Ditemukan 295668 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelundupan manusia Perdagangan manusia Penyeludupan manusia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 05-06-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — 1. Drs. A. RAHMAN ALAMUDY, S.H, DK VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA, DKK
88 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara Materil, dilakukan secara bertentangan dengan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH02.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentangPengesahan Kembali Susunan Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Pusat Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah NasionalRiau Tahun 2009;4.3.
    Dengan demikian,maka sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal27 Januari 2016, telah terjadi kekosongan kepengurusan dankekosongan hukum dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar,hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH02.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentang PengesahanKembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Nasional RiauTahun 2009 pada point Menimbang
    Rahman Alamudy, SH., Agus Salim danAbdul Haji tersebut, dijelaskan dalam Diktum Mengingat telahmengunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaHasil Munas Bali yang belum disahkan oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu antara lain:1. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKARTahun 2014 Nomor XIII/MUNASIX/GOLKAR/2014 tanggal3 Desember 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;2.
    Bahwa baik hakhak asasi para pemilin Para Penggugat dan hakhakasasi Para Penggugat yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, telahdiatur secara tegas dalam UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (UUD 1945), UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), termasuk UndangUndangNomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan /nternational Covenant onHalaman 13 dari 46 hal. Put.
    Rahman Alamudy, SH., Agus Salim danAbdul Haji tersebut, dijelaskan dalam Diktum Mengingat telahmengunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaHasil Munas Bali yang belum disahkan oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu antara lain:1. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKARTahun 2014 Nomor XIII/MUNASIX/GOLKAR/2014 tanggal3 Desember 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;Halaman 31 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus
Putus : 08-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla
Tanggal 8 April 2015 — OKTAVIA COKRODIHARJO bin POLY COKRODIHARJO
678 — 397
  • Menetapkan barang bukti berupa: - Foto copy sertipikat merek K-24 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan hak azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, tanggal 12 Januari 2004 (legalisir);- Foto copy perpanjangan merek K-24 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2012;- Foto copy perjanjian waralaba apotek K-24 antara PT.
    Menyatakan barang bukti berupa:e Foto copy sertipikat merek K24 yang dikeluarkan oleh DepartemenKehakiman dan hak azasi Manusia Republik Indonesia DirektoratJenderal Hak kekayaan Intelektual, tanggal 12 Januari 2004(legalisir);e Foto copy perpanjangan merek K24 yang dikeluarkan pada tanggal30 Januari 2012;e Foto copy perjanjian waralaba apotek K24 antara PT. K24 Indonesiadengan CV Ramai Medika Cepu tgl 15 Juni 2009, yang telahdilegalisir oleh Notaris BONG HENDRI SUSANTO, SH.
    Blora;e Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakanmenyesal atas perobuatan yang sudah dilakukannyaserta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiFoto copy sertipikat merek K24 yang dikeluarkan oleh DepartemenKehakiman dan hak azasi Manusia Republik Indonesia DirektoratJenderal Hak kekayaan Intelektual, tanggal 12 Januari 2004(legalisir);Foto copy perpanjangan merek K24 yang dikeluarkan pada tanggal30 Januari 2012;Foto copy perjanjian
    Bahwa merek K24 merupakan sebuah merek yang telah terdaftarsebagaimana tertuang di dalam Sertifikat Merek yang dikeluarkan olehDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomorpendaftaran 559254 tanggal 12 Januari 2004 atas nama pemilik GideonHartono untuk kemudian diperpanjang sebagaimana tertuang di dalamSertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
    Manusia RepublikIndonesia dengan nomor pendaftaran IDM000386245 tanggal 29 Januari2013 atas nama pemilik PT.
    Menetapkan barang bukti berupa:e Foto copy sertipikat merek K24 yang dikeluarkan oleh DepartemenKehakiman dan hak azasi Manusia Republik Indonesia DirektoratJenderal Hak kekayaan Intelektual, tanggal 12 Januari 2004(legalisir);e Foto copy perpanjangan merek K24 yang dikeluarkan pada tanggal30 Januari 2012;e Foto copy perjanjian waralaba apotek K24 antara PT. K24Indonesia dengan CV Ramai Medika Cepu tgl 15 Juni 2009, yangtelah dilegalisir oleh Notaris BONG HENDRI SUSANTO, SH.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 28-05-2021 — Upload : 23-06-2024
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pwk
Tanggal 28 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 14
  • hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, dengan spesifikasi:
    • Merk/Type/Jenis : MITSUBISHl/FE74HD/TRUK;
    • Nomor Rangka/Mesin : MHMFE74P5EK136704 I 4034TKX5069;
    • Warna/Tahun : HIJAU KOMBINASl/2014;
    • NomorPolisi : D8118 XL;
    • Nomor BPKB : L 19416703;
    • Atas Nama BPKB : REGI KURNIA;
  • Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW11.01162776.AH.05.01 Tahun 2019 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 24-05-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 09-09-2022
Putusan PN BENGKALIS Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bls
Tanggal 8 September 2022 — Penuntut Umum:
Prawiranegara Putra, SH
Terdakwa:
1.MHD. ZAPITRA Alias ZAPIT Bin AZAHAR
2.KASBULLAH Alias BANG JANG Alias UJANG Bin MUHAMAD .ALM
3.ZAMRI Alias CAM Bin ROZALI
4.ISMAIL Alias MAIL Bin GARNO
156 — 42
  • Zapitra Alias Zapit Bin Azahar, Terdakwa II Kasbullah Alias Bang Jang Alias Ujang Bin Muhamad .Alm, Terdakwa III Zamri Alias Cam Bin Rozali, dan Terdakwa IV Ismail Alias Mail Bin Garno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Penyelundupan Manusia sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Mhd.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum
Register : 19-07-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 07-10-2022
Putusan PN BENGKALIS Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
JAMES NAIBAHO,S .H.
Terdakwa:
1.MUCHRONI Als KILEK Bin MUSA ESRI
2.DEBI WAHYU AFANDI Bin BASRI
3.SUHANDA Als ANDA Bin ADNAN
4.YUZZIE ADE HASBULLAH Als ADEK Bin RAMLI
56 — 15

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana didakwakan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2022 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 18 Mei 2022 — Penuntut Umum:
ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
DHENI OSLAN bin SUMANTA
23 — 17
  • seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah peti kayu nomor: 07140941423 (Kode A);
    • 1 (satu) buah Patung Kerbau Induk didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat 5.300 gram brutto;
    • 1 (satu)buah Patung Badak didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu (Kode C) dengan berat 4.337 gram brutto;
    • 1 (satu) buah Patung Manusia
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum
Register : 18-10-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN KEDIRI Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Kdr
Tanggal 12 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Dr. MARIA FEBRIANA, SH,MH
2.PUJIASTUTININGTYAS,SH., MH
3.YUNI PRIYONO, S.H.
Terdakwa:
IMAM MUHTAR, S.Pd Bin Alm ABU BAKAR
54 — 15
  • cabul yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Muhtar, S.Pd Bin Alm Abu Bakaroleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah patung anatomi tubuh manusia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-03-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2023 — Pemohon:
PT MITSUI INDONESIA
Termohon:
PT SURYA BESINDO SAKTI
136 — 93
  • , Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-106.
Pengadilan PN TUBEI Pidana Umum
Register : 19-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN TUBEI Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tub
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.JOHAN SATYA ADHYAKSA, SH
2.KHUSNUL KHOLIFAH, SH
3.Yandres Junius Amalo, S.H.
Terdakwa:
HERI ZUZANDRA ALS CANDRA BIN BAHRUL LUDIN ALM
77 — 20
  • Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukankepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua)jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yaknisubjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahirsecara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contohsatu satunya adalah manusia.
    Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum(recht persoons), yakni Ssubjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkanperaturan perundangundangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yangkedudukannya dipersamakan dengan manusia (Subyek hukum itu dibentukkarena kebutuhan manusia);Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN TubMenimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum, adalah subjek hukum yang bernama Heri Zuzandra Als Candra BinBahrul Ludin (Alm) ini adalah sebagai pribadi
    lebin mahir.Disitu. termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan ataupermainan lainlainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba ataubermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitupermainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentukpermainan yang mengunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankanatau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual(menggunakan tangan/tenaga manusia
    pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segalasesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, MajelisHakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilanbagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah sematamata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represifagar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebin tegasnyahukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 12-01-2015 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN AMUNTAI Nomor 247/Pid.Sus/2014/PN Amt.
Tanggal 12 Januari 2015 — - HASNAN BASUKI Alias AMANG KANDANGAN Bin ABAS;
78 — 17
  • yang sudah teraliri listrik tersebut diikat dan ditenggelamkan kedalam air sungai sekira 2 (dua) menit, dimana nanti ikan yang terkena arus listrikakan pingsan dan muncul ke permukaan sungai untuk selanjutnya Terdakwa ambildan masukkan ke dalam ember;Bahwa hasil yang diperoleh Terdakwa pada saat itu berupa 10 ekor ikan puyau dan1 ekor ikan gurame;Bahwa hasil dari setrum ikan untuk keperluan seharihari;Bahwa Terdakwa tahu akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, tidak hanya ikanyang mati juga manusia
    ikan tertentu dan kurangnyapendapatan nelayan;Bahwa perbuatan Terdakwa berupa kegiatan menangkap ikandengan menggunakan alat setrum bertentangan dan dilarangoleh perundangundangan yang berlaku dikarenakanperbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan penangkapanikan menggunakan alat setrum yang alirannya langsungdialirkan ke tiang listrik PLN dapat berdampak negatifterhadap kelestarian sumber daya perikanan;Bahwa Terdakwa tahu akibat yang ditimbulkan dariperbuatannya, tidak hanya ikan yang mati juga manusia
    bahanbahan logam berat (Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNo. 30 Tahun 2008);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 30Tahun 2008 menyatakan bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/ataujumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/ataumerusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,kelangsungan hidup manusia
    merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya18ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Kemudian dipertegas lagi di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004yang menyatakan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pulamembahayakan kesehatan manusia
    Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwadijatuhi pidana penjara;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasanatau balas dendam atau sematamata untuk menista atau menderitakan seseorang, namunpidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaikiHalaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2014/PN Amt.22agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh padasegala peraturan perundangundangan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 04-08-2020 — Putus : 28-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mtr
Tanggal 28 Agustus 2020 — Pemohon:
BOHARI IRFAN bin RIFAI alias BOH,
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
149 — 95
  • berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum...Pasal 28G UUD 1945:(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungandari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuatsesuatu yang merupakan hak asasi.(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuanyang merendahkan derajat martabat manusia
    /PN Mtrhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...Pasal 3 ayat (2) Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia:...8etiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum...Pasal 4 Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia:...hak
    untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakul sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surutadalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun dan oleh siapapun...Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia:..setian orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhakmenuntut dan memperoleh perlakuan
    serta perlindungan yang samasesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum...Pasal 18 ayat (1) Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia:...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karenadisangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidakbersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatusidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yangdiperlukan untuk pembelaannya, sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan...Pasal 75 huruf d
    ;Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tindakanyang sudah dilakukan oleh TERMOHON adalah sewenangwenang,melanggar hukum, memperkosa hak asasi manusia serta melanggarPerkap No. 12 tahun 2009.Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon KetuaPengadilan Negeri Mataram agar segera mengadakan SidangPraperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hakhak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai denganPasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada KetuaPengadilan Negeri cq.
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN NUNUKAN Nomor 2 / Pdt.G / 2021 / PN Nnk
Tanggal 8 Juni 2021 — Zainuddin Melawan Orbanus, Dkk.
120 — 62
  • Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005 terbit Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor: C30025HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Oktober 2005 Tentang Pengesahan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT.TUNAS MANDIRILUMBIS.3.
    Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor C30025 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Oktober 2005tentang PengesahanAkta Pendirian Perseroan Terbatas, yang mengesahkanAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuaidengan aslinya dan diberi tanda P2;. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor503.3/214/PRODA/XI//2005 atas nama perusahaan PT.
    Tunas MandiriLumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013,diberi tanda T.14;Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr.Tanggal 9 April 2019, dalam perkara antara Marsite, dkk (66 orang) sebagaiPara Penggugat melawan PT.
    Tunas MandiriLumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013,diberi tanda T.23;Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Perseroan Terbatas PT.
    Tunas MandiriLumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013,diberi tanda T.36;. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TMLNNK/X/2018 yangdibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2018 oleh PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868 K/Pid/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — ERWANSYAH alias IWAN bin HASBULLAH ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Doris Sylvanus Kota Palangka Raya bahwakepalamanusia tanpa badan, dengan hasil123aKepala manusia tanpa badan terbungkus plastik warna hitam,Jenazah menggunakan anting emas di telinga kanan berbentuk lingkaranTerlihat tandatanda pembusukan, tampak belatung berukuran kurang lebihsatu sentimeter berwarna hitam di bagian dalam tulang tengkorak.Kepala;Kepala bagian kiri hanya tersisa tulang tengkorak, tidak didapatkanjaringan kulit atau rambut ;Rambut : lurus, warna hitam, panjang dua puluh lima sentimeter
    Doris Sylvanus Kota Palangka Raya bahwakepalamanusia tanpa badan, dengan hasil :1 Kepala manusia tanpa badan terbungkus plastik warna hitam,2 Jenazah menggunakan anting emas di telinga kanan berbentuk lingkaranHal. 15 dari 39 hal. Put.
    puluh lima sentimeter ;c Bagian yang tertutup rambut : tidak ada luka ;d Dahi: tidak ada luka ;e Mata kanan: tampak sisa bola mata ;f Mata kiri : tampak sisa bola mata ;g Hidung: tidak ada luka ;h Mulut: tidak ada luka ;i Dagu: tidak ada luka ;j Pipi: tidak ada luka ;k Telinga kanan : tidak ada luka ;1 Telinga kiri : hilang ;1 Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkorak tampak bekuandarah di dahi kanan dan belakang telinga kanan ;m Otak sudah tidak ada ;Kesimpulan : telah diperiksa kepala manusia
    No. 868 K/Pid/2013i Dagu: tidak ada luka ;Pipi : tidak ada luka ;k Telinga kanan : tidak ada luka ;1 Telinga kiri : hilang ;m Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkoraktampak bekuan darah di dahi kanan dan belakangtelinga kanan ;n Otak sudah tidak ada ;Kesimpulan : telah diperiksa kepala manusia tanpa badan, pada pemeriksaandidapatkan bekuan darah diduga akibat kekerasan benda tumpul sebelumkematian.Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 206/PRCRM/RSUD/VIII/2012tanggal 23 Agustus 2012 dari
    ;c Bagian yang tertutup rambut : tidak ada luka ;d Dahi: tidak ada luka ;e Mata kanan : tampak sisa bola mata ;f Mata kiri : tampak sisa bola mata ;Hidung : tidak ada luka ;Mulut : tidak ada luka ;i Dagu: tidak ada luka ;Pipi : tidak ada luka ;k Telinga kanan : tidak ada luka ;1 Telinga kiri : hilang ;m Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkoraktampak bekuan darah di dahi kanan dan belakangtelinga kanan ;n Otak sudah tidak ada ;Kesimpulan : telah diperiksa kepala manusia tanpa badan, pada
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 63/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
AMINAH SAFITRI HARAHAP.
Tergugat:
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
336 — 301
  • Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Penggugat melaluikuasa hukum mengirimkan surat keberatan secara Tertulisyang ditujukan kepada Bapak Walikota Padangsidimpuandan Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kota Padangsidimpuan dengantembusan kepada Bapak Kepala Badan KepegawaianNegara di Jakarta dan Bapak Gubernur Provinsi SumateraUtara, namun hingga saat ini belum juga mendapat balasanatau tanggapan serta tidak ditindak lanjuti.Halaman 7PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN
    Pasal iniberlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputusperkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir;Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianutdalam pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM (UU Pengadilan HAM): Pelanggaran hak asasimanusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undangundang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc;Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadappelanggaran hak asasi manusia yang
    berat adalah penjelasan pasal4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yangmenegaskan bahwa: Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran beratterhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatanterhadap kemanusiaan; Jadi, secara umum suatu undangundangadalah bersifat nonretroaktif, yaitu tidak boleh berlaku Secara surut.Halaman 22PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN.2526.Qf:Akan tetapi, untuk halhal tertentu dimungkinkan
    rektroaktif;Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum TetapKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal13 September 2018 tidak dapat disamakan dengan UndangUndangPelanggaran Hak Asasi Manusia
    Surat Keputusan (SK) WalikotaPadangsidimpuan Nomor: 383/KPTS/2018 tanggal 5September 2018 atas nama AMINAH SAFITRI, SHpangkat/golongan ruang menjadi Penata Muda Tingkat (III/b) ;Fotokopi Surat Lepas Nomor SuratW.2E18.PK.01.01.02313 dari Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera UtaraLapas Kelas Il B Padangsidimpuan;Fotokop! Rekening Koran Bank Sumut CabangKordinator atas nama AMINAH SAFITRI tanggal 15022018 s/d 09062020 Padangsidimpuan ;Fotokop!
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-02-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN MALANG Nomor 43/Pdt.P/2015/PN.Mlg
Tanggal 18 Februari 2015 — SILVIA
34 — 7
  • menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.i Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia
    , disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdnministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Smn
Tanggal 2 Mei 2019 — Pemohon:
Ignatius Ganjar Tri Hantoro
29 — 8
  • P/2018PN.Smn.Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 23-04-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN.Blb
Tanggal 23 April 2015 — HERAWAN KOSWARA
449 — 19
  • .- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No,or : AHU-25467.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Daya Pratama Lestari tanggal 14 Mei 2008.- 6 (enam) lembar foto copy Keputusan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/1177/BPLHD tahun 2014, tanggal 20 Maret 2014 tentang Penerapan Sanksi administratif Teguran Tertulis kepada PT. Daya Pratama Lestari.
    HERLIN, SH No. 3tanggal 1432008 tentang Risalah Rapat.c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan MentriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo,or : AHU25467.AH.01.02 tahun 2008 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran ' dasarPerseroan PT.
    Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU25467.AH.01.02 tahun 2008 tentangPersetujuan Akta PerubahanAnggaran dasar Perseoran PT DPL .sesuai dengan salinan Akta No. 3tanggal 14 Maret 2008 yang lampiran akta No. 3 tersebut akan sayasampaikan kepada penyidik ..
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 18-04-2013 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 349/Pdt.P/2011/PN.Klt
Tanggal 29 April 2013 — S U S A N T O
28 — 2
  • beralasan atau tidak ; Menimbang, bahwa sebagai warganegara, Pemohon berhak untuk merubah ataumengganti nama bagi anak Pemohon sebagai identitas diri anak Pemohon, karena menurutketentuan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 telah disebutkan bahwa setiap anak berhakatas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan , sehingga hak atasnama* sebagai identitas diri, tetap melekat untuk selamanya ; Menimbang, bahwa ternyata UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia
    meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namunsecara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak ataspengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ........hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yangtidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ; Menimbang, bahwa ternyata nama yang dipilih Pemohon untuk anaknya tersebutyaitu RAFIF ARYAPUTRA SUSANTO, setelah diteliti dengan seksama, ternyata
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 29-10-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN MALANG Nomor 858/Pdt.P/2013/PN.Mlg
Tanggal 4 Nopember 2013 — ACHMAD CHIKMI ARDIANSYAH
14 — 0
  • menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 18589 tentang Hak Asasi Manusia
    ,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 18589 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 274/Pdt.P/2020/PN Smn
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
SUHERMINI
32 — 8
  • Pemohon bermaksud akanmengubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akte kelahiran tersebut sesuaiHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2020/PN.Smn.dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahan dikemudianhari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yang berkaitandengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara, makaoleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia
    meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan