PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk melawan PT. HANA KREASI PERSADA, dkk

red0;;P UTUSANNomor: 13 / PDT / 2012 / PT.Btn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara:PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. BIROUMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN,beralamat di Jalan Brigjen. K.H.

Syamun No. 05 Serang,selanjutnya disebut sSebagai ..........ccceccceceeeeeeeeeescee eee eee e eee eee e eee eee eee PEMBANDING I semulaTERGUGAT I;PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. DINASSUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROPINSI BANTEN,beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten(KP3B), JIn.

MH.Sebagai Para Advokat pada Kantor Advokat Gunawan, Ester,Hotman & Associates yang beralamat di Jalan Mutiara TamanPalem Blok C 10 No. 78, Sengkareng Timur, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012,selanjutnya disebutSQDAGAL........ cc ccc ecceceecececceceeeeeeeeeeeeeeeseeee aegeaeeeeseeaeseeseeneeeeseeeeeeeeeneseeaesset TERBANDING I semula PENGGUGAT ;KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN' PERTANAHANNASIONAL PROPINSI BANTEN, beralamat di Kawasan PusatPemerintahan Propinsi Banten

Menyatakan bahwa pencantuman lokasi tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 0340/Rempoa sebagai Situ Antapoleh Tergugat Il dalam Daftar Inventarisasi dataSitu/Rawa/Danau di Propinsi Banten tahun 2007,pada bagian Lampiran halaman 12 Nomor urut 27merupakan perbuatan melawan hukum dan harusdinyatakan tidak sah ;7.

Menyatakan bahwa pencantuman lokasi tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 0340/Rempoa sebagai Situ Antapoleh Tergugat III dalam Daftar Inventarisasi dataSitu/Rawa/Danau di Propinsi Banten merupakanperbuatan melawan hukum dan harus dinyatakantidak sah ;8.

- PEMBANDING : ISMAIL LASAEHE- TERBANDING : GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan diKendari, dalam hal im diwakili kuasanya ERPFENDIKALIMUDDIN, S.H.,M.H., YUSRIANTO, S.H.,M.Si, INENGAH SUARYO, S.H.,M.H., USMAN MUIS,S.H.,M.H., MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., GABRIELLANOVITRI, S.H.,M.H., Para PNS Biro Hukum Setda Prov.Sultra, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi TenggaraKompleks Bumi Praja Andounuhu Kendari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/2048 tertanggal 3 Mei 2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGI semulaTERGUGATI;2.

Gerbang Ekapalmina Vs Gubernur Propinsi Riau, Dk

PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU CQ. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU CQ. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

;Cq PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAANUMUM PROPINSI BENGKULU, Cq KUASA PENGGUNAANGGARAN Pada Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum PropinsiBengkulu; beralamat di JL. Prof. Dr. Hazairin, SH.Nomor :901 KotaBengkulu ;Dahulu sebagai pihak Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding,untuk selanjutnyadisebut sebagai : Pembanding;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : 602.1/ 1914/ B.IV/DPU/ 2014, telah menunjuk Kuasa/ Wakilnya bernama M.

IKHWAN, SH, MH. dkk.Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu dengan jabatanPutusan Nomor : 03/Pdt.G/2015/PT BKLAaamanlderi 25 Halamansebagai Kepala Biro Hukum, berkedudukan di JL.

Sedangkan tentang pekerjaanyang dimaksud, dari bukti berupa kontrak Nomor : 602.1/ 786/ B.IV/DPU/ 2014 tanggal 12 Agustus 2013 adalah Pekerjaan PembangunanJalan Sapta Marga Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ;Putusan Nomor : 03/Pdt.

Bengkulu, dimanaPenggugat/ Terbanding selaku Penyedia barang/jasa, dan Tergugat/Pembanding selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bina Marga,sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor : 602.1/ 786/ B.IV/ DPU/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 Paket Pekerjaan PembangunanJalan Sapta Marga Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ;Bahwa ~~ kemudian pada tanggal 30 #Desember 2013Tergugat/Pembanding menerbitkan surat No. 602.1/ 1720/ B.IV/ DPU/2013 Tentang Pemutusan Kontrak pada Paket PekerjaanPembangunan Jalan

Sapta Marga Kabupaten Rejang Lebong,Propinsi Bengkulu.

.- PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

HERI ARDIANSYAH, S.H : Semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor LembagaBantuan Hukum Indonesian Care Society, beralamat di JalanPramuka No.17 XX Karang Medain, Kota Mataram, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.A1.45.PDT.LBHICS.10.2012, tertanggal 22Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Praya pada tanggal 19 Nopember 2012, Register No. 219/SKPDT/2012/PN.PRA, yang selanjutnya disebut sebagaiMelawan :PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nusa Tenggara Barat ;Bahwa kalau sekarang Pemegang Hak Pakai adalah DinasPertanian dan Holtikultura Propinsi Nusa Tenggara Barat ;Bahwa dasar perolehan karena permohonan yang dibuat olehPemohon yaitu PEMDA TK.I Nusa Tenggara Barat ;Bahwa cara memperoleh SHP karena adanya SK Gubernur Nusa Tenggara Barat ; Bahwa dulu BPN namanya Agraria ; Bahwa asal tanah didalam SK perolehannya dari tanah milik adat dan Sertifikatnya Hak pakai ;Bahwa tanah tersebut dari tanah milik adat bukan tanah perorangan ;28Bahwa

dalam SK tersebut Dinas pertanian dan Holtikultura Propinsi NTB hanya sebagai pemakai ; Bahwa SHP dapat dijadikan alat bukti ; Bahwa saksi belum pernah melihat surat permohonan dariPemda Tk.I NTB ; Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah sengketa;Bahwa terhadap tanah sengketa saksi tidak tahu ada pelepasanhak; Bahwa SHP No.1, 2 dan 3 terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;Bahwa SHP No.1 seluas 46.378 M2 ; Bahwa SHP No.2 seluas 29.534 M2 ;Bahwa SHP No.3 seluas 46.250 M2

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kepala DinasPekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupangcq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah KepalaDinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan PengairanKabupaten Timor Tengah Selatan beralamat di Jln. LaksamanaYos Sudarso Oenali, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semulaTergugat I sekarang Terbanding2 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan UmumRepublik Indonesia, cq.

LALU TOHRI , DKKMELAWANPEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

ARDIANSYAH, S.H Semuanya bekerjasebagai Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan pada KantorLembaga Bantuan Hukum Indonesian Care Society, beralamat di JalanPramuka No.17 XX Karang Medain, Kota Mataram, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.A1.45.PDT.LBHICS.10.2012, tertanggal 22 Oktober2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prayapada tanggal 19 Nopember 2012, Register No. 219/SKPDT/2012/PN.PRA, semula sebagai PARA PENGGUGAT sekarang disebut sebagaiPARA PEMBANDING;MELAWAN:PEMERINTAH PROPINSI

DINASPERTANIAN TANAMAN PANGAN DANHORTIKULTURA PROPINSI NUSA TENGGARABARAT, beralamat di Jalan Pejanggik No.10 KotaMataram, Kode Pos 83126, dalam Tingkat Bandingmemberikan kuasa kepadaH.MAHDI,S.H.,M.H.

SALEH SALIM VS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA

ISMAIL LASAEHE, DKK VS GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA, DKK

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI! TENGGARA, berkedudukandi Kendari, diwakili oleh Dr. Nur Alam,SE.,M.Si., selakuGubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasakepada Effendi Kalimuddin, S.H.,M.H., dan kawankawan, ParaPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretarit DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara, beralamat pada Kantor GubernurSulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Anduonohu KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;2.

JUNAIDI YUSUF,S.E;GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PDPasar Jaya, beralamat di Jalan Jakarta Timur Dalam D 17Nomor G 7 RT.010 / RW. 010, Kelurahan Bekasi Jaya,Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat,dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Advokat :DR. H. Teguh Samudra, S.H.

.:0:eeeee PENGGUGAT;LA WAN:GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAberkedudukan di Jalan Merdeka Selatan No. 8 9, JakartaPusat, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Knusus Nomor: 637/1.876 tanggal 24 Juni 2015 telah memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 121/G/2015/PTUNJKT1. SOLAFIDE SIHITE, S.H.,M.H., =2. MOMON MULYANA, S.,H.,M.Si; 3. TAUFIQ MAHENDRA, S.H.,M.Si, 4. ALAN SYIAH, SIH. MHL) aeseacccecnennnerccrnennennnacranenennnes5. MUCHLIS, S.H.

Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Jambi
Terbanding/Penggugat : RUSMIATUN

DITOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

DARMADIMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaan tanah,data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untukpembangunan Bandara Udara Internasional Kulon Progo Yogyakartakepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SuratNomor

Bahwa usaha tambak yang digarap Pemohon Keberatan diganti rugisebesar Rp 0, (nol rupiah) atas penilaian dari Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan yang diumumkan dalam musyawarah di Balai DesaJangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21Juli 2016, yang dilaksanakan oleh Termohon Keberatan selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartayang dihadiri oleh Pemohon Keberatan, Masyarakat

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20112030yaitu PERDA Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan ZonaPerikanan Budidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikananbudidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur Kab.

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulandan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata RuangWilayah, Desa Jangkaran, Sindutan dan Palihan diperuntukkan pertanianbukan termasuk zona tambak.Bahwa peraturan Daerah tersebut sudah disosialisasikan sampai tingkatbawah oleh Bagian Hukum Pemda Kulon Progo.Bahwa saksi tahu dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulai Kecil Propinsi

PRIYANTOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 144/KEP24.300/XV/2015 tentang Susunan Keanggotaan PelaksanaPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat,tanggal 02 November 2015, selanjutnya disebut TK.I 3;4.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :Nomor 11/KPTSPPT/XV2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas PelaksanaanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebutTK.I 4;Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 12/KPTSPPT/XV2015 tanggal 20Nopember 2015 tentang Perubahan Pertama atas KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan

Apakah Pemohon Keberatan berhak mendapatkan ganti kerugian atasusaha tambak miliknya di atas Tanah seluas 1363 M2 yang terletak diDesa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo,Propinsi D.

., MELAWAN GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kediri, Kabupaten LombokUntuk selanjutnya disebut sebagal.......... cece eesceeeteeeenees PE AT;MELAWANGUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, Tempat Kedudukan di JalanPejanggik, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.1/1843/KUM tanggal 19Nopember 2013, memberi Kuasakepada; Nama : H. MAHDI MUHAMMAD, S.H., M.H.

;Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi NusaTenggara Barat; 2 Nama : RUSMAN, S.H., M.H.; Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak AzasiManusia pada Biro Hukum Sekretaris DaerahPropinsi Nusa Tenggara Barat;3 Nama : GEDE GUNADL, S.H.;Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;4 Nama : YUNI HARIADL, S.H., M.H.

;Jabatan : Staf Subbag Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di JalanPejanggik, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;Untuk selanjutnya disebut sebagai 00... eeeceeesteeees TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :41/PENL.DIS/2013/PTUNMTR, tertanggal 07 Nopember 2013, tentang LolosDismisal; Telah membaca Penetapan

11 Nopember2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram pada tanggal 28 Oktober 2013 dalam Register Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUNMTR, telah mengemukakan dalildalil sebagai berikut;Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Perkara ini adalah; Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi

dari totalsuara Partai Patriot sebanyak.....suara, yang mana Penggugat memperoleh suaraterbanyak di antara calegcaleg Partai Patriot pada Dapil 1 Kabupaten LombokBahwa total perolehan suara Partai Patriot memberikan jatah (satu) kursi anggotaDPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Dapil 1, hal ini sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang mana Penggugat berhak untuk mendapatkan 1 kursisebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang kemudiandilantik sesuai Surat Keputusan Gubernur Propinsi

ARBANIYAHMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaan tanah,data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untukpembangunan Bandara Udara Internasional Kulon Progo Yogyakartakepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SuratNomor

Bahwa usaha tambak yang digarap Pemohon Keberatan diganti rugisebesar Rp 0, (nol rupiah) atas penilaian dari Penilai Pertanahan dariHalaman 25 dari 71 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 104/Pat.G/2016/PN WatKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan yang diumumkan dalam musyawarah di Balai DesaJangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21Juli 2016, yang dilaksanakan oleh Termohon Keberatan selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 20112030yaitu PERDA Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan ZonaPerikanan Budidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikananbudidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur Kab.

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulandan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata RuangWilayah, Desa Jangkaran, Sindutan dan Palihan diperuntukkan pertanianbukan termasuk zona tambak.Bahwa peraturan Daerah tersebut sudah disosialisasikan sampai tingkatbawah oleh Bagian Hukum Pemda Kulon Progo.Bahwa saksi tahu dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulai Kecil Propinsi

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU vs Drs. H. ERIZAL MULUK

PUTUSANNomor 3498 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU, berkedudukan diJalan Sudirman, Nomor 460 Pekanbaru, dalam hal memberikuasa kepada: IKHWAN RIDWAN, S.H., M.Si., dan kawankawan, masingmasing Pegawai Biro Hukum, Organisasi danTatalaksana Sekretariat Daerah Propinsi Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;Pemohon Kasasi

Bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pembantah/Pemohon Kasasi yaitu alat bukti surat P01 tentang sertipikat Hak PakaiNomor 29 tahun 1993 dan P03 tentang Warkah pelepasan Hak dari PutriNurtaibi ke Deparpostel Propinsi Riau serta Saksi Dia Citra Dewi yang padapokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 27 Februari 1993 telahterjadi pelepasan hak atas sebidang tanah seluas 5.000 m? yang terletak diDesa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;8.

tercatat sebagaiinventaris barang milik Propinsi Riau, unit organisasi Dinas Kebudayaan danPariwisata dengan kode barang 01.01.11.04.01 dengan nomor register 001;9.

Bahwa berdasarkan bukti P5 s/d P8 berupa Surat Pemerintah Propinsikepada Kepala Badan Pengawas keuangan dan pembangunan WilayahRiau dan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI berikut tanggapannya ,menggambarkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Propinsi Riauatas obyek sengketa yang diakuinya diperoleh dari proses serah terimabarang milik Negara dari Kantor Wilayah Deparpostel Pekanbaru;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARIATDAERAH PROPINSI RIAU tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution,S.H., M.Hum.

JULHAIDIN, S.E, vs KETUA KPU PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,

di kota Bima pada tanggal 12 Oktober2013 oleh Lembaga Psikologi, Pendidikan dan Pelatihan LENTERA HATIFOUNDATION Mataram; Seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat, dilaksanakan dikota Bima pada tanggal 2324 Oktober 2013 oleh Tim Seleksi anggotaKPU Kota Bima; Bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian seleksi Anggota KPU Propinsi danKPU Kabupaten/Kota (Lampiran Ill Keputusan KPU Nomor47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi AnggotaKPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh

Pasal pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor :02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPUKabupaten/Kota) ; b) Dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang ditetapkan dalamKeputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 222/Kpts/KPUPROV917/2013, tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi CalonAnggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat; c) Dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur KeputusanKPU Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman PelaksanaanSeleksi

Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia beserta lampirannya;d) Tidak atau belum pernah dibatalkan atau dicabut, baik oleh Tim SeleksiAnggota KPU Kota Bima sendiri maupun oleh KPU Propinsi NusaTenggara Barat ataupun dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan;Oleh karena itu hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPUKota Bima tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harusditindaklanjuti oleh Tergugat dengan Uji Kelayakan dan Kepatutan

Putusan No. 07/G/2014/PTUNMTR16.17.oleh Tergugat terhadap calon anggota KPU kota Bima, dilakukan secaramenyimpang atau bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi AnggotaKPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia besertalampirannya dan Keputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor222/Kpts/KPUPROV91 7/2013, tentang Jadwal Tahapan pelaksanaan SeleksiCalon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat (mengandung cacat

Dalam hal ini Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadapPedoman penilaian hasil seleksi anggota KPU Propinsi dan KPUkabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Ill Keputusan KPUNomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013, karena sesuai dengan pedoman tersebutpenentuan kelulusan seleksi tertulis, tes Kesehatan dan tes psikologi bersifatakumulatif dan tidak ditentukan oleh hasil tes kesehatan rohani saja.

JORIKARTOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMNyang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari Menteri BUMNdengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013 (TK21)dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalamRangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan BandarUdara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta16dengan Surat Nomor

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 20112030 yaituPERDA Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 yangdalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan Zona PerikananBudidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikanan budidaya air payau diKecamatan Temon dan Galur Kab.

Foto Copy Surat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KP.280 Tahun2015 tertanggal 29 Mei 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PT AngkasaPura (Persero) dalam rangka percepatan proses pengadaan tanah bagipembangunan Bandar Udara untuk kepentingan umum di Kabupaten KulonProgo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan (TK22);3. Foto copyUndang Undang Nomor:13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakara, selanjutnya disebut dengan (TK23);4.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannyamendalilkan bahwa alasan diajukan Permohonan Keberatan antara lainberdasarkan Pasal 56 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulau Pulau Kecil Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030,serta Pasal 46 Ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun2012 2082

YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI (YPK) Propinsi Bali ; DIREKTUR UTAMA PT.MARGARANA

PUTUSANNo. 2852 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI (YPK) Propinsi Bali,berkedudukan di Jalan Cempaka No.6 Denpasar, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. WARSA T.BHUWANA, SH.MM, 2.NYM.PUTRA SELAMET, SH. 3.

Penggugat / Pembanding ;melawan:DIREKTUR UTAMA PT.MARGARANA, berkedudukan di JalanCempaka No.6 Denpasar ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Singaraja pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Yayasan Kebaktian Pancasila (YKP) Propinsi

permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dan serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASANKEBAKTIAN PROKLAMASI (YKP) PROPINSI