Ditemukan 4027434 data
Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 89/Pdt.P/2018/PN Byl ;-------------------2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -----------------------------------
Bahwa Pemohon selama ini mampu menjalankan peranya sebagai orang tuamerawat sekaligus sebagai wali bagi anaknya (Tiara Dyah Cahyaningrum)dengan baik dan penuh tanggung jawab.Berdasarkan alasan dan penjelasan diatas, maka mohon kepada Yang TerhormatKetua Pengadilan Negeri Boyolali, untuk dapat menerima, memeriksa danmengabulkan Permohonan, dengan amar putusan sebagai berikut:1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Pasar KliwonKab.Surakarta; 222222 n nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn n en ncnnneeMenimbang, bahwa dari halhal tersebut diatas sebelum Hakimmempertimbangkan isi dari surat permohonan berupa posita dan petitium yangdiajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa perihal kewenangansuatu penetapan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri (yurisdiksi voluntair)Hal 13 dari 26 Penetapan No 89/Pdt P/2018/PN Byl14sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangtelah berlaku
yuridiksi voluntair telah digariskan berdasarkan Pasal 2 dan PenjelasanPasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UUNomor 48 Tahun 2009 ), bahwa secara eksepsional penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUNomor 14 Tahun 1970 memberikan kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepadaPengadilan, dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3139 K/Pdt/1984, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa
Negeri dapat menyatakan dirinya tidakberwenang (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 317K/Pdt/1984 tanggal 09 Mei1984 isinya dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya makaia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karenajabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. )Hal 24 dari 26 Penetapan No 89/Pdt P/2018/PN Byl25Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,selanjutnya Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan tidak berwenang memeriksa
Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara permohonan Nomor : 89/Pdt.P/2018/PN By! ;2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlahRp.171.000, ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
158 — 36
Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara ini;3. Menghukum Penggugat untutk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.100,00 (tujuh ratus lima ribu seratus rupiah);
Edi Prabowo Als Edy Prabowo Als Bowo
Termohon:
PENYIDIK KANTOR WILAYAH DJP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
220 — 12
- Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar nihil;
202 — 139
- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat II No. 215 ; - Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (perkara No. 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk) ;- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada peradilan tingkat pertama, sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkanputusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara : I l.DRG. INNEKE PANJAITAN, beralamat di Jl. Sumbawa No. 29 RT. 004 / RW.004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT I; DR.
dan mengadili perkaraaquo, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memberikan keputusansebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3 Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara aquo;=85=4 Menyatakan pengalihan hak dan Para Penggarap penggarap / pemilik tanah aquoM.SOLIH SKK kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;5 Menyatakan sah dan
, mengadili,dan memutusperkara iniatau setidak tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima;9 Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah Tergugat CCXV sampaikan diatas, makasudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.=101=Berdasarkan uraian serta faktafakta hukum tersebut diatas, Tergugat CCXV mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untukmemutus
dalam Putusan Sela sebagai berikut :1 Menerima eksepsi Tergugat CCXV untuk seluruhnya;2 Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena kompetensi absolut(kewenangan mutlak), Pengadilan yang memeriksa perkara ini adalah padaPengadilan Tata Usaha Negara;3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.B Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (obscuur libel):1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan
UndangUndang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, tempat untukmenyelesaikan sengketa yang terkait dengan hubungan perdata adalah pengadilan negeri,sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut yaitu : Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdatadi tingkat pertama ;Menimbang, bahwa sedangkan jika kita cermati ketentuan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.
32 — 1
- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Pandan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
17 — 8
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Demak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
PUTUSANNomor XXXX/Padt.G/2018/PA.Dmk.BISMILLAHIRRAHMANIRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiTalak antara :PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan BuruhBangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Demak,sebagai Pemohon;melawanTERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanKaryawati Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten
Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;SUBSIDER:Atau mohon putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaobkan Pemohon danTermohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakimmengupayakan untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetaprukun membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;Bahwa Termohon secara lisan mengajukan eksepsi tentang kewenanganmengadili (relatif kompetensi) bahwa Pengadilan Agama Demak tidakberwenang untuk memeriksa
Menyatakan Pengadilan Agama Demak tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara Pemohon;3.
8 — 3
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
PUTUS ANNomor:727/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.Ze aaeh t E DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraCerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON ASLI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempattinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Pemohon" ;MELAWANTERMOHON ASLI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,bertempat tinggal di JAKARTA SELATAN,
Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;3.
6 — 2
- Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
31 — 2
Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;
AAN HANDAYANI
21 — 7
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);
Nunik Yulianti
33 — 8
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);
121 — 46
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;3. Membebankan biaya perkara sebesar ; 916.000(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah ) kepada Penggugat ;
PUTUSANNomor : 575/Pdt.G/2015/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara perdatagugatan,telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:Nama LIANA GUMALO (LIANA SUSILO)NIK 3171064207330001Alamat JL Cimandiri No. 4, Rt, 006, /Rw, 04,Kelurahan Cikini,Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat Dalam hal inidiwakili oleh anak kandungnya bernama : GINNY MARANTISUSILO berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 7Desember 2015 bedasarkan
Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara inimemperhatikan bahwa sejak menghuni rumah tahun 1977 hingga saatini belum ada satu pun petugas Badan Pertanahanyang datanguntuk melakukan pengecekan dan pengukuran sebagaimana lazimnya dandiatur pada peraturan Mentri Agraria tentang itu, apabila dilakukanpendaftaran dan atau pengalihan Hak terhadap objek tanah akan diterbitkanalas hak;7.
yangberlakuyaitu UndangUndang Pokok Agraria No.5/1960, jo.Peraturan Menteri Negara Agraria No.2/1960tentang Peraturan Pendaftaran Tanah serta Pelaksanaan KetentuanKetentuan Konversi;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakimpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan untukmemberikan putusan dengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima ; Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya Perkara ;Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quoberpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).11Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1,11,111,IV,V telah mengajukan JAWABAN tertanggal 1 Februari 2016sebagai berikut :.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;3. Membebankan biaya perkara sebesar ; 916.000(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah ) kepada Penggugat ;Perincian Biaya perkara perdata: Biaya pendaftaran Ro. 30,000.Biaya Proses Rp. 75.000.Redaksi Rp. 5.000. Materai : Rp. 6.000.Panggilan RP. 800. 000.Jumlah RP 916.000.3029Demikian diputuskan pada musyawarah Majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016oleh kami Dr.
16 — 9
Menyatakan Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000.- (sembilan puluh enam ribu rupiah;.
PENETAPANNomor 228/Pdt.P/2020/PA.GsgZN ao zseo DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggaltelah menjatunkan penetapan sebagai berikut dalam perkara DispensasiKawin yang diajukan oleh :x, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempatkediaman di Dusun x, Kecamatan Pulau Beringin,Kabupaten Ogan KOmering Ulu Selatan, ProvinsiSumatera Selatan, sebagai
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatunkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 228/Padt.P/2020/PA.GsqgPrimer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang kuasa hukum Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anakPara Pemohon, dan orangtua calon istri anak Para Pemohon tidak hadir dipersidangan;Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon I, Pemohon Il, anakPemohon dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi ternyata Pemohon I,Pemohon Il, anak Pemohon dan Pemohon II adalah
warga penduduk xKecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, ProvinsiSumatera Selatan yang bukan merupakan wilayah hukum (yurisdiksi)Pengadilan Agama Gunung Sugih;Bahwa Hakim mempertimbangkan kewenangan relatif PengadilanAgama Gunung Sugih selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan AgamaGunung Sugih tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,kemudian Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakanpermohonan para Pemohon tidak ditolak;Bahwa untuk mempersingkat uraian
Menyatakan Pengadilan Agama Gunung = Sugih tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 96.000. (Sembilan puluh enam ribu rupiah; .Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah olehKusnoto,S.H.I.
H. Ali Husain
44 — 8
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Unh;
- Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Novi Margiana
10 — 0
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
Soegeng Wahyoedi Nyoto
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
2.Imam Sudjono Hermato, S.H., M.Kn
3.Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H.
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Surabaya
5.Dra. Ratna Yanti
6.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten TRENGGALEK
29 — 22
- Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,-(limaratus enampuluhlima ribu rupiah)
Sarjono Sutrisno
Tergugat:
PT. E Motion Entertainment
Turut Tergugat:
Willy Hidayat
218 — 114
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
121 — 45
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut;- Menyatakan Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang memeriksa perkara gugatan No.27/Pdt.G/2017/PN.Tmg.- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu Rupiah);
PUTUSANNomor 27 /Pdt.G/2017/PN.Tmg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:H.R. MASTUR, S.H., M.Si., tempat/tanggal lahir ; Kendal, 27 Januari1956, jenis kelamin : lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan Pasca sarjana,betempat tinggal di Jl.
KANTORPERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG, berkedudukandi Jalan Jenderal Sudirman No. 150, Kowangan, KecamatanTemanggung, Kabupaten Temanggung.Selanjutnya disebut sebagai ..............c ee Tergugat Il;Halaman 1 dari 20 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2017/PN.TmgPengadilan Negeri tersebut;Setelah memeriksa, membaca, dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memperhatikan Eksepsi Tergugat ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa
Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanahbahva suatu hak alas tanah atau Hak Milik Atas Satuan RumahSusun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan denganmenyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan.2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30(tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabilapihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannyasebelum waktu tersebut berakhir.3) Apabila hakim yang memeriksa
Tergugat Il menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada halaman 8poin 8 sampai dengan poin 10 karena pada dasarnya Tergugat Ilsampai sekarang belum pernah memperoses permohonan pendaftaranbalik nama dari pemilik semula yaitu) Taufik Apriliyanto kepadaPenggugat.Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka Tergugat Il mohonkepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnyasebagai berikut:1.
Tmgberwenang, memeriksa dan memutus perkara aquo karena petitum gugatandiantaranya adalah permohonan pengangkatan atau pencoretan blokir atassertifikat tanah SHM No. 1719/Kel. Madureso oleh Kantor Pertanahankabupaten Temanggung.
113 — 39
Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat; 3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah;
14 — 7
Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.066.000.- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
SALINANPUTUSAN SELANomor 1014/Pdt.G/2012/PAJUBISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatcerai antara:PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3 pekerjaan Karyawatiswasta, bertempat tinggal di , Kelurahan , Kecamatan ,Kodya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MelawanTERGUGAT, umur 42 tahun,agama
rukun dantenteram dalam mahligai rumah tangga,dengan keadaan sudah demikian ituPenggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dantidak ada harapan serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumahtangga dengan Tergugat,karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukupalasan bagi gugatan Penggugat;Berdasarkan dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaJakarta Utara segera memeriksa
Gugatan : Bahwa surat gugatan dari Penggugat kabur, tidak jelas, karenaTergugat tidak dapat dipahami, maka berdasarkan halhal tersebut diatasdengan ini Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini agar berkenan kiranya MENOLAK gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalildalil gugatannya telahmengajukan bukti berupa foto copy :1.
Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, gugatan perceraian diajukan isteri atau Kuasanya kepada Pengadilanyang Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim eksepsi Tergugat patutditerima;Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.1 Surat Pengantar Nomor SK/323/006/03.1I/VIII/2012 yang dikeluarkan dari Pengurus Rukun Tetangga Kelurahan ,Kecamatan , Kota Jakarta Utara, bahwa surat keterangan Kependudukan