M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI: - Menerima Eksepsi Tergugat tentang legal standing Penggugat; DALAM POKOK SENGKETA; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241.000;- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

UDI CIPTINI, M.Pd, N.LP: 131272435 untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa;TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi:Orang atau. badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikanoleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarKeputusan

N.LP: 131272435 terhitung mulai bulanJuni 2008, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mempunyai legal standing atas gugatan tersebut. ;TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN; Bahwa surat keputusan obyek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal17 November 2016 dengan cara diambil sendiri oleh Penggugat di ruangKepala BAUK oleh Drs. Sutikno, Msi.

Mengenai hal ini, kami uraikan secara panjang lebar pada uraian berikutnya;Berdasar pada alasanalasan tersebut di atas, jelas bahwa Penggugattidak mempunyai Legal Standing dalam sengketa ini, dan gugatanPenggugat Niet Onvantkelijke Verklaard (NO).; Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUNSMG 3. TENGGANG WAKTU;Sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun1986jo.

Berdasar alasantersebut maka jelas Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalamperkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan Niet Onvankelijk Verklaard;Atas eksepsi Tergugat, Penggugat membantahnya dengan alasan bahwaakibat tidak pernah disampaikan secara sah dan patut obyek sengketa,telah mengakibatkan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.46140/A.4.6/KP/2009, maka Penggugat telah dirugikan antara lain; a.

standing Penggugat, karena Majelis Hakimberpendapat bahwa eksepsi tentang legal standing Penggugat berkaitandengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadapterbitnya obyek sengketa, mengingat Hukum Peradilan Tata Usaha Negaramenganut azas point dinterest point daction yang berarti hanya orang yangmempunyai kepentinganlah yang dapat menggugat; Halaman 46 dari54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUNSMGMenimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyaikepentingan yang

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai legal standing kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH;
2. Menyatakan kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidak memiliki legal standing sebagai Advokat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 mengandung cacat

Kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidakmemiliki legal standing, dengan alasan yang pada intinya menyatakansebagai berikut:1. Bahwa, gugatan Penggugat diajukan diwakili oleh kuasanya bernamaBenny Wahyu Sujatmiko, SH, dimana dalam surat kuasanyadisebutkan bahwa Benny Wahyu Sujatmiko, SH sebagai Advokat;2.

Mengenai kuasa Penggugat atas nama Benny Wahyu Sujatmiko, SHyang dinayatakan tidak memiliki legal standing:1.Bahwa, surat kuasa yang dijalankan oleh kuasa Penggugat (BennyWahyu Sujatmiko, SH) telah memenuhi syarat formil surat kuasasebagaimana ketentuan SEMA No.01 Tahun 1971 jo SEMA No.06Tahun 1994;Bahwa, Benny Wahyu Sujatmiko, SH telah menerima kuasa dariPenggugat dengan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2018.

Advokat untuk bertindak mewakili kepentinganPenggugat dalam pengajuan gugatan terhadap Tergugat, sehingga hal tersebutberakibat hukum pada surat gugatan Penggugat tertanggal 8Januari 2019 yang ditandatangani dan diajukan melalui kuasanya bernamabernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tersebut menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan kuasaPenggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidak memiliki legal

standinguntuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatanterhadap Tergugat adalah beralasan hukum, karenanya cukup beralasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugatmengenai legal standing kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko,SH telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjuteksepsi Tergugat yang lainya;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Menyatakan kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidakmemiliki legal standing sebagai Advokat untuk mengajukan gugatanterhadap Tergugat;3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 mengandungcacat formil:DALAM POKOK PERKARA:Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1/Pdt.SusPHI/2019/PHI.

Mengabulkan eksepsi tergugat mengenai penggugat tidak mempunyai legal standing atau kapasitas dalam mengajukan gugatan Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaaard) 2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu rupih)

Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan (legal standing) Penggugat;II. Dalam Penundaan:Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat; III. Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Objek Sengketa olehTergugat yakni :a. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayah IUPEksplorasi miliknya berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARANOMOR 540/194 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Orang atau Badan Hukum Perdatayang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING 16.Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN telah mengatur tentangkualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaiberikut :Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.KDIOrang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Bahwa dengan demikian jelas dasar gugatan yang dikemukan oleh Penggugatbersifat kabur dan tidak jelas (exception obscuur libels), yang menjadikanGugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima(nietontvankeliike verkalrd, declare inadmissible).Bahwa berdasarkan eksepsi sebagai berikut:e GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT EXECPTIO ERROR INPERSONA/SUBJECTOe GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTUe PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDINGe GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS EXCEPTIO

M e n g a d i l iDalam eksepsi : -------------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Berkwalitas (Legal Standing sebagai Penggugat); -----------------------------------------------------Dalam pokok perkara : ----------------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ---------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar

MENGADILIDALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing/ hubungan hukum;-------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA:---------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-------------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, sebab Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dibuktikan denganSertipikat Hak Milk No. 9803/Condongcatur. Berdasarkan Letter C No. 766/Manukan, tanah persil 104 Kelas S III luas 450 m2 atas nama Ny. SastroUtomo adalah milk Ny. Sastroutomo yang telah dijual sendiri olehpemiliknya (Ny. Sastroutomo) sesuai Surat Pernyataan Menjual Habis yangdibuat dan dicapjempoli oleh Ny.

DALAM EKSEPSI;- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Legal Standing Penggugat;II. DALAM POKOK PERKARA; 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

kepentingan Penggugat selakuMatarumah Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;Halaman 4 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABNBahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) telah memenuhiketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenangmemeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini (kKewenangan absolute);LEGAL

DALAM EKSEPSI;MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dikatakan;Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa

DALAM EKSEPSI:MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dikatakan ;Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa

Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat;Bahwa pada pokoknya Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukumyang dirugikan akibat tidak ditetapbkannya keputusan dan/atau tidakdilakukan tindakan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkandengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor:141.458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah NegeriLilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;b.

standing mengajukan gugatanadalah apakah Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan akibatditerbitkannya suatu keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat secarahukum memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Dahnial dkk penggugat INahir dkk Penggugat IILawanDinas Pendidikan tergugat IDinas Ketahanan Pangan Tergugat IIDinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal Tergugat IIIBupati Bengkulu Utara Tergugat IVBadan Peertanahan dam tata Ruang Turut Tergugat

Dinas Perdagangan UPTD METROLOGI LEGAL Kabupaten BengkuluUtara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur Kabupaten BengkuluUtara, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE, TUSON DWI HARYANTO, S.H., Advokatatau Kuasa Hukum pada Kantor Advokat SUGIARTO, S.H., M.H., AndACCOSIATIES yang beralamat di Jalan Semangka Raya Nomor 69,Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGATPenggugat adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Surat KeteranganSKKT No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 (Bukti P.1) dan SuratPernyataan Kesaksian tertanggal 11 Februari 1989 (Bukti P.2), diterbitkan olehDepati Lubuk Saung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara periode19591967;ll.

PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Legal Standing(Exceptio Legitima Persona Standy in Judicio) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam titel gugatan yang diajukan olehPARA PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akanHalaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agmtetapi PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana hubunganhukum kedua belah pihak.

Bahwa melihat kompetensi legal standing Para Penggugat belummemenuhi ketentuan administratif sudah sepantasnya gugatan harusnyadinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agme.

Para Penggugattidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;2. Penggugattidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN AgmGugatan Para Penggugat kurang subyek hukum;Exceptio Dilatoria (Dilatoria Exeptie);Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);ao s+ bfGugatan error in persona;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:1.

DALAM EKSEPSI:- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat pada poin I yaitu Tentang Legal Standi Judicio Kuasa Penggugat ;II. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

;Menimbang, bahwa dalam masa Mediasi yang telah ditentukan ternyata HakimMediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanyaHakim Mediator lalu melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat danatas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan , dan tetap padagugatannya; DALAM EKSEPSII TENTANG LEGAL STANDIIN JUDICIO KUASA PENGGUGAT1 Bahwa, Kuasa Hukum yang bertindak mewakili

mengajukan gugatan perkara ini ;Hal 9 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps10Ilc Tidak pula menerangkan dengan jelas ringksan perkara yang dimaksud / obyeksengketa yang diperkarakan dalam gugatan aquo;d Dengan demikian surat kuasa tersebut kategorinya jelas adalah merupakan suratkuasa Umum ;Bahwa , oleh karena pemberian kuasa dalam menjalankan perkara ini oleh Penggugattidak didasarkan pada surat kuasa yang sah dan benar, maka jelas Kuasa HukumPenggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan / atau Legal

2015 di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukanlagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMI DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Tergugat pada jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember2015, mengajukan Eksepsi sebagai berikut:I TENTANG LEGAL

Sk.PidPdt/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015 adalah tidak sah danmerupakan Surat Kuasa Umum dan bukan merupakan Surat Kuasa Khusus (vide Pasal 147ayat (1) R.Bg.) sehingga pemberian kuasa dari Penggugat Prinsipal kepada Para KuasaHukumnya tersebut tidak dapat dipergunakan untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dariPenggugat terhadap perkara ini di depan persidangan pengadilan;25Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makaeksepsi dari Tergugat pada poin satu, yaitu Tentang Legal

dapat diterima,maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;33Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke Verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan denganperkara ini;MENGADILI :I DALAM EKSEPSI:e Mengabulkan eksepsi dari Tergugat pada poin I yaitu Tentang Legal

DALAM EKSEPSI- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik TergugatII. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

MENGADILI :DALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Terlawan tentang Legal Standing dikabulkan ;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;2. Menghukum pihak Pelawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perlawanan ini yang sampai putusan dibacakan ditaksir sejumlah Rp 3.317.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh belas tujuh ribu rupiah) ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (tentang legal standing) ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) ;

M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI: - Menerima eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat (legal standing); DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kompetensi untuk mengajukan gugatan (legal standing); II. DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
3. Membebankan ongkos perkara kepada pemohon sejumlah Rp.306.000,00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).

Pramuka Nomor 156, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo beserta asistenya, tidak memenuhi legal standing dalam subjek hukum dalam perkara Nomor 1023/Pdt.G./2013/PA.Po., di Pengadilan Agama Ponorogo;2. Menangguhkan biaya penetapan ini hingga putusan akhir;

padaputusan sela ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut dan berdasarkan keteranganyang bersangkutan di persidangan bahwa Penerima kuasa KUASA 2, tidak melampirkanbukti surat penyumpahanya yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi di wilayah hukumdomisilinya dalam rangka menjalankan profesinya sebagai advokat;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan sela iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini, in casu, pemenuhan syarat legal

.05/SE/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, yang bersangkutansecara hukum tidak memenuhi syarat formil dalam rangka sebagai advokat untuk dapatberacara menjalankan profesinya, id east, sebagai subjek hukum penerima kuasa dalamperkara dimaksud, dengan demikian mengakibatkan pula asisten yang bersangkutan(MAHRUS ROFIP'I, S.H.L.) tidak bisa mengikuti beracara di Pengadilan Agama Ponorogodalam perkara tersebut;Memperhatikan, akan maksud ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan berkaitan dengan legal

Pramuka Nomor 156, KelurahanRonowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo beserta asistenya, tidakmemenuhi legal standing dalam subjek hukum dalam perkara Nomor 1023/Pdt.G./2013/PA.Po., di Pengadilan Agama Ponorogo;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Kuasa Tergugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Negara.

M E N G A D I L I:DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing ;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I ;- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal Standing) mengajukan hak gugat organisasi dalam perkara aquo.- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.271.000.- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum(Legal Standing) Mengajukan Gugatan ;2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;3.

Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan gugatan : Bahwa berdasarkan Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok samasekali tidak mengenal hak gugat organesasi, dan bilapunPenggugat memahami organesasi yang didirikannya tersebutadalah untuak mewakili pegiat demokrasi, maka berdasarkankaidah hukum yang terurai dalam Peraturan Mahkamah gung diatashak gugatan kelompok tersebut hanyalah dibenarkan terhadappelanggaran hukum

, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa bentuk Surat Gugatan Penggugat adalah HakGugatan Organisasi (legal standing) sehingga pertamatamaperludiperiksa dan dipertimbangkan kedudukan hukum (standio in judicio) dariPenggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo mendalilkandirinya adalah Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyailegalitas terdaftar di Kesbang Pol dan Linmas Pempropsu dengan nomor689.F/BKBPM/VI/2009

,S.H,mengajukan gugatan dengan hak gugat organisasi (legal standing)menyebut dirinya sebagai Ketua LSM Basis Demokrasi ;Menimbang, bahwa sesuai bukti P1a, yakni akte pendirian LSMBasis Demokrasi, bahwa LSM Basis Demokrasi didirikan tanggal 6 MaretHalaman 33Putusan No. 168/Pdt.G/2015/PN/Man.2009 dengan susunan pengurus Rinto Maha, S.Psi.SH., sebagai Ketua,dengan masa kepengurusan sesuai Pasal 9 Akta Pendirian LembagaBasis Demokrasi, selama 5 (lima) tahun, dan sesuai bukti P2, yakni SuratKeterangan

Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan (legal standing) Penggugat;II. Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;III. Dalam Pokok Sengketa:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa olehTergugat yakni:a. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayahIUP Eksplorasi miliknya berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARANOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.

Tentang Kedudukan Hukum ( Legal Standing Penggugat):Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: Orang atau Badan HukumPerdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itudinyatakan batal

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING 16.Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN telah mengatur tentangkualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaiberikut:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

Bahwa dengan demikian jelas dasar gugatan yang dikemukan oleh Penggugatbersifat kabur dan tidak jelas (exception obscuur libels), yang menjadikanGugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima(nietontvankelijke verkalrd, declare unadmissible).Bahwa berdasarkan eksepsi sebagai berikut:e GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT EXECPTIO ERROR INPERSONA/ SUBJECTOHalaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDIe GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTUe PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL