Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-08-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PID/2012/PTSMDA
Tanggal 30 Agustus 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Sutriyono, SH.,MH.
Terbanding/Terdakwa : LATJAMANI Bin TUMANI
5416
Register : 05-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Pbl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ARIEF FATCHUROHMAN SH MH
Terdakwa:
IMAM SYAFI I
6513
Register : 21-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN TNR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ZAKARIA SULISTIONO, SH.
Terdakwa:
1.SAMON Bin SUBANDRIO
2.JABARUDDIN Bin Alm ARBU
8921
Register : 28-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
SUTIKNO bin DARNO
5217
  • Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan;ATAU;KEDUA :Bahwa la terdakwa SUTIKNO bin DARNO pada hari Rabu, tanggal 24 Maret2021, sekitar pukul 12.10 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalambulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malakapada posisi 0255,400 N 100 52,153 E atau setidaktidaknya pada suatutempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia memiliki
    Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau kedua Pasal 85 JoPasal 9 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan atau ketiga Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan danPerikanan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja JoUndang Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO Bin DARNO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimanadalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;2.
Register : 17-10-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan PN WATAMPONE Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Wtp
Tanggal 2 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
A. SAHRIAWAN A. M., S.H., M.H.
Terdakwa:
BARRI Bin KORO
440
Register : 22-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tte
Tanggal 11 September 2023 — Penuntut Umum:
ZUL ASFIR SIREGAR, S.H, M.H.
Terdakwa:
Sunarto
9542
Register : 29-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : Isnawati Yamin, S.H
Terbanding/Terdakwa : M. Amir Bin Latang
1311
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUKARDI BIN MANTILI
559
  • Menyatakan terdakwa SUKARDI BIN MANTILI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadidakwa dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf aUndang Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RepublikHalaman 1 dari 36 Putusan no: 67/Pid.Sus/2021/PN. Tg!
    Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No. 12/MEN/2004 Tentang Peningkatan Status Pangkalan PendaratanIkan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Propinsi Jawa Barat,Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung, Pelabuhan Tasikagung telah ditetapkansebagai pelabuhan perikanan kelas III atau Pelabuhan Perikanan Pantai.
    Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli memahami Undangundangtentang perikanan yaitu UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan atauUU nmor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU 31 tahun 2004 tentangperikanan dan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja paragraf 2sektor kelautan dan perikanan, khususnya mengenai susbtansipengawasan, penyidikan, penuntutan dan hukum acara dalam persidangandalam UU tersebut.
    Bahwa Selain itu terdapat beberapa Peraturan yang berkaitandengan dokumen perikanan / perijinan berusaha antara lain UU No. 31Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja SektorPerikanan, Peraturan Pemerintah No.
    Adapun sanksiapabila melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a tersebut diatur dalampasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur Yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan telah terpenuhi;Ad.3. Wajid mematuhi ketentuan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap;Halaman 31 dari 36 Putusan no: 67/Pid.Sus/2021/PN. Tg!
Register : 15-08-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Trk
Tanggal 5 September 2023 — Penuntut Umum:
1.SUSIANIK, S.H.
2.RIRIN SUSILOWATI, S.H.
3.RAKHMAWATI UTAMI, SH.MH.
4.Yan Subiyono, S.H., M.H.
Terdakwa:
HERMAN SETYAWAN Bin HOLID
650
Register : 31-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Basri Bin Ramli
13427
  • (Perikanan)Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber dayaikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tenang Perikanan,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndangNomor 45
    Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetapditahan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik hitam isi potassium sianida; 1 (satu) roll selang; 1 (satu) pasang sepatu katak/bebek; 1 (satu) buah regulator; 1(satu) buah kacamata selam;dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit kompresordirampas untuk negara; 1 (satu) unit
    Pangkajene yang berwenang memeriksandan mengadili perkaranya, dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapatmerugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomor 31 Tahun 2004
    Harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Pasal 26 Ayat (1) UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Harus memiliki SIP! (Surat lin Penangkapan Ikan), Pasal 27 Ayat (1)UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa perihal tidak ditemukannya kandungan potasium sianida padabarang bukti berupa 9 (Sembilan) ekor ikan yang diperiksa di laboratoriummenurut Ahli wajar saja karena tujuan penangkapan ikan menggunakanpotassium adalah untuk menangkap ikan hidup dengan cara membuatikan pingsan.
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100BUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Pkj.
Register : 09-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SLEMAN Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
EDI BUDIANTO,SH
Terdakwa:
NGADINO Bin KARYO DIKORO
83
Register : 05-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 630/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAJJA Bin BATONG
216
Register : 28-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 17-01-2024
Putusan PN Oelamasi Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Olm
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Lintang Agustina Roesadi, SH
2.Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H.
3.Rizky Chaniago SH
4.Andres Syaputra, SH
5.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Irwan Hidayat
2924
Register : 08-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1161/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
1.Agus Tri Haryanto
2.Eko Risky Andika F
3524
  • Ekorisky andika melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92jo pasal 26 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Hal 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2019/PN DpsATAU KEDUA :Bahwa mereka Terdakwa 1. AGUS TRI HARYANTO dan Terdakwa 2.
    Ekorisky andika melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Atau KETIGA :Bahwa mereka Terdakwa 1. AGUS TRI HARYANTO dan Terdakwa 2. Eko riskyandika, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 atau setidak tidaknya padasuatu waktu dalam bulan September tahun 2019, di Penginapan SayangResidence Jin.
    Bahwa Ahli mengerti dan ahli di bidang kelautan dan perikanan sesuaidengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan. Pengetahuan dan keahlian di bidangperikanan ahli mendapatkan pengetahuan dari pendidikan dan pelatihandibidang perikanan.
    yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkandakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RINomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 53 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:1.
    Perbuatansecara sendirisendiri atau secara bersamasama tersebut telah melanggarpasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,perbuatan tersebut diancam dengan pasal 88 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.
Register : 23-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PACITAN Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pct
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HERY WAHYUDHI, SH
Terdakwa:
1.KUSNANTO bin SUKATNO
2.HADI SUTRISNO bin KASIRAN
8914
  • dengan benih lobster(benur/nener) adalah anakan lobster yang berukuran kurang lebih 1 cm,sedangkan lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap harus mempunyaipanjang diatas 8 cm dan berat diatas 300 gr sehingga perbuatan terdakwatersebut telah memperjual belikan benih lobster tersebut melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RInomor 31 tahun 2004
    berukuran kurang lebih 1 cm,sedangkan lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap harus mempunyaipanjang diatas 8 cm dan berat diatas 300 gr sehingga perbuatan terdakwatersebut telah memperjual belikan benih lobster tersebut melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku.Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN.Pct.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 100 Jo pasal 7 ayat 2 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RInomor 31 tahun 2004
    Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilihmana yang akan dibuktikan terlebih dahulu, yaitu yang paling mendekati denganperbuatan Para terdakwa dan apabila dakwaan yang dibuktikan terlebih dahulu tersebuttelah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 tahun 2004
    diserahkankepada terdakwa IT HADI SUTRIOSNO Bin KASIRAN yang kemudian akan dijualkembali oleh terdakwa I HADI SUTRISNO Bin KASIRAN ke Pangandaran JawaBarat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaunsur tersebut diatas telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan faktafakta yang terungkap di mukapersidangan dengan masingmasing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 92 Jopasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31tahun 2004
    masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN.Pct.Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan ketentuan UndangUndang yang bersangkutan dalam perkara inikhususnya Pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang PerubahanAtas UU RI nomor 31 tahun 2004
Register : 14-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN JEMBER Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Jmr
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
GEDION ARDANA RESWARI , SH.MH.
Terdakwa:
DAFID FRISKIANTO Bin RIFA'I
228
Register : 16-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kpg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SISCA GITTA RUMONDANG, SH
Terdakwa:
BASRI
11533
Register : 11-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mam
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
I DEWA MADE SARWA MANDALA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Nurdiansyah alias Ancha bin Haeruddin
80
Register : 08-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Liw
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
YOGI APRIANTO, SH
Terdakwa:
1.HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI
2.JONI FAHLEPI Bin HASAN BASRI
6225
  • Menyatakan Terdakwa HERIAWAN Bin SELAMAT RIADI dan terdakwa IIJONI PAHLEPI Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf bJo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permenKP/2016 tentang Larangan Penangkapan
    DANG LAN berhasilmelarikan diri;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo pasal 26 Ayat (1) Jo pasal 106 Undangundang Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 56/permenKP/2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scyllaspp.) dan rajungan (Portunus spp.) dari wilayah Negara
    Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019.
    WPPNRI dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,yang menetapkan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan, dan berdasarkanHalaman 27 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019.
    Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada UndangUndang Perikanan tersebut;Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019.
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
EKI MOHAMAD HASIM, SH
Terdakwa:
ANWAR Alias ALO
2310
  • Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja Jo. Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kedua JaksaPenuntut Umum.2.
    Putusan No.189/Pid.Sus/2021/PN.Kdidisekitar perairan Masadiang selanjutnya terdakwa dan barang buktidiamankan petugas dan dibawa menuju Dermaga Pelabuhan PerikananSamudra di Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut ;wonn= Perbuatan terdakwa ANWAR Alias ALO tersebut diatas sebagaimanayang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1)UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubahdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun2004
    Pasal 8 Ayat (1) UU RINo.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.11 Tahun 2020 TentangCipta Kerja . Hal 6 dari 25 hal.
    Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud denganHal 12 dari 25 hal.
    Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut ; 1.