Ditemukan 2065442 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pemusyawaratan
Penelusuran terkait :
Fatahillah ramli.
Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri;
H. moch. supriyadi
Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo
Kecamatan taman kabupaten sidoarjo.
Ii. h. heri achmadi
Sh.
Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018
Desa trosobo
Kecamatan taman
Kabupaten sidoarjo;
- ahmad.sh melawan
- 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan)
- 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis
- 3.camat bantan
- 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SAUDJI
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEMBAYAT, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
56 — 20
SAUDJI
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEMBAYAT, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
56 — 20
Penggugat:
SAUDJI
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEMBAYAT, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Register : 27-03-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PN ATAMBUA Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Atb Tanggal 8 Juni 2023 — Penggugat:
Fransiska Hoar Nahak,S.Pd
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Loofoun
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loofoun
62 — 27
Fransiska Hoar Nahak,S.Pd
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Loofoun
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loofoun
62 — 27
Penggugat:
Fransiska Hoar Nahak,S.Pd
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Loofoun
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loofoun
Register : 28-04-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 81/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 30 Juni 2015 — Badan Permusyawaratan Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. 3. Bupati Sampang
35 — 11
35 — 11
Badan Permusyawaratan Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. 3. Bupati Sampang
Badan Permusyawaratan Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung,Kabupaten Sampang Tempat kedudukan : Dusun Nyaromot, Desa Banjar,Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang dalam hal ini memberikankuasa kepada : 222 22 no nono nn none1. ZEID YAMANI, S.H. 2. FELIX REZA TAHA, S.H.
Register : 03-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 58/PDT/2021/PT BNA Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
106 — 52
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
106 — 52
Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur AcehMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, diwakili oleh Tgk.H.M.Daud Zamzamy Ketua MPU Aceh beralamat di JalanSoekarnoHatta Lampeunerut, Kec. Darul Imaran KabupatenAceh Besar sebagai Terbanding semula Tergugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.
Serta didalamQanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulamadidalam pasal 1 butir (10), menyebutkan: Majelis PermusyawaratanUlama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yanganggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakanmitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
Sehingga dengan demikiantelah mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagaimitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.URAIAN FAKTAFAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah menerbitkan Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI
Bahwa untuk menanggapi apakah ada tidaknya Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkanSurat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI)tanggal 29 September 2020 dalam perkara a quo, Pembanding akanmenanggapi sebagai berikut:2.1.
Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M.5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatanMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTTI) yangdiasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly AlKhalidi, sebagaimanapermintaan Tergugat.6.
Register : 08-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 109/B/2018/PT.TUN.SBY Tanggal 1 Agustus 2018 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BADERAN, KECAMATAN
GENENG, KABUPATEN NGAWI vs SUYANTO
31 — 12
31 — 12
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BADERAN, KECAMATAN GENENG, KABUPATEN NGAWI vs SUYANTO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BADERAN, KECAMATANGENENG, KABUPATEN NGAWI, berkedudukan di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.ldham Karima, SH., M.Si., NIP. 19660311 199503 1 002,Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ; 2. Adhitya Perdana Tauran, SH.,M.Hum., NIP. 19810723 2009011013, Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ;3. Apriana Kusumaningrum SH.,M.Hum.
Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor03 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang bemakdipilin pada Pemilinan Kepala Desa Baderan Kecamatan Geneng KabupatenNgawi tertanggal 07 Nopember 2017 ; 4. Mewajibkan Tergugat Mencabut Berita Acara Penetapan Calon Kepala DesaPemilinan Kepala Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawitertanggal 07 Nopember 2017 ; 20220 von nnn nen noe en ene nene5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 6.
Register : 24-02-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 46/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 13 Mei 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN. 2. KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN vs N A R T O
24 — 10
24 — 10
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN. 2. KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN vs N A R T O
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKOREJOKECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN, Berkedudukandi Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;Dalam hal ini memberii Kuasa khusus kepada :2) H. MOCH. MARUF SYAH, S.H.,M.H., 3) H.M. GASMAN GAZALI, S.H., 4) ERDA SUSANTYADJI, S.H.,M.H., 5) AKHMAD ZAINARITHO, S.H., 6) ROHMAD AMRULLOH, S.H. 7) DEWI SULISTYOWATI, S.H.
Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo,Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; a. Nomor : BPD/14/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penggantian PanitiaPemilihan kepala Desa, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, KabupatenTuban. 2= 22 = 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeb. Nomor : BPD/18/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan CalonYang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukorejo,Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. 3.
Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut; a.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo NomorBPD/14/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penggantian PanitiaPemilihan kepala Desa, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, KabupatenTuban. + ~ === =~Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo NomorBPD/18/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Calon YangBerhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukorejo, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban. 5.
Menyatakan sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo,Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : BPD/14/VI/2013 tanggal26 Juni 2013 tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa, DesaHal.6. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SB YSukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; 2.
Menyatakan sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo,Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : BPD/18/VI/2013 tanggal28 Juni 2013 tentang penetapan Calon Yang Berhak Dipilih DalamPemilihan Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;a Menyatakan Sah Surat Keterangan Penduduk Nomor470/241/414.206.06/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani olehkepala Desa Sukorejo( Tergugat II ) , Kecamatan Parengan ,KabupatenTubans 4.
Register : 30-09-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Brb Tanggal 24 Februari 2015 — - Ketua Panitia Pemilihan Pembakala Desa Patikalain
- Sekretaris Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain
- SADIANSYAH
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patikalain
- Camat Hantakan
- BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
110 — 23
110 — 23
- Ketua Panitia Pemilihan Pembakala Desa Patikalain- Sekretaris Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain- SADIANSYAH- Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patikalain- Camat Hantakan- BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
HST, Propinsi KalimantanSelatan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;4 Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patikalain, Alamat Desa Patikalain, KecamatanHantakan, Kabupaten HST, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut TURUTTERGUGAT II;5 Camat Hantakan, Alamat Jl.Brigjend H. Hasan Basri, Kecamatan Hantakan,Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ITI;6 Bupati Hulu Sungai Tengah, Alamat Jl.
telah mengajukan gugatansebagaimana gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut:1eBahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun2008 Tentang Desa tertanggal 23 Januari 2008 yang dirubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 2010 Jo Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Patikalain Nomor 01/BPD/PTK/Tahun 2014 Tanggal 16 Juni2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain KecamatanHantakan;Bahwa atas Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Patikalain Kecamatan Hantakan;c Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tertanggal September 2014 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pembakal DesaPatikalain Kecamatan Hantakan diketahui dan dibenarkan olehBadan Permusyawaratan Desa Patikalain Kecamatan Hantakan ;d Keputusan Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain KecamatanHantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 01/PTK/Tahun2014 tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih sebagai PembakalDesa Patikalain Kecamatan Hantakan
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang nomor 6tahun 2014 tentang DESA menyatakan bahwa :e Ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.e Ayat 3 Bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bersifat mandiri dan tidak memihak;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yaituBukti P1 yaitu Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Patikalain Nomor 01/BPD/PTK/Tahun 2014 tertanggal 16
Desa Patikalain tertanggal 16 Juni 2014 tersebut, haruspula dilakukan atau dikeluarkan oleh BPD Patikalain yang berdasarkan Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Petikalain seperti Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaPatikalain Nomor. 02 Tahun 2014 tertanggal 28 Agustus 2014 Nomor 02 Tahun 2014 (T.I4,T.II4) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Pembakal DesaPatikalain yaitu menghentikan Sdr.
Register : 03-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 58/PDT/2021/PT BNA Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
84 — 47
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
84 — 47
Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur AcehMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, diwakili oleh Tgk.H.M.Daud Zamzamy Ketua MPU Aceh beralamat di JalanSoekarnoHatta Lampeunerut, Kec. Darul Imaran KabupatenAceh Besar sebagai Terbanding semula Tergugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.
Serta didalamQanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulamadidalam pasal 1 butir (10), menyebutkan: Majelis PermusyawaratanUlama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yanganggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakanmitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
Sehingga dengan demikiantelah mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagaimitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.URAIAN FAKTAFAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah menerbitkan Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI
Bahwa untuk menanggapi apakah ada tidaknya Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkanSurat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI)tanggal 29 September 2020 dalam perkara a quo, Pembanding akanmenanggapi sebagai berikut:2.1.
Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M.5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatanMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTTI) yangdiasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly AlKhalidi, sebagaimanapermintaan Tergugat.6.
Register : 26-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 59/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 8 Juli 2014 — - ISHAK EGETEN, PENGGUGAT/PEMBANDING ;------------
M E L A W A N :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINALING, KECAMATAN AMURANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA SELATAN, TERGUGAT/TERBANDING ; --------------
53 — 17
53 — 17
- ISHAK EGETEN, PENGGUGAT/PEMBANDING ;------------ M E L A W A N :BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINALING, KECAMATAN AMURANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA SELATAN, TERGUGAT/TERBANDING ; --------------
., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamatJalan Teluk Tomini, Kelurahan Kleak Lingkungan I,Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2013 ; Selanjutnya disebut SCDAAL...........cscseccsecceeeseceeeeaeensseason NNeETD oa HEIN 666s PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN:BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINALING, KECAMATANAMURANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA SELATAN, berkedudukandi Desa Pinaling, Kecamatan Amurang Timur,Kabupaten Minahasa Selatan ; Selanjutnya
No. 59/B/2014/PT.TUN.Mks.suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yangbersangkutan, sehingga keputusan hasil pemilihan Kepala Desa tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutPasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapatbahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PinalingKecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Hukum Tua terpilih DesaPinaling,
. tertanggal 2 Juli 2013/objek sengketa (bukti P2 =T1) setelah dihubungkan dengan ketentuan Peraturan DaerahKabupaten Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua,dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan : Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang PengesahanPengangkatan Hukum Tua terpilih paling lama 15 hari terhitungmulai tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dariBP D oi ee ee re ee ee ee)Menimbang, bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan
No. 59/B/2014/PT.TUN.Mks.Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : RABU,tanggal 2 Juli 2014 oleh kami : H. OYO SUNARYO, SH.
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 18/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 21 Mei 2014 — ALWI, dkk. melawan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KRENGIH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PASURUAN, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRENGIH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN
115 — 32
115 — 32
ALWI, dkk. melawan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KRENGIH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PASURUAN, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRENGIH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRENGIH, KECAMATANREMBANG, KABUPATEN PASURUAN, Tempat kedudukan :Kantor Balai Desa Krengih, Kecamatan Rembang, KabupatenPasuruan, dalam hal ini diwakili olehSUPRAYITNOKetua Badan Permusyawaratan Desa Krengih, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebutSCDAQAL oes ee eeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGATll;3. BUPATI PASURUAN Tempat kedudukan : JI. Hayamwuruk No. 114Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. Nama : H.M.
Bukti T.Il 4Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan SuaraPemilihnan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang,Kabupaten Pasuruan Tanggal 31 Desember 2013( fotokopi sesuai dengan aslinya ) :Bukti T.I2 : Surat dari Badan PermusyawaratanDesa Krengih kepada Bupati Pasuruan melalui CamatRembang Nomor : 140/424.215.2.08BPD/2014 Tanggal 2Januari 2014 ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih,Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Nomor900/02/424.215.2.08/BPD 2013 tentang
Bukti T.Ill 2 :sebagai berikutSurat Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten PasuruanNomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2Januari 2014 tentang Calon Kepala Desa Terpilin dalamPemilihnan Kepala Desa Krengih Kecamatan RembangKabupaten Pasuruan. ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun2006 tanggal 11 September 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala
Bukti T.Ill 7 : Peraturan Bupati PasuruanNomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman PenetapanAnggota Badan Permusyawaratan Desa ( fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil bantahannya selainmengajukan bukti surat, Tergugat Ill mengajukan saksi pada tanggal 29 April2014 yaitu1.
Bahwa Tergugat IIIl dalam menerbitkan objek sengketa Aquo adalah karenaadanya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih tentangcalon kepala desa terpilin dan didalam Surat BPD tersebut tidak memuatnama dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak berhak untukmenggugat Tergugat Il ;3.
Register : 21-12-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 26/G/2015/PTUN.PLK Tanggal 31 Maret 2016 — - JURIATNO
Melawan
- BUPATI KAPUAS TERGUGAT I
- CAMAT PULAU PETAK TERGUGAT II
- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUNGA MAWAR .TERGUGAT III
- ABDUL GANI TERGUGAT II INTERVENSI
72 — 41
72 — 41
- JURIATNOMelawan- BUPATI KAPUAS TERGUGAT I- CAMAT PULAU PETAK TERGUGAT II- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUNGA MAWAR .TERGUGAT III- ABDUL GANI TERGUGAT II INTERVENSI
KALAWA DANA, SH, berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Analis Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas ;Keenamnya beralamat Kantor di Jalan Pemuda KM.5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1917/HUKUM, tertanggal 23 Desember 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;CAMAT PULAU PETAK $>di Jalan Sei tatas Nomor 1, RT. 1 Kuala Kapuas,Kalimantan Tengah ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)BUNGA.
Register : 11-11-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2013/PTUN.Dps Tanggal 24 Desember 2013 — Penggugat :
- I MADE SUKA, S.H
Tergugat I :
- KETUA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA PENARUNGAN
Tergugat II :
- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUNGAN
86 — 32
- I MADE SUKA, S.H
Tergugat I :
- KETUA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA PENARUNGAN
Tergugat II :
- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUNGAN
86 — 32
Penggugat :
- I MADE SUKA, S.H
Tergugat I :
- KETUA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA PENARUNGAN
Tergugat II :
- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUNGANMenghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.821.500, (dua jutadelapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); 76 Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014,dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar yang terdiri dari BERTHA SITOHANG, SHsebagai Hakim Ketua Majelis, NURSALIM NADJIB, SH danMARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum., SH masingmasing sebagaiHakim Anggota.
Register : 03-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 58/PDT/2021/PT BNA Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
153 — 44
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
153 — 44
Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur AcehMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, diwakili oleh Tgk.H.M.Daud Zamzamy Ketua MPU Aceh beralamat di JalanSoekarnoHatta Lampeunerut, Kec. Darul Imaran KabupatenAceh Besar sebagai Terbanding semula Tergugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.
Serta didalamQanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulamadidalam pasal 1 butir (10), menyebutkan: Majelis PermusyawaratanUlama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yanganggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakanmitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
Sehingga dengan demikiantelah mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagaimitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.URAIAN FAKTAFAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah menerbitkan Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI
Bahwa untuk menanggapi apakah ada tidaknya Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkanSurat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI)tanggal 29 September 2020 dalam perkara a quo, Pembanding akanmenanggapi sebagai berikut:2.1.
Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M.5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatanMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTTI) yangdiasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly AlKhalidi, sebagaimanapermintaan Tergugat.6.
Register : 13-11-2013 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 23/G/2013/PTUN.YK Tanggal 3 Juni 2014 — HENDRA EKA NUGRAHA, SE sebagai PENGGUGAT Melawan
I.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUKOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN sebagai TERGUGAT
II HADI SUBRONTO sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
94 — 33
94 — 33
HENDRA EKA NUGRAHA, SE sebagai PENGGUGAT MelawanI.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUKOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN sebagai TERGUGATII HADI SUBRONTO sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, bahwaKeputusan tersebut di keluarkan oleh Badan Permusyawaratan DesaSukoharjo berdasarkan pasal 1 huruf i dan pasal 27 Peraturan DaerahKabupaten Sleman No. tahun 2007 tentang Badan PermusyawaratanDesa yang menempatkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desasebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sehingga Keputusantersebut dibuat dalam rangka melaksanakan urusan permerintahan,dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo dapatdiklasifikasikan
BATAL atau TIDAK SAH .Bahwa karena Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo KecamatanNgaglik Kabupaten Sleman Nomor : 05/KptsBPD/Skh/2013 tanggal 22Oktober 2013 tentang Penetapan Saudara Hadi Subronto Sebagai Calon KepalaDesa Sukoharjo Terpilih tersebut secara hukum dinyatakan batal atau tidak sahmaka secara hukum Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo haruslahdiperintahkan untuk mencabut Keputusan tersebut.Bahwa untuk menjamin pemerintahan Desa yang baik dan berwibawa dalammemberikan pelayanan
BakalCalon Kepala Desa Sukoharjo tanggal 18 Oktober 2013 (sesuai denganaslinya ).P7P8P9Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SukoharjoKecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Nomor : 04/KptsBPD/Skh/2013Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan NgaglikKabupaten Sleman, Tanggal 19 Oktober 2013 dan Lampiran KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Nomor:04/KptsBPD/Skh/2013 tanggal 19 Oktober 2013.
Desa DesaSukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman (sesuai denganaslinya).Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SukoharjoKecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Nomor : 04/KptsBPD/Skh/2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Negaglik,Kabupaten Sleman, tanggal 19 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya ).Fotocopy lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa KecamatanNgaglik Kabupaten Sleman Nomor : 04/KptsBPD/Skh/2013 tanggal 19Oktober 2013 (Sesuai denganaslinya).T11T12T13T14T15T16T17T18Fotocopy
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SukoharjoKecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Nomor : 05//KptsBPD/Skh/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan Saudara HadiTIL.
Register : 25-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jbg Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
KAMTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOJODANU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODANU
3.SIJAD
4.BUPATI JOMBANG
72 — 10
KAMTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOJODANU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODANU
3.SIJAD
4.BUPATI JOMBANG
72 — 10
Penggugat:
KAMTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOJODANU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODANU
3.SIJAD
4.BUPATI JOMBANG
Register : 18-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2017/PTUN.PLK Tanggal 8 Februari 2018 — Penggugat:
HOLDI, ST
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MANTANGAI HULU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANGAI HULU
Intervensi:
MARJO, SE
77 — 55
HOLDI, ST
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MANTANGAI HULU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANGAI HULU
Intervensi:
MARJO, SE
77 — 55
Penggugat:
HOLDI, ST
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MANTANGAI HULU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANGAI HULU
Intervensi:
MARJO, SEBerita Acara Kesepakatan hasilpertemuan di Kantor Desa Mantangai Hulu, yang saat itu dihadiri oleh ParaCalon Kepala Desa dan Para Saksi dari masing masing Calon Kepala Desa,Badan Permusyawaratan Desa Mantangai Hulu, semua Ketua RT di wilayahDesa Mantangai Hulu, dan Pjs Kepala Desa Mantangai Hulu; b. Suratundangan pemilih, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy ktp yang digunakan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.Halaman 5 dari 73 hal. Put. Pkr No. 28/G/2017/PTUN.PLK6.
Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2017, Penggugat diberitahu dan diberikan oleh salah satu anggota Panitia Pilkades Desa Mantangai Hulu, yaituberupa salinan fotocopy Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Nomor : 21 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama Calon Kepala DesaSebagai Calon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemungutan Suara PemilihanHalaman 6 dari 73 hal. Put. Pkr No. 28/G/2017/PTUN.PLKKepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.tertanggal 19 September 2017.
Berita Acara Kesepakatan hasilpertemuan di Desa Kantor Mantangai Hulu, yang saat itu dihadiri oleh ParaCalon Kepala Desa dan Para Saksi dari masing maing Calon Kepala Desa,Badan Permusyawaratan Desa Mantangai Hulu, semua Ketua RT di wilayahHalaman 17 dari 73 hal. Put. Pkr No. 28/G/2017/PTUN.PLK15.16.17.Desa Mantangai Hulu, dan Pjs Kepala Desa Mantangai Hulu; b.
Pkr No. 28/G/2017/PTUN.PLK10.11.12,Calon Kepala Desa terpilin yang mendapatkan dukungan suara terbanyakdinyatakan sebagai calon terpilih dan ditetapbkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan SK Bupati Nomor 433/DPMDTahun 2017 bertentangan dengan peraturan perundangundangan baiksecarayang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah merupakan kewajibanprosuderal/formal maupun secara materil/substansial.
Marjo, SE sebagaiKepala Desa Mantangai Hulu (foto copy dari foto copy);Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa MantangaiHulu Ketua Santho Tarson kepada Bupati Kapuas Nomor22/BPD/1X/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Hasilpemilihnan Kepala Desa Mantangai Hulu) KecamatanMantangai Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan asl);Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mantangai HuluNomor 21 TAHUN 2017 Tentang Penetapan Nama CalonKepala Desa Sebagai Calon Kepala Desa Terpilin HasilPemungutan Suara
Register : 26-06-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/TF/2023/PTUN.MKS Tanggal 14 Nopember 2023 — AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju
2.Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar
3.Bupati Takalar
76 — 13
Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju
2.Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar
3.Bupati Takalar
76 — 13
AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju
2.Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar
3.Bupati Takalar
Register : 15-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 38/B/2022/PT.TUN.MDN Tanggal 27 April 2022 — Pembanding/Tergugat I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih
Terbanding/Penggugat : Mhd. Sopian
Turut Terbanding/Tergugat II : Camat Brandan Barat
44 — 7
Terbanding/Penggugat : Mhd. Sopian
Turut Terbanding/Tergugat II : Camat Brandan Barat
44 — 7
Pembanding/Tergugat I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih
Terbanding/Penggugat : Mhd. Sopian
Turut Terbanding/Tergugat II : Camat Brandan Barat
Register : 06-07-2023 — Putus : 27-12-2023 — Upload : 02-01-2024
Putusan PN SELONG Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sel Tanggal 27 Desember 2023 — Penggugat:
1.ARUM
2.HUSEN
Tergugat:
KEPALA DESA SUKAMULIA TIMUR
Turut Tergugat:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKAMULIA TIMUR
51 — 17
1.ARUM
2.HUSEN
Tergugat:
KEPALA DESA SUKAMULIA TIMUR
Turut Tergugat:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKAMULIA TIMUR
51 — 17
Penggugat:
1.ARUM
2.HUSEN
Tergugat:
KEPALA DESA SUKAMULIA TIMUR
Turut Tergugat:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKAMULIA TIMUR
Register : 23-02-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kag Tanggal 9 Agustus 2023 — Penggugat:
ZALEHA BINTI TRILOGI ALIAS OPENG
Tergugat:
KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bukit Batu
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa
46 — 14
ZALEHA BINTI TRILOGI ALIAS OPENG
Tergugat:
KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bukit Batu
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa
46 — 14
Penggugat:
ZALEHA BINTI TRILOGI ALIAS OPENG
Tergugat:
KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bukit Batu
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa