Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 640/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Ni Ketut Hevy Yushantini, SH
Terdakwa:
Eko Setiyono Bin Pariyo
3414
  • Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatanpengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalurdan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana diatur dandiancam pidana pasal 100 Jungto pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No.45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;Hal 1 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 640 /Pid.Sus/2018/PN DpsMenjatuhkan
    Putra Leo Santoso dengan berat kotor 100GT, merk mesin Nissan nomor seri 106286,kapal penangkap ikan denganalat tangkap purse seine pelagis kecil , kapal tidak diijinkan untuk melakukanpenangkapan ikan selain di WPP NRI 713 yang meliputi selat Makassar,Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali serta dilarang melakukanpenangkapan ikan pada jalur dan II sehingga melanggar Pasal 7 ayat (2)huruf C UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang
    Selamakapal terpantau pada periode tersebut KM.Putra Leo Santoso beroperasi diWPP NRI 712 wilyah Laut Jawa sebelah timur Kepulauan Kangean.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal100 Jo pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Hal 8 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 640 /Pid.Sus
    Hal ini melanggar Pasal 7 ayat(2) huruf c Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyisetiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaanperikanan wajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengenai : c.
    Dengan batasan batasankoordinat terdapat lampiran di Permen tersebut;Ahli menerangkan bahwa Bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinya terdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikananyaitu.: setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkansebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidana dengan pidanadenda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratus lima puluh jutarupiah).Terdakwa membenarkan keterangan
Register : 09-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN PACITAN Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pct
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
EKO WAHYU PRAYITNO, SH
Terdakwa:
JUMINO BIN MARKABAN
424
Register : 08-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Brb
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
RATNA SEPTYADIVA, SH.
Terdakwa:
BARAHIM Bin HAMZAH
266
  • tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    SektorKelautan dan Perikanan Undang Undang No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja.ATAUKEDUA : Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. SektorHalaman 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.
    BrbKelautan dan Perikanan Undang Undang No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja.ATAUKETIGA : Pasal 84 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    Pasal100B Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, olehkarena UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagaimana pada Paragraf 2, maka pemidanaan akan mengacu dan
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lwk
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
1.Saharudin bin Aping
2.Ramli Bin Edar
3.Rion Bin Hasdin
266
  • Indonesiamelakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidaya ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lwkyang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi dayaikankecilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B UU RINo 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tentang perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004
    Banggai Laut;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RI No 45 Tahun 2009tentang Perikanan tentang perubahan atas UndangUndang RI No 31Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;ATAUKEDUABahwa para terdakwa yakni terdakwa terdakwa SAHARUDIN binSAPING, terdakwa Il RAMLI bin EDAR, dan terdakwa Ill RION bin HASDINHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lwkpada waktu dan tempat sebagaimana yang telah
    Banggai Laut;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 100 B UU RI No 45 Tahun 2009 tentangPerikanan tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang;2.
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 03-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.RISKI HARUNA, S.H.
2.MASDALIANTO, SH
3.ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
MULYADI PUTRA Bin SANUSI
4215
Register : 25-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KANDANGAN Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kgn
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.PRIHANIDA DWI SAPUTRA, SH
2.MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
BAYU Bin Alm UTUH
3621
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
SEMMANG Alias ARMAN
4223
  • Menyatakan SEMMANG ALIAS ARMAN selaku nakhoda KMNASMARAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN ASMARAENI wajiob memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanHalaman 27 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
EKI MOHAMAD HASIM, SH
Terdakwa:
ALWI Bin SAMBIRA
2318
  • Pasal27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.3.
    Kabupaten Bombana menujuperairan Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana untukmenangkap ikan ; Bahwa alat tangkap ikan yang terdakwa gunakan berupa jaring Waring yangterbuat dari nilon berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 13 X 14Meter dan sewaktu berlabuh di perairan Pulau Tambako KecamatanMataoleo Kabupaten Bombana untuk melakukan penangkapanikandipantau oleh saksi ANDI YUSUF MAJID berteman petugas dari KepolisianPolairud Polda Sultra yang sedang berpatroli menggunakan kapal KP XX 2004
    Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatanmana paraterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa ALWI Bin SAMBIRA nahkoda Kapal KMN SURITELADAN GT 22 pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 bertolakdari pelabuhan desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombanamenuju perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombanauntuk menangkap ikan ; Bahwa alat tangkap ikan yang terdakwa gunakan berupa jaring Waring yangterbuat dari nilon berbentuk persegi empat dengan panjang
    jaring 13 X 14Meter dan sewaktu berlabuh di perairan Pulau Tambako KecamatanMataoleo Kabupaten Bombana untuk melakukan penangkapanikandipantau oleh saksi ANDI YUSUF MAJID berteman petugas dari KepolisianPolairud Polda Sultra yang sedang berpatroli menggunakan kapal KP XX 2004; Bahwa selanjutnya saksi ANDI YUSUF MAJID berteman petugas dariKepolisian Polairud Polda Sultra melakukan pemeriksaan dokumen kapaldan sewaktu ditanyakan mengenai Dokumen SIPI ( Surat Ijin Penangkapanikan ) dan Surat Persetujuan
    ikan ) danSurat Persetujuan berlayar selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupaKapal KMN SURI TELADAN GT 22 serta hasil tangkapan berupa Cumi Cumi sebanyak kurang lebin 15 Kilo Gram diamankan menuju KantorKepolisian Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa ALWI Bin SAMBIRA tersebut diatas sebagaimanayang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat 3 Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang R.Nomor 31 tahun 2004
Register : 22-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 570/PID/2015/PT SBY
Tanggal 28 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SYAIFUL ARIF
Terbanding/Terdakwa : MUASAN Bin MUKRAMIN
Terbanding/Terdakwa : MUSLIMIN Bin NAWI
Terbanding/Terdakwa : NAWI Bin MU'DIN
156
  • :seperti tersebut dalam (I),benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN).e Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkankerusakan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ataulingkungan.e Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa I.
    tersebut dalam (I),adalah benar racun dengan bahan aktif Natrium Sianida (NaCN).> Barang bukti nomor 0469/2015/KKF. : seperti tersebut dalam (),benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN).e Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkankerusakan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ataulingkungan.e Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100B UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    SBY.Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2. Menjatuhkan pidana atas para terdakwa I. MUASAN bin MUKRAMIN,terdakwa II. MUSLIMIN bin NAWI, terdakwa III. NAWI bin MUDIN, denganpidana penjara masingmasing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masingmasing sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan kurungan;3.
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
1.HORMANAL BAIHAQI Als JERRY
2.DERIS ABDUL LATIP
3.TATANG SUANDA
4.AHMAD RIFAI TANJUNG
5.WAHYU PERMADI
6.M. ANJAS HASANDI
7.ELAN SOMANTRI
8514
  • Atas UU No. 31Tahun 2004 Jo.
    Pasal 7 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.UU RIHalaman 17 dari 48 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN SDANo 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan jo.
    Pasal 21 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004Tentang Perikanan jo. undang undang nomor: 45 tahun 2009 TentangPerubahan atas undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Kedua diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal26 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undang undangnomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
    Pasal 26 ayat (1)undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah dengan undang undang nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atasundang undang nomor: 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangunsur unsurnya sebagai berikut;1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja;3.
    Pasal26 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undangundang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
Register : 24-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbw
Tanggal 7 Februari 2022 — Penuntut Umum:
RIKA EKAYANTI, SH.MH
Terdakwa:
MARDIANTO ALS. ABID AK. MADA
8037
  • Pasal 8 Ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;AtauKeduaBahwa terdakwa MARDIANTO ALS. ABID AK. MADA bersamasamadengan anak saksi ILYASA AK. M. YAMIN dan ANDRE ALS.
    Pasal 9 UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi IBNU ALIF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa MARDIANTO ALS. ABID AK. MADAdan saksi ILYASA AK. M.
    Pasal 8 Ayat (1) UURI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAU2. Dakwaan kedua: Pasal 85 Jo. Pasal 9 UURI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) UURINo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP yangunsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2.
    DRE (DPO)belum sempat menerima upah dari terdakwa;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai turut sertamelakukan tindak pidana maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 8 Ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
Register : 09-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN BIAK Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
OKTOVIANUS BONGGOIBO
5916
  • Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oktovianus Bonggoibodengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi masa selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Danpidana Denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) Subsidair 2(dua) bulan penjara.3.
    Pasal 8 ayat (1) UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapanikanmenurut Pasal 1 butir ke5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun termasuk kegiatan
    yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaanikanmenurut Pasal 1 butir ke6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalamlingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan
    kerusakan pada ekosistembawah laut; Terdakwa sudah pernah dihukum;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagiperbuatannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Register : 01-12-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Llg
Tanggal 21 Desember 2021 — Penuntut Umum:
Akbari Darnawinsyah, S.H.
Terdakwa:
Bambang Widodo bin Sukadi
1060
Register : 15-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Plg
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
TESAR BIN WAHID
173
Register : 14-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
ALFIANI Bin H. HATTA
7620
  • HATTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun
    HATTA, telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakan kelestarian sumber daya ikan~ dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009sebagaimana
    dan ikan sepat dengan beratkeseluruhan sekitar 1 Kg yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ikan gabus, 12 (duabelas) ekor ikan sepat siam dan 6 (enam) ekor ikan sepat sedangkanseperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dariteman dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dan terdakwamengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarangoleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    setrum dilarang oleh Pemerintah;Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    denganmenggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat unsur keduaa telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPenuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
    HATTA, telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimanaDakwaan
Register : 16-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PN KANDANGAN Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Kgn
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.RIDHO HENDRY IRAWAN, SH
2.INDRA CAHYO UTOMO, SH
3.MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.
4.WIDODO HADI PRATAMA, S.H.
Terdakwa:
WAHYUNI Bin (Alm) MASRANI
590
Register : 22-06-2022 — Putus : 11-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN JEMBER Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmr
Tanggal 11 Juli 2022 — Penuntut Umum:
HELMI WAHYU HUTAMA,SH.
Terdakwa:
ASMANU bin SUWALIK
248
Register : 28-08-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PID/2012/PTSMDA
Tanggal 30 Agustus 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Sutriyono, SH.,MH.
Terbanding/Terdakwa : LATJAMANI Bin TUMANI
5416
Register : 05-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Pbl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ARIEF FATCHUROHMAN SH MH
Terdakwa:
IMAM SYAFI I
6513
Register : 21-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN TNR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ZAKARIA SULISTIONO, SH.
Terdakwa:
1.SAMON Bin SUBANDRIO
2.JABARUDDIN Bin Alm ARBU
8921