasa perlu mengetengahkanlandasan hukum dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 (yangdipergunakan sebagai dasar dalam Pemilu legislatif 2014) tentang pemilihanumum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena erat kaitannya dengan dalilkasasi dari Pemohon Kasasi selanjutnya, sebagaimana yang terdapat didalam bagian penjelasan Undang Undang tersebut sebagai berikut;Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945

rakyatdilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyatuntuk memilin wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukanpengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat Undang Undangsebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam menjalankan fungsi masingmasing, serta merumuskan anggaranpendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsifungsitersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945

persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon danHalaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 207/Padt.P/2021/PA.Blicncalon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masingmasing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudanhakhak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect),dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UndangundangDasar 1945

dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orangberhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinanyang sah" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan Ibadahyang dijamin oleh Undangundang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo.Pasal 6 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiapwarga masyarakat tidak terkecuali Anak Pemohon, negara dalam hal inipemerintah telah memberikan

dan PendidikanAnak Pemohon dan calon suami;Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seoranglakilaki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, olehkarena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan olehhukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hakkodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UndangUndang Dasar 1945

Nuriyah Imam yang notabene isteri dari P.Muhajjar Torno) telah men inggal pada tahun 1945 ;Bahwa karena status perubahan administrasi tanah tersebut di lakukan setelah Anak 1(isteri P. Muhajjar Torno) meninggal dunia dan selain itu perpindahan tanpa dasar peralihanhak apapun dan tanpa sepengetahuan P. Nuriyah Imam alias P. Bustomi dan para ahli waris,maka perpindahan kohir 924 atas nama P. Muhajar Torno yang keluar dari kohir 214 atasnama P.

Sedangkan pad a posita angka 2 dan 10 disebutkan Bu Nunyah Imam adalah anak dari Pak NuriyahImam yang meninggal tahun 1945. Siapakah ahli warisnya Bu Nuriyah Imam, harta apa yang dibagi.berapa bagiannya, kapan itu dilakukan ? Juga tidak jelas. Dalam posita angka 6 disebutkan bahwa12obyek sengketa diberikan kepada Penggugat (M.Gozali) selaku cucu dari Pak Nuriyah Imam.

dengan pernikahan para Pemohon dan Pemohon tidakpernah menikah lagi kKecuali dengan Pemohon Il; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untukkepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon sehingga bisamengurus buku nikah yang resmi dan sah, mengurus akte kelahirananakanak Para Pemohon dan untuk mengurus Suratsurat pentinglainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebutsesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu halyang penting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta

undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya adalah:1 Bahwa pendapat Majelis hakim mengenai unjuk rasa yang disamakan denganmogok kerja adalah keliru dan sangat merugikan Pemohon Kasasi semulaTergugat I, karena aturan yang mengatur mogok kerja diatur dalam UU Nomor13 Tahun 2003 sedangkan mengenai unjuk rasa diatur dalam UU Nomor 91011Tahun 1998 dan UUD Tahun 1945

STTPUNRAS/75/VIN/2011/Intelkam tanggal 4 Agustus 2011 sesuai bukti T9.Dalam hal ini Termohon Kasasi semula Penggugat telah memberikan sanksiberupa surat Peringatan tiga (SP3) sesuai bukti T2 dan surat skorsing No.19/SIS/OM/V/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sesuai bukti T1 kepada Pemohon Kasasisemula Tergugat I adalah bentuk pelanggaran hukum yang tidak boleh dibiarkan,maka dengan mematikan UUD 1945 Pasal 28 dan UU nomor 9 tahun 1998 makaMajelis hakim PHI jelasjelas menginjakinjak hukum dengan mengabaikanPerintah

eksploitasi seksual terhadap anaknyatersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Pemohon dancalon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masingmasing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudanhakhak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect),dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UndangundangDasar 1945

dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orangberhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinanyang sah" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan Ibadahyang dijamin oleh Undangundang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo.Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pat.P/2020/PA.BlcnPasal 6 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiapwarga masyarakat tidak terkecuali

Bahwa Pembanding adalah korban daripenyalahgunaan narkotika dan subjeknya adalah seseorangatau setiap orang, sehingga tidak dibedakan profesinya apa.Bahwa militer adalah juga seseorang atau setiap orang.Hal inilah yang menjadi pengejawantahan Perlakuan yangsama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat1 yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminanperlindungan, dan kepstianhukum yang adil serta perlakuanyang sama dihadapan hukum (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1)Maskud dari ayat

SALEH yang dipinjam oleh andung dan mamak kamiwaktu. menebusnya ke Si ALIMAH belum dipulangkan, dimanaoleh karena keadaan seperti inilah tanah objek perkaradikuasai oleh H.MOCH SALEH dari tahun 1942 s/d 1945,setelah ~H. MOCH. SALEH meninggal dunia tahun 1945,sawah/tanah objek perkara kemudian digarap/dikuasailangsung oleh Bapaknya yang bernama H. KADA (Alm) yang saatitu. juga ada memagang tanah kaum Tergugat A yang beradasebelah Utara dari tanah objek perkara a quo, dan setelahH.

Saleh dari tahun 1942 s/d 1945 dansetelah H. Moh Saleh meninggal dunia sawah langsungdikuasai oleh Bapak H. Moh. Saleh, yaitu) H.Kada (alm.) dansetelah H. Kada meninggal dunia sawah/tanah objek perkaradikuasai oleh kemenakan H.Kada, yaitu) JANIR/JADIR danKHAIDIR;Bahwa dari uraian Penggugat tersebut di atas berartiobjek perkara dialihgadaikan oleh angku/mamak mamakPenggugat kepada H. Moh. Saleh yang sampai sekarang masihdikuasai oleh waris H. Moh.

Saleh dari tahun 1942 s/d 1945 dansetelah H. Moh Saleh meninggal dunia sawah langsungdikuasai oleh Bapak H. Moh. Saleh, yaitu) H.Kada (alm) dansetelah H. Kada meninggal dunia sawah/tanah objek perkaradikuasai oleh kemenakan H.Kada, yaitu) JANIR/JADIR danKHAIDIR. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut di atasberarti objek perkara dialihgadaikan oleh angku/mamak mamakPenggugat kepada H. Moh.Saleh yang sampai sekarang masihdikuasai oleh waris H. Moh Saleh.

majelis tetap akan mempertimbangkan tentang formalitasgugatan para Pengugat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat objekperkara telah digadaikan oleh angku/ ninik/mamak Penggugatwarisnya adalah Penggugat dan sejak tahun 1942 sampai sekarangkaum Penggugat berkaum belum dapat menguasai sawah tanah objekperkara karena uang H.Moh Saleh yang dipinjam waktu menebusnyakepada si Alimah belum dipulangkan sehingga sawah objek perkaradikuasai oleh H.Moh.Saleh dari tahun 1942 s/d 1945

Bahwa berdasarkan pada Pasal 28 H UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945, yaitu berbunyi : Setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal , dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperolehPelayanan KESEHATAN pcan enemas ee nem cme2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) UndangUndang Nomor 39tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu berbunyi : Setiao orangberhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.;3.

TERGUGAT II danTURUT TERGUGAT IIl;Bahwa secara ekologis, kebijakan TERGUGAT tersebut secara tidaklangsung telah membuat kualitas udara di sekitar Jalan Datuk17.18.19.20.Laksamana, Jalan Putri Tujuh dan Jalan Sudirman Ujung menjadi tidakbaik dan tidak Sehat ;0ne nnn nnn nn encesBahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGATtersebut secara tidak langsung telah melanggar hakhak setiap orangatas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini sebagaimana di aturdalam Pasal 28 H UUD NRI 1945

telah mengakibatkanrusaknya kwalitas udara, pada hal sampai sekarang sama sekali belumpernah ada penelitian oleh ahli ekologi serta ahliiahli lainnya yangmenyatakan kwalitas udara menjadi tidak sehat karena adanya kebijakan10.11.12.Tergugat dan juga belum ada putusan pengadilan yang menyatakannya,bahwa secara ekologis lingkungan tersebut telah rusak.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 17 tidaklah benar karenasampai sekarang Tergugat tidak pernah melanggar ketentuan pasal 28 HUUD NRI Tahun 1945

/PN.Dumdisebabkan oleh Turut TergugatIl yang mempergunakan cangkangkelapa sawit sebagai bahan bakar industri sehingga kualitas udaramenjadi buruk dan telah membuat lingkungan hidup menjadi tidak baikdan tidak sehat disepanjang Jalan Datuk Laksamana, Jalan Yos Sudarsodan Jalan Sudirman Ujung Kota Dumai dan telah memuat dasar hukumGugatannya yakni Pasal 28 H UUD 1945 Jo Pasal 9 ayat (3) UU No.39Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia Jo.Pasal 65 UU No. 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

/PN.DumDPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 dan angka ke3yang berbunyi : Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikotadan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ,ternyata Tergugat dalam perkara ini yaitu Walikota Dumai adalah termasuk kedalam Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud UndangUndang

menurut Mahkamah Konstitusi dalamputusannya Nomor 46/PUUVIII/2010, dapat dilihat dari dua perspektif.Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangkafungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yangdemokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundangundangan vide Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945

Penetapan No. 043/Pdt.P/2016/PA.Crpumum dalam suatu masyarakat demokratis vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negaradimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalamkehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinyaakibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan buktiyang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan danpelayanan oleh negara terkait dengan hakhak

perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon II tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan; Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui statusperkawinan mereka; Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapatdibuktikan dengan akta nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukun tersebut, makaberdasarkan Pasal 29 UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaHalaman 12 dari 21, Putusan Nomor 2429/Padt.G/2021/PA.GsgTahun 1945

Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untukmelakukan perkawinan yang dilaksanakan tiaptiap penduduk berdasarkanhukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salahsatu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanyaperlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karenamenurut Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

PN.Skt.perkawinan berdasarkan ketentuan agama, bukan penolakan yang didasarkan padaketentuan pasal 20 UndangUndang No. tahun 1974;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini Pengadilan Negerimempertimbangkan sebagai berikut:1Bahwa UndangUndang No. tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatuketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan ataukepercayaan antara calon suami dan isteri merupakan larangan perkawinan, halmana adalah sejalan dengan pasal 27 UndangUndang Dasar 1945

yangmenentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum,tercakup didalamnya kesamaan hak azazi untuk kawin dengan sesama warga negarasekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan dan selama oleh UndangUndangtidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakanlarangan untuk melangsungkan perkawinan, maka asas ini adalah sejalan denganjiwa pasal 29 UndangUndang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negarakemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama

Oleh sebab itu dalam mengajukan keberatan terhadapPutusan Tingkat Banding Nomor : 89K/BDG/PMTII/AU/IX/ 2013 tanggal 25September 2013, pada kesempatan ini saya selaku Oditur Penuntut Umum akanmenguraikan beberapa alasan mendasar sebagai berikut :a Umum;UndangUndang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalahnegara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka(machtsaat).

Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negarahukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, sertamenjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu Implementasi sebagai negara hukum,Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan dimuka hukum bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengantanpa membedabedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lainsebagainya.

Suprapto RT. 017 Kelurahan Kuaro Kecamatan KuaroKabupaten Paser sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1945/AKICS/2002 tanggal 14 November 2002, sampai saat ini belum memiliki kartukeluarga sendiri dan masih ikut dalam data keluarga Pemohon Il,sebagaimana Kartu Keluarga Nomor xxxxxxx, tanggal 09 Januari 2014;3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Il atasnama Anak Pemohon II dengan Nomor 1945/AKICS/2002, tanggal 14November 2002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuaidengan aslinya, dan diberi kode P.7;8.