Ditemukan 544806 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lega lepas logam lengan lewat
Penelusuran terkait : Legal standing Legal standing penerima kuasa pekerja Badan pemeriksa keuangan Legal standing; sengketa proses pemilu; Putusan no Cacat formil legal standing kuasa hukum Sopiyati Vs 1. euis listianti S.h. mh legal consultant dan advocate Dkk
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 336/Pdt.P/2020/PN Btl
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon:
Teja Insyaf Sukariyadi, Drs. M.Pd.
48 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo;
    2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
    3. Membebankan ongkos perkara kepada pemohon sejumlah Rp.306.000,00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-11-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 142/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 27 Maret 2018 — H. SUMONO VS CAMAT KECAMATAN BEKASI UTARA
168 — 37
  • M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan ;----------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-------------------------------------------
    Legal Standing Penggugat ; 1. Penggugat terpilin sebagai Ketua RW.XI berdasarkan pemilihan yangdilakukan secara langsung, bebas dan rahasia oleh warga RW. XI,berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus RW. 011 Kelurahan TelukPucung tanggal 17 September 201 42.
    Bahwadengan demikian secara hukum Penggugat memiliki Legal Standinguntuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung 22 2n noe non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee en ene neeD. Alasan Dan Dasar Diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap ObjekSengketa.; 22 2222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nen nen nee nce nnn1.
    Mohon putusan yang seadiladilnya(xt AU O Gt ICN jens eee erence en ernMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawabannya tertanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagaiDe riKUt jnn2= 22 anne anne nen eee ce ence nce cee ce nee ee cece ee cence cece nec cne ceePenggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing);Pengugat dalam gugatannya mengklaim sebagai Ketua Rukun Warga (RW).11, Kel.Teluk Pucung, Kec.Bekasi Utara.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 18-08-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 109/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 15 Desember 2015 — CV. DANAU TOBA HOTEL VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. MADE OKA MASAGUNG
128 — 99
  • --------------------------------------------- M E N G A D I L I :-----------------------------------DALAM EKSEPSI;---------------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi perihal Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan;---------------------DALAM POKOK PERKARA;-------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----------
    ;Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikandapat memiliki hak untuk menggugat (Legal Standing), maka harusmemenuhi unsurunsur sebagaiberikut:Orang atau badan hukum perdata ;Kepentingannya dirugikan ;Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;Bertujuan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata UsahaNegara yang menimbulkan kerugian tersebut. ;7.
    Bahwa karena perlindungan dan jaminan pengakuan atas hakmilik tanah berdasarkan Legal Standing terkait tersebut diatas,maka Penggugat adalah selaku yang menguasai hak atas milikdan pemegang hak milik atas lokasi tanah tersebut yang sah atasSertipikat Hak Milik (SHM) No. 40/Desa Kopo, diterbitkantanggal 3151972, Gambar Situasi No. 7533/1971, registrasiPendaftaran Tanah tanggal 29121971, Luas 6.385 m7, NIB :10.10.11.13.01420, No Peta Pendaftaran : 48.236.081039,Kota : AB/4 5, asal Persil konversi bekas
    Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962, serta telahmemenuhi Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of goodadministration) sebagaimana yang diuraikan oleh W.Riawan Tjandra,SH. dalam bukunya Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwamenurut Crince Le Roy (Principle Of Good Administration)terutama asas kepastian hukum (principle of legal security),asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan olehKoentjoro
    Penggugat tidak mempunyai dasar danalasan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatanIN1;Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat tanpadasar hak sama sekali karena Penggugat tidak mempunyaihak apapun atas tanah seluas 6.385 m?
    Surat Edaran MahkamahAgung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 ;Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:L.Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan;Bahwa gugatan diajukan Penggugat tanpa dasar hak sama sekali karenaPenggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah seluas 6.385 m yang terletakdi Jalan Raya Puncak, Kampung Sukamulya, Desa Kopo, Kec.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-02-2016 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 593/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 3 Februari 2016 — ANASTASIA SETIAWAN melawan PT. EVERGREEN SUKSES SEJAHTERA
82 — 0
  • Menyatakan Penggugat tidak dalam kedudukan/tidak memiliki legal standing sebagai PENGGUGAT ; Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pajak
Register : 04-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 22/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 14 Februari 2018 — PARA PENGGUGAT: 1. A.A. NGR. GD. CAHYOGA NINGRAT; 2. A.A. NGR. HEKSA PRAYOGI NINGRAT; TERGUGAT: - KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR;
TERGUGAT II INTERVENSI: - IDA BAGUS RAI MAHENDRA;
174 — 75
  • MENGADILI:DALAM EKSEPSI:- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Legal Standing;
    DALAM POKOK PERKARA:- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
    - Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Kirawan
Tergugat:
GANDI HARJONO DIREKTUR CV SURYAMAS WIRATAMA
138 — 57

  • M E N G A D I L I :

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai legal standing kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH;
    2. Menyatakan kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidak memiliki legal standing sebagai Advokat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
    3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 mengandung cacat
    Kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidakmemiliki legal standing, dengan alasan yang pada intinya menyatakansebagai berikut:1. Bahwa, gugatan Penggugat diajukan diwakili oleh kuasanya bernamaBenny Wahyu Sujatmiko, SH, dimana dalam surat kuasanyadisebutkan bahwa Benny Wahyu Sujatmiko, SH sebagai Advokat;2.
    Mengenai kuasa Penggugat atas nama Benny Wahyu Sujatmiko, SHyang dinayatakan tidak memiliki legal standing:1.Bahwa, surat kuasa yang dijalankan oleh kuasa Penggugat (BennyWahyu Sujatmiko, SH) telah memenuhi syarat formil surat kuasasebagaimana ketentuan SEMA No.01 Tahun 1971 jo SEMA No.06Tahun 1994;Bahwa, Benny Wahyu Sujatmiko, SH telah menerima kuasa dariPenggugat dengan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2018.
    Advokat untuk bertindak mewakili kepentinganPenggugat dalam pengajuan gugatan terhadap Tergugat, sehingga hal tersebutberakibat hukum pada surat gugatan Penggugat tertanggal 8Januari 2019 yang ditandatangani dan diajukan melalui kuasanya bernamabernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tersebut menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan kuasaPenggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidak memiliki legal
    standinguntuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatanterhadap Tergugat adalah beralasan hukum, karenanya cukup beralasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugatmengenai legal standing kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko,SH telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjuteksepsi Tergugat yang lainya;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
    Menyatakan kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidakmemiliki legal standing sebagai Advokat untuk mengajukan gugatanterhadap Tergugat;3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 mengandungcacat formil:DALAM POKOK PERKARA:Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1/Pdt.SusPHI/2019/PHI.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 13-04-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 08/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 9 Oktober 2014 — PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO); melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN; - H. THAMRIN AD, S.H. (Tergugat II Intervensi);
137 — 58
  • Dalam Eksepsi-Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing ;Dalam Pokok Perkara 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 422.000,- ( Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah ) ;
    Penggugat Tidak Memiliki Legal Standinge Bahwa Penggugat sangat jelas tidak dapat membuktikanbahwa dirinya pemilik sah dari tanah yangtelah bersertifikatdengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00064/Keluarahan LingkasUjung atas nama Tergugat II Intervensi,Penggugat hanya mengakungaku sebagai pemilik tanahtersebut berdasarkan HPL yang tidak didukung oleh buktiyang kuat dan sah menurut Peraturan PerundangUndangannya berlaku.
    Penggugat tidak memiliki Legal Standing ;5.
    Sengketa yang menerbitkan Kputusan Tata Usaha NegaraObyek Sengketa adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa yang menjadi Tergugat dalam Sengketa ini adalah KepalaKantor Pertanahan Kota Tarakan, sesuai Pasal angka 12 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Perkara No. 08/G/2014/PTUN.SMD.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Legal
    antaraKeputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dengan kerugian/kepentinganPenggugat, sehingga Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan sepertidikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor : 9 Tahun2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingandalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat IIIntervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Legal
    dan menjadi satukesatuan dengan berkas perkaranya ;Mengingat, ketentuan pasalpasal dalam Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsie Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugattidak memiliki Legal
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1489/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 21 Desember 2016 — pidana - Mislan Bin Sarbini
69 — 29
  • Sarkuni Bin Mat Sarbini tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana metrology legal secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2.
    Bahwa berdasarkanSurat keputusan Direktur jenderal perdagangan Dalam negeri Nomor: 31DJPDN/Kep/XV99 tanggal 18 November 1989 bahwa toleransi isi tabung gas LPG12 kg sebesar 150 gram sampai dengan 300 gram, dan toleransi isi tabung gasLPG 50 kg sebesar 500 gram sampai dengan 1000 gram.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal32 ayat (2) jo pasal 30 Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981tentang Metrologi Legal jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa
    elpiji ukuran 12 kg dalam posisi berdiri dan tabung gaselpiji ukuran 3 kg dengan posisi diatas dan menghadap kebawah sehinggapalep (kepala) kedua tabung terhubung oleh selang regulator tersebut, sehinggaisi gas mengalir dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg ketabung gas elpiji 12 kg;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum denganDakwaan tunggal, yakni melanggar dakwaan Kedua melanggar pasal 32 ayat (2)jo pasal 30 Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentangMetrologi Legal
    Suswandibin Tjasman dengan cara Para terdakwa mendatangi konsumen atau warungwarung untuk menawarkan atau mengantarkan gas elpiji yang telah dibeli olehmasyarakat tersebut ;Menimbang, bahwa pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perbuatansebagaimana pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 1981tentang Metrologi Legal adalah merupakan suatu kejahatan, sehinggaberdasarkan ketentuan tersebut sangatlah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwatersebut adalah perbuatan yang secara nyata merupakan
    Sarkunibin Mat Sarbini harus dinyatakan telah teroukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "metrology legal secara bersamasamasebagaimana Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 UndangUndang RI Nomor 2 Tahun1981 tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak menemukan halhal yangdapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasanalasanyang dapat menghapuskan' pertanggungjawaban Para Terdakwa atasperbuatannya oleh karenanya
    Sarkuni Bin Mat Sarbini tersebut, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "metrologylegal secara bersamasama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal32 ayat (2) Jo Pasal 30 UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentangMetrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 08-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 5 Juli 2021 — PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA (P) Vs 1. BUPATI KOLAKA UTARA, 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
246 — 245
  • Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan (legal standing) Penggugat;II. Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;III. Dalam Pokok Sengketa:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
    KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa olehTergugat yakni:a. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayahIUP Eksplorasi miliknya berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARANOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.
    Tentang Kedudukan Hukum ( Legal Standing Penggugat):Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: Orang atau Badan HukumPerdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itudinyatakan batal
    PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING 16.Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN telah mengatur tentangkualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaiberikut:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
    Bahwa dengan demikian jelas dasar gugatan yang dikemukan oleh Penggugatbersifat kabur dan tidak jelas (exception obscuur libels), yang menjadikanGugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima(nietontvankelijke verkalrd, declare unadmissible).Bahwa berdasarkan eksepsi sebagai berikut:e GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT EXECPTIO ERROR INPERSONA/ SUBJECTOHalaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDIe GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTUe PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 16-01-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 2/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 26 Juni 2023 — Penggugat: PT. PETER GARMINDO PRIMA Tergugat: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
148 — 64
  • M E N G A D I L I:Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing (Persona Standi In Judicio);Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN
Register : 10-10-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 03-02-2023
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 26/G/2022/PTUN.PTK
Tanggal 31 Januari 2023 — KHAIDIR MUDAH MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
153 — 78
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI: - Menerima eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat (legal standing); DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 11-07-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2023/PTUN.MDN
Tanggal 2 Nopember 2023 — Penggugat:
Rafaela M.O. Siahaan. S.E.
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba
176 — 136

  • MENGADILI

    Eksepsi:

    - Menerima eksepsi tentang kepentingan (legal standing) Penggugat;

    Pokok Perkara:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 562.500,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima RatusRupiah).
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus
Register : 14-07-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN TENGGARONG Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Trg
Tanggal 23 Agustus 2022 — Pemohon:
M. TEDDY RAKHMAT. H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA REPUBLIK INDONESIA Cq. BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
347 — 171

  • Mengadili

    Dalam eksepsi

    • Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon terkait legal standing pemohon

    Dalam pokok perkara

    • Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
    • Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 12-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 21-08-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penggugat : Edie Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Tergugat II Intervensi : 1. ZAIZULFIKAR, S.E., S.H. 2. R. HUSIN 3. DAUD
122 — 72
  • MENGADILI:Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I, II dan III mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan;Pokok Sengketa:Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.938.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 17-04-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 139/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 3 Desember 2015 — TUAN Ir. TRINE LUCIANO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I dan Hj. ENOK SURYANIK
153 — 61
  • ----------------------------------------- M E N G A D I L I : ------------------------------------DALAM EKSEPSI ---------------------------------------------------------------------------------Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang legal standing Penggugat ; -----DALAM POKOK PERKARA -------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; ------------------------------------2.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 07-05-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 30 September 2019 — Nama : Drs. THEODORIUS RAHAIL, M.B.A.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Maur/Kepolisian R.I.; Tempat tinggal : Belakang Kuda, RT.001/RW.03, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3739/SETDA/2019, tanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: 1) DEBBIE PENINA JULIANA BUNGA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara; 2) OCEN N.P. WALINTUKAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Dinas Parawisata Kabupaten Maluku Tenggara; 3) NAZARIUS MATURBONGS, S.H., Jabatan Pelaksanakan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku Tenggara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Bupati Maluku Tenggara di Jalan Jenderal Sudirman-Langgur, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : FENCI PEDRO RENMAUR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Mun Ohoitadiun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I; 3) Nama : DAING TEMARWUT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Banda Efruan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;
135 — 33
  • DALAM EKSEPSI:- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengenai legal standing Penggugat;II. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.983.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
    ;Bahwa Ahli menyatakan Kedudukan seorang subjek hukum baik itusubjek hukum orangpribadi, maupun badan hukum terkait dengandapatkah mengajukan gugatan dalam perkara di pengadilan tata usahanegara, karena tidak semua subjek hukum dapat mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara;Siapa yang boleh menjadi legal standing dalam perkara dengan objeksengketa dua putusan Bupati Maluku Tenggara baik itu nomor 373ataupun 375 tahun 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan duakepala ohoi Baik Ohoi Banda
    standing dan bisa dikatakankepentingannya dirugikan, sehingga saya berpendapat bahwa jikakeputusan Bupati Maluku Tenggara yang dalam perkara a quo adalahberkaitan dengan pengangkatan kepala Rasthap maka penggugatmemiliki legal standing tetapi kita mempersoalkan perkara a quo adalahpengangkatan pemberhentian 2 (dua)Ohoi dengan marga yang berbedakarenaitu saya menegaskan bahwa pengugat dalam perkara a quo tidakmemiliki legal standing karena tidak ada kepentingan yang yang dialamioleh Penggugat;Bahwa
    Ahli menyatakan Dalam penegasan objek sengketa putusan 373dan 375 tentang pengangkatan dua kepala Ohoi Banda Efruan dan OhoiMun Ohoi Tadium saya tetap berpendapat bahwa penggugat tidakmemiliki legal standing menggugat karena tidak dirugikan dalam prosespengangkatan mulai dari mata rumah atau keluarga yang punya haksehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatandalam perkara ini;Bahwa Ahli menyatakanBahwa sumber hukumnya ada pada perdanomor 3 maupun nomor 4 di dalam Perda Nomor 4
    Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat; Bahwa pada pokoknya Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhisyarat (diskualifikasi in persona) untuk bertindak sebagai Penggugat danbukan pihak yang memberikan rekomendasi, maka dalam perkara a quoberarti pula tidak ada hubungan hukum dengan kedua Kepala Ohoidimaksud; Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Anggota KepolisianRepublik Indonesia. Apa sangkut paut seorang Anggota Polri denganobjek sengketa.
    Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan apakahPenggugat memiliki kepentingan untukmengajukan gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa2?
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 16-01-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 7 Mei 2015 — MERY GUNARTI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU H. SYAHRIAL
73 — 31
  • MENGADILIDALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai Kualitas, Kapasitas atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan;----------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :-------------------------------------------------------------1.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 22-09-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-01-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 12 Januari 2017 — MUSANIH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, SHARI JESSICA
68 — 36
  • M e n g a d i l iDalam eksepsi : -------------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Berkwalitas (Legal Standing sebagai Penggugat); -----------------------------------------------------Dalam pokok perkara : ----------------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ---------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 13-08-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
227 — 174

  • Dalam Eksepsi:

    Eksepsi Legal Standing:

    • Mengabulkan eksepsi Tergugat I

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
    Berdasarkan fakta fakta hukum di atas, maka legal standing Tergugat yang semula PT Bank Negara Indonesia Syariah telah berubah menjadi PTBank Syariah Indonesia Tbk dan efektif pada tanggal 1 Februari 2021.
    Oleh karena itu, cukup beralasan apabila majelis hakimPengadilan Agama Cibinong menyatakan tidak berwenang mengadiliperkara a guo atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaaara);Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing1.
    Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal StandingMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat I, bahwaPenggugat tidak mempunyai Legal Standing, adalah sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa alasan pokok eksepsi Tergugat , bahwa Penggugattidak mempunyai Legal Standing adalah:1.
    Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal StandingHalaman 42 dari 51, Putusan Nomor 4559/Padt.G/2021/PA.CbnMenimbang, bahwa kata Legal Standing berasal dari istilan PersonaStandi In Yudicio, yang artinya adalah pihak yang berhak mengajukan gugatanataupun permohonan dalam proses perkara perdata.
    Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yangdikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besardan/atau korban yang tidak sedikit;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka yangmenjadi dasar legal standing Penggugat mengajukan perkara a quo adalahpasal 46 ayat (1) huruf c Undang undang RI nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan organisasi ataugugatan legal standing adalah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 301/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 24 Januari 2023 — Penggugat:
PT Bumi Arma Sentosa
Tergugat:
1.Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia
2.BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
223 — 91

  • MENGADILI

    Dalam Eksepsi:

    - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II tentang Legal Standing/Kepentingan;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 394.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);