termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan suratsuratbukti P1 sampai dengan bukti P4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :Saksi Parnoto dan Saksi Sriyati;Menimbang, bahwa dalam permohonannya = tersebut Pemohonberkeinginan merubah nama anak Pemohon dari semula MELINA menjadiMELINA RAFFANABLA;Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No. 23Tahun

UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan paraSaksi bahwa Pemohon adalah benar penduduk Ketonggo RT 002 RW 001, DesaKrandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri; sehingga PengadilanNegeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang No. 23Tahun

Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan tersebut diatas Pengadilanmemerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini untukmelaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenWonogiri sebagai kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta AnakPemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UndangUndang No. 23Tahun

AktaPencatatan Sipil Anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukupberalasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkandengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan,maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang No. 23Tahun

ANAK ASLI II, umur 23tahun; .

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut biodata Pemohon Itertulis Nama : NAMA SALAH PEMOHON I Tanggal Lahir 23tahun dan biodata Pemohon II tertulis Nama : NAMA SALAHPEMOHON II, Tanggal lahir 19 tahun, namun Pemohon' Imempunyai biodata lain Nama : PEMOHON ASLI I Tanggallahir : 26 Desember 1958 dan biodata Pemohon II yang lainNama : PEMOHON ASLI II Tanggal lahir : 5 Oktober = 1963,sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, ~ KartuSusunan Keluarga dan SK Kenaikan pangkat terakhir Pemohon Idan

Menetapkan bahwa biodata para Pemohon dalam Kutipan AktaNikah Nomor: Kk.13.25.06/Pw.01/754/2011 tanggal 23Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang tertulis:Pemohon I Nama : NAMA SALAH PEMOHON I Tanggal Lahir 23tahun dan Pemohon MII Nama : NAMA SALAH PEMOHON II,Tanggal lahir 19 tahun diubah dengan biodata para Pemohonmenjadi: Pemohon I Nama : PEMOHON ASLI I Tanggal lahir26 Desember 1958 dan Pemohon II Nama : PEMOHON ASLI IITanggal lahir

ANAK ASLI II, umur 23tahun; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing masing mempunyaibiodata yang berbeda, yaitu) Pemohon I mempunyai biodata NamaNAMA SALAH PEMOHON I Tanggal lLahir 23 tahun dan NamaPEMOHON ASLI I Tanggal lahir : 26 Desember 1958, sedangkanPemohon II mempunyai biodata Nama : NAMA SALAH PEMOHON II,Tanggal lahir 19 tahun dan Nama : PEMOHON ASLI II Tanggallahir : 5 Oktober 1963;Bahwa perbedaan tersebut' terjadi karena kekeliruan paraPemohon dalam memberikan biodata dalam pengurusan KutipanAkta

Menetapkan bahwa biodata para Pemohon dalam Kutipan AktaNikah Nomor: Kk.13.25.06/Pw.01/754/2011 tanggal ZaDesember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang tertulis:Pemohon I Nama : NAMA SALAH PEMOHON I Tanggal Lahir 23tahun dan Pemohon II Nama : NAMA SALAH PEMOHON II, Tanggallahir 19 tahun diubah dengan biodata para Pemohon menjadiPemohon I Nama : PEMOHON ASLI I Tanggal ltlahir : 26Desember 1958 dan Pemohon II Nama : PEMOHON ASLI IITanggal lahir

Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23 tahun2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataandan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23tahun

2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami olehseseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 UndangUndang nomor 23tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialamioleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa menurut pasal 52

ayat (1) UndangUndang Nomor 23tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P2 telah didapatkanfakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal diBanjarbaru;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkandengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006,permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telahsesuai

,namaibutertulis HJ.WAHIDAH dirubah menjadi WAHDATUL MAHBUBAH jenis kelamin tertulisPerempuan dirubah menjadi Laki laki . adalah beralasan dan berdasar menuruthukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan padaakta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan makaberdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 23tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada

Ciamistelah lahir seorang anak laki laki bernama MALIK MAULANA IBRAHIM anak sah daripernikahan seorang ayah bernama ENDAR dan seorang ibu bernama YAYATROHAYATI;Menimbang bahwa didasarkan pasal 27 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun2006 tentang Administrasit Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajibdilaporkan/penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat kejadiannya peristiwa kelahiranpaling lambat 60 hari sejak kelahiran ;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 32 ayat (2) Undang Undang No. 23tahun

makaPengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itumenurut hukum dapat di kabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan makamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau pejabat yang di yangditunjuk untuk itu) agar menyampaikan salinan penetapan ini ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam register yangmasih berjalan ;Mengingat akan pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (2) Undang Undang No. 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang undanganyang bersangkutan ;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 32 ayat (2) Undang Undang No. 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan kelahiran yangmalampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandidasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas makaPengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan

oleh karena itumenurut hukum dapat di kabulkan ;Menimbang bahwa permohonan pemohon dikabulkan dan dalam permohonanpemohon diajukan secara prodeo maka biaya perkara adalah nihil ;Mengingat akan pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (2) Undang Undang No. 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangundanganyang bersangkutanMENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan bahwa:1 pada tanggal 29 April 2005 di Ciamis telah lahir seorang anak perempuanbernama WINA AFRIANI

Bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi nama Pemohon JohanesFrancisco The merupakan nama panggilan dilingkungan dimana Pemohontinggal, sedangkan nama Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran yang TheKhe Hong tidak terlalu familiar dilingkungan tempat tinggal Pemohon; Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon pada Aktakelahiran Pemohon yang semula tertulis KHE HONG menjadi JOHANESFRANCISCO THE, sebagaimana bukti Surat bertanda P4;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud denganperistiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranyaadalah perubahan nama;Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehinggaseseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggarapemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentinganadministrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di

adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukanpermohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untukmengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Azka HaziqAlfarizi menjadi Azkan Zafir Alhaqi ;Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akanHakim pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undangundang Nomor 23Tahun

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Jo.

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandisebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatanpenataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukanmelalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalahpencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registerpencatatan sipil pada instansi pelaksana ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadianyang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahannama, dan perubahan status kewarganegaraan

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang Undang No. 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahannama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.Dan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandaHalaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 101/Padt.P/2021/PN Gittangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri

Nopember 1999 yang semula tertulisHAJI RACHMADI menjadi RAHMADI.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohonmengajukan surat bertanda P1 s/d P5 dan selain bukti surat juga menghadirkan2 (dua) orang saksi.Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatasterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebutdiatas.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undangundang No. 23Tahun

selanjutnya adalah agar Pengadilan NegeriBanjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan namaPemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1695/U/1999 tertanggal 11Nopember 1999 yang semula tertulis HAJ RACHMADI menjadi RAHMADI padaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untukmemberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kedalamBuku Register yang telah tersedia untuk itu.Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undangundang No. 23Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehpenduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan PengadilanNegeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkanlaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan

dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasayang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup sertaberkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaikinama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HAuJIRACHMADI menjadi RAHMADI beralasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undangundang No. 23Tahun

yaitu nomor urut putri Pemohon terteraanak kedua, ingin diperbaiki menjadi anak pertama;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohonmengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P5 dan bukti saksi 2 (dua) orang;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatasterlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebutdiatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undangundang No. 23Tahun

yang terjadi salah penulisan yang terdapat dalam KutipanAkta Kelahiran anak Pemohon No. 14508 / IST / 2008 tertanggal 9 September2009, yaitu nomor urutu putrid Pemohon tertera anak kedua, ingin diperbaikinomor urut putrid Pemohon menjadi anak pertama pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatanpinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedalam Buku Register yang telahtersedia untuk itu;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) UndangUndang No. 23Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatanperbaikan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehpenduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan PengadilanNegeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkanlaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasayang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup sertaberkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaikinomor urut putri Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohontersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), UndangUndang No. 23Tahun

Setyawan menjadi namaGiri Setiawan; Bahwa maksud dari perbaikan nama tersebut agar data Pemohon padaakta kelahiran sesuai dengan Kartu keluarga dan Kartu Tanda PendudukPemohon dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 Sampai dengan P3 yang dikuatkan dengan keterangan SaksiSaksi yang diajukan dipersidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonan tersebut;Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalahmerupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyaiHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjbhak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen,maka agar kesalahan tersebut tidak menimbulkan permasalahan Pemohonkedepannya dan juga agar dapat memberikan kepastian

data Pemohon pada akta kelahiran sesuaidengan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan dapat digunakan untukkepentingan administrasi Pemohon, maka Hakim menilai alasan tersebut tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perUndangUndangan yangberlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka untuk petitum angka 2 sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun

Hakimberkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkandalam amar Penetapan ini.Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara iniadalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), makabiaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun

seringsakitsakitan kemudian oleh orang yang lebin mengetahui disarankanuntuk menambahkan nama Nur pada Namanya, sedangkan perubahanpada nama Qayyima menjadi Qoyyima agar tidak salah dalampenyebutannya dalam panggilan sehariharinya.Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 sampai dengan P4 yang dikuatkan dengan keterangan SaksiSaksi yang diajukan dipersidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonan tersebut;Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalahmerupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d UndangHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Padt.P/2021/PN BjbUndang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyaihak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehinggatidak menimbulkan permasalahan kedepannya;Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anakPemohon pada akta kelahiran

menambahkan nama Nur pada Namanya, sedangkan perubahan padanama Qayyima menjadi Qoyyima agar tidak salah dalam penyebutannyadalam panggilan sehariharinya, maka Hakim menilai alasan tersebut tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perUndangUndangan yangberlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka untuk petitum angka 2 sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun

Hakimberkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkandalam amar Penetapan ini;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara iniadalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), makabiaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuaPenggugat selama 2 bulan selanjutnya tinggal di rumah milik bersama selama 23tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul)dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :1. Nama Anak , umur 25 tahun (sudah menikah);Ds Nama Anak , umur 22 tahun ( anak ikut Penggugat);3. Nama Anak , umur 17 tahun (anak ikut Penggugat);4. Nama Anak , umur 11 tahun (anak ikut Penggugat) ;4.

telah dinazzegel serta dicocokkan denganaslinya terbukti sesuai (bukti P2);A Saksi;1 Nama Saksi 1 umur 62. tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani tempat tinggal diKabupaten Banjarnegara :ebahwa,saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,saksi sebagai tetanggaPenggugat,keduanya adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juli1988 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;ebahwa setelah menikah,Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumahorangtua Penggugat selama 2 bulan,kemudian dirumah bersama selama 23tahun

meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanyahingga sekarang selama 3 tahun ;1 Nama Saksi 2 , umur 63. tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal diKabupaten Banjarnegara :ebahwa,saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,saksi sebagai tetanggaPenggugat,keduanya adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juli1988 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;ebahwa setelah menikah,Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumahorangtua Penggugat selama 2 bulan,kemudian dirumah bersama selama 23tahun

Tergugat pergi kerumah orangtuanya sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapat disimpulkanfakta hukum sebagai berikut;1 bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telahmenikah pada tanggal 30 Juli 1988 telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernahcerai ;2 bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersamadirumah orangtua Penggugat selama 2 bulan,kemudian dirumah bersama selama 23tahun

adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukanpermohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untukmengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Ariq ZhafranAlafasy menjadi Zafran Arig Alafasy ;Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akanHakim pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undangundang Nomor 23Tahun

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Jo.

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandisebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatanpenataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukanmelalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalahpencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registerpencatatan sipil pada instansi pelaksana ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadianyang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahannama, dan perubahan status kewarganegaraan

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang Undang No. 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahannama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN GitDan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri

memberikan keteranganbahwa Pemohon Joyo Rasyid lahir di Manado, 26 Mei 2000.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat dan keterangan saksisaksiyang saling bersesuaian diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon lahir di Manado, 26Mei 2000.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bermaksudinginmerubah tempat tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan AktaKelahiran Pemohon yang tertulis lahir di Malonpar menjadi di Manado.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalahHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mar.pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatansipil pada instansi pelaksana.Menimbang, bahwa beradasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa

Peristiwa penting adalahkejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan aktapencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang

sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga petitum angka 2 dapatdikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudah dimengertidan dipahami.Menimbang, bahwa untuk tertib administasi Kependudukan maka diperintahkankepada Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatanpada register akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipil yang dibatalkanHalaman 5 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mar.tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 23tahun

PAKAYA dan saksi AGUS BOUDELO yang menerangkanbahwa Pemohon lahir di Wanggarasi Timur tanggal 10 September 1984 dan namaPemohon yang sebenarnya adalah ABDUL WAHAB SALEH.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalahpencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatansipil pada instansi pelaksana.Menimbang

, bahwa beradasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalahkejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang

tersebut karena keterangan yangada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga petitum angka 2dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudahdimengerti dan dipahami.Menimbang, bahwa untuk tertib administasi Kependudukan maka diperintahkankepada Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatanpada register akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipil yang dibatalkantersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 23tahun

masalah di kemudian hari karenatidak sinkron antara dokumen yang satu dengan yang lain; Bahwa antara LUTHFIYAH ZAHROH ISTIQLAL dan LUTHFIYAH ZAHROISTIQLAL adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonanPemohon sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon diberikan izin untukmerubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun

Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 dan P3 berupa KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa Pemohon tinggal di DeketKulon, RT/RW 02/03, Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan,sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk mengadili permohonanPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 23Tahun

2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalahpencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register PencatatanSipil pada Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan akta autentikyang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukummengenai peristiwaperistiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1)UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakimberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, karenaitu permohonan Pemohon dalam petitum kedua agar diberikan izin untuk merubahnama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tertulisLUTHFIYAH ZAHROH ISTIQLAL menjadi LUTHFIYAH ZAHRO ISTIQLAL dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon agar melaporkanperubahan nama Pemohon, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun

Sekolah Dasar yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal10 Juli 1976;Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan di persidangan bahwainformasi data Pemohon sebenarnya adalah Ramaisyah lahir di Cakke tanggal 10 Juli1976;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat dan keterangan saksisaksiyang saling bersesuaian diperoleh kesimpulan bahwa data Pemohon yangsebenarnya adalah Ramaisyah lahir di Cakke tanggal 10 Juli 1976;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalahpencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatansipil pada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa beradasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalahkejadian yang dialami oleh

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan aktapencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan berdasarkan

tersebut karena keterangan yang ada didalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga petitum angka 2 dapatdikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudah dimengertidan dipahami;Menimbang, bahwa untuk tertib administasi Kependudukan maka diperintahkankepada Penjabat Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan padaregister akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipil yang dibatalkantersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 23tahun

atas UndangUndang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari AdministrasiKependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalampenertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektorlain;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil adalahpencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam registerPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud denganPeristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak

permohonanperbaikan/perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anakPemohon yaitu untuk keperluan sekolah dari anak Pemohon dan untukkeperluan pengurusan suratsurat anak Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki aktakelahiran anak Pemohon yang terdapat kesalahan dalam penulisan tahunlahir Anak Pemohon, oleh karenanya itu Sesuai dengan ketentuan UndangUndang yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pembetulanakta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional;Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahantahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telahHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pat.P/2021/PN Kbrdikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UndangUndangNomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

karena permohonan Pemohon telah dikabulkanmaka berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b UndangUndangNomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23tahun

Bahwa terhadap perkawinan PARA PEMOHON terkait dengan yang dilakukanantarumat berbeda agama di Jakarta Selatan menurut Pasal 35 huruf a jo.penjelasan Pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus mendapatkan PenetapanHakim Pengadilan Negeri;15.

Tiko Nugroho hadir sebagaisaksi dari pihak Pemohon ;Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang Undang Nomor 23tahun 2006, Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh UndangUndang nomor 24 tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23Tahun 2006, tentang Adinistrasi Kependudukan untuk melangsungkan perkawinanbeda keyakinan/agama haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan;Menimbang, bahwa maksud Pemohon dan

masingmasing serta para undangan termasuk saksi Gabrielle Tanasale,haruslah dipandang perkawinan antara Pemohon dan Pemohon II yang berbedaagama telah dilaksanakan ;Menimbang, bahwa setelah perkawinan beda agama antara Pemohon danPemohon Il dinyatakan telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan makaperkawinan tersebut haruslah dicatat mengingat pencatatan berkaitan dengan statusanak, warisan dan konsekwensi lainnya yang sangat penting ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 23tahun

2006, Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh UndangUndang nomor 24 tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23Tahun 2006, tentang Adinistrasi Kependudukan, Pelaporan wajib dilakukan palinglambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan, sedangkan perkawinan ParaPemohon telah dinyatakan dilaksanakan tanggal 7 Nopember 2020, sehingga jelasterjadi keterlambatan pelaporan, konsekwensinya pejabat pencatatan sipil tidakdapat mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register

P/2018/PN.GrtMenimbang, bahwa sesuai pokok materi permohonan Para Pemohontersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebin dahulu membahas tentang ruanglingkup administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan parapemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa

menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Jo.

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian AdministrasiKependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalampenerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah

Pencatatan Peristiwa Penting yang dialamioleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorangmeliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, Perubahan Nama, dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 menyatakan

Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kediri ; 2022e Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut,namun saat ini Pemohon mengalami kesulitan karena kelahiran Pemohonbelum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,maka belum ada akte kelahirannya ; e Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiranPemohon, oleh Kantor Catatan Sipil memberikan petunjuk untuk dibuatkanPenetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23tahun

tanggal 28 Juli 1985 ; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan syaratFRIBTIKQN 5 ~nnnnnn nn nnn nnn mnie nine oremeanmnmenaranin imminentMenimbang bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi II tersebut adalahTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan diMenimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalahagar kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dalam suatu akte kelahiran ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiapkelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk (aquo orang tua si anak) kepada instansipelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak kelahiran ; 02020200Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 23tahun 2006 juga disebutkan apabila pencatatan kelahiran tersebut baru dilakukansetelah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1)tersebut, maka pencatatan kelahiran