PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)

Motik, Kompleks Perumahan Bukit Permata Indah A10Kelurahnan Karya Baru, Kecamatan AlangAlang Lebar, KotaPalembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentokdengan register Nomor 59/SK/10/2020/PN Mtk selanjutnya disebutsebagai Penggugat;LawanPT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkedudukan di JalanTrunojoyo Blok M No 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Cq.PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit IndukPembangunan (IUP) Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL)yang berkedudukan di Jalan Residen A. Rozak Nomor: 2120,Sekojo, Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa denganhak substitusi kepada Dr.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO GORONTALO, Dkk

ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo yangmengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada peradilan tingkat pertamatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Abd Rahman Rauf, Tempat Tanggal lahir Telaga, 6 Juni 1960, Agama Islam, StatusKawin, Jenis Kelamin LakiLaki, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat di Desa Luhu,Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kewarganegaraan Indonesia ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Melawan1) Pimpinan PT Perusahaan Listrik

Pasal 289 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sertaketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. MenyatakanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor123/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst atas namaDebitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo(Dalam PKPUSementara) berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Tenaga Listrik Gorontalo)Pailit dengan segala akibat hukumnya

Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Debitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo;

4.Mengangkat:

a)Saudara ENRICO HAM AD A, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftara Nomor: AHU-57 AH.04.05- 2022, tanggal 28 Maret 2022, beralamat di Arkananta Vennootschap Bankruptcy

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Debitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo;

1. Memerintahkankepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
2. Menetapkanbiaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

7.Menghukum

Debitor PT Tenaga Listrik Gorontalo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.660.000,00(Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

TENAGA LISTRIK GORONTALO

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGURUS ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK (AKLI) PROVINSI JAMBI tersebut;

PENGURUS ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK (AKLI) PROVINSI JAMBI, VS 1. ISWAHYUDI bin SINGGIH, DKK

PUTUSANNomor 1436 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PENGURUS ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK (AKLI) PROVINSIJAMBI, yang diwakili oleh Para Pengurus AKLI Sabrisal, dan kawankawan, berkedudukan di Jalan Slamet Riadi Nomor 0305, RT 19/37,Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sri Hayani

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DK VS PT NATRUSTPARADIGMA LISTRIK MANDIRI

untuk gedung,rumah tangga dan tempattempat bisnis lainnya dan untuk memenuhikebutuhan tenaga listrik tersebut, Penggugat telah menyepakati untukmembeli 17 (tujuh belas) unit gas engine atau mesin gas dari Tergugat I;2.

(kwh) yang dihasilkan, dimana total produksi listrik (kwh) yang dihasilkan daribulan September 2005 sampai dengan Desember 2010 untuk 12 (dua belas) unit(genset sampai dengan genset 12) produksi listrik yang dihasilkan adalah sebesar200.686.490 KWh Produksi atau 1.724.703 mmBtu (setelah dibagi dengan jumlahyang digaransikan oleh Tergugat I sebesar 116,36 kWh/mmBtu), sehingga dalampelaksanaannya total energi listrik yang dapat dihasilkan dari mesin gas tersebut diatas, hanya mencapai 105 kwh/mmBtu

dan tidak mencapai angka sebagaimana yangtelah diperjanjikan oleh Tergugat I;Proyek MTP:a Untuk genset gas TCG 2020V20 SFC yang digaransikan oleh Tergugat Isebagaimana ditentukan dalam Perjanjian CSC MTP adalah sebesar 116,36kWh/mBtu, angka ini tidak pernah tercapai, karena berdasarkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat selisih antara tagihan PTPGN denganproduksi listrik yang dihasilkan, dimana total produksi listrik (kWh) yangdihasilkan dari bulan Oktober 2005 sampai dengan Desember 2010

untuk 3(tiga) unit (genset sampai dengan genset 3) produksi listrik yang dihasilkanadalah sebesar 24.528.260 kWh produksi atau 210.796 mmBtu (setelahdibagi dengan jumlah yang digaransikan, oleh Tergugat I sebesar 116,36kWh/mmBtu), sehingga dalam pelaksanaannya total energi listrik yang dapatdihasilkan dari mesin gas tersebut di atas, hanya mencapai 105 kWh/mmBtudan tidak mencapai angka sebagaimana yang telah diperjanjikan olehTergugat I;b Untuk genset gas TCG 2016V12 SFC yang digaransikan oleh Tergugat

Isebagaimana ditentukan dalam Perjanjian adalah sebesar 111,1 kWh/mBtu,angka ini tidak pernah tercapai, karena berdasarkan fakta di lapanganmenunjukkan bahwa terdapat selisih antara tagihan PT PGN dengan produksilistrik yang dihasilkan, dimana total produksi listrik (kwh) yang dihasilkandari bulan Oktober 2005 sampai dengan Desember 2010 untuk 2 (dua) unit(genset 4 dan genset 5) produksi listrik yang dihasilkan adalah sebesar4.063.955 kwh produksi atau 36.579 mmBtu (setelah dibagi dengan jumlahyang

ADHI KARYA PERSERO
Tergugat:
PT SKS Listrik Kalimantan,

ADHI KARYA(Persero) Tbk. dan PT SKS Listrik KalimantanatasPerkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 396/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Pst.Pada hari ini KAMIS tanggal 05 SEPTEMBER 2019 dalam persidanganPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terobuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, telah datangmenghadap :1. PT.

SKS LISTRIK KALIMANTAN, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan Undangundang Negara Republik Indonesia, berkedudukan diSinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 25, JI. MH. Thamrin No. 51, JakartaPusat, 10350, dalam hal ini diwakili oleh OTTO sebagai Direktur danJOHANNES BOYKE APRIADI sebagai Direktur, sehingga sesuai denganketentuan Anggaran Dasar sah bertindak untuk dan atas nama PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero Cq. General Manager PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero Cq. Manager PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN JARINGAN JAWA BALI, UNIT PELAKSANAAN KONSTRUKSI JARINGAN JAWA BALI (REGIONAL JAWA TENGAH DAN DIY), dkk

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PerseroCq. General Manager PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PLN) Persero Cg. Manager PT. PERUSAHAAN LISTRIKNEGARA (PLN) Persero UNIT INDUK PEMBANGUNANJARINGAN JAWA BALI, UNIT PELAKSANAAN KONSTRUKSI JARINGAN JAWA BALI (REGIONAL JAWA TENGAH DAN DIY) ;Berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK11/0.3/Gp.2/06/2012tertanggal 27 Juli 2012 memberi kuasa kepada SULIJATI, SH.MH.,SRI HARJATMI, SH.SpN., M. AGUS ARFIYANTO, SH. dan MAYERV.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq. DIREKTUR KONSTRUKSI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq DIREKTUR PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI dan NUSA TENGGARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq. DIREKTUR PROYEK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA TENGAH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), vs. SULARSO

DIREKTUR UTAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq. DIREKTURKONSTRUKSI PT. PERUSAHAAN' LISTRIK NEGARA(Persero) Cq DIREKTUR PROYEK INDUK PEMBANGKIT DANJARINGAN JAWA BALI dan NUSA TENGGARA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq.

DIREKTURPROYEK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA TENGAH PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), berkedudukan diJalan Slamet No.1 Gajah Mungkur Semarang, yang diwakili olehHENGKY WIBISONO, General Manager PT.PLN (Pesero) UnitInduk Pembangunan Jaringan Jawa Bali dahulu PT.PLN(Pesero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali danNusa Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaWIDYOPRAMONO, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 14 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Ca.DIREKTUR KONSTRUKSI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) CqDIREKTUR PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI danNUSA TENGGARA PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Ca.DIREKTUR PROYEK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA TENGAH PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) tersebut adalah tidak beralasansehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(Persero) Cq. DIREKTUR KONSTRUKSI PT. PERUSAHAAN LISTRIKNEGARA (Persero) Cq DIREKTUR PROYEK INDUK PEMBANGKIT DANJARINGAN JAWA BALI dan NUSA TENGGARA PT. PERUSAHAAN LISTRIKNEGARA (Persero) Cq. DIREKTUR PROYEK PEMBANGKIT dan JARINGANJAWA TENGAH PT.

Perusahaan Listrik Negara
3.PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero)

Penggugat:
Dian Purnama
Tergugat:
1.PT.Sumatera Bintang Mandiri (Group PT.Sumatera Muda Propertindo/Sumapro Group
2.PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cq. PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Cq.PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) WS2JB Rayon Sukarami

SYAHRIL RAMADHAN VS PT (Persero) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Cq. PT (Persero) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT INDUK WILAYAH ACEH Selanjutnya disebut PT PLN UNIT INDUK WILAYAH (UIW) Aceh

PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN (PT. PLN T)

PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN (PT. PLN T),berkantor pusat di Jalan Cendrawasih, Lrg Sawerigading Raya,Nomor 36 A, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan PaluSelatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, diwakili oleh DirekturUtama PT PLN Tarakan, Ketut Wiriana, berkedudukan diJalan M.T. Haryono, Komplek Balikpapan Baru, Blok A95,Nomor 15, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaMuhammad Sabrian, S.H., dan kawankawan, Para PegawaiPT PLN Tarakan, berkantor di Jalan M.T.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Pesero Cq. General Manager PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero Cq. Manager PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN JARINGAN JAWA BALI, UNIT PELAKSANAAN KONSTRUKSI JARINGAN JAWA BALI (REGIONAL JAWA TENGAH DAN DIY),

Pembanding/Penggugat : HARRI SANTOSO
Terbanding/Tergugat : PT PERSERO PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

Penggugat:
PT.Putera Daya Perkasa
Tergugat:
PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero)

(Persero) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DISTRIBUSI JAKARTA-TANGERANG

(Persero) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DISTRIBUSIJAKARTATANGERANG, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No.

/Perusahaan Umum Listrik Negara untukdipergunakan sebagai tempat pembangunan gardu listrik S 11 E sebagaimana tertuangdalam surat persetujuan penggunaan tanah yang dibuat oleh almarhum SaudaraMoedirin pada tanggal 13 Juli 1972 (vide Bukti T1).

:Bahwa pembangunan gardu listrik S 11 E dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ProvinsiDKI Jakarta/Perusahaan Umum Listrik Negara setelah memperoleh kepastian hokummengenai rencana tata kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartasesuai dengan Site Plan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI JakartaNomor i 4370/72 tanggal 28 September 1972 (BuktiBahwa pembangunan gardu listrik S 11 E dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ProvinsiDKI Jakarta/Perusahaan Umum Listrik Negara

(Persero)Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi JakartaTangerang Area Pelayanan15Cempaka Putih dengan permintaan agar gardu listrik tersebut dipindahkan ke tempatlain, terhadap dalil ini dapat dijelaskan sebagaiberikut : 2229222 2222222 nn nnn nnn nnnnnn nnn =Bahwa gardu listrik S 11 E dibangun pada tahun 1972 oleh Pemerintah Daerah ProvinsiDKI Jakarta/Perusahaan Umum Listrik Negara setelah pemilik tanah pada tahun 1972yaitu Almarhum Moederin menyerahkan sebidang tanahnya untuk digunakan olehpemerintah

tanah miliknya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta/ Perusahaan Umum Listrik Negara untuk dipergunakan sebagai tempatpembangunan Gardu Listrik S 11 E sebagaimana tertuang dalam suratpersetujuan penggunaan tanah yang dibuat oleh almarhum Saudara Moederinpada tanggal 13 Juli 1972 ;Bahwa sebagai imbalan kesediaan almarhum Saudara Moederin menyerahkansebagian tanahnya untuk tempat pembangunan Gardu Listrik S 11 E,Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Perusahaan Umum Listrik Negaratelah

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA CABANG MEDAN LAWAN- KHAIRUDDIN NASUTION

Sedangkan konsumen/pelanggan yangkemudian dikenakan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)tersebut adalah Sdri. KHAIRTATI P.

Foto copy Surat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R Nomor 09Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang disediakanoleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, selanjutnyadiberi tanda ...... 0... cece cece cee ee ee eee ee eeee eee vateeeea P1;2. Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 234 K/DIR/2008 tentangPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), selanjutnya diberi tanda3.

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 31812/20/600.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pengesahan Keputusan DireksiPT.

P 9 ;Foto copy Surat tanggal 8 September 2011 No. 3783/152/MED/2011 perihalPemberitahuan Pemutusan Aliran Listrik, selanjutnya diberi tanda .......

sampai dengan P17 danmenghadirkan 3 (tiga) orang saksi ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwapermasalahan yang harus dipertimbangkan dan mendapat penyelesaian didalammemeriksa permohonan dari Pemohon Keberatan in casu adalah Tindakan PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh Pemohon dan tindakan Penertiban pemakaianTenaga Listrik (P2TL) adalah jelas bukan barang atau jasa yang diperdagangkan sertaTindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh Pemohon

strong>alamPokok Perkara :

• Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk;
2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat d.k. telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dr/ Tergugat dk;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Listrik

PT.PLN (Pesero) tanggal 26 Pebruari 2004 dan tanggal 25 April 2005;

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Wilayah Sumatera Utara
Terbanding/Penggugat : SUGITO

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah Sumatera Utara,beralamat di Jalan Listrik No. 8 Medan, Propinsi SumateraUtara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr.SUTIARNOTO, SH. Mhum. dan OKTOMAN SIMANJUNTAK,SH.MH.

berlaku di Indonesia;Jelas pada saat Team P2TL PT.PLN (Persero) Area Medan datang yangmemeriksa Instalasi Listrik yang terpasang ditempat PT.

Menyatakan Tergugat dr/Penggugat d.k. telan melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Penggugat dr/ Tergugat dk;Menyatakan sah Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Listrik PT.PLN(Pesero) tanggal 26 Pebruari dan tanggal 25 April 2005 ;. Menyatakan Sah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa.No.006/R1/P2TL/MED/2016. tanggal 21 April 2016..

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)Instlas/Sambungan Listrik 3 Fasa No.

Bahwa Pembanding/Tergugat dr/Penggugat d.k selain melanggarSurat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik tgl 26 Februari2004.

LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), VS MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO

memutus sebagai berikut dalam perkara antara:LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK),diwakili oleh Direktur Pengawas Teritorial Lembaga KomunitasPengawas Korupsi (KPK) Provinsi Sulawesi Utara danSekretaris Teritorial Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi(KPK)/Ketua LBH Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi(KPK) Provinsi Sulawesi Utara, Bertje Rotikan dan RidwanNggilu, berkedudukan di Jalan Raya Daan Mogot Paal 4,Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado;Pemohon Kasasi:;Lawan:MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK

dibenarkan, oleh karena setelah memeriksasecara saksama memori kasasi tanggal 18 Februari 2019, tambahan memorikasasi tanggal 26 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Negeri Manado telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telahmengabulkan permohonan keberatan dari Termohon Kasasi/PemohonKeberatan/Termohon Informasi/PT Perusahaan Listrik

untuk pertama kalinyadari PT Megajasa Kelola kepada pihak PLN dan fotokopi pembayaran listrikuntuk 3 (tiga) bulan terakhir, (3) fotokopi izin usaha penyediaan tenaga listrikdan izin operasi, (4) fotokopi persetujuan dari pemerintah (Gubernur ProvinsiSulawesi Utara atau Walikota Manado) mengenai harga jual listrik dari pinakPT Megajasa Kelola kepada konsumennya di Kawasan Megamas Manado,(5) fotokopi perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik,dan (6) fasilitas dan/atau material

SusKIP/2020diberikan kepada masyarakat, maka Mahkamah Agung sependapat denganpertimbangan dan putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara bahwainformasi yang diminta olen Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/PemohonInformasi yaitu angka (1) mengenai besarnya daya listrik PLN yang terpasang,waktu pemasangan, mulai dipergunakan, dan tujuan penggunaannya sertaangka (2) fotokopi bukti pembayaran listrik untuk pertama kalinya dari PTMegajasa Kelola kepada pihak PLN dan fotokopi pembayaran listrik untuk

Memerintahkan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi/PT PLN Area Manado untuk memberikan informasi yangdiminta oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/PemohonInformasi sebagai berikut:1) Besarnya daya listrik PLN yang terpasang, waktu pemasangan,mulai dipergunakan, dan tujuan penggunaannya;2) Fotokopi bukti pembayaran listrik untuk pertama kalinya dari PTMegajasa Kelola kepada pihak PLN dan fotokopi pembayaran listrikuntuk 3 (tiga) bulan terakhir, dan3) Fasilitas dan/atau material kelistrikan

SARINA VS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT, DKK