Berita Acara Pemeriksaan Balai POM Padang No:17.083.99.20.05.0053.K,pada tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepalaBalai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Drs.ZULKIFLIAptyang berkesimpulan dari hasil analisis tersebut , barang bukti yang diperiksamilik terdakwa MUHAMMAD REMON CANIAGO Pg!

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai POM PadangNo:17.083.99.20.05.0053.K, pada tanggal 27 Januari 2017, yang dibuatdan ditanda tangani oleh kepala Balai Besar Pengawasan Obat danMakanan Padang Drs.ZULKIFLIApt yang berkesimpulan dari hasil analisistersebut , barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMADREMON CANIAGO Pgl REMON adalah benar mengandungMetamfetamina (positif shabu) dan terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 61 Lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun2009

jeanswarna hitam bagian depan sebelah kanan.juga 1 (Satu) buah bong terbuat daribotol kaca ukuran kecil lengkap dengan peralatan untuk menghisap shabu yangdibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang ditemuka dalam sakucelana jeans warna hitam bagian depan sebelah kiri.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebutberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai POM PadangNo:17.083.99.20.05.0053.K, pada tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat danditanda tangani oleh kepala Balai Besar Pengawasan

jeanswarna hitam bagian depan sebelah kanan.juga 1 (satu) buah bong terbuat daribotol kaca ukuran kecil lengkap dengan peralatan untuk menghisap shabu yangdibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang ditemuka dalam sakucelana jeans warna hitam bagian depan sebelah kiri.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebutberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai POM PadangNo:17.083.99.20.05.0053.K, pada tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat danditanda tangani oleh kepala Balai Besar Pengawasan

buah bong terbuat dariHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Pdgbotol kaca ukuran kecil lengkap dengan peralatan untuk menghisap shabu yangdibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang ditemuka dalam sakucelana jeans warna hitam bagian depan sebelah kiri.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebutberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai POM PadangNo:17.083.99.20.05.0053.K, pada tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat danditanda tangani oleh kepala Balai Besar Pengawasan

Desember 2013 dengansurat tugas Nomor KP. 06.01.814.12.13. tanggal 23 Desember 2013kembali Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pemeriksaan dansebagai tindak lanjut dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan(PSK) ;Bahwa barang bukti air minum dalam kemasan merek Birha ini belummemiliki izin edar walaupun ada tercantum No MD. 249101001276 tetapinomor izin tersebut bukan dikeluarkan oleh Badan POM RI karena tidaktercantum dalam database produk pangan yang telah teregistrasi ;Bahwa hasil pengawasan

Jeumpet Ajun KecamatanDarul Imarah Kabupaten Aceh Besar telah memproduksi air minum dalamkemasan merek Birha, dimana produksi setiap 3 hari sebanyak 300 kotakdengan harga jual Rp.12.000,(dua belas ribu rupiah) s/d Rp.12.500, (duabelas ribu lima ratus rupiah)/per kotak ;Bahwa kami melakukan pengawasan sejak tahun 2014 silam ;Bahwa Air minum dalam kemasan Merk Birha belum memiliki izin edar,dimana terdakwa sudah pernah mengurus izin edar ke Badan POM padatahun 2012, karena pada waktu itu nama Perusahaan

melakukan pemeriksaan padapabrik AIR MINUM DALAM KEMASAN merk Birha tersebut kepadapenanggung jawab pabrik yang bernama AGUSRI MUHAMMAD YUSUFkemudian saksi dan petugas BBPOM di Banda Aceh diijinkan untukmelakukan pemeriksaan dan Setelah petugas BBPOM di Banda Acehmelakukan pemeriksaan ditemukan pangan tanpa izin edar berupa airminum dalam kemasan merk Birha sebanyak 34.848 ,(tiga empat ribudelapan ratus empat puluh delapan) gelas dan LED kemasan gelas sebanyak92 (sembilan puluh dua) kotak ;Bahwa hasil pengawasan

menggunakan mobil box ;Bahwa pada saat terdakwa mendistribusikan air minum dalam kemasanpelanggantidak ada fakturnya, dimana setelah menjual mendapatkankeuntungan kira lebih Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) per tahun ;Bahwa barang bukti air minum dalam kemasan merek Birha ini belummemiliki izin edar walaupun ada tercantum No MD. 249101001276 tetapinomor izin tersebut bukan dikeluarkan oleh Badan POM RI karena tidaktercantum dalam database produk pangan yang telah teregistrasi ;Bahwa hasil pengawasan

mendistribusikan air minum dalam kemasanpelanggantidak adafakturnya, dimana setelah menjual mendapatkankeuntungan kira lebih Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) per tahun ;Bahwa barang bukti air minum dalam kemasan merek Birha ini belummemiliki izin edar walaupun ada tercantum No MD. 249101001276 tetapiHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Jth. nomor izin tersebut bukan dikeluarkan oleh Badan POM RI karena tidaktercantum dalam database produk pangan yang telah teregistrasi ;Bahwa hasil pengawasan

berwenang untuk menyimpan danmengedarkan obatobatan tersebut;Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagaiberikut ;3Ahli NUZULA ELVA RAHMA, S.Si.Apt Binti BACHRUN (Alm), dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Farmasi pada Dinas Kesehatan KabupatenHulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang saksi dalam jabatantersebut adalah melakukan pengawasan

dan pembinaan terhadap peredaransemua obat dan perbekalan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika padasarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah KabupatenHulu Sungai Selatan;Bahwa obat dextro termasuk golongan obat bebas terbatas, penggunaannya harussesuai dengan indikasinya dan dijual secara bebas terbatas yang dapat diperoleh /dibeli di toko obat yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang namunberdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik IndonesiaNomor

kesimpulan : tablet warna kuning logo DMP/NOVA denganberat netto 0,240 gram dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi terhadap barang buktitersebut positif mengandung Dekstrometorfan; sedangkan tablet Carnophen warnaputih logo ZENITH dengan berat Netto 0,998 gram dengan hasil pemeriksaan ujikonfirmasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Karisoprodol,Asetaminofen dan Kafein;Bahwa berdasar pendapat ahli obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan

Zenith Pharmaceutical danpenghentian kegiatan produksi sehingga obat Carnophen tersebut tidak boleh diedarkanlagi;Bahwa untuk obat jenis Dekstro izin edarnya telah pula dibatalkan berdasarkan KepalaBadan Pengawasan obat dan Makanan Republik Indonesia NomorHK.04.1.35.06.13.35.34 tanggal 27 Juni 2013 perihal pembatalan izin edar obat yangmengandung DEKSTROMETORFAN sediaan tunggal sehingga obat jenis Dekstrotersebut tidak boleh diedarkan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sediaan tunggaltersebut, maka sudah selayaknya obatobatan tersebut tidak dapat lagi beredar atau di edarkandimasyarakat;Menimbang, bahwa berdasar keterangan ahli terhadap obat Carnophen yang diedarkanterdakwa termasuk obat keras/daftar G yang harus melalui resep dokter dan hanya bisadidapatkan melalui Apotek; dan berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan MakananRepublik Indonesia dengan nomor : PO.02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 2009demikan pula terhadap obat Dextro berdasar Surat Badan Pengawasan

Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).Beralamat kedudukan hukum di Jalan Alun-Alun Utara No.1 Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan Adi Nugroho,SH, Wakil Ketua dan Pendiri Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), alamat Jl. Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut PEMOHON I;2. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).Memilih domisili hukum di Jl.

PUTUSANNO.111/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkarapraperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas namapemohon :1.Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia(LP3H)).Beralamat kedudukan hukum di Jalan AlunAlun Utara No.1 Surakarta, JawaTengah, dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan Adi Nugroho,SH, Wakil Ketuadan Pendiri Lembaga Pengawasan, Pengawalan

Akibatnya, takjarang penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapatdiproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal7880 KUHP.Bahwa karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHAP dan rawan terjadipenyimpangan di dalam pelaksanaannya, maka beberapa hakim berdasarPenjelasan Pasal 80 KUHAP adalah sebagai bentuk pengawasan horizontalbertujuan penegakan hukum dalam rangka kebenaran dan keadilan telahmelakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatanperbuatanpenyidik

Halaman 19 dari 23 hal Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHAP memuat rumusan sebagai berikut :Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikanatau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihakketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri denganmenyebutkan alasannya .Bahwa Penjelasan Pasal 80 KUHAP menegaskan sebagai berikut : Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melaluiSarana pengawasan

praperadilan ialah :1 Ormas yang berbentuk badan hukum ;2 Dalam Anggaran Dasar Ormas tersebut ditegaskan bahwa Ormas didirikanuntuk kepentingan tertentu (misalnya untuk kepentingan perlindunganlingkungan hidup, kepentingan perlindungan konsumen, kepentinganpemberantasan korupsi, dsb)Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.3 Ormas itu telah melaksanakan kegiatan nyata dalam upaya pencegahan danpemberantasan tindak pidana tertentu tersebut.Menimbang, bahwa Pemohon adalah Lembaga Pengawasan

pupuk bersubsidi danpestisida adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah danOrganisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah KabupatenPurwakarta dan pengawasan pengadaan, penyaluran, penggunaansampai dengan kelompok tani sesuai dengan harga eceran tertinggi(HET) Pupuk bersubsidi dan pestisida untuk sektor pertanian kehutanandan perkebunan Kabupaten Purwakarta;Bahwa untuk alokasi pupuk bersubsidi wilayah Kabupaten Purwakartaadalah sebagai berikut Pupuk Kujang jenis Urea sebanyak 10129 ton,NPK

Phonska Plus kemasan 25 kg;Bahwa pupuk jenis SP 36 dan pupuk jenis Phonska merupakan pupukbersubsidi yang dalam pengawasan pemerintah;Bahwa awalnya gudang lini Ill Sukatani Purwakarta kekurangan stockpupuk digudang, kemudian Kepala Gudang yaitu Saksi memerintahkankepada para kuli bongkar yaitu Unen, Amad, Abo, Nudi dan Terdakwauntuk mengurangi untuk setiap karungnya pupuk bersubsidi kemudiandimasukkan kedalam karung pupuk yang baru;Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, Saksi bersama Terdakwa danpara

yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsididari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan atau Petani disektorPertanian meliputi Pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK dan jenis pupuk bersubsidilainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintah dibidang pertanian; Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Agus Sayidanadalah merupakan tindak pidana ekonomi karena barangnya merupakanbarang yang termasuk/katagori dalam pengawasan pemerintah yang berupapupuk bersubsidi

yang jenisnya tegas telah ditentukan yakni SP 36 danUrea, objek pengawasan terhadap pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah,harga, tempat, waktu, dan mutu; Bahwa perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Ekonomi adalahpelanggaran yang bertentangan dengan pasal 1 Sub 1e, 2e, dan 3 eUndangundang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradialan Tindak Pidana Ekonomi, pupuk bersubsidiadalah termasuk dalam barang yang diawasi oleh Pemerintah denganpenetapan dalam peraturannya

yaitu Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubaan atas Peraturan PresidenNomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagaiBarang dalam pengawasan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/20176/PN PwkFORM 01/SOP/01.12/2016Bahwa Terdakwa bekerja di PT.

menyatakan bahwauntuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri,Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itutelah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakanbahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yangdilakukan diluar pengawasan

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatuperkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

(Ianatut Thalibin IV : 254).; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilanberpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk diisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;10Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagipara Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatuperkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskanbahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatuperkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu49perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

jawab secara pribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota DewanKomisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan ataskerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:a. telah melakukan pengawasan

Tanggung jawab ke dalam berbentuk laporan tentangtugas pengawasan yang dicatat dalam daftar knusus yang diberikan setahunHalaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhsekali di dalam rapat RUPS tahunan; sedangkan tanggung jawab keluaradalah tanggung jawab kepada pihak ketiga;Misalnya; Dewan Komisaris mengetahui bahwa PT tidak mungkinmelaksanakan suatu perjanjian tertentu tetapi tetap memberikan persetujuankepada Direksi atas nama PT untuk mengadakan perjanjian tersebut.Peristiwa

kepada Direksi; Bahwa apabila Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tanpapersetujuan Komisaris, maka perbuatan Direksi tersebut menjadi tanggungjawab Direksi, tetapi Komisaris juga bisa bertanggung jawab sebatasmengenai pengawasan Direksi; Bahwa apabila Direksi melakukan perjanjian kepada pihak ketiga, makaKomisaris wajid mengetahui dan ikut tanda tangan dalam perjanjiantersebut dan apabila Direksi tidak melakukan sesuai isi perjanjian tersebut,Komisaris ikut bertanggung jawab jika ada kelalaian

omisaris sebagaiPengawas Direksi, maka Komisaris bertanggung jawab sampai denganharta pribadinya; Bahwa RUPS diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun, apabilatidak melakukan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukanpermohonan untuk melakukan RUPS;Bahwa apabila Komisaris tidak mengawasi Direksinya dalammenjalankan tugasnya sebagai Direksi, maka Komisaris harusbertanggung jawab secara tanggung renteng, tetapi Pengawasan itusekupnya luas, termasuk pengawasan setelah terjadinya suatu kejadian

Namun Dewan Komisaris tidak dapatdipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhayat (3) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasapabila dapat membuktikan:a) Telan melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan;b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidaklangsung atas tindakan pengurusan

Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;Mendengar keterangan Terdakwa dan saksisaksi;Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi MUHIDIN MAHMUD dan FAJRIRIWAYAT serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapatbahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun2018 tentang Pengendalian, Pengawasan

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanankegiatan yang terkait dengann transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuanpengalihnan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperolehimbalan atau kompensasi; Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentangPengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, PeredaranDan Penjualan

Pengencer, Penjual Langsung, Distributor, Sub Distributor, TokoBebas Bea dan pengusaha Toko Bebas Bea yang telah milikiperizinan untuk melakukan kegiatan pengadaan, perederan danpenjualan minuman beralkohol seperti SIUPMB, SKPA danSKPLA.Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentangPengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, PeredaranDan Penjualan Minuman Beralkohol, kKewenang penerbitkan SIUPMB, SKPA dan SKPLA berada pada menteri yang

Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUBMB untuk pengencer dan penjual langsung di wilayah kerjanya.Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjual langsungminuman beralkohol yang hanya menjual minuman beralkohol wajibmemiliki SKPLA (Surat Keterangan Penjual Langsung MinumanBeralkohol Golongan A);Bahwa berdasarkan

Penataan Kawasan TempatHiburan Malam Di Pantai Labombo, beserta lampirannya (di persidangantidak ditunjukkan aslinya),Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Walikota Palopo tertanggal 16November 2007 Nomor 827/XV2007 tentang Pembentukan TimPenataan dan Relokasi Tempat Hiburan Ke Kawasan Pariwisata DanHiburan Di Pantai Labombo, beserta lampirannya (di persidangan tidakditunjukkan aslinya),Foto copy dari foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor74 TAHUN 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan

;Bahwa dalam memperjual belikan minuman beralkohol di kawasantersebut tidak perlu ada SIUPMB cukup HO saja karena daerah tersebutmerupakan kawasan yang memang diperuntukkan untuk itu;Bahwa masa berlaku untuk SIUPMB adalah selama 3 (tiga) tahun dandapat diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum berakhir;Bahwa apabila penjualan minuman beralkohol dilakukan tanpa ada ijinberdasarkan Permendagari Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentangHal 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN PlpPengendalian Dan Pengawasan

menyatakan bahwauntuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri,Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itutelah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakanbahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yangdilakukan diluar pengawasan

Peraturan Pemerintah (PP No.9 tahun 1975) dan KHI, dimana10menurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatuperkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

.; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilanberpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untukdiisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagipara Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatuperkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskanbahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadikewenangan

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatuperkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

menyatakan bahwauntuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suamiy, calon istri,Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan temyata kesemua rukun nikah tersebut itutelah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakanbahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yangdilakukan diluar pengawasan

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatuperkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilanberpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untukdiisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagipara Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatuperkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskanbahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadikewenangan

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatuperkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu48perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

Pengawasan;f. Fasilitasi;g. Penetapan;h. Penyelenggaraan; dani.

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahandesa dan/atau kelurahan;b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaanadministrasi desa dan/atau kelurahan;c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ataulurah;d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan;e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan di tingkat kecamatan; danf.

Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraanpemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepadabupati/walikota.Pasal 22Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakanpemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) huruf g, meliputi:a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;b.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanankepada masyarakat di kecamatan;d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakatdi wilayah kecamatan;e.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan ;j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnyaterkaitdengan kegiatan pemerintahan kecamatan ;k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalianserta pelaporan kegiatan pemerintahan kecamatan ;.

menyatakan bahwauntuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calonistri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikahtersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakanbahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yangdilakukan diluar pengawasan

Peraturan Pemerintah (PP No.9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatuperkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilanberpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk diisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagipara Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatuperkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan11bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadikewenangan

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimanamenurut peraaturan perundangundangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatuperkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam),dan tidak ada satu pun didalam pasalpasalnya yang menyatakan bahwa perkawinan yangdilangsungkan tanpa pengawasan PPN.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi SUKRI PADANG dan FAJRIRIWAYAT serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapatbahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;Menimbang bahwa, di dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yangberbelitbelit;Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun2018 tentang Pengendalian, Pengawasan

maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidanaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perda Nomor 06 tahun 2013tentang larangan pengawasan

Menyerahkan kembali Anak Agus Wahyudi, kepada Pihak Pertama (wali)Dengan cara mengawasi tingkah laku, pergaulan temantemannya dan jugabekerja sama dengan tetangga sekitar untuk ikut mengawasi anak tersebut;dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari dalam pengawasan Bapas Kediri.2. Pihak Bapas Kediri mengirimkan laporan tersebut kepada Pengadilan Anakpada Pengadilan Negeri Tulungagung segera setelah masa waktu tersebutberakhir.Pasal 3Sdr.

YUSNI (alm) diamankandalam keadaan mabuk minuman jenis alkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi PengadilanNegeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus dijatuhi pidana;Memperhatikan Pasal 492 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana,jo Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2016Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol , UndangUndangRepublik

Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentangPengendalian dan peredaran minuman beralkohol, sertadikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, HakimPengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa terdakwasecarasah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukanHalaman 2 dari 4 Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2019/PN.Ampperbuatan yang didakwaakan kepadanya oleh karena ituharus dipidana ;Mengingat Pasal: pasal 28 ayat (1) Perda KabupatenKarangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalianpenjualan

Pasal 22 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 tentangPengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, UndangUndang No.Halaman 2 Berita Acara Nomor /Pid.C/2018/PN Amt8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa NAJARUDIN BIN BAHRAN (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengganggu Ketertiban Umum;2.

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah; Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaankeadaantersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untukmemberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif,edukatif, dan korektif;Memperhatikan ketentuan Pasal 492 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2016 tentangPengendalian Pengawasan