Ditemukan 163549 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pendidikan nasional Pelaksanaan arbitrase nasional Sistem pendidikan nasional Arbitrase nasional (b)
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata
Putus : 16-12-2015 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 18/Pdt.G/2015/PN LSK
Tanggal 16 Desember 2015 — BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK
127 — 23
  • BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK
    BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK, beralamat diJalan Merdeka Timur No. 6 Kelurahan Simpang IVKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam halini memberikan kuasa kepada SENTOT AHMADI, S.H.,F.A. HIMAWAN H, S.H., BUDI N, S.H., AGUS P, S.H.,DEDY S. S.H., MEIZA FAJAR A., S.H., YUSRIZAL,AHMAD TASIR, SAYUTI IZHAR, ELVIN HIDAYAT,MASAGUS VIRZA HARRI Keseluruhnya Karyawanpada PT.
    Bank Tabungan Pensiun Nasional,Tbk.,pada tanggal 3 Maret 2010 dengan nomor Akta 2 yang dibuat secaraNotariil di hadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, S.Hberkedudukan di Jakarta yang aslinya disimpan oleh Notaris tersebutdiatas (selanjutnya berikut segala perubahanperubahannya danpenambahanpenambahannya disebut SKUPK).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 16-05-2007 — Upload : 05-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2557/PDT/2004
Tanggal 16 Mei 2007 — Drs. KH. Abdul Gaffar Guna; HJ. Fatimah Rais, BA
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2979 B/PK/PJK/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
41 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2046 B/PK/PJK/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/TUN/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ; SAKIMAN EDI PRAYITNO ; SLAMET TRIYONO, dkk.
53 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ; SAKIMAN EDI PRAYITNO ; SLAMET TRIYONO, dkk.
    No. 69 K/TUN/2008Surat Jawaban Departemen Pendidikan Nasional RI. termasuk 25 Juli 2006Nomor : 34785/A.2.5/KP/2006, perihal mohon penindakan dan penyelesaiansebagai Pegawai Negeri Sipil (vide P10) ;Bahwa, adapun kronologis peristiwa :1.
    Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Sekretaris Jenderal DepartemenPendidikan Nasional Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006, perihal Mohon penindakan danpenyelesaian sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil ;Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/20083.
    Bahwa Judex Factie memberikan pertimbangan bahwa Para TermohonKasasi dulunya adalah pegawai negeri sipil dalam jajaran DepartemenPendidikan Nasional (vide halaman 73 alinea 4 Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta).
    Selanjutnya dikatakan bahwa atas dasar pelimpahankewenangan tersebut, penyelesaian yang berkaitan dengan statuskepegawaian Para Penggugat menjadi kewenangan DepartemenPendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara (vide halaman 83alinea 2, 3, dan 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).Pasal 2 ayat (1) Keppres Nomor 38 Tahun 2000 menyatakan bahwasebagai tindak lanjut dibubarkannya Badan Koordinasi BantuanPemantapan Stabilitas Nasional, Panglima TNI mengkoordinasikanpelaksanaan penyelesaian
    No. 69 K/TUN/2008Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Kasasi, judex facti telahkeliru memberikan penafsiran hukum mengenai wewenang koordinasiBadan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional dan wewenanguntuk mengeluarkan Keputusan Klasifikasi/Penggolongan bagi paraTermohon Kasasi..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2978 B/PK/PJK/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
34 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 20-12-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 31/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 30 Juni 2020 — PENGGUGAT : NURMAWATI TERGUGAT : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BATAM
327 — 173
  • PENGGUGAT : NURMAWATITERGUGAT : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BATAM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 05-09-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/TUN/KI/2019
Tanggal 1 Oktober 2019 — KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU vs ISWANDI;
183 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU vs ISWANDI;
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-01-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2022
Tanggal 12 April 2022 — RUDY CHAIRURIZA TANJUNG, S.H VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
209 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUDY CHAIRURIZA TANJUNG, S.H VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2977 B/PK/PJK/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2976 B/PK/PJK/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Arbitrase Pembatalan Arbitrase
Kata Kunci : Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional
2/Yur/Arbt/2018
4453 — 0
  • Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali

  • Terhadap putusan arbitrase khususnya arbitrase nasional diatur bahwaputusan arbitrase dapat diajukan pembatalan ke pengadilan negeri apabila memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999(UU Arbitrase).

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA vs ARIEF GUNAWAN
70 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA vs ARIEF GUNAWAN
    PUTUSANNo. 322 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1R.B.
    Pesanggrahan, Kota AdministrasiJakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil:Objek Sengketa:Bahwa yang dimaksud objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional
    4472/1975, SertifikatHak Milik No. 1064/Petukangan Selatan, Gambar Situasitanggal 25 Februari 1975 No. 491/1975, seperti tersebutkonsideran memperhatikan;Bahwa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagai dasargugatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tersebut dalamPasal 1 angka (2) dan (3) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:3.1 Berupa suatu penetapan (Beschikking) yang dikeluarkan olehTergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalildalil Penggugat,kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas;2 Penggugat Tidak Berkualitas;Bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan tuntutan karena sejakditerbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor5VHI2000 tanggal
    AriefGunawan sudah tidak mempunyai kepentingan atas tanah a quo;3 Gugatan Lampau Waktu (Daluwarsa);Bahwa Penggugat pada intinya menyatakan baru mengetahui adanya objeksengketa a quo pada tanggal 7 Mei 2010 adalah sangat mengadaada, karenaPenerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5VIU2000 adalah pada tanggal 5 April 2000 dan sejak diterbitkannya suratkeputusan tersebut para pihak baik pemohon pembatalan serta termohonpembatalan telah diberitahukan seperti yang tercantum di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2307 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
    KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2545/PJ/2014, tanggal 8 Oktober 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL
    Pengadilan Pajak Nomor Put.53609/PP/M.VA/16/2014, tanggal 27 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1906/WPJ.11/2012, tanggal 20 Nopember 2012, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00030/207/10/631/12, tanggal27 Maret 2012, atas nama PT Catur Kokoh Mobil Nasional
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1906/WPJ.11/2012, tanggal 20 November 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010Nomor 00030/207/10/631/12, tanggal 27 Maret 2012, atas namaPT Catur Kokoh Mobil Nasional, NPWP 01.137.088.9631.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2975 B/PK/PJK/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2974 B/PK/PJK/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — BENYAMIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG, dkk
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BENYAMIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG, dkk
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 20-05-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 37/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 20 Mei 2015 — - Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndau, yang bertempat kedudukan di Jln. Nusaklaian-Lekunik Baa-Rote vs - JUNUS ANIN, Cs.
31 — 15
  • - Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndau, yang bertempat kedudukan di Jln. Nusaklaian-Lekunik Baa-Rote vs - JUNUS ANIN, Cs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/TUN/TF/2022
Tanggal 6 Desember 2022 — RUSNAWI, Sp.KK VS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL;;
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUSNAWI, Sp.KK VS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-11-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156K/TUN//2006
Tanggal 15 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA ; NY. GLORIA IMAM SOEPARDI
113 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA ; NY. GLORIA IMAM SOEPARDI