Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MOH. RIZAL MANABA, SH.,MH.
Terdakwa:
MAMMANG Bin H SARIFUDDIN
25 — 5
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapanikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan olehNelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang
    lebih lanjut.Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    bisa merusak ekosistem laut; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Sus/2019/PN.kKditentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 07-10-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Tte
Tanggal 8 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MOKHSIN UMALEKHOA, S.H.MH
Terdakwa:
1.UDIN H Alias UDIN
2.NASRUN Alias LA UMBI
9 — 4
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 23-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Llg
Tanggal 14 Mei 2018 — Penuntut Umum:
BURNIA, SH
Terdakwa:
YUDI ALENDRA Alias ALEN Bin SUNADI
14 — 6
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 05-08-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 152/PID/2014/PT BNA
Tanggal 8 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : NIKU SENDA, SH
Terbanding/Terdakwa : LIK Bin PRAT
40 — 6
  • Kakap IIsedang berlayar pelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarik jarring jenispukat trawl dan juga ditemukan buktibukti tindak pidana perikanan bahwa KM KakapII tidak memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya kapal di Kawal kePangkalan TNI AL Lhokseumawe.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jopasal 26 ayat (1) jo pasal 104 Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004
    Putusan No.152/PID/2014/PTBNAsedang berlayar pelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarik jaring jenispukat trawl dan juga ditemukan buktibukti tindak pidana perikanan bahwa KM KakapII tidak memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya kapal di Kawal kePangkalan TNI AL Lhokseumawe.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jopasal 104 Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004
    Menyatakan terdakwa Lik Bin Prat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidakmemiliki STUP sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo pasal 26ayat (1) jo pasal 104 UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telahditambah dan diubah dengan Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerikanan
    ditambah dengan Undangundang Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan yang menyatakan ketentuan tentang pidana penjara tidak dapatditerapkan terhadap perbuatan yang dilakukan diwilay ZEEI (Zona Ekonomi EksklusiIndonesia), kecuali tidak ada perjanjian antar Pemerintah RI dengan Pemerintah Negarayang bersangkutan ;Menimbng, bahwa sampai saat ini belum ada perjanjian ZEEI (Zona EkonomiEksklusi Indonesia) antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Thailand, sedangkanmenurut pasal 102 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    kepentingan penyidikkan paling lama 20 hari dan diperpanjangselama 10 hari menurut pasal 73 ayat (6) (7), maka oleh karena saat ini terdakwa beradadalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan agar Terdakwa segeradikeluarkan dari tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;Memperhatikan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 104, pasal 102, pasal 73ayat (6) (7) Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Umum
Register : 02-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN PN.Ktg
Tanggal 17 September 2015 — Jaksa Penuntut:
NELSON, SH
Terdakwa:
MAKMUR MAU
39 — 14
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 21-09-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.IWAN WINARSO, SH.,M.Hum
2.FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
3.AGUS DARMAWIJAYA, SH
Terdakwa:
HAIRON
42 — 6
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 30-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 677/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
AKHMAD HOTMARTUA,SH
Terdakwa:
KHAIRUL ANAM
11 — 8
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 10 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
IRWAN Bin Alm ALUS
23 — 5
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN SDA
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
PARTONO
61 — 22
  • Pasal 26 Ayat (1) UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.
    wilayah batam, tempatdilakukannya kejahatan tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaanperikanan Indonesia, dengan demikian telah terpenuhi sub unsur "wilayahpengelolaan perikanan Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, makaperbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Syaichon dan saksiSukardi untuk mengirimkan koper yang berisi benih lobster merupakanperbuatan melakukan usaha di bidang pengangkutan ikan yang dimaksuddalam Pasal 92 Undangundang Nomor 31 tahun 2004
    Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 218/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SUCIPTO, SH
Terbanding/Terdakwa : TARIS bin KARNO
60 — 29
  • SRI INDAH DUA PUTRI Panjang 11. 40 M, lebar 4.55 M, mesin mitsubishi100 PK.Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal mempunyai jumlah awak kapal16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa selaku nahkoda dan kawankawan.Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 98 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentangPerikanan jo UndangUndang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan joPeraturan Menteri
    Register Perkara: PDM Ill 38 / Ciro / 05 / 2017 tanggal 03 Juli 2017Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TARIS BIN KARNO, terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja telahberlayar dengan menggunakan kapal perikanan, dengan tidak memiliki Suratiin berlayar kapal perikanan yang sah atau surat persetujuan berlayar yangsah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 98UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan
    harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.Memperhatikan, Pasal 98 UndangUndang Nomor : 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Snj
Tanggal 20 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH.
Terdakwa:
HERI BIN H. ALWI
56 — 23
  • ALWI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERIKANAN melanggar Pasal 84Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanansebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI bin H. ALWI berupa pidanapenjara selamai1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,(Seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.
    Barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengansumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakanuntuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;SUBSIDER:Bahwa ia Terdakwa HERI Bin H.
    Barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengansumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakanHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Snj.untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut
    Nursalam, S.Pi., M.Si., yang keterangannya dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargamaupun pekerjaan dengan Terdakwa; Bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dijelaskan: Setiap orang dilarang melakukan penangkapanikandan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikandan/atau membahayakan
    tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sel
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMONO
44 — 47
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 434/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
SOPYAN Bin ARSYAD
21 — 6
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawlsjenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarangberdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawlsjenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarangberdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 B jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang
    (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019,perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyiSetiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengolaan perikanan Negara RepublikIndonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yangdilarang tersebut
    dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 20-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 87/PID/2013/PT SMG
Tanggal 2 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : Ali Zuhdi bin Alm. Sapuan
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dyah Budi Astuti, SH
36 — 15
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 24-02-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
RADHIYATUL HAYAT alias HAYAT bin YANUAR
40 — 0
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Mks
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
LISKEN M.TAMPUBOLON, SH.MH
Terdakwa:
H. LEWA BIN UDDING
41 — 16
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 29-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
M. Yusuf. R. SH
Terdakwa:
Abu Bakar Bin Daeng Tapa
98 — 8
  • (Perikanan)wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapatmerugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan danatau lingkungannya sebagaimana diatur dalam: Pasal 84 UndangUndang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimanadalam dakwaan tunggal;2.
    (Perikanan)nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karangmeminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa pantai.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal84 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentangperikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah
    Setiap Orang;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Perikanan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukumsebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapatdimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dalamhal ini menunjuk pada siapa
    (Perikanan)dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan diuraikan bahwa penggunaanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarianSumber daya ikan dan
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100BUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 19-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALOPO Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Plp
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
1.ST.ROSDIANAH, SH
2.Irmawati, SH
Terdakwa:
DANDI BIN BURAHIN
44 — 8
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 22-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 733/Pid.Sus/2020/PN SDA
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
HAERU ROJIKIN Bin BUSAIRI
71 — 25
  • Pasal 26 Ayat (1) UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahum 2004 tentangPerikanan jo.
    ) unsur ini bersifat a/ternatif, sehingga jika salah satu perbuatan dalamHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2020/PN SDAusaha perikanan yang disebut dalam unsur ini terpenuhi dan tidak memiliki ijinmaka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengangkutanadalah perbuatan seseorang yang mengangkut suatu barang dalam hal ini ikandari satu tempat ke tempat yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UndangundangNomor 31 tahun 2004
    di Sidoarjo dengan tujuan wilayah batam, tempatdilakukannya kejahatan tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaanperikanan Indonesia, dengan demikian telah terpenuhi sub unsur "wilayahpengelolaan perikanan Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, makaperbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Kendon untuk mengirimkankoper yang berisi benih lobster merupakan perbuatan melakukan usaha dibidang pengangkutan ikan yang dimaksud dalam Pasal 92 UndangundangNomor 31 tahun 2004
    Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 02-03-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kgn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
WILDAN Bin SURIANI
49 — 13
  • terdakwa WILDAN Bin SURIANI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
    sudahberhasilmendapatkan ikan berupa ikan sepat berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh)ekor, ikan papuyu sejumlah sekitar 15 (lima belas) ekor kurang lebih 3 kgsedangkan peralatan setrum tersebut terdakwa peroleh dari temanterdakwa yang bernama AMAT yang beralamatkan di Kecamatan danaupanggang kabupaten HSU, dan terdakwa mengetahui kalau menangkapikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    seperti semula.Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudahberhasilmendapatkan ikan berupa ikan sepat berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh)ekor, ikan papuyu sejumlah sekitar 15 (lima belas) ekor kurang lebih 3 kgsedangkan peralatan setrum tersebut terdakwa peroleh dari temanterdakwa yang bernama AMAT yang beralamatkan di Kecamatan danaupanggang kabupaten HSU, dan terdakwa mengetahui kalau menangkapikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Pasal 85 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 ataukedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undangundang Nomor 31Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN KgnTahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dalwaanaternatif maka Majelis Hakim langsung memilin dakwaan pertama yaitu Pasal84 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    undang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004