Ditemukan 150320 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Tenaga kerja
Pengawasan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerja
Upah
Hak tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Register : 30-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bek Tanggal 11 April 2019 — ILMA
Tergugat:
PT GCL INDO TENAGA
107 — 128
Tergugat:
PT GCL INDO TENAGA
107 — 128
ILMA
Tergugat:
PT GCL INDO TENAGAYang dimaksuddisini adalah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah RIbukan oleh Perusahaan asing dari Tiongkok.Seiring dengan PT.GCL INDO TENAGA adalah perusahaan asing dariTiongkok bukan perusahaan milik Pemerintah RI yaitu perusahaanPenanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok, perusahaanbisnisketenagalistrikan yang sifatnya mencari keuntungan belaka dan aruslistriknya dijual kepada PT PUTRA INDO TENAGA dan oleh PT PUTRAINDO TENAGA dijual lagi kepada PT INDONESIA POWER GROUP danselanjutnya
GCL Indo Tenaga berkomitmen untukmembayar uang kerohiman atas bangunan dan tanamantumbuh di sepanjang Sempadan Pantai dalam area PT. GCLIndo Tenaga;2.6.5. Bahwa PihakPihak yang akan menerima uangkerohiman tersebut antara lain:1) Keluarga Hj. Ilma;2) Keluarga Ibu Cristine;2.6.6. Bahwa Pemohon tersebut pada Point tersebutdiatas berkeinginan untuk menitipkan uang kerohimantersebut pada Pengadilan Negeri Bengkayang;Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bek2.7.
Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor: 2/1/IUPTLT/PMA/2018 TentangIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. GCL Indo Tenaga,tanggal 7 februari 2018;5.6.4.
GCL Indo tenaga tidak bisa dan tidak bolehmemberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud olehPEMOHON, karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan sendiri.
GCL Indo Tenaga sebagai PemilikSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00131 tanggal 31 Januari 2018 SuratUkur Nomor 02925/Karimunting/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan luas513.000 m? area dimana sedang dilaksanakan Pembangunan PLTU Kalbar1 2x100MW di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan SungaiRaya Kabupaten Bengkayang; Bahwa PT. GCL Indo Tenaga berkomitmen untuk membayar uangkerohiman atas bangunan dan tanaman tumbuh di sepanjang SempadanPantai dalam area PT.
Register : 26-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 114/B/2014/PTTUN-MDN Tanggal 20 Agustus 2014 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM vs PT. PARTNER USAHA BERSAMA
74 — 14
74 — 14
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM vs PT. PARTNER USAHA BERSAMA
.~ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menerima,memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negarapada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate Medan, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antaraKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM, Berkedudukan di Jl.Raja Haji No. 1 Sekupang, Kota Batam Kepulauan Riau, yangdalam sengketa ini memberi
PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012, karena secara subtansi ditebitkanbertentangan dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 TentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh serta bertentangan dengan KeputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;11Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan
Register : 10-07-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Ktg Tanggal 17 Mei 2018 — Subari Mokoginta,dkk lawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulut
198 — 297
198 — 297
Subari Mokoginta,dkk lawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulut
Menteri Tenaga Kerja dan Menteri DesaPembangunan Daerah Tetinggal & Transmigrasi Republik Indonesia, Cq. GubernurSulawesi Utara, Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara,berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, Sulawesi Utara :wane nn nnn nn anna untuk selanjutnya disebut TERGUGATDalam perkara ini diwakili oleh Elric R.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi, berkedudukan di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondowwane nenen anna an untuk selanjutnya disebut TURUTTERGUGATDalam perkara ini diwakili oleh Tulus E.
Departemen Tenaga Kerjadan Trasmigrasi pada tahun 1972 s/d tahun 1975 kepada Eks Trasmigrasi asalpulau Jawa dan pulau Bali, dengan rincian luas hekto area setiap desa yaitu :1.1.
Kementerian Tenaga Kerjadan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiRepublik Indonesia, Cq. Gubernur Sulut Cq Dinas Tenaga Kerja dan TrasmigrasiSulawesi Utara, sesuai permintaan tergugat ;3.
Mokoagowtanggal 18 Februari 1972 Nomor.6/1972 itu ternyata bermasalah secara hukummaka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah kabupatenBolmong dan bukan Pemerintah Provinsi sulawesi Utara cq Dinas Tenaga kerjaProvinsi Sulawesi Utara apalagi kementerian tenaga kerja dan transmigrasi,sebab sekali lagi tergugat tekankan tanpa disediakan areal transmgrasi olehpemerintah setempat pemerintah kabupaten bolmong tidak akan mungkin adaHalaman 111 dari 172 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pat.G
Putus : 31-07-2012 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 K/Pdt/2012 Tanggal 31 Juli 2012 — SIRAJUDDIN, vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dkk
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIRAJUDDIN, vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dkk
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan TMP, Kalibata 17 Jakarta Selatan12750,2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan 121103. BUPAT KEPALA DAERAH KABUPATEN' TANAH LAUT,berkedudukan di Jalan H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagas.Pelaihari,4.
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend A.Yani Km. 6 No. 23. Banjarmasin 70249,6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAHLAUT, berkedudukan di di Jalan A. Syairani, Komplek PerkantoranGagas, Pelaihari, 70814,Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.587 K/Pdt/2012Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat sampai dengan VI/para Terbanding ;dan:1. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan diJalan Jend. Sudirman No. 4 Banjarmasin 70114,2.
Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo yang menjualtanah secara tidak sah kepada Penggugat; Dengan demikian Penggugat yangmenjadikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Tergugat adalahsalah alamat, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tergugat Il :Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalildalil parapenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui dengan tegas ;Kompetensi Absolut :a.
Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo yang menjualtanah secara tidak sah kepada Penggugat ;Dengan demikian Penggugat yang menjadikan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi sebagai Tergugat V adalah salah alamat, sehingga sudahsepatutnya harus di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima (nietonvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tergugat VI :Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas ;Bahwa dalam gugatan Penggugat subyek
Putus : 29-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1108 K/Pdt/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 — DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR, ; PT. ARGO LESTARI, DKK
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR, ; PT. ARGO LESTARI, DKK
PUTUSANNomor 1108 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENOGAN ILIR, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur km. 35Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;2 BUPATI OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timurkm. 35 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dalam halini keduanya memberi kuasa kepada Ahmad
tidakberwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 UndangUndang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para PemohonKasasi Dinas Tenaga
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 3 Desember 2014 — DWIYONO SOEYONO, dkk;KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
167 — 182
167 — 182
DWIYONO SOEYONO, dkk;KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Kerja Luar Negeri : Indonesian (KTKLN) Bagi Tenaga.
Penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan fasilitasi perangkat kartu tenaga kerja luar negeridan monitoring pelaksanaan kartu tenaga kerja luar negeri;c.
Sesuai dengan Pasal 77 UndangUndang Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri yang menyatakan bahwa SetiapCalon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesiamempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai denganperaturan perundangundangan dan mengingat tenaga kerjapelaut merupakan bagian dari Tenaga Kerja Indonesia, makapara tenaga kerja pelaut ini wajib dilindungi ;Berdasarkan uraian di atas, tujuan diterbitkannya Dokumen lIdentitasPelaut adalah
Bahwa Sub Direktorat Kartu Tenaga Kerja Luar, Negeri.dan...
pelaut Indonesia yang merupakan bagiandari Tenaga Kerja Indonesia.
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116K/TUN/2004 Tanggal 6 Oktober 2006 — Perseroan Terbatas (PT) Tanjung Mahligai Abadi ; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perseroan Terbatas (PT) Tanjung Mahligai Abadi ; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
Register : 02-08-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 4 September 2013 — DRAEGER MEDICAL INDONESIA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
69 — 31
69 — 31
DRAEGER MEDICAL INDONESIA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PENGGUGAT;MELAWANMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAQGAL eecececceeeceeeeeee eee e eee e eee e ttt ee te teeeteeeeeeaaaaaaaaaaeaaaaeaTERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 138 /PENDIS / 2013 / PTUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2013 tentang LolosDissmisal ;2.
Register : 15-10-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2015/PTUN-Pbr Tanggal 19 Januari 2016 — SEWANGI SEJATI LUHUR
KADIS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KAB KAMPAR
39 — 21
39 — 21
SEWANGI SEJATI LUHURKADIS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KAB KAMPAR
KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPARBerkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai BangkinangRiau;Dalam hal inimemberikan Kuasa Kepada : 1. SURYA BUDHI, SH2aKHAIRUMAN, SH 3. AHMAD SYUKRI, SH4. SUSILAWATI, SH. 5. Drs.
., Kesemuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilPada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar,Alamat di Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/DSTKSKK/2721, tanggal 20 Nopember2015; 222222 nnn ne nnn ne ene n nenSelanjutnya disebut sebagai.............eee TERGUGAT I;2.
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPROVINSI RIAU;Berkedudukan di Jalan Pepaya No. 5759 Pekanbaru:;Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. IKHWANRIDWAN, SH., M.Si 2. ARDIS HANDAYANI, MZ., SH.,MH., 3. YAN DHARMADI, SH., MH., 4. M. ERY SANDY,SS., 5. M. IRSADUL AFKARI, SH., 6. APRIANSYAH, SH.
,Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Provinsi Riau, Alamat di Jalan Pepaya No.5759 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/DISNAKERTRANDUK.PK/2248, tanggal 10 DesemberSelanjutnya disebut sebagal..............ee eee TERGUGAT I;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 42/PENMH/2015/PTUN.Pbr tanggal 6 Juli 2015 tertanggal
DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN.Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Nopember 2015; Bahwa maksud dantujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Register : 23-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
Sugiharto
Tergugat:
1.Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
3.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
167 — 138
Sugiharto
Tergugat:
1.Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
3.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
167 — 138
Penggugat:
Sugiharto
Tergugat:
1.Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
3.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai KartanegaraKepala BidangPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (MediatorHubungan Industrial) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenKutai Kartanegara, Alamat kantor di Jalan APT.
Produk final dari penetapanpengawas ketenagakerjaan adalah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan bukanPenepatan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara atau Penetapan PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 18 April 2016 NomorKEP. 568/495/1.6/IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lemburan.
Bahwa sejak 1 Januari 2017 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada diDinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditarik keDinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, sehinggasejak 1 Januari 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten KutaiKartanegara sudah tidak mempunyai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;Berdasarkan halhal yang diuraikan oleh Tergugat Ill di atas, Tergugat Illmemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara,melainkan ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanTimur.
Register : 09-04-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 9 Juli 2013 — SINAR INSANI BAROKAH;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
106 — 72
106 — 72
SINAR INSANI BAROKAH;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
kegiatan Usaha Penempatan Tenaga Kerja R.
Bahwa berdasarkan Pasal 12 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri bahwa setiap perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (PPTKIS) untuk dapat menempatkan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) wajid mendapat izin tertulis dari Menteri berupa Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI (SIPPTKI) (Bukti T2).b.
) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuaiketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BuktiT2) dan telah di perpanjangan masa berlakunya SIPPTKI melalui KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 698 Tahun 2012 tentangPerpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaPada PT.
BuktiP.1.: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2013, Tentang Pencabutan Surat izin Pelaksanapenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sinar Barokah Indonesia (fotokopi sesuai dengan Aslinya);2. Bukti P.2.: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 698 Tahun 2012, Tentang Perpanjangan Surat izinPelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Pada PT. Sinar BarokahIndonesia (foto kopi sesuai dengan Aslinya);3.
Karena, Penggugat sebagai PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia telah dicabut izinnya oleh Tergugat.Sehingga,Penggugat tidak dapat lagi menempatkan Tenaga Kerja Indonesia keLuar Negeri.
Register : 12-11-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 313/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 18 Februari 2015 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG.;
PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG.;
74 — 29
74 — 29
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG.;PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG.;
AhmadYani Kav. 58 Lt.1112, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENKARAWANG, berkedudukan di Jalan Surotokunto KM 6Karawang 41311, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepadaMuhamad Nur, S.E., warga negara Indonesia, pekerjaan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Karawang, alamat kantor di JalanSurotokunto KM 6 Karawang 41311, berdasarkan Surat Kuasatanggal 15 April
Waktu TidakTertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yangdipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus(bagian produksi), berikut tindakan lainnya yangbersangkut paut atau tindak lanjut dari Surat Keputusanobyek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapanlain yang mencabutnya ; Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Hal.3 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Kepala Dinas Tenaga
Banding Dan Tambahan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, sertaKontra Memori Banding dan Tanggapan Terhadap Tambahan Memori Banding dariPenggugat/Terbanding, serta ketentuanketentuan hukum yang terkait dengan sengketaini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikanpertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohon dinyatakan batal atau tidaksah oleh Penggugat/Terbanding adalah Surat Keputusan Tergugat/Pembanding berupaSurat Kepala Dinas Tenaga
Register : 18-05-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst Tanggal 10 Agustus 2022 — TENAGA LISTRIK GORONTALO
44 — 29
44 — 29
Pasal 289 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sertaketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
- MenyatakanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor123/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst atas namaDebitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo(Dalam PKPUSementara) berakhir;
- Menyatakan Termohon PKPU (PT Tenaga Listrik Gorontalo)Pailit dengan segala akibat hukumnya
Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Debitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo;
4.Mengangkat:
a)Saudara ENRICO HAM AD A, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftara Nomor: AHU-57 AH.04.05- 2022, tanggal 28 Maret 2022, beralamat di Arkananta Vennootschap Bankruptcy
Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Debitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo;
- Memerintahkankepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
- Menetapkanbiaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7.Menghukum
Debitor PT Tenaga Listrik Gorontalo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.660.000,00(Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
TENAGA LISTRIK GORONTALO
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 17/G/2013/PTUN-TPI Tanggal 25 Maret 2014 — PARTNER USAHA BERSAMA; MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM;
113 — 40
113 — 40
PARTNER USAHA BERSAMA; MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM;
Register : 10-05-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 8 Oktober 2013 — AWWAN BINA INSANI;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
30 — 12
30 — 12
AWWAN BINA INSANI;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Putus : 16-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014 K/Pdt/2018 Tanggal 16 Juli 2018 — EDDY SOFYAN
lawan
PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)/
BPJS KETENAGAKERJAAN
127 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
EDDY SOFYANlawanPT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)/BPJS KETENAGAKERJAAN
EDDY SOFYAN, bertempat tinggal di Desa Kamarung,Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;Pemohon Kasasi;LawanPT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)/BPJS KETENAGAKERJAAN, yang diwakili oleh DirekturUtama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, berkedudukandi Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada: Iwan Setiawan, S.H., M.M. dan kawankawan, Para Karyawan pada Divisi Kepatuhan dan HukumBPJS Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Jend.
Putus : 21-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 977 PK/Pdt/2022 Tanggal 21 September 2022 — MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SULAWESI UTARA, CQ. BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Lawan
SADIN POBELA, Dkk
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SULAWESI UTARA, CQ. BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW tersebut;
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SULAWESI UTARA, CQ. BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWLawanSADIN POBELA, Dkk
Register : 16-11-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN SUBANG Nomor 52/Pdt.Bth/2016/PN SNG Tanggal 17 Mei 2017 — JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) / BPJS KETENAGAKERJAAN
196 — 0
196 — 0
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) / BPJS KETENAGAKERJAAN
Register : 05-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skw Tanggal 27 Mei 2021 — GCL Indo Tenaga, DKK
92 — 0
92 — 0
GCL Indo Tenaga, DKK
Register : 05-08-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 05-02-2020
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bek Tanggal 29 Januari 2020 — GCL INDO TENAGA
83 — 0
83 — 0
GCL INDO TENAGA