SIMANJUNTAK, DkkLawanBALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN, Dkk

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN / IRWAN

Pengadilan Negeri TanjungBalai karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :KESATUBahwa ia Terdakwa IRWAN bersama dengan saksi Iswan Nasution, baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama, baik sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatanpada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2015, bertempat di 30(tiga puluh) meter Timur Pelabuhan Teluk Nibung Perairan Tanjung Balai

di Perairan TanjungBerombang kapal yang dinakhodai Terdakwa terkandas hingga akhirnyapada pukul 05.30 WIB, barulah kapal yang dinakhodai Terdakwa sampai diLampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan,tetapi kapal yang seharusnya menunggu yaitu kapal yang dinakhodaiEdiansyah tidak ada di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Iswan Nasutionmenghubungi Ediansyah melalui handphone dan Ediansyah mengatakan"Sudah kesiangan tidak jadi berangkat" sehingga mereka kembali menujuTanjung Balai

Tanjung Balai dan pada jam 08.00 WIB, mereka ditangkapoleh Petugas Kepolisian Perairan di 30 (tiga puluh) meter Timur PelabuhanTeluk Nibung Perairan Tanjung Balai.Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor21/Akta.Pid/2015/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriTanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal

22 Oktober 2015 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tanjung Balai pada tanggal 22 Oktober 2015 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2015 danPenuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHal. 7 dari 11 hal.

FEBI DASA ANGGRAINI, DKK VS PT BALAI PUSTAKA (PERSERO)

Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Dalam RangkaRestrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) kepada ParaTergugat Rekonvensi dan seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat KeputusanDireksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentangHalaman 4 dari 11 hal.

Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan SuratKeputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian KaryawanTetap PT Balai Pustaka (Persero) sampai dengan jangka waktu yangditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi tersebut;6.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat KeputusanDireksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/Sf.1.2016 tertanggal28 Januari 2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangkaRestrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) kepada ParaTergugat Rekonvensi dan seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi;3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat KeputusanDireksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentangHalaman 7 dari 11 hal. Put.

Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan SuratKeputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalamrangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);5.

Pembanding/Penggugat : Susanto,SE
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANJUNG BALAI

P U T US A NNomor: 07/B/2016/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara: SUSANTO,SE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilPemko Tanjung Balai, Tempat tinggal di Jalan KhalifahLigkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota KisaranTimur, Kabupaten Asahan, Dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa hukumnya:1.Syahrunsyah, SH; 2.Wildan Areza,SH; masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasehat hukum, berkantor di JalanSisingamangaraja Garu VI No.51 A&B (Gang Nuri),Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, bertindak baikbersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan suratKuasa khusus tertanggal 05 Mei 2015, Selanjutnya disebut:PENGGUGAT/PEMBANDING; LAWAN WALIKOTA TANJUNG BALAI ; Berkedudukan di Jalan Jend.Sidirman KM.5,5Tanjung Balai, dalam hal ini diwakili oleh

;masing masing Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Pemko Tanjung Balai, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, Selanjutnyadisebut : TERGUGAT/TERBANDING; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:07/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan MdjelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:27/G/2015/PTUNMDN tanggal 26 Oktober 2015; 3.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN VS Hj. MASDALINA, dkk.

PUTUSANNomor 2507 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN,Jalan Jendral Sudirman Km. 2, Kota Tanjungbalai, SumateraUtara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaidi, S.H. dankawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016;Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi II dahuluPenggugat/Pembanding

Sutrisno Hadi, Sp.OG meninggal duniamaka penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahandihentikan (bukti P5);Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera UtaraNomor R1011/N.2/Fd.1/04/2012 tanggal 23 April 2012 dalam point 2yang menyebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undag UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasimenyebutkan dalam hal tersangka meninggal dunia pada saatdilakukan penyidikan

Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang ditetapkanPengadilan Negari Tanjung Balai Asahan;4. Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat Il, Ill kepada Penggugatsebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugianHalaman 6 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017negara yang telah dilakukan oleh Almarhum Dr. H. Sutrisno HadiS$p,OG.

Pemerintah Kota Tanjung Balai;Bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut,Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan dengan alasan bahwa dalam faktafaktadipersidangan sudah jelas bahwa telah terjadi kerugian negara yang telahdilakukan oleh Tersangka Almarhum Dr. H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALAKEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN dan Para PemohonKasasi Il: 1. ETTY PUSPA SARI, 2. WAHYU JUNEDI, S.H., tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi /Penggugat/Pembanding dan ParaPemohon Kasasi II/Tergugat Il, Ill/Terbanding Il, IIl untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H.

BALAI LELANG SUKSES MANDIRI, DKK.

BUNYAMIN VS KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII, dkk;

Menetapkan uang sebesar Rp. 411.483.741,39 (empat ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) sesuai daftar Uang Pihak Ketiga yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, Harta Peninggalan yang berasal dari : Afwezig/Harta Benda Orang Yang Sukar Dicari yaitu

• Afwezig de te Batavia Gevistigde Jl.Kalilio no 17-19 Senen Jakarta Pusat sejumlah Rp. 91.803.531,18
• Afwezig Frederick Albertus Ruch pemilik

Pemohon:
Kementerian Hukum dan HAM Balai Harta Peninggalan Jakarta

Jkt.TimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menetapkan sebagai berikut dalampermohonan :Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I., berkedudukan di jalan Let. Jend. MT.

Haryono No.24, Cawang Atas, JakartaTimur, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia tanggal 1 Juli 1998 Nomor : M.02.UM.01.06 Tahun 1998tentang Pengelolaan Uang Pihak Ketiga oleh Balai Harta Peninggalan, Untukselanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas Permohonan' beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar Pemohon dan saksisaksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;TENTANG DUDUK

Harta Peninggalan diberi tanda P1;Asli surat Balai Harta Peninggalan diberi tanda P2;Foto copy Instruksi Menteri Kehakiman RI tahun 1984diberi tanda P3;Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2017/PN.Jkt.

Diah Sulistiani Rahman : Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil; Bahwa jabatan saksi adalah Bendahara Penerima di Balai HartaPeninggalan Jakarta; Bahwa dalam pembukuan keuangan yang dikelola oleh saksi ada sejumlahuang yang disimpan dalam rekening giro Balai Harta Peninggala Jakartayaitu uang yang tidak diketahui lagi pemiliknya sejak tahun 1984 sejumlahRp.411.483.741,39.

Rokhanawati SH : Bahwa saksi adalan Kepala Urusan Keuangan pada Balai HartaPeninggalan Jakarta; Bahwa saksi mengetahui bahwa di kantor saksi ada mengelola uangsejumlah Rp.411.483.741,39. (empat ratus sebelas juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah tiga puluhsembilan sen)yang sejak tahun 1984 tidak diketahui lagi siapa pemiliknya.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ; BUDI HERMANTO alias EMAN

Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut laluTerdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yangberada di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IllKecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, setibanya di rumah laluTerdakwa mengambil alat hisap Sabu (bong) miliknya berupa 1 (satu) buahbotol minuman merk larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana padatutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipetplastik tersebut tersambung

Setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut laluTerdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yangberada di Jalan Logam Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IllKecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, setibanya di rumah laluTerdakwa mengambil alat hisap Sabu (bong) miliknya berupa 1 (satu) buahbotol minuman merk larutan cap Kaki Tiga berisi air yang mana padatutupnya tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan pada salah satu pipetplastik tersebut tersambung

tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta Pid/2017/PNTjo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal

8 Juni 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 9 Juni 2017;Hal. 9 dari 15 hal.

Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Sukarti

PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; FAIZAR NUR alias FAJAR

PUTUSANNomor 1296 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah memutusperkara Terdakwa:Nama : FAIZAR NUR alias FAJAR;Tempat lahir : Bagan Asahan;Umur / Tanggal lahir > 33 tahun/21 April 1984;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Apung, KecamatanTanjung Balai, Kabupaten Asahan;Agama > Islam;

Pengadilan Negeri TanjungBalai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUDakwaan Kedua : Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUDakwaan Ketiga =: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Balai

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahsebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor150/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor419/Pid.Sus/2017/PN Tjb tanggal 29 Januari 2018 sekedar mengenaipemidanaannya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut :1.

No. 1296 K/Pid.Sus/2018Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Tjbyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada

tanggal 15Mei 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balaipada tanggal 23 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2018 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 15Mei 2018.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai ; YUSUP Bin DUNGCIK

perbuatan Terdakwa dan temantemannya, pohonpohon sawitmilik saksi HERRY DJHOHAN Bin TEGUH sebanyak 2.800 (dua ribu delapanratus) batang sawit menjadi mati, sehingga bila dinilai dengan rupiah, kerugiansaksi HERRY DJHOHAN Bin TEGUH sebesar Rp. 112.600.000, (seratus duabelas juta enam ratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan NegeriPangkalan Balai

terhadap TerdakwaYUSUP Bin DUNGCIK dalam perkara No. 178/Pid/2012/PT.PLG Jo No.289/Pid.B/2012/PN.SKY tidak dapat diterima;Menetapkan supaya Terdakwa YUSUP Bin DUNGCIK dikeluarkan daridalam tahanan;Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepadanegara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2012/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2012, Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai

Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Thamberin

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PERKUMPULAN BALAI SAHABAT SURABAYA (BADAN HUKUM) tersebut;

PERKUMPULAN BALAI SAHABAT SURABAYA (BADAN HUKUM) vs 1. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2. PERKUMPULAN BALAI SAHABAT;

J.A.5/46/22menjadi Balai Sahabat dan terakhir dirubah dengan Surat Penetapan MenteriKehakiman tanggal 25 April 1959 Nomor J.A.5/34/10, tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar Pekumpulan Balai Sahabat Surabaya;Bahwa pada tahun 2009 tepatnya pada bulan Januari 2009 adalah batas masakepengurusan Pengurus Periode 20072009, namun tidak/belum ada Rapat LuarBiasa untuk Pemilihan Pengurus Baru/Pengganti, melihat kenyataan ini, beberapaHal. 3 dari 27 hal.Put.No.92 PK/TUN/2012perwakilan anggota mengambil

,Sp.N., tersebut dan telah memilih PengurusBaru/Pengganti dengan Ketua dan Sekretarisnya adalah yang mewakili Penggugat(Perkumpulan Balai Sahabat) dalam sengketa ini;Bahwa meskipun keberadaan Akte Perkumpulan Balai Sahabat Nomor 16 tanggal 29Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris AGUS GIYANTO, SH. di Surabaya yangsecara materiil berisi data yang diduga palsu dan dibuat secara tidak sah, ternyatatelah diajukan oleh Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH.

,SpN., telah menguasai Sertipikat HGB Nomor 206/Kelurahan Genteng yang tercatat atas nama Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya,atas terjadinya hal itu Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirim Surat Somasi/TeguranHukum kepada saudara Dr.

Sahabat berkedudukan di Surabaya.Bahwa Perkumpulan Balai Sahabat sudah ada sejak tahun 1948 sampai dengansekarang, belum pernah melakukan perubahan anggaran dasar;Bahwa Kepengurusan Perkumpulan Balai Sahabat periode 20052009 telah berakhirbulan Januari 2009, dan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untukpemilihan pengurus dilaksanakan tanggal 29 Januari 2010 telah memenuhi quorumdari 119 anggota yang hadir 65 anggota dengan menghasilkan kepengurusanPerkumpulan Balai Sahabat periode 20052009

Kota Surabaya tersebut adalah Akta No. 16 yangdibuat oleh Notaris AGUS GIYANTO, SH. yang merupakan hasil rapat gelap tanggal18 Januari 2010 yang diketuai oleh HENNY TANUWIDJAJA adalah merupakanPerkumpulan Balai Sahabat Tandingan dengan merampas assetasset PerkumpulanBalai Sahabat, sehingga bertentangan dengan hukum oleh karena berpindahnya assetPerkumpulan Balai Sahabat kepada yang tidak berhak, Perkumpulan Balai Sahabatyang asli dipimpin oleh HERU SUTANTIO;Bahwa Akta No. 16 yang dibuat oleh Notaris

Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Murni

PT.WAHYU PRIMA,; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK YOGYAKARTA,

YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara antaraPT.WAHYU PRIMA dalam hal ini diwakili oleh BUDIONO SOEWANDIselaku Direktur PT .Wahyu Prima, KewarganegaraanIndonesia ; beralamat di Jalan Timoho Nomor 320Yogyakarta ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonantertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP/X/2009tentang Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor03/G/2009/PTUN.YK ;Menimbang, bahwa = Penggugat telah mengajukan suratgugatan tertanggal 03 September 2009, yang diterima dandidaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 03 September 2009 ;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalamsengketa ini adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen,Balai

Besar Kerajinan dan Batik Nomor1423/Kpts/I/Bd/BBKB/VII/2009 tertanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Konstruksi(Pemborongan) Penyempurnaan Gedung Pasca Gempa Balai BesarKerajinan dan Batik Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapantertanggal 21 Oktober 2009 Penggugat secara lisan telahmengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada MajelisHakim, yang kemudian disusul dengan Surat Permohonantertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP

CENTRAL ASIA BALAI LELANG vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA;

Central Asia Balai Lelang; Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP1/KN/2013, tanggal 15 Januari 2013, tentang Pemberian Izin PindahTempat Kedudukan Kantor Perwakilan Jakarta PT.

usaha di bidanglelang;Bahwa Pasal 16 PMK Nomor 160/2013, menguraikan: Kegiatanusaha Balai Lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasapascalelang untuk semua jenis lelang;Bahwa Pasal 17 PMK Nomor 160/2013, mengatur:(1) Jasa pralelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbataspada:... g. memasarkan barang dengan caracara efektif, menarik,dan terarah, baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupuncara pemasaran lainnya; dan/atau(2) Pemberian jasa pralelang oleh Balai Lelang didasarkan padapernanjian

antara Balai Lelang dengan pemilik barang, yangmengatur termasuk tetapi tidak terbatas pada:a. besaran imbalan jasa dari pemilik barang kepada Balai Lelang;I,anyBahwa ketentauan dalam Pasal 19 PMK Nomor 160/2013 dengantegas mengatur /ega/ standing Pemohon Keberatan, yakni:(1) Jasa pascalelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbataspada:a. pengaturan pengiriman barang;b. pengurusan balik nama barang yang dibeli atas nama Pembell;dan/atauHalaman 11 dari 56 halaman.

Putusan Nomor 38 P/HUM/20152.12.2.13.c. jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan,;(2) Dalam memberikan jasa pascalelang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Balai Lelang dapat memperoleh imbalan jasa dariPembeli yang menginginkan pelayanan jasa pascalelang, sesuaidengan kesepakatan antara Pembeli dengan Balai Lelang,Bahwa sebagaimana ditekankan lebih lanjut dalam Pasal 22 PMKNomor 160/2013: Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelangberhak:a. mengadakan perjanjian

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PT.CENTRAL ASIA BALAI LELANG, tersebut;2.

Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Suriansyah

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 2. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT, 4. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT

KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM)PROPINSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Komplek Citramas IndahBlok E 28 Jalan Hang Jebat, Kelurahan Batu Besar Nongsa Batam, untukselanjutnya disebut sebagai Termohon II Peninjauan Kembali, dahuluTermohon II Praperadilan;3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DANMAKANAN (BPOM) PUSAT, beralamat di Jalan Percetakan NegaraNomor 23 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon IllPeninjauan Kembali, dahulu Termohon Ill Praperadilan;4.

,Pemohon perkara a quo juga memohon kepada Pengadilan Negeri Batamuntuk memeriksa tindakan penyidikan Penyidik/PPNS Balai POM di Batamdi sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat diPerumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam;Bahwa Pemohon dalam perkara a quo mendalilkan tindakan penyidikantermasuk penetapan Tersangka yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai POMdi Batam tidak sah.

Ayu yangberalamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam denganmelakukan tindakantindakan sebagaimana kewenangan yang diberikanperaturan perundangundangan tersebut;Bahwa Petugas Pengawas dan Penyidik/PPNS Balai POM di Batamditugaskan melakukan pemeriksaan sarana Rumah Sehat TradisionalDjeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca blok A3 dan A6dengan dilengkapi Surat Tugas Kepala Balai Pengawas Obat danMakanan di Batam Nomor PR.07.01.864.09.15.2250 tanggal 09September 2015 (vide

Putusan Nomor 69 PK/Pid/201664.65.66.67.68.69,Bahwa atas hasil konsultasi dengan petugas kepolisian dari DirektoratKriminal Knhusus Polda Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kota Batam,meskipun secara hukum sebagaimana disampaikan dalam angka 55 diatas PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam berwenangmelakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanpaterlebin dahulu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Batam,namun demikian PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batammemutuskan

Dari keterangan saksi yang bernama Widya Cahyaningtyas Hardiyani,AMD., selaku petugas bagian Sertifikasi Balai POM di Batam yangdiperiksa dan dibuatkan BAP tanggal 10 September 2015 didapatketerangan bahwa Balai POM di Batam belum pernah diminta untukmelakukan pemeriksaan sarana produksi PD Citra Ayu Mandiri sebagaisalah satu syarat dalam mengajukan izin edar;. Ditemukan fakta bahwa Pemohon (Dra.

Tempat lahir : Tanjung Balai;3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1993;4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya Lingkungan II Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Balai Kota Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Mahasiswa;

PUTUSANNomor 135/Pid.Sus/2017/PN LopDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :om fF Oo HY >7.8.Nama lengkap : Muhammad Khadafi;Tempat lahir : Tanjung Balai;Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1993;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pepaya Lingkungan II Gang KeluargaKelurahan Tanjung

Balai KotaKec.

Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;Agama : Islam;Pekerjaan : Mahasiswa;Terdakwa Muhammad Khadafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16November 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017.

Sebagaimana pendapat Prof.Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa pelaku adalah Barang siapayang memenuhi semua unsurunsur dari yang terdapat dalam perumusanperumusan delict* (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,Bagian Dua, Hal. 5).

Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini (Pasal 39 ayat (1));Bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besarfarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :e Apoteke Rumah sakite Pusatkesehatan masyarakate Balai