Ditemukan 4676116 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Register : 28-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 14
46 — 14
Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa mutahdan nafkah idah sebagaimana tersebut pada poin angka 3 di atas sesaatsebelum ikrar talak diucapkan;5.
Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding pada tanggal 23 Juli 2019;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus2019, sebagaimana dalam tanda terima memori banding Nomor1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun isi memori bandingtersebut pada pokoknya memohon agar:1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Banding Pembanding;2.
Selanjutnya Terbanding tidak mengajukankontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT,pada tanggal 16 Agustus 2019;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage padatanggal 22 Juli 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzageHim. 2 dari 11 him. Put.
komitmen Terbanding dengan Pembandinguntuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yangsakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UndangHim. 5 dari 11 him.
Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkankepada Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan dengan pertimbanganPembanding telah mendampingi Terbanding selama kurang lebih 20 (duapuluh) tahun sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka dantelah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana fakta persidangan, maka patutdan wajar Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan secara ex officio mutahPembanding sebagaimana dalam putusan tingkat pertama;Menimbang, bahwa mutah tersebut berfungsi
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 7 Maret 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
30 — 45
30 — 45
Agama Kecamatan Kota JakartaPusat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggalHalaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PTA.JK.14 November 2016, sebagaimana
tercantum dalam Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untukselanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016;Bahwa berdasarkan surat tanda terima dari Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 15 Desember 2016,Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalammemori banding tertanggal 1 November 2016, yang pada intinya sebagaiberikut
banding, sedangkanketentuan Pasal 132 huruf (a) ayat (2) HIR menyatakan Jikalau dalampemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat melawan, maka dalambanding tidak dapat memajukan gugatan itu oleh karena itu tuntutanTermohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan AgamaJakarta Pusat dalam perkara ini, dengan perbaikan amarnya yang kurangtepat, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana
akan disebutkan di bawah ini;Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PTA.JK.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;
Putus : 12-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 Tanggal 12 Februari 2019 — YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN VS DJONI SUKOHARDJO
113 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap alasanalasan Pemohon Kasasitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan menelitimemori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun pengajuan keberatan a quo telah melewati tenggangwaktu sebagaimana
Pendidikan Pelita Harapan sertaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana
Register : 15-12-2016 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
39 — 23
39 — 23
., para Advokat pada Kantor LawOffice Zen Smith & Partners, yang berkantor di JalanRaya Ragunan Nomor 17 Jati Padang, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 5 November 2016, dahulu sebagai Penggugatsekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal19 Oktober
No.116/Pdt.G/2016/PTA.JKsebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikandan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima denganmenguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo, dengan adanyapenambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89
ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertamadibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara (Penggugat) dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Yyk Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA
- Albert Joseph Wienata Alias Koh Albert
898 — 1112
898 — 1112
Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA Alias KOH ALBERT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penutut Umum.2 .
Putus : 26-07-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM
810 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
810 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pemenang tender didakwa karena tidak menyelesaikan perkerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun sudah menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan ... [Selengkapnya]
Penyampaian Surat Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksudpada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita Acarapemeriksaan pekerjaan) dan berita Acara pembayaran terakhir,paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir;d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerma suratpernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukanclaim pencairan jaminan/garasi bank untuk untung kas negarasebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidakdapat diselesaikan;e.
Claim pencairan jaminan/garansi Bank sebagaimana dimaksudpada huruf d tanpa memperhitungkan pajakpajak yang telahdisetorakn ke kas negara atau melalui potongan SPM;g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kasnegara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksudpada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan.f.
Penyampaian Surat Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksudpada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita acarapemeriksaan pekerjaan) dan berita Acara pembayaran terakhir,paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir;d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerma suratpernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukanclaim pencairan jaminan/garasi bank untuk untung kas negarasebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidakdapat diselesaikan;e.
Claim pencairan jaminan/garansi Bank sebagaimana dimaksudpada huruf d tanpa memperhitungkan pajakpajak yang telahdisetorakn ke kas negara atau melalui potongan SPM;g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kasnegara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksudpada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan.4.
Menyatakan Terdakwa PHILIPS TANGDILINTIN, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanSubsidiair Pasal 3 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;4.
Register : 26-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 200/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 19 Desember 2019 — PEMOHON melawan TERMOHON
182 — 27
182 — 27
Register : 08-12-2014 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 162/Pdt.G/2014/PTAJK PENGGUGAT VS TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III
52 — 60
52 — 60
Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JU tersebut; II. Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), ---------------------------------------------------III.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PA-JU tanggal 21 Mei 2014;6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;II. DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi.III.
No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JKTurut Tergugat IIl/Turut Terbanding Il dan Turut Tergugat IlI/TurutTerbanding III, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungandengan perkara ini; DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU, tanggal 11 September2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, yangamarnya
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan olehJurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana BeritaAcara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PAJU tanggal 21 Mei2014; 6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Il. DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi; Ill. DALAM KONVENS!
Olehkarena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukumsendiri sebagaimana tersebut di bawah ini dan selanjutnya akan menjatuhkanputusan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut; Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para PenggugatRekonvensi/Para Pembanding dalam jawaban atas gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebelum mengajukan bantahanatas dalildalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding,terlebih dahulu mengajukan keberatan/eksepsi
Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Pembanding dipandang beralasan menurutHim 18 dari 22 him. Put.
Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan AgamaJakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telahdilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalamBerita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JUtersebut; ll. Dalam Rekonvensi Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard); lll.
Register : 28-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 10-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 19 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
61 — 29
61 — 29
umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KementerianPerhubungan, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada (kuasa), Advokat danPenasihat Hukum, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 34/SK/Gt/Bdg/DHIIII/17 tanggal 10Maret 2017, sebagai Terbanding semula Termohon;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Pdt.G/2017/PTA JK.DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkanpada tanggal 20 Februari 2017 tersebut oleh pihak Pemohon melalui kKuasanyadiajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2017, yang selanjutnyadisebut Pembanding, sebagaimana
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur padatanggal hari itu juga, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017;Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 13 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Timur pada tanggal hari itu juga;Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage),sebagaimana
telah mengajukan replik atas jawaban Termohon,kemudian Pemohon telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy sahBuku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Pemohon sekarang Pembandingternyata tidak mengajukan bukti saksi yang mengetahui tentang telah terjadipercekcokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yangdijadikan alasan permohonan Pemohon; Bahwa percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dijadikansebagai alasan permohonan perceraian oleh Pemohon harus dibuktikandipersidangan, sebagaimana
Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti lagi, hal ini mengakibatkan dalil dari permohonanPemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak terbukti menurut hukum,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT., tersebutdapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
Register : 18-01-2017 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 17/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
37 — 30
37 — 30
kepada (Kuasa Hukum) Advokat yang beralamat di(Kantor Hukum), Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 065/SK/SA/XII/2016 tanggal 9 Desember2016, semula Penggugat sekarang Pembanding;melawanTerbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat sekarangTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut oleh pihak Penggugat melalui kuasahukumnya diajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2016 yangselanjutnya disebut Pembanding, sebagaimana Akta Permohonan BandingNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukankepada pihak Tergugat sebagai Terbanding pada
SuratKeterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat KeteranganNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 dalamRegister Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PTAJK dan
Anonimisasi Putusan No.17/Pdt.G/2017/PTAJKpemberitahuan isi putusan diterima oleh Pembanding dan telah diajukanmenurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawabanTergugat, replik Penggugat, dupilk Tergugat, suratsurat bukti, salinan resmiputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan memori banding, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa
perkara ini di tingkat bandingdapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasardasaryang telah dipertimbangkan di dalam putusannya, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat perkara Nomor2385/Pdt.G/2016/PA.JT pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan AgamaJakarta Timur telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yangsekarang sebagai Terbanding, dengan 11 alasan sebagaimana tercantumdalam surat gugatan yang ditandatangani oleh 2 (dua
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 68/Pdt.G/2018/PTA.JK Tanggal 30 Agustus 2018 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
35 — 13
35 — 13
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggaputusan ini diucapkan sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belasridu rupiah).Bahwa Penggugat hadir pada sidang pembacaan putusan dan Tergugattidak hadir pada saat pembacaan putusan;Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugatpada tanggal 14 Februari 2018;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana tercantumdalam Akta Permohonan Banding
No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKBahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding tanggal12 April 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keteranganPembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2018;Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Terbanding tanggal15 April 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage namunTerbanding
tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan dariPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2018;Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor68/Pdt.G/2018/PTA.JK tanggal 9 Juli 2018, dan pendaftaran perkara bandingtersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratNomor W9A/1175/Hk.05/7/2018 tanggal 10 Juli 2018;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah
No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Pembanding danTerbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alin pendapatDr. Musthafa Asy Syibai dalam Kitab Al Marah Bainal Fiqhi wal Qonunhalaman 100 yang berbunyi:AB Lili gl OS yabed 1 jal ae lust OS Lege y Guatlile Gu lela!
No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKTerbanding dengan demikian Terbanding yang menginginkan perceraian, makaTerbanding tidak mendapat hak tentang mutah sebagaimana maksud Pasal 158huruf 6 Kompilasi hukum Islam sesuai dengan pendapat Dr.
Register : 14-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SUKADANA Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn Tanggal 13 Oktober 2020 — Pidana
- MUCHAMAD HABI HENDARSO, SH,. MH (JPU)
- MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON (Terdakwa)
421 — 254
421 — 254
Dardiri Bin Ali Imrontelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dalam dakwaan primair;2.
Dardiri Bin Ali Imron sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahanatas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang CukaiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SubsiderBahwa ia Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron bersama sama denganSaksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi.
Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia,Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdnpelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukaidikeluarkan dari pabrikMenimbang, bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentangperubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai disebutkan bahwa: Barang kena cukai
Pasal 29 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentangperubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai Jo.
Pasal29 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentangCukai sebagaimana diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo.
Register : 01-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2849/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat dan Tergugat
13 — 0
13 — 0
Register : 22-11-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2779/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 4 April 2017 — Penggugat dan Tergugat
14 — 0
14 — 0
Register : 02-11-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 86/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 1 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
41 — 29
41 — 29
Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);III.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
YANG MANA ESAPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antaraPEMBANDING, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiTergugat/PembandingmelawanTERBANDING, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiPenggugat/TerbandingDUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana
kontra memori banding;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan TinggiAgama Jakarta Nomor: W9A/2069/Hk.05/1 1/2016 tanggal 7 Nopember 2016,perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakartadalam Register Perkara Banding pada Nomor: 86/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 2Nopember 2016;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadian Tinggi AgamaJakarta yang akan memeriksa dan mengadili dalam banding atas putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan a quo sebagaimana
akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartapada dasarnya sependapat atas pertimbanganpertimbangan dan putusanPengadilan Agama jakarta Selatan Nomor: 100/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggaltanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab 1437 Hijrah, yangmengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akandiuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartasetelah mempelajari berkas perkara serta putusan
dikabulkan serta Pembanding/Tergugat dihukum ataudiperintahkan untuk membayar biaya nafkah hadhanah atau pemeliharaan anakkepada Penggugat/Terbanding, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditambah kenaikan15 % (lima belas persen) setiap tahun karena adanya inflasi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayarbiaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusanangka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dankesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarahingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratusenam belas ribu rupiah);Ill.
Upload : 14-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 107/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
54 — 10
54 — 10
No.107/Pdt.G/2017/PTA.JKDUDUK PERKARAMemerhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13Ramadhan 1438 H., dengan amar putusannya sebagai berikut:DALAM KONPENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konpensi (Pembanding)terhadap Penggugat Konpensi (Terbanding);Menetapkan Penggugat Konpensi (Terbanding) sebagai
Penggugat Konpensi selain dan selebihnya tidakdapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);DALAM REKONPENSI : Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut,Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2017,sebagaimana
Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017 dalamRegister Perkara Banding Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor:W9A/1482/HK.05/8/2017 tanggal 28 Agustus 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusanPengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah diajukan Pembandingdalam tenggang waktu banding, yaitu pada hari kesebelas dari masabanding, dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut caracara sebagaimana
(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tiga aspek permasalahannafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat memenuhikebutuhan hidup yang layak bagi seorang anak yang masih berusia 2tahun 7 bulan, agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik tanpa adakekurangan sesuatu apapun, maka patut dan adil apabila kepadaTergugat sekarang sebagai Pembanding dihukum untuk memberikannafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga jutarupiah) dengan kenaikan setiap tahun
sebesar 10 % di luar biayapendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengantanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, tersebut dapat dikuatkan denganperbaikan amar;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor
Register : 21-11-2016 — Upload : 24-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 97/Pdt.G/2016/PTA JK -Devy Gustina binti H. Nesmed Muhammad
-Jaka Wahyudi Wibawa bin Sudiro Atmojo
81 — 37
81 — 37
Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.c) dalam gugatanberupa sebuah mobil Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA,untuk membuktikan dalil dalam gugatannya Penggugat dalam persidanganmenyampaikan alat bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Tanda NomorKendaraan (STNK), Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA,warna hitam metalik, atas nama PEMBANDING, dikuatkan dengan2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan benar, Penggugatdengan Tergugat memiliki mobil Toyota Fortuner sebagaimana
dijual over kredit kepadasaudara sepupu Tergugat yang bernama SAKSI dengan harga sebesarRp40.000.000, (empat puluh juta rupiah), dan uang hasil penjualannya telahdipergunakan untuk keperluan biaya hidup Tergugat dengan anakanaknya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Tergugat tersebut juga tidakdapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum sesuai Pasal92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Tergugat (suami) tidak dapat menjualharta bersama tanpa persetujuan istri (Penggugat), sebagaimana
pembagian harta bersama objekperkara 5.c) dan 5.d) dalam gugatan tidak dapat dilaksanakan/tidak ditemukanlagi, karena telah terlanjur dipindahtangankan oleh Tergugat, maka nilai hargamobil Toyota Fortuner dan mobil Honda Brio tersebut dapat diperhitungkan sesuaiharga pasar menjadi bagiannya Tergugat dari harta bersama tersebut;Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atassebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Nomor 5.a), 5.6), 5.c), 5.d), danpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana
natura), maka dapat dilelang pada Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan PengadilanAgama Jakarta Timur tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya PengadilanTinggi Agama Jakarta mengadili sendiri dan memutus yang amarnyasebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana
Register : 20-06-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 24-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 46/Pdt.G/2016/PTA JK Tanggal 18 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 31
50 — 31
perceraian kepada Penggugatberupa mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);3.Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana
halaman 16 alineaKe1, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidakmemenuhi syarat formal adalah tidak benar, gugatan rekonvensi yang termuatdalam gugatan Termohon meskipun tidak secara rinci dan secara terpisahmenyebutkan mana bagian posita dan mana bagian potitum, karena Termohonadalah pihak awam yang buta hukum (yang pada saat itu belum menunjuk kuasahukum, namun demikian di dalam jawaban Termohon sudah terdapat positagugatan rekonvensi/alasan alasan dari gugatan tersebut sebagaimana
;Kedua rumah sebagaimana tersebut di atas, dipindah namakan atas namaanakanak Pembanding dan Terbanding, bernama ANAK KESATU danANAK KEDUA;Menimbang, bahwa atas gugat balik/rekonvensi Pembanding tersebut,Terbanding telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terbanding tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Pembanding,karena Pembanding telah berseligkuh dengan lakilaki lain, sedangkan untukmut'ah, Terbanding akan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta
Hukum Islam dan peraturan perundangundangan telah mengatur, apabila terjadi perceraian antara seorang suami denganistrinya, maka mantan suami tersebut mempunyai kewajiban dan tanggung jawabterhadap mantan istrinya hanyaHim. 10 dari 16 him. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK aselama dalam masa iddah atau selama 100 hari setelah perceraian terjadi,sebagaimana diatur Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;Bahwa Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur, istri dapatdianggap nusyuz jika ia tidak mau
tersebut dalam amarputusan perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding, PengadilanTinggi Agama Jakarta telah memperhatikan memori tersebut;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 89 UndangUndang UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara padatingkat pertama
Register : 23-09-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.PST Tanggal 7 September 2020 — PENGGUGAT
TERGUGAT
169 — 0
169 — 0
Register : 27-02-2020 — Putus : 08-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PATI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 8 Agustus 2020 — PENGGUGAT
lawan
TERGUGAT
56 — 21
56 — 21