Penggugat:
1.NONIYAH
2.ROKYA SAIFUL
3.RUSMIATI
4.AKMAL AZNURI
5.TRI YULI EDY
6.SRI NURDEWIRIKA
7.NURLINA
8.ARDI RIZI REDA
9.MUHAMMAD FIKRI
10.AHMAD RUWADI
11.ROGAYA
12.ELVITA SAFITRI
13.ELVIRA GAYANTI
14.INARYANI
15.AHMAD FAKHALUZIE, SE
16.HATIANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR
Intervensi:
TASLIM EFENDI

Amalia No. 1 B RT. 040 RW. 012 Kelurahan SrijayaKecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, pekerjaan Advokat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR,berkedudukan di Jalan Raya PalembangPrabumulih Km. 34 IndralayaKabupaten Ogan lIlir Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakilioleh Katam, A. Ptnh. S.H., M.Si., Lili Suryani, S.H. dan A.

Nasional yangberbunyi:Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentukKantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan dikabupaten/kota;Dengan demikian sudah tepat secara hukum jika Tergugat dalamperkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogaan llir;Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan maka kepentingan hukumdari Penggugat merasa dirugikan, yakni secara tibatiba pada bulanAgustus 2019, Taslim Efendi yang mengaku memiliki objek gugatan,dan melakukan pemagaran permanen

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari SistemAdministrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan KabupatenOgan llir, berupa objek gugatan yakni:Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980,sebagaimana Gambar Situasi semula No. 52/OKI/1979 tanggal 4 Juli1979, Luas 17.933 M?

Sertipikat tersebut ditandatangani olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering llir Drs. H.Susilo Ernanto NIP. 010075091 Pejabat yang sah menjabat padasaat itu;. Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah dilakukan penghapusanberdasarkan surat dari PT. Indomarco Adi Prima tanggal 02 Juli2013 No. 163/IAPE/ASB/VII/13:. Pada tanggal 15 November 2013 terbit Sertipikat Hak Tanggunganatas nama PT.

Sertipikat tersebut ditandatanganioleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs.H. Susilo Ernanto NIP.010075091 Pejabat yang sah menjabat padasaat itu;e. Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah dilakukan Penghapusanberdasarkan surat dari PT. Indomarco Adi Prima tanggal 02 Juli2013 No. 163/IAPE/ASB/VII/13;f. Pada tanggal 15 November 2013 terbit Sertipikat Hak Tanggunganatas nama PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, objek sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 884/Kel. Karya Mulya, tanggal 08 Desember 2015,Surat Ukur Nomor: 437/Karya Mulya/2015, tanggal 25 Nopember 2015, Luas 140 M2, atas nama Rudiansyah Pratama;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 885/Kel.

Penggugat:
BASILAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

;Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.PLGJabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan;3. Nama : Kholisah, S.Sos.;Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;4. Nama : Putri Septi Lia, S.H.;Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;5. Nama : Irmansyah Teguh, S.H.;Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;6. Nama : Cahya Hamzah Putra, S.H.;Jabatan : Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian;7.

;Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan nomor urut 1 sampaidengan 4 Aparatur Sipil Negara, dan nomor urut 5 sampai dengan 7 PegawaiKontrak pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat kantor diJl. Kapten A.

Kampung Serang Rt001 Rw 001 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang BorangPalembang, senyatanya merupakan bidang tanah yang telah terdaftardi kantor Agraria/ Badan Pertanahan Nasional, atau setidaktidaknyasudah terinvertarisasi atas kepemilikan masingmasing, namunnyatanya tidak dilakukan oleh Tergugat;4. 2.

Kepala Kantor Pertanahan;4.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanahdan Kegiatan Pendaftaran Tanah, khususnya Bagian Kedua KewenanganPenandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat Pasal 18, diatur bahwa dalampendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat untuk pertamakali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;Menimbang, bahwa selain peraturan di atas, dalam UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PETER DAVID PHIE VS NY. MARGARETHA TJANDRA;

PUTUSANNomor 328 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani, Nomor 8, KotaMakassar, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Muhallis Menca, S.Sit, M.H., Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, KantorPertanahan Kota Makassar;2.

., Jabatan Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;3. Asih Lestari, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketadan Konflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar;4. Nur Hasanah, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;5. Waliana Mattewakang, S.ST., Jabatan Staf SeksiSengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan KotaMakassar;6. Yuyun Novisal, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;7.

adalah sama sekalitidak benar dan sengaja sangat dipaksakan, bertentangan dengan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan(PERKABAN 3/2011) yang merinci halhal apa saja yang termasukcacat hukum administrasi, yang seharusnya menjadi dasar dari dalilcacat hukum administrasi pada Keputusan a quo ; Halhal yang dikemukakan sebagai alasan cacat hukum administrasidalam Keputusan a quo bukanlah cacat hukum administrasi

Putusan Nomor 328 K/TUN/2017dapat dipulinkan kembali atau diterbitkan kembali atas nama Peter DavidPie ;18.Bahwa penerbitan objek sengketa merupakan pelaksanaan dari Keputusan19.20.21Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiSelatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2015 tanggal 9 Maret 2015, yang tidakmengandung dasar hukum, sehingga objek sengketa cacat hukum, tidak sahatau batal ;Bahwa sekalipun Tergugat mengetahui dengan pasti Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

TindakanHukum Tata Usaha Negara Tergugat dalam menerbitkan objek sengketain litis tidak berdiri sendiri, karena tanpa adanya perintah dari KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala BPN RI,maka tidak mungkin Tergugat dapat menerbitkan objek sengketa in litis ;32.Bahwa oleh karena itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan atas nama Menteri Agraria dan Tata RuangRepublik Indonesia/Kepala

Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi II : Rizky Bagoes Maulia dan Guntur Ramadani
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
Terbanding/Penggugat I : MOHAMMAD HARUN alias MOHAMMAD ARUN bin C.E OMAN
Terbanding/Penggugat II : YUSRI ARDISOMA

Penggugat:
MUHAMMADIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
1.TELLY M THEIXAR
2.Direktur PT. BANK CIMB Niaga Tbk

Mks.melawan:Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMAKASSARTempat Kedudukan di : Jalan A.P. Pettarani No. 8, Kota Makassar;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:111/ SK73.71/V1/2018, tanggal 28Juni 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:1. ASIH LESTARI, SH. M.K.n., Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makssar ;2. NUGROHO HASAN PUTERA, SH., Kepala Sub Seksi PenangananSengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;3.

MH., Kepala Sub Seksi PengendalianPertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;4. YUYUN NOVISAL, Staf Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar5. IRWAN, Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian PertanahanKantor Pertanahan Kota Makassar;semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada KantorPertanahan Kota Makassar, Jalan. A.P. Pettarani No. 8 Kota Makassar;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; dan1. Nama : TELLY M.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jugaatas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmiputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atausalinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkanolehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.3.

Mks.bahwa dalam pembuatan Sertipikat Pecahan oleh kantor Pertanahan KotaMakassar tidak ada hak orang lain yang dilanggar.

Mks.terdaftar, Pasal 36 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Pemegang hak yangbersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Kantor Pertanahan.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG tersebut tidak dapat diterima;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG MelawanIVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON IRMA FELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN

., jabatan Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan;4 EDI MUNAJAT, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPertanahan Kabupaten Karawang, Jalan Jenderal Achmad YaniNomor 68, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor282/SK32.15/II/2014, tanggal 12 Februari 2014;Pemohon Kasasi I, If dahulu Terbanding/Tergugat IIIntervensiTergugat;melawan:IVONE FELICIA INTAN DS. alias NJI RATU EPON IRMAFELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadalemanINTAN

Terlebih yang kemudian menjadipemegang hak tersebut adalah Perum Percetakan uang RI yang sama sekalitidak ada kaitannya dengan tanah a quo selain sewa;25 Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana dikemukakan di atas, maka KeputusanKepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang dalam menerbitkanobjek segketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti melanggar peraturanperundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB).

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanahyang ada dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang berupa:a Sertipikat Hak Pakai Nomor 0001/Parungmulya, terbit tanggal Ol Mei2009,Gambar Situasi Nomor 00002/Parungmulya/2009, tanggal 01 Mei 2009,seluas 2.007.350 m?

(delapan belasribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi)atas nama PerumPercetakan Uang RI;Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari RegisterBuku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa:Sertipikat Hak Pakai Nomor 0001/Parungmulya, terbit tanggal 01 Mei 2009,Gambar Situasi Nomor 00002/Parungmulya/2009, tanggal 01 Mei 2009, seluas2.007.350 m?

Hal ini dibuktikandengan bukti T.II Int43 sampai dengan bukti TII Int 263;Berdasarkan hal tersebut maka Badan Pertanahan KabupatenKarawang in casu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugatmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negarain elitis;Halaman 47 dari 59 halaman.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. NY. TYAS RAHAYU, SH;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,berkedudukan di Jalan Boulevard Kota Kembang, SektorAnggrek, Kota Kembang Depok,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Bisyahri, SH.MH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaDepok;2. Imam Isnandar, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaDepok;3. Hotben Sirait, SH., Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;4.

Bambang Irwanto, Staf Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok,keempatnya memilin alamat pada Kantor PertanahanKota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, SektorAnggrek Kota Kembang Depok, (sekarang PerumahanGrand Depok City), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 296a/SKU60032.76/III/2015, tanggal 12Maret2015;II.

Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ada dua koridormekanisme ranah hukum yang melatar belakanginya, yaitu pertama : ketikasebelum didaftarkan yaitu peristiwa mengenai perolehan tanah, yaitumengenai bagaimana tanah dikuasai, dengan cara apa, yang meliputikeberadaan alas hak, peristiwa hukum, perbuatan hukum yang yangdilakukan oleh calon subyek hak. Alas hak berupa : girik, kekitir, petuk,kohir, acte van eigendom, surat kavling, izin menggarap, sertipikat dan lainsebagainya.

Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten)agar diperoleh pengesahan dan kepastian hukum atas tanah yang telahdiperoleh tadi. Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum danditerbitkannya sertipikat hak atas tanah sebagai bukti yang kuat,pendaftaran tanah juga untuk sahnya perolehan tanah (sebagaimanaUndang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, PasalHalaman 6 dari 16 halaman.

Hal mana buktikepemilikan tanah tersebut masih bersifat perdata dan belum didaftarkanke/kepada Kantor Pertanahan Kota Depok/Kantor Tergugat, untukmemperoleh tanda bukti haknya. Oleh karena itu maka hubungan hukumpublik antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi.

BUDI TUMEWUVSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, DKK

KEPALA KANTOR PERTANAHAN' KOTA PALU,berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah;ll. MOH. FAHRUDIN YUNUS. S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalanRaja Moili Il No.1 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan PaluTimur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;lll.

Bahwa penerbitan Sertipikat sebagai tanda bukti hak merupakan tugasKepala Kantor Pertanahan Kota Palu~ untuk melaksanakansebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997;b. Bahwa dalam rangka penerbitan Sertipikat tentunya para pemohonmemperlihatkan tanda bukti penguasaan dan tandabuktipenguasaan objek tanah dilapangan berupa pemasangan tanda batasberupa patok tanah;c.

Bahwa terhadap penguasaan tersebut diakui oleh Pemerintah setempatdalam bentuk pembuatan suratsurat penguasaan tanah serta adanyaketerlibatan Petugas kelurahan dan kepanitiaan pemeriksaan tanah;Dengan demikian apa yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaPalu telan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;.

Pembanding/Penggugat : AGUSTINUS CH TERMATURY Diwakili Oleh : La Ode Abdul Mukmin, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Terbanding/ Intervensi I : CLIF PESURNAY

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., III. ROSITA TANG, DK., IV. GUSTI DARISE, DKK., V. MATIUS MASUNG ABUTHAN;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,berkedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109, Manado,Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Martina Tambahani, SH., MSi., Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara;2. Jhon Edward. C, SH., Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan,;3.

., Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan;Ketiganya kewarganegaraan ' Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Manado,beralamat di Kantor Pertanahan Kota Manado, JalanPomorow Nomor 109 Manado, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 360/571.71/VII/2014, tanggal 23Juli 2014;Halaman 1 dari 25 halaman.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Utara, Nomor 410/HM/KT/O2.80 s/d 379/92, tanggal 8Mei 1992, khusus Lampiran No. 362 s/d 365 atas nama KeluargaDatulangi;b.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret yaitu :a.Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Utara, Nomor 410/HM/KT/O2.80 s/d 379/92, tanggal8 Mei 1992, khusus Lampiran Nomor 362 s/d 365 atas nama KeluargaDatulangi;Sertifikat Hak Milik Nomor 1225/Kelurahan Singkil tanggal 15 Mei 1992,Surat Ukur Nomor 742/1992, tanggal 26 Maret 1992, luas 896 m2, atasnama James Datulangi dan pecahannya:1.

Putusan Nomor 323 K/TUN/2016kewenangan Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskan(vide putusan tanggal 24 Februari 1998 Kompetensi Absolut(Pertanahan Register No. 93 K/TUN/1986), dan hal mana ditegaskanpula melalui putusan tanggal 28 Februari 2001 Kompetensi AbsolutPertanahan Nomor Register 16 K/TUN/2000/Kaidah Hukum "Bahwagugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang PeradilanUmum untuk memeriksanya",2.

Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Penggugat II Intervensi I : PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. NY. YENNY WIJAYA;

., Para Pengacara/Advokat,beralamat di Jalan Merpati No. 1, Kota Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempatkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar, dalam hal ini memberikuasa kepada:1.Muhalis Menca, S.SiIT.MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan KotaMakassar;.

., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;Ratna B. Kumalasari, SH., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;Yuyun Novisal, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;Syafriuddin, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,Kantor Pertanahan Kota Makassar;Kelimanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, JalanA.P.

Putusan Nomor 57 K/TUN/2016menilai alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukanpengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yangbersangkutan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secarasistematik atau oleh kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanahsecara sporadik.Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Termohon Kasasi tidak pernahmelakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridissertifikat objek sengketa sebagai landasan dalam menerbitkansertifikat

,MH. dan Sataruddin Telu, SH., Para Pengacara/Advokat,beralamat di Jalan Merpati No. 1, Kota Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempatkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar, dalam hal ini memberikuasa kepada:1.Muhalis Menca, S.SiIT.MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan KotaMakassar;.

Penggugat:
ANTONETTA MONTOLALU
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MINAHASA UTARA 2. MASYRIFAH ABASI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: STELLA MOKOGINTA, WELLY MOKOGINTA, JANTJE MOKOGINTA, HERRY MOKOGINTA, CORRY MOKOGINTA dan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU VS 1. Dr. SIENTJE MOKOGINTA, dkk.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAKOTAMOBAGU, tempat kedudukan di Jalan KolonelSoegiono Nomor 125, Kotamobagu, Provinsi SulawesiUtara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Alfrits Mamahit,S.SiIT, Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaKotamobagu, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 70/600.71.74/VIII/2017 tanggal 5September 2017;Para Pemohon Kasasi , Pemohon Kasasi II;Lawan1. Dr.

memperhatikan batasbatas bidangatau bidangbidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambarsituasi yang bersangkutan; Bahwa oleh karena tumpang tindih atas bidang tanah sesungguhnya telahterjadi sejak awal penerbitan sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 2567/Gogagoman sehingga memiliki konsekuensi hukum yangsama terhadap sertipikat objek sengketa yang merupakan hasilpemecahannya; Bahwa selanjutnya bila dinubungkan dengan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : STELLAMOKOGINTA, WELLY MOKOGINTA, JANTJE MOKOGINTA, HERRYMOKOGINTA, CORRY MOKOGINTA dan Pemohon Kasasi II: KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayarbiaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.

Pembanding/Penggugat : Nicodemus Tangkudung Diwakili Oleh : Junari Martumpal Sihite
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ERWIN PHILIP ALEXANDER WURANGIAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., II. 1. ROBBY EVERT GEORGE AWON., 2. FERRY SAKUL VS HANNY LENGKONG DAN MEISKE MEITI KUHU, SE;

PUTUSANNomor 298 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,tempat kedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109, KotaManado, Provinsi Sulawesi Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jacob A. A.

., dan kawankawan, jabatan Kepala SeksiPenanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 418.1/71.71.600.13/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017;.

Dengandemikian, penerbitan sertipikat objek sengketa merupakan cacatadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf g PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum,sehingga harus dilakukan pembatalan, dan Peradilan Tata Usaha Negaraberwenang untuk membatalkan sertipikat objek sengketa;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO., II. PEMERINTAH KOTA GORONTALO., III. HADJAR ALHABSYI;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO,berkedudukan di Jalan P. Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo;Il PEMERINTAH KOTA GORONTALO, berkedudukan di Jalan Hi.Nani Wartabone Nomor 4 Kelurahan Biawao Kecamatan KotaSelatan, Kota Gorontalo;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Harson M.

Bahwa segala bentuk permasalahan ganti kerugian sebagaimana yangtelah diadukan berkalikali oleh Pihak Zein Bin Husain Djafar AlhabsyiHalaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 562 K/TUN/2017maupun Ahli Warisnya kepada pihakpihak terkait melalui surat aduan.Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menanggapi surat dimaksudpada tanggal 4 Juli 2003 Nomor 4101675, yang intinya tuntutanpengembalian tanah warisan saat ini dikuasai oleh Pemerintah KotaGorontalo tidak dapat dipertimbangkan dan jika ahli waris

Gorontalo agar tanah milik Zein Alhabsyi yang tanahnya tidakdipergunakan untuk tanah pertanian agar dikeluarkan dari objekLandreform dimaksud karena tanah tersebut merupakan tanahpekarangan/kintal yang di atasnya terdapat rumah yang dihuni keluarga(sekarang berupa pasar Inpres Moodu);Bahwa terhadap rumah tinggal keluarga Zein Alhabsyi telah dienclaveseluas 411 meter persegi (empat ratus sebelas meter persegi) yangberidentitas SHM Nomor 71/Moodu a.n Muzna Alhabsyi yang terdaftarterakhir pada Kantor Pertanahan

bersengketa tidak mencapai kata sepakat terhadapperkara ini;Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat karenaSertipikat telah diproses sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah, pada Hak Pakai Nomor 6/Moodu a.nPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo yang terletak diKelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur (dahulu Kota Barat) KotaGorontalo Propinsi Gorontalo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Moodu a.nMuzna Alhabsyi yang terdaftar terakhir pada Kantor Pertanahan

Olehkarenanya eksepsi Tergugat Il Intervensi 2 tentang Penggugat tidakmempunyai legal standing haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang MuliaMajelis Hakim Agung (Judex Juris);Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bermohon kiranya MajelisHakim Agung RI (Judex Juris) dapat mempertimbangkan bukti surat yaituvide Bukti P.9: Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Republik Indonesia, Komisi Sub Pertanahan dan Aparatur Negara,tertanggal 30 Agustus 2002, pada angka 6 huruf a dan Ob,merekomendasikan

KAHARUDDIN M
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

., Kepala Sub SeksiPengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan KotaMakassar;4.

YUYUN NOVISAL, Staf Seksi Penanganan masalah danPengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan KotaMakassar;IRWAN., Staf Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan KotaMakassar ;Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPNS, beralamat pada Kantor Pertanahan KotaMakassar, Jalan A.P.Pettarani No.08 Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 808/SK73.71/X/2018, tanggal Oktober 2018,disebut sebagai TERGUGAT ;selanjutnya: NURLINA K.

Bahwa selama proses penerbitan sertipikat para penggugat sudah 2 (dua)kali melayangkan surat sanggahan / keberatan terhadap penerbitansertifikat kepada pihak Badan Pertanahan (BPN) Kota Makassar SelakuTergugat yakni pada tanggal 12 Februari 2016 dan pada tanggal 3Agustus 2016 tetapi Para Penggugat tidak mendapat respon dari pihakBadan Pertahanan kota Makassar (Tergugat) ;8.

Nassa, tanggal 3 Agustus 2016, yangditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Wilayah Makassar ;Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.81/G/2018/PTUN.Mks11.Bukti P 1112.Bukti P 1213.Bukti P 1314. Bukti P 1414.Bukti P 1515.

Katti), tanggal 26 Juni 2016,yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh ahliwaris Mattupuang Dg. Nassa, perihal Tanggapan SuratKeberatan (Sanggahan) BPN, yang ditujukan kepada KepalaBadan Pertanahan nasional (BPN) Wilayah Makassar, tanggal3 Agustus 2016 ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan luranaPembangunan Daerah, atas nama wajib pajak Drs. Muh.Dachlan Dg.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSARtempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Muhallis Menca, S.Sit.,M.H. dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar,beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 286/SK73.71/IX/2016 tanggal 23 September2016;ll.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara dariKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa:a.Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 340/Gaddong, TanggalPenerbitan Sertipikat 1 April 1996, GS No. 1021, Tanggal 15Febbruari 1996, Luas 893 m2 (delapan ratus sembilan puluh tigameter persegi), tercatat atas nama PT.

Mewajibkan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untukmencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.340/Gaddong, TanggalPenerbitan Sertipikat 1 April 1996, GS No. 1021, Tanggal 15Februari 1996, Luas 893 m2 (delapan ratus Sembilan puluh tigameter persegi), tercatat atas nama PT.PLN (Persero), berkedudukandi Jakarta telah diperpanjang dengan Surat KeputusanNo.214/HGB/BPN.73.71/2016 tanggal 13 September 2016;b.

BANTANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA