Ditemukan 555696 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH.MH
Terdakwa:
JUMASRI Alias MABE
19 — 15
  • Pasal 8 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. PasalPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.2.
    Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.No.31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.Hal 6 dari 26 hal.
    Dan tentang laporan hasil uji sampel ikan yang dikirimkan olehPPNS Perikanan dapat diketahui bahwa hasil tersebut ikan terindikasi matidengan perlakuan/aktivitas penangkapan ikan yang tidak wajar (akibat getarandari ledakan bahan peledak).Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1)Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa Setiap orangdilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan
    Putusan No.197/Pid.Sus/2021/PN.KdiMenimbang Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yangdimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannyamelakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihariyang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (Lima) GT(Grosse Tonage).Menimbang Bahwa dihitung dari ukuran dimensi pokok perahu tersebutyaitu Panjang 8 Meter, Lebar 0,96 Meter dan Dalam
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 29-11-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 104/PID/2013/PT MTR
Tanggal 16 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HUSNUL RAUDAH,SH. Diwakili Oleh : HUSNUL RAUDAH,SH.
Pembanding/Jaksa Penuntut : I KOMANG PRASETYA, SH. Diwakili Oleh : HUSNUL RAUDAH,SH.
Terbanding/Terdakwa : NUR,AIN Als.AIN.DKK
Terbanding/Terdakwa : ABDULLAH Als. DUL
41 — 15
  • ABDULLAHAls DUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yangmelakukan atau turut melakukan dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapanikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan6kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan / atau cara, dan/ataubangunan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 84ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
    perpanjanganPenahanan Ketua Pengadilan Tinggi terhadap Para Terdakwa sudah habistanggal 30 Nopember 2013, maka status Para Terdakwa sudah tidak lagi beradadalam tahanan, maka dari itu Para Terdakwa sudah tidak lagi tetap ditahan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dalamtingkat Peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;Mengingat pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Tentang Perubahan UUNo. 31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan UU No. 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Oktober 2013Nomor : 380/PID.Sus/2013/PN.MTR sekedar mengenai status barang buktiyang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mataram, sehinggaberbunyi
Pengadilan PN Andoolo Pidana Umum
Register : 25-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN Andoolo Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Adl
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
Marwan Arifin. S.H
Terdakwa:
Dasini
53 — 37
  • pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :1.Menyatakan terdakwa DASINI, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, mengeluarkan ikanyang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal88 jo pasal 16 ayat (1), pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf dan m UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DASINI berupa pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dengan dikurangi selama paraTerdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar paraTerdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan
    petugas AVSC telah mengejar terdakwa hinggaterdakwa berhasil diamankan, lalu dilakukan penggeledahan terhadapterdakwa dan ditemukan terdakwa membawa benih Lobster denganmenyelipkan ke balik pakaian dan setelah ditanyakan surat perijinannya,terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen perijinan dalam membawabenih lobster tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1), pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf j dan mUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentang perikanan sebagaimanatelah di ubah dan di tambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPATAUHalaman 4 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Adl.Kedua:Bahwa terdakwa DASINI Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekitarpukul 09:15 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JuniTahun 2019 bertempat di Terminal Bandara Haluoleo Kelurahan AmbaipuaKecamatan Ranomeeto Kabupaten
    DASINI sebagaimana disangkakan dalam Pasal 88 jo pasal 16 ayat (1),Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf j dan m UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentangPenangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan(Portunus pelagicus spp) dan Pasal 31 Jo
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 24-04-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Mtr
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.KRISNA PRAMONO,SH.
2.I NYOMAN SANDI YASA,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
1.TOHRI
2.ABDUL MANAF
3.TAOPAN
4.MURNAN
32 — 15
  • Menyatakan terdakwa terdakwa TOHRI, terdakwa Il MURNAN, terdakwa IIIABDUL MANAF dan terdakwa IV TAOPAN secara sah dan meyakinkan terbuktimelakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana Dakwaan alternatif kesatuPasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) KUHP.2.
    tangkapannya semakin menurun, dengan semakinmenurunnya hasil tangkapan nelayan menyebabkan turunnya penghasilannelayan, turunnya penghasilan nelayan menyebabkan tingkat kesejahteraannelayan dan keluarganya menurun, serta bisa mengancam jiwa manusia apabilakecepatan daripada menyalakan sumbu dan perhitungan pelemparannya tidaktepat karena bisa meledak ditangan pelakunya sendiri sebelum sempat dilempar.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004
    No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI No. 45Tahun 2009 tentang perubahan tas Undangundang RI No. 31 tahun 2004tentang perikanan;Bahwa ciriciri ikan yang penangkapannya menggunakan bahan peledakantara lain kerusakan pada fisik ikan seperti lepasnya sisik pada ikan, patahtulang belakang, terpotongnya bagian tubuh ikan, organ bagian dalam ikanhancur, gelembung renang pecah, pembuluh darah pecah;Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium yang diperlihatkan kepada
    satu dengan yang lain untuk diambilpersesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalammempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas dan dari fakta tersebut telahdipertimbangkan bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yangdilakukan dengan menggunakan Bom yang tentu nya mengakibatkan kerusakansumberdaya ikan dan atau lingkungan nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12ayat (1)UU RI Nomor 31 tahun 2004
    kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dariterpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka denganterpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaituunsur Setiap Orang juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 86 ayat (1) UU RINomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi,maka Para Terdakwaharuslah
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 26-01-2023 — Putus : 15-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pkj
Tanggal 15 Februari 2023 — Penuntut Umum:
2.Misrawaty Alwin Djafar, SH
3.ASRUDDIN, SH
Terdakwa:
1.RAIS BIN H. BADO
2.IRPAN BIN BAIRI
3.JUFRI BIN H. BODA
4.SAMPARA BIN SAPO
5.DARISO BIN GONGGO
41 — 10
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 06-03-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN DUMAI Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Dum
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
ASEP YOPIE BUDIMAN SH.
Terdakwa:
SUMITRO Als ALAI Bin GASUN Alm
25 — 14
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 14-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.WAHYU BAHTIYAR ARIFI Bin JUNAIDI
2.HENDRI MARDIANTO Bin MARGONO
59 — 13
  • jenismutiara sebanayk 2.000 (dua ribu) ekor dan benih lobster pasir sebanyak31.000 (tiga puluh satu ribu) ekor, dengan panjang tubuh (total) ratarata 2,2(dua koma dua) cm dengan panjang carapace 0,64 (nol koma enam empat)cm dengan berat ratarata 0,424 (nol koma empat dua empat) gram dengankesimpulan total benih bening lobster 33.000 (tiga puluh tiga ribu) ekor.Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo.Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004
    Pasal 26 ayat (1)Undangnndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja;3.
    Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga dikenakan ketentuan umummengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) kesatuKUHP;Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dapat dilihatpihakpihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yangmelakukan (Plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yangturut serta melakukan (medeplegen) perbuatan pidana
    Pasal26 ayat (1) Undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undangundang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
    Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN WATAMPONE Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wtp
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
HJ.ROSDIANA,SH
Terdakwa:
ASRIL ALIAS ILE BIN WAHYUDDIN
140 — 51
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 06-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PN DUMAI Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Dum
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
NIPHON LUMTHONG
37 — 4
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 09-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Tar
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
A THIRTA MASSANGUNI D, S.H.
Terdakwa:
RUDIN ALIAS LARUDDIN BIN HASAN
51 — 7
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum
Register : 09-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbu
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WIDYA NUGRAHENY, SH
Terdakwa:
SAIDI Als UDAY Bin SAMSUDIN
31 — 7
  • Menyatakan terdakwa SAIDI Als UDAY Bin SAMSUDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Perikanansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 8 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;2. Menjatunkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4bulan.3.
    PY.67/1/16.12 maka tonase didapat sekitar 0,42(nol koma empat puluh dua) GrossTon (GT), Maka terdakwa tergolong Nelayan Kecil dan atau Pembudidaya IkanHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN PbuKecil sebagaimana Pasal 1 angka 11 dan angka 13 Undangundang RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu orang yang matapencahariannya melakukan
    No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.ATAUKEDUABahwa Terdakwa SAIDI Als UDAY Bin SAMSUDIN pada hari Senintanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain termasuk dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perairan GosongPasir DAS Lamandau Kelurahan Mendawai Kec.
    PY.67/1/16.12 maka tonase didapat sekitar 0,42(nol koma empat puluh dua) GrossTon (GT), Maka terdakwa tergolong Nelayan Kecil dan atau Pembudidaya IkanKecil sebagaimana Pasal 1 angka 11 dan angka 13 Undangundang RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikanHalaman
    tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
MANIR
200 — 31
  • Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. PasalPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 8 Ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No.11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative makadenhan memperhatikan faktafakta hukum dipersidangan, majelis memilih langsungdakwaan Alternative Kedua Pasal 100 B Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid. Sus/2021/PN.kKdiPasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. PasalPasal 55 Ayat (1) keL KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutanMENGADILI:Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.
Pengadilan PT KALIMANTAN UTARA Pidana Umum
Register : 12-12-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 08-01-2024
Putusan PT KALIMANTAN UTARA Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS
Tanggal 8 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : OTONG BIN BALTAFA
36 — 8
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum
Register : 16-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pdl
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA MEYLANA,SH
Terdakwa:
CITRA Bin JAMALI
91 — 0
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1489/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M. IKBAL HADJARATI, SH
Terdakwa:
1.YUS DWI YUANTORO ALS ANDI
2.ANDI WINANDA LUBIS ALS LUBIS
75 — 26
  • LUBIS bersalah melakukan tindak pidanamereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja mengeluarkan ikan ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 88 Undangundang RI Nomor 31/2004
    Menyatakan Terdakwa II Andi Winanda Lubis alias Lubis tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimanatuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 88 Undangundang RI Nomor 31tahun 2004 tentang perikanan sebagaiman telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009;2. Membebaskan Terdakwa II Andi Winanda Lubis alias Lubis dari dakwaantersebut;3.
    pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungansumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang UndangRI Nomor 31 tahun 2004
    luar Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia;Dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja telah dapatdibuktikan secara sah dan meyakinkan;Ad. 3 Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,disebutkan:Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan,mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikanke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksisaksi,petunjuk
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Triman Santana.S.H
Terdakwa:
Slamet Bin Kasimun
70 — 20
Pengadilan PN IDI Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN IDI Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Idi
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MULIANA, SH
Terdakwa:
ZULFITRI ALIAS FITRI BIN M. HASYIM
31 — 12
  • HASYIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
  • Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
  • Menyatakan terdakwa ZULFITRI Als FITRI Bin
    DUA PUTRA10 GT 20 dibawa ke Dermaga Sat Polairud Polres Langsa untuk proses lebihlanjut.wn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undangundang R.I Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan. 20 SUBSIDAIR :won Bahwa ia terdakwa ZULFITRI Als FITRI Bin M.
    adalah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 31Tahun 2004 tentang perikanan dan berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2010tentang perikanan dimana pada pasal 37 Ayat (1) menyebutkan bahwasetiap usaha perikanan wajib memiliki SIUP sedangkan kewajiban melilikiSIPI disebutkan dalam pasal 37 Ayat (3) Bahwa Ahli menjelaskan Perairan Peureulak Kab.
    Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Memiliki / mengoperasikan kapal ikan berbendera indonesia;3. melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan perikananrepublic Indonesia;4. tidak memiliki SIPI;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Iditentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Idi1. Menyatakan terdakwa ZULFITRI Als FITRI Bin M.
    HASYIMtidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undangundang R.Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaanPrimer Penuntut Umum;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umumtersebut;3. Menyatakan terdakwa ZULFITRI Als FITRI Bin M.
Pengadilan PN BATANG Pidana Umum
Register : 18-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BATANG Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO
29 — 7
  • Pemalang Kab.Pemalang.Agama : IslamPekerjaan : Nahkoda Kapal KM Lancar Barokah SatuTerhadap terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Ketentuan Pasal 106 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman;Ketentuan Pasal 84 Kitap UndangUndang Hukum Acara Pidana;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNBtg tanggal 18
    olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Telah melakukan usaha dan/atauHalaman 1 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btgkegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenaijenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan yang diatur dan diancamdalam Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31Tahun 2004
    Lancar Barokah Satu adalah 14 GT, dan ditemukan alat tangkap jenispurse seine dengan ukuran mata jaring sangat kecil serta hasilnya berupatangkapan ikan campur +200 Kg.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang Undang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
    Beberapa peraturan yang berkaitdengan perikanan antara lain UU. 45 Tahun 2009 Tentang PerikananPerubahan UU No. 31 Tahun 2004. Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No.
    Jateng, Tahun 2008menjabat sebagai Kepala Subbag Tata Usaha PPP Tawang, Tahun2012 menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Pelayanan danKesyahbandaran PPP Tawang, Tahun 2017 saya menjabat sebagaiKepala Seksi Pengendalian Penangkap Ikan, Kapal ikan dan AlatPenangkapan Ikan ;Bahwa benar aturanaturan yang berlaku dibidang perikanan tangkapantara lain :e UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 31-12-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 11/PID.SUS-PRK/2018/PT JAP
Tanggal 23 Januari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
56 — 15
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.SusPRK./2018/PT JAPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut UmumTerdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan PALLETUI ALIAS LATTU selaku nakhoda KMN AIRIN
    JAYAGT 12 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukanTindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PALLETUI ALIAS LATTU selakunakhoda KMN AIRIN JAYA GT 12 dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dan denda sebesar Rp.. 50.000.000,(lima puluh juta rupia)subsidiair tiga (tiga)
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor128/Pid.Sus/2018/PN Ffk.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 30-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bnt
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ALEX BILL MANDO DAELI, S.H.
Terdakwa:
HAMDANI NOOR bin LAMSYAH
63 — 14
  • Menyatakan Terdakwa HAMDANI NOOR bin LAMSYAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaperikanan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggardakwaan tunggal Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.2.
    Pinang Coal terganggu dan rusak, yaitu ikan kecil maupun ikan besar baikbersisik maupun tidak bersisik akan mengalami gangguan fisik ataupun matisehingga ikan akan berkurang dan bila dalam jangka waktu yang lama habitatditempat tersebut akan berubah karena salah satu mata rantai makanan terputusdan lama kelamaan akan berkurang dan musnah.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 2004
    tentang Perikanan;Menimbang, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,mendinginkan, menangani, mengolah dan / mengawetkannya (vide Pasal 1 angka5 Undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan);Bahwa dalam persidangan, berdasarkan Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa, Petunjuk, serta Barang Bukti, terungkap bahwa pada hariSelasa
    Unsur "Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia";Menurut ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia adalah :1. Perairan Indonesia2. ZEEI, dan3.
    Pinang Coal, Desa Salat Baru,Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi KalimantanTengah;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Memperhatikan Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang