Ditemukan 493300 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bantahan bangunan bastian banamtuan bantul
Penelusuran terkait : Memberi bantuan Memberi Kejahatan Memberi bantuan penggelapan Bantuan sosial Bandar lampung Cerai talak- bantuan panggilan Bantuan hukum; penasihat hukum Memberi bantuan untuk melakukan penipuan Melawan hukum; dana bantuan sosial; Unsur melawan hukum; dana bantuan sosial; Penggelapan sumbangan dana bantuan langsung tunai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 12-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/KI/2020/PTUN.BNA
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
Termohon:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
244 — 134
  • Pemohon:
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
    Termohon:
    LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
    Surat Keberatan Pemohon Keberatan Error In Persona.Bahwa Pemohon Keberatan telah menyusun Surat Keberatan tertanggal 12Maret 2020 dengan sembrono dan tidak cermat karena tidak dengan jelasmencantumkan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Sebagai TermohonKeberatan.
    Bukti PK1: Fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat dari Direktur Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia Lembaga Bantuan Hukum Banda Acehkepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang,Nomor : 062/SK/LBHBNA/V1I/2018, tanggal 28 Juni 2018,perihal Mohon Data dan Informasi;2.
    Bukti PK3 : Fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat dari Kepala Divisi Bantuan Hukum YayasanLembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga BantuanHukum Banda Aceh kepada atasan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan kabupatenAceh Tamiang Nomor : 067/SK/LBHBNA/VII/2018, tanggalHalaman 13 dari 28 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA12 Juli 2017, perihal Keberatan Tidak DitanggapinyaPermintaan Informasi;4.
    Bukti PK 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten AcehTamiang kepada Kepala Divisi Bantuan Hukum LembagaBantuan Hukum Banda Aceh Nomor : 396/11.15200.3/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal KeberatanTidak Ditanggapinya Informasi;5.
    Bukti PK6 : Fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat dari Kepala kantor Pertanahan Kabupaten AcehTamiang kepada Kepala Divisi Bantuan Hukum LembagaBantuan Hukum Banda Aceh Nomor : 424/11.15200.3/VIII/2018, tanggal O8 Agustus 2018, perihalKeberatan Tidak Ditanggapinya Informasi:;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-04-2009 — Upload : 16-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2710K/PDT/2008
Tanggal 3 April 2009 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) ; NEGARA Cq. PEMERINTAH R.I. Cq. PRESIDEN R.I. ; LAPINDO BRANTAS INCORPORATED
138 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) ; NEGARA Cq. PEMERINTAH R.I. Cq. PRESIDEN R.I. ; LAPINDO BRANTAS INCORPORATED
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-05-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 85/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 8 Agustus 2017 — YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR) Sebagai PENGGUGAT Lawan SUJONO EFENDY Alias AHUY, Dkk Sebagai TERGUGAT
79 — 97
  • YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR) Sebagai PENGGUGATLawanSUJONO EFENDY Alias AHUY, Dkk Sebagai TERGUGAT
    PU TU S ANNOMOR:85/PDT/2017/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM~ RAKYAT(YLBHR) yang diwakili oleh DEMPOS TAMPUBOLON selakuKetua YLBHR yang bernama bertindak untuk dan atas namaYLBHR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 51 ABangkinang Kabupaten Kampar ;Selanjutnya
    BuanaTambang Jaya atas Rencana Penambangan Batubara di DesaKebun Tinggi, Lubuk Bigau, Pangkalan Kapas dan Tanjung Permai,Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar ;Bahwa berdasarkan point 1, 2, 3 dan 4 di atas, Penggugat (YayasanLingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat) mempunyai kapasitas untukmengajukan gugatan Legal Standing ;B.
    memori banding tertanggal17 Maret2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinangpada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, Kontra memori banding tersebuttelah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada Pembanding/Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya padaSelasa tanggal 25 April 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bkn kepada Kuasa Pembanding pada hariSELASA tanggal 25 April 2017, kepada Terbanding SemulaTergugat ,berdasakan surat rmohon bantuan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 01-12-2023 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 109/Pdt.G/LH/2023/PN Rap
Tanggal 29 Mei 2024 — Penggugat:
Yayasan Lembaga Bantuan hukum bela rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. PKS ANUGERAH TANJUNG MEDAN
49 — 0
  • Penggugat:
    Yayasan Lembaga Bantuan hukum bela rakyat Indonesia
    Tergugat:
    PT. PKS ANUGERAH TANJUNG MEDAN
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 01-12-2023 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 108/Pdt.G/LH/2023/PN Rap
Tanggal 27 Maret 2024 — Penggugat:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. Sirata-rata Alas Tonga
31 — 0
  • Penggugat:
    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
    Tergugat:
    PT. Sirata-rata Alas Tonga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-07-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 PK/Pdt/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DKK VS HIBANI, DKK
538 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DKK VS HIBANI, DKK
    PUTUSANNomor 451 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINANSOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Pembantu Presiden RI Penyelenggara Negara, berkedudukan di Jalan SalembaRaya, Nomor 28, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Bhakti Nusantoro dan kawankawan, Para Pegawaipada Kantor Kementerian
    1BAN I, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, bertempattinggal di Desa Batu Merah, Jalan Gunung Melintang,Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon, Pengurus YayasanPola Kebersamaan Kasta Manusia YPKKM ProvinsiMaluku, alamat domisili hukum di Kantor YPKKM CabangUtama Jakarta Raya DKI, Jalan Letjen Suprapto, Nomor514, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada LaOde Zulfikar Nur, S.H., M.H., Advokat pada Kantor HukumLembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH KEPTON),beralamat di Jalan Wakaaka, Nomor 58,
    ,M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan HukumKepulauan Buton (LBH KEPTON), beralamat di JalanWakaaka, Nomor 58, Kelurahan Nganganaumala, KecamatanMurhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;ARUF LAMINA, Pengungsi Maluku Utara Kelompok Tiga,bertempat tinggal di Desa Blamaahi, Kecamatan JalloloMaluku Utara, Pengurus YPKKM Provinsi Maluku Utara;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanMENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT MENKO KESRA
    MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIKINDONESIA, 2. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (DAHULU MENTERIPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL), 3. GUBERNURMALUKU UTARA, 4. MENTERI PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5.MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIKINDONESIA, 6. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cg.
    DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN' SOSIALREPUBLIK INDONESIA, 2. MENTERI DESA, PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA(DAHULU MENTERI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL), 3. GUBERNUR MALUKU UTARA, 4. MENTERIPERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5. MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 6. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 8.
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 28-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PT BENGKULU Nomor 34/PDT/2022/PT BGL
Tanggal 15 Desember 2022 — ., MM Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Tergugat : Bupati Rejang Lebong
105 — 22
  • ., MM Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Terbanding/Tergugat : Bupati Rejang Lebong
Pengadilan PTTUN BANJARMASIN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-04-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PTTUN BANJARMASIN Nomor 33/B/2023/PT.TUN.BJM
Tanggal 15 Juni 2023 — Penggugat LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI NUSA diwakili MUHAMMAD SYAFIUDDIN, dkk Tergugat KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
86 — 4
  • PenggugatLEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI NUSA diwakili MUHAMMAD SYAFIUDDIN, dkkTergugatKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-06-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 03-11-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penggugat:
IRJANTO ONGKO
Tergugat:
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
768 — 247
  • Penggugat:
    IRJANTO ONGKO
    Tergugat:
    Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/PDT.SUS/2009
KETUA BADAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI); HENRY DAVID OLIVER SITORUS, DKK.
57 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA BADAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI); HENRY DAVID OLIVER SITORUS, DKK.
    PUTUSANNo. 155 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA INDONESIA (PBHI), Lembaga Swadaya Masyarakat,beralamat di Gedung Perkantoran Mitra Matraman Jin.
    FAKTAFAKTA HUKUMBahwa alasan dan faktafakta hukum yang mendasari gugatanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yangbergerak di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia yang selalu concernuntuk membela kaum buruh dalam memperjuangkan hakhaknya ;Bahwa Tergugat adalah sebuah badan hukum yang didirikan padatanggal 10 September 1998 berdasarkan akta Notaris H. Abu Yusuf, SH.
    ,tentang Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak AsasiManusia Indonesia Nomor 39 ;Bahwa UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PerselisihanHubungan Industrial Pasal 1 angka 7 huruf (b) UndangUndang No. 2 Tahun2004 termasuk dalam kategori perusahaan :Perusahaan adalah :Hal. 4 dari 28 hal. Put.
    ketentuan Pasal 96 UndangUndang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 155 UndangUndang No. 13 Tahun2003 untuk membayar seluruh upah dan hakhak yang biasa diterima paraPenggugat, yang pembayarannya dihentikan sejak bulan Oktober 2007sampai dengan bulan Maret 2008 ; Menyatakan bahwa rekening dan mobil milik Tergugat sah menjadi objekperkara dalam sita jaminan ;DALAM POKOK PERKARA Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ; Memerintahkan kepada Tergugat, Ketua Badan pengurus NasionalPerhimpunan Bantuan
    Hukum danHak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) akan tetapi Ketua Badan PengurusPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiasebagaimana tercantum dalam relaas panggilan sidang tertanggal 8 April2008 dan relaas panggilan sidang tertangga115 April 2008 dan jugaAnjuran Tertulis dari Mediator Hubungan Industrial dengan No. 030ANJ/D/IV2008 tertanggal 13 Februari 2008 ;Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang digugat oleh paraPenggugat (sekarang para Termohon Kasasi) adalah tentang sengketa
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 01-12-2023 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 03-07-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 107/Pdt.G/LH/2023/PN Rap
Tanggal 3 Juli 2024 — Penggugat:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. MUTIARA NUSA AGRO SEJAHTERA (MAS)
14 — 0
  • Penggugat:
    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
    Tergugat:
    PT. MUTIARA NUSA AGRO SEJAHTERA (MAS)
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PT BENGKULU Nomor 38/PID.SUS/2022/PT BGL
Tanggal 8 Juni 2022 — Pembanding/Terdakwa I : JOHAN RENALDO Alias ALDO Bin HUSAINI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Terdakwa II : AGUNG RAHMAT RAMADANI Alias AGUNG Bin FAJAR Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Penuntut Umum : ABI PUJANGGA PUTRA, S.H.
103 — 16
  • Pembanding/Terdakwa I : JOHAN RENALDO Alias ALDO Bin HUSAINI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Terdakwa II : AGUNG RAHMAT RAMADANI Alias AGUNG Bin FAJAR Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Terbanding/Penuntut Umum : ABI PUJANGGA PUTRA, S.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-08-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 289/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 25 Januari 2023 — Penggugat:
TRIJONO GONDOKUSUMO
Tergugat:
Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
495 — 123
  • Penggugat:
    TRIJONO GONDOKUSUMO
    Tergugat:
    Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-04-2023 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 22-05-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 97/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Mei 2023 — Pembanding/Tergugat : Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Terbanding/Penggugat : TRIJONO GONDOKUSUMO
152 — 9
  • Pembanding/Tergugat : Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
    Terbanding/Penggugat : TRIJONO GONDOKUSUMO
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-04-2023 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 22-05-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 97/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Mei 2023 — Pembanding/Tergugat : Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Terbanding/Penggugat : TRIJONO GONDOKUSUMO
92 — 8
  • Pembanding/Tergugat : Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
    Terbanding/Penggugat : TRIJONO GONDOKUSUMO
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-12-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 429/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2023 — Penggugat:
Trijono Gondokusumo
Tergugat:
Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
313 — 73
  • Penggugat:
    Trijono Gondokusumo
    Tergugat:
    Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Smr
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Tergugat:
PT. Telkom Indonesia Tbk. C.q. Plasa Telkom Samarinda
122 — 51
  • Penggugat:
    Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
    Tergugat:
    PT. Telkom Indonesia Tbk. C.q. Plasa Telkom Samarinda
    PUTUSANNomor: 13/Pdt.G.S/2020/PN SmrDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum Ksatria Pancasila, alamat:RukoAlaya Junction, Blok LE No 16, Sungai Pinang,Kota Samarinda, Kel.
    Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, sekira pukul 15.30WITA, kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16 Kota Samarinda yang barudibuka kedatangan tamu dari sales atau marketing Indihome, PT. TelkomIndonesia Tbk C.g.
    Telkom Indonesia Tbk.Mendatangi kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16 Kota Samarinda, hari sabtutanggal 5 September 2020, sekira jam 15.30 WITA, sales tersebut hanyamenawarkan indohome yang berkecepatan 20 Mbps sedangkan kantor yangbaru dibuka masih dihuni oleh sedikit staf maka yang dibutuhkan adalah yangHalaman 3 dari 32 Putusan Perkara Nomor:13/Pat.G.S./2020/PN.Smrberkecepatan 10 MBps dan tidak menggunakan fasilitas TV, artinyaPenggugat
    Pada tanggal 5 September 2020, Kantor Lembaga Pemberdayaan &Bantuan Hukum Ksatria Pancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16Kota Samarinda, kedatangan tamu Sales Indihome Tergugat.b.
    Foto copy Surat dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan HukumKsatria Pancasila kepada Direktur PT. Telkom IndonesiaTbk. dan PimpinanPlaza Telkom Samarinda Nomor : 021/KPPzT/Somasi/IX/2020 tanggal 6September 2020 perihal : SOMASI, diberi tanda bukti P1;2.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-01-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 14/B/TF/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 April 2022 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Diwakili Oleh : Yosua Octavian, S.H.
Terbanding/Tergugat : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
47 — 0
  • Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Diwakili Oleh : Yosua Octavian, S.H.
    Terbanding/Tergugat : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 46/G/KI/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU
Termohon:
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-PEKANBARU)
159 — 183
  • Pemohon:
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU
    Termohon:
    YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-PEKANBARU)
    ,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Jabatan Kasi Survei dan PemetaanTematik Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau.Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 46/G/KI/2019/PTUN.PBRBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2548/SKU14.MP.01.02/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, selanjutnyadisebut PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PEKANBARU,Badan Hukum Indonesia, berkedududukan di Pekanbaru,Jalan Kuda Laut
    Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru,bertempat tinggal Jalan Neraca Gg.
    Neraca III, KelurahanTangkerang Tengah, Kota Pekanbaru, yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada :ANDI WIJAYA, S.H.SAMUEL SANDI GIARDO PURBA, S.H.RIAN SIBARANI, S.H.ULI AMALIA SITUMORANG, S.H.NOVAL SETIAWAN, S.H.TIOLINA HASIBUAN, S.H.Saw NEKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Pekanbaru, Jalan Kuda Laut No. 21, Kelurahan Sukajadi,Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan SuratHalaman 3
    Bukti T/Pemohon8 : Akta PendirianYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(Sesuai dengan fotocopy).Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 46/G/KI/2019/PTUN.PBR9. Bukti T/Pemohon9 : SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : AHU7352.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 10November 2011 tentang Pengesahan Yayasan(Sesuai dengan fotocopy).10.
    Bukti T/Pemohon12 : AktaPernyataan Keputusan Rapat PembinaYayasan Lembaga Bantuan Hukum IndonesiaNomor : 21 tanggal 23 Mei 2017 dihadapanNotaris Titi Indrasari, S.H. (Sesuai denganfotocopy)13. Bukti T/Pemohon13 : SuratKeputusan Pengurus Yayasan LBH IndonesiaNomor : 06/SKEPPENGURUS/ YLBHI/II/2017tanggal 23 Februari 2016 tentangHalaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 46/G/KI/2019/PTUN.PBRPengangkatan Sdr. Aditia Bagus Santoso,S.H.
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Khusus
Register : 11-04-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan PN SITUBONDO Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Sit
Tanggal 17 Mei 2022 — Pemohon:
Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri
Termohon:
1.Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
2.Kejaksaan Negeri Situbondo
67 — 7
  • Pemohon:
    Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri
    Termohon:
    1.Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
    2.Kejaksaan Negeri Situbondo