Ditemukan 150361 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 28-05-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 14 Oktober 2021 — KEPUH KENCANA ARUM
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT, UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR
Intervensi:
A. Wijaya
148 — 63
  • KEPUH KENCANA ARUM
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT, UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR
    Intervensi:
    A. Wijaya
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 27-07-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr
Tanggal 27 Nopember 2020 — MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Pekanbaru
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
131 — 24
  • MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Pekanbaru
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia, Cq Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
    Pemerintan Republik Indonesia, Cq Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Jalan Samarinda No. 29, Tangkerang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Heni Ruswita, S.Sos, NIP.19700607,Pangkat / Golongan : Penata Tingkat 1 / III d, Jabatan : Kepala Bidang PembinaanHubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, HJ.Zohrani, SE, NOP.196106051981012001, Pangkat / Golongan : Pembina/IV AJabatan : Mediator Madya Hubungan Industrial, Bidang Pembinaan HubunganIndustrial
    dan Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Yusri Efrianto,S.H., M.H., NIP.197501242009021002, Pangkat / Golongan : Penata Tingkat 1 /IIld, Jabatan : Kepala Seksi Standarisasi Kompetensi dan Kelembagaan PelatihanBidang Pemibaan Pelatihnan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru, dan Yafrizal, SH, NIP.197702282003121006, Pangkat Golongan :Penata / Illc, Jabatan : Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial BidangPembinaan Hubungan Industrial Bidang Pembinaan Hubungan Industrial
    Pesangon sesuai dengan Ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Surat Anjuran yang dikeluarkan olehDinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (Turut Tergugat) ;Bahwaberdasarkan faktafakta hukum yang telah dibuktikan oleh Para Pihakselama dilakukan Perundingan Tripartit oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru (Turut Tergugat) maka Mediator pada Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru mengeluarkan anjuran kepada Tergugat yaitu:Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 68/Pdt.SusPHI
    Bahwa mengacu kepada Anjuran yang dikeluarkan oleh Pihak Dinas Tenaga KerjaKota Pekanbaru (Turut Tergugat) sebagaimana tersebut diatas, sesungguhnyaPara Penggugat telah dapat menerima anjuran tersebut dengan baik, namunhingga Guggatan Pembayaran Hak Pesangon ini diajukan, Pihak Tergugat belummemberikan Hak Pesangon Para Penggugat ;A.
    (Turut Tergugat Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbarusesuai Surat Surat Nomor: Naker/PHIC.4/565/308/VI/2020 tertanggal23 Juni 2020 Perihal: Anjuran kepada Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 09-01-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2023 — ., MM
Tergugat:
YAYASAN PENDIDIKAN BUNDA MULIA
Turut Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINITRASI JAKARTA UTARA
29 — 9
  • ., MM
    Tergugat:
    YAYASAN PENDIDIKAN BUNDA MULIA
    Turut Tergugat:
    KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINITRASI JAKARTA UTARA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-11-2023 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1127/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Maret 2024 — Penggugat:
PT Freyssinet Total Technology
Tergugat:
1.PT Hans Jaya Utama
2.PT Doosan Heavy Industries Indonesia
Turut Tergugat:
PT Indo Raya Tenaga
61 — 24
  • Penggugat:
    PT Freyssinet Total Technology
    Tergugat:
    1.PT Hans Jaya Utama
    2.PT Doosan Heavy Industries Indonesia
    Turut Tergugat:
    PT Indo Raya Tenaga
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-07-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Tergugat:
KEPALA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Intervensi:
1.ISAK BUKKANG BALAPADANG
2.SUFIYANTO RANTEDOPING GAMMARA
138 — 65
  • Penggugat:
    SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
    Intervensi:
    1.ISAK BUKKANG BALAPADANG
    2.SUFIYANTO RANTEDOPING GAMMARA
    Dengan Pencatatan Dinas Tenaga kerja danTransmigrasi Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor: 616/I/N/VIII/2013, Tertanggal 9 September 2013tentang tanda bukti pencatatan DPPSBSI dan Pencataatan DinasTransmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Malili Kabupaten Luwu TimurNomor: 560/48/SP SB/TRANSNAKERIN/ IV/2018, Tertanggal 17 April 2018tentang tanda bukti pencatatan PK SBSI PT. Vale Indonesia .
    Bahwa Tergugat merupakan Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Keijadan Perindustrian Malili, Kabupaten Luwu Timur;.
    VALE INDONESIA Kabupaten Luwu Timur bulan Maret 2012telah terbentuk PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI PERTAMBANGAN DANENERGI (PK FPE) dan telah mencatatkannya berdasarkan UndangundangNomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan serikat Buruh Jo KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.16/Men/2001 Tentang TataCara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, telah tercatat di DinasTransmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur denganBukti Pencatatan Nomor: 560/004/SPSB/
    Bahwa apa yang dilakukan Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja danHal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.57/G/2018/PTUN.Mks.
    ,MH.Dengan Pencatatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor:616/I/N/VIII/2013, Tertanggal 9 September 2013 Tentang Tanda BuktiPencatatan DPPSBSI dan Pencataatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja danPerindustrian Maiili Kabupaten Luwu Timur Nomor: 560/48/SPSB/TRANSNAKERIWN/ IV/2018, Tertanggal 17 April 2018 Tentang Tanda BuktiPencatatan PKSBSI PT. Vale Indonesia .
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 69/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 16 Oktober 2019 — ., dkk
Terbanding/Penggugat : Mawardi Abbas
Turut Terbanding/Tergugat II : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
56 — 16
  • ., dkk
    Terbanding/Penggugat : Mawardi Abbas
    Turut Terbanding/Tergugat II : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar,beralamat di Jalan A. Yani Km 37,5 Nomor 119 Kelurahan SungaiParing, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, KalimantanSelatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. St.Mahmudah, S.H., M.H., Hj. Normadaniah, S.H., M.AP., RR. DianParwatisari, S.H., M.Si., Anmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H.
    ,Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satupun alat bukti yangmenguatkan dalil para Tergugat baik dalil mengenai penguasaan objek sengketadengan sah oleh Para Tergugat melalui berdirinya kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Banjar, maupun dalil mengenai kepemilikan atastanah sengketa oleh Kementrian Koperasi dan UMKM RI yang pengelolaannyaoleh Kementrian Keuangan RI, maka ketidaktersediaan dan/atau tidak adanyaalat bukti yang bisa menguatkan klaimklaim tersebut sekaligus membuktikan
    Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanjar, maupun dalil mengenai kepemilikan atas tanah sengketa olehKementrian Koperasi dan UMKM RI yang pengelolaannya olehKementrian Keuangan RI, maka ketidaktersediaan dan/atau tidak adanyaalat bukti yang bisa menguatkan klainklain tersebut sekaligusmembuktikan, bahwa pengelolaan asset Negara khususnyapembangunan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanjar dilakukan secara melawan asasasas umum PenyelenggaraanNegara, yaitu :1.
    ,M.H.; Sugeng Wibowo Saputro, S.H. disebutkan khusus untuk dan atasnama Bupati Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor560/320/Disnakertrans tanggal 29 Juli 2019 mengajukangugatan/perlawanan/bantahan terhadap Mawardi Abbas selaku ketua Unit DesaKayu Tangi di Pengadilan Negeri Martapura dalam masalah perbuatan melawanhukum.Dan surat kuasa dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjar Nomor 560/325/Disnakertrans tanggal 29 Juli 2019 yangdikuasakan kepada Muji Martono, S.H.
    ,M.H Kepala Kejaksaan NegeriKabupaten Banjar yang dalam kuasa kusus tersebut disebutkan bahwa khususuntuk dan atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanjar mengajukan gugatan/perlawanan/bantahan terhadap Mawardi Abbasselaku ketua Unit Desa Kayu Tangi di Pengadilan Negeri Martapura dalammasalah perbuatan melawan hukum;Demikian juga surat kuasa substitusi Nomor SKS12/Q.3.13/Gp.1/08/2019 dimana Muji Martono, S.H.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 21-03-2022
Putusan PN MALANG Nomor 192/Pdt.G/2021/PN Mlg
Tanggal 17 Maret 2022 — Penggugat:
Nining Kusumaningsih, SP.SPd
Tergugat:
YAYASAN Darul Aqsho
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu
2.Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu
16 — 6
  • Penggugat:
    Nining Kusumaningsih, SP.SPd
    Tergugat:
    YAYASAN Darul Aqsho
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu
    2.Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 11 Januari 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
22 — 18
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 221/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Mei 2021 — Astra Daihatsu Motor
Tergugat:
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI
347 — 169
  • Astra Daihatsu Motor
    Tergugat:
    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI
    Astra Daihatsu Motor, yang diterbitkan olehKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);3. BuktiP2.B : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara kepada Pengurus Unit KerjaSP LEM SPSI PT. Astra Daihatsu Motor, Nomor : 394/1.838,tanggal 30 Januari 2017, Hal : Pencatatan SP/SB. (Fotokopisesuai dengan asli);4.
    Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,tanggal 9 Nopember 2020, Perihal : Permohonan KeberatanAtas Surat Keputusan Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaNomor KEP. 2022/PHIJSKPP/XII/2019, TentangPengesahan Peraturan Perusahaan PT. Astra DaihatsuMotor.
    Setiap kitaminta pada perusahaan tidak pernah dijawab, oleh karena itu kitamengadukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan EnergiJakarta Utara, tetapi dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi JakartaUtara tidak dilakukan mediasi dan tidak dapat dicatatkan sebagaiPerselisinan Peroburuhan karena menurut mereka hal ini tidak termasukdalam 4 hal yang terkait dengan masalah perselisihan hubungan industrialdan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Utaramenganjurkan agar permasalahan
    Mugiyono ke Sudin Tenaga KerjaTransmigrasi dan Energi Jakarta Utara untuk bertemu secara informaldengan salah satu orang Industrial Relation Dept.
    Selain itu ada juga pertemuan diSuku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara untukmelakukan mediasi dan hasil yang diperoleh dari pertemuan tersebutadalah keluar anjuran;Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor: 221/G/2020/PTUNJKT. Bahwa setahu Saksi PUK SP LEM SPSI tidak perlu dicatat di perusahaan,tetapi perusahaan mendapat pemberitahuan bahwa PUK SP LEM SPSItelah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 22-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Mei 2023 — Penggugat:
1.SUMARDI
2.RUSMIADI
3.TRI WARSO SETIONO
4.PRESTIWADI
5.MUH EDY AMIN SARAGIH
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA
20 — 7
  • Penggugat:
    1.SUMARDI
    2.RUSMIADI
    3.TRI WARSO SETIONO
    4.PRESTIWADI
    5.MUH EDY AMIN SARAGIH
    Tergugat:
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 153/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Agustus 2018 — ., MA.dkk
Terbanding/Tergugat : Dir.Jend Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI
146 — 100
  • ., MA.dkk
    Terbanding/Tergugat : Dir.Jend Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI
    ., SemuanyaWarga Negara Indonesia, Advokat pada LembagaBantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBHSBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25 JakartaPusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal20 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan.
    Daniel Saragih, M.Si, DirekturPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DitjenPHI dan Jamsos Tenaga Kerja;3. Roma Tulus Parulian Limbong, S.H., KasubditTenaga Penyelesaian Perselisihan HubunganHim. 2 dari 11 him. Putusan No.153/B/2018/PT.TUN.JKT.Industrial Ditjen PHI dan Jaminan SosialTenaga4. Dr. Reytman = Aruan, S.H.,M.Hum., KasubditPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DitjenPHI dan Jamsos Tenaga Kerja;5. Bambang Adi IB., S.H.
    Mohammad Ikrar Dinata, S.H., Kasubbag HukumSetditjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja;9. Rima Pratiwi, S.H., Penyusun Penyuluhan danKonsultasi Hukum Biroberdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.546/PHIJSK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah M@MbDaCaln omen nn nnn nen nn nn en nn nn nn nn nn nn nn nn nen ene n ence anne1.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 317/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2021 —
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : A.M. YUMRAN
79 — 8
  • amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

  • Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

  • Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan batal Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga
    Pagero Utama Kabupaten Kutai Negara tanggal 6 Januari 2020;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran Pekerja PT.

    Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : A.M. YUMRAN
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2014/PTUN.YK
Tanggal 8 Oktober 2014 — PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING SEBAGAI PENGGUGAT melawan PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL sebagai TERGUGAT dan DAHONO SUPRIYINO, SETYO WAHYU WIDODO DKK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1-81
217 — 93
  • PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING SEBAGAI PENGGUGAT melawan PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL sebagai TERGUGAT dan DAHONO SUPRIYINO, SETYO WAHYU WIDODO DKK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1-81
    ;Pada dasarnya, konteks surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor : B.304/PHIJSK/V/2014 adalah fokus pada prosespenyelesaian masalah pekerja outsourcing yang ditangani oleh jajaran Bidang/SeksiHubungan Industrial, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.
    PTC membutuhkan tenaga KerjaWaktu Tertentu yang akan memperkerjakan para A MT..
    Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi juga tidak dapat diterima makadapat meminta Permohonan Penetapan Ulang kepada Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi.
    Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi juga Tidak dapat diterima makadapat meminta Permohonan Penetapan Ulang kepada Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi.
    Peraturan Perundangan yang berlaku,karenanya tunjangan Performansi tidak dapat disebut sebagai upah lembur sesuaiKeputusan Menteri Tenaga Kerja No.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-05-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2016 — KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk
77 — 37
  • KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk
    Bukti T 11 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 229 Tahun 2014 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi, tanggal 24 Desember 2014.
    (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiR.. ditujukan kepada Kepala Dinas Yangmembidangi Ketenagakerjaan Provinsi SeluruhIndonesia, Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012,tanggal 9 Agustus 2012, PerihalPemberitahuan Perangkat Organisasi /Kepengurusan Wilayah SP/SB, Federasi danKnfederasi SP/SB.
    (fotokopi sesuaidengan asili) ;Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaR.l. kepada Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi R..
    (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiR.. ditujukan kepada Presiden Direktur PT.Bank International Indonesia Tok, Nomor B.10/PHIJSK/PPPHI/I/2014, tanggal 13 Januari 2013,Perihal : PHK.
    (fotokopi sesuai dengan asl) ;Surat Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiR.. ditujukan kepada Presiden Direktur PT.Bank International Indonesia Tok, Nomor B.494/PHIJSK/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, Perihal :Pemutusan Hubungan Kerja.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat:
ROMLI
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
14 — 5
  • Penggugat:
    ROMLI
    Tergugat:
    1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
    2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
    3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 271/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
94 — 26
  • Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 sampai dengan Desember 2018;
  • Menyatakan sah dan berlaku Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administratif Jakarta Selatan Nomor : 416/Tahun 2019 Tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur Yang Belum Dibayar a.n. Ilham DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G.4S Security Services Jl.
    Pembanding/Penggugat : PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
    Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-10-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
Tergugat:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
212 — 600
  • Penggugat:
    I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
    Tergugat:
    Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
    Presiden Nomor 90 Tahun2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 16 Ehuruf c;4.
    Pasal 1 Angka15, menentukan : Konsil Tenaga KesehatanIndonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembagayang melaksanakan tugas secara independen yang terdiriataskonsil masingmasing tenaga kesehatan Pasal 11 Ayat (11) menentukan : Jenis Tenaga Kesehatanyang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medissebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Jj terdiri atasperekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler,teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien / optometris,teknisi gigi,
    Pasal 40:Ayat (1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesiamerupakan pimpinan konsil masingmasing TenagaKesehatan,Ayat (2) Keanggotaan konsil masingmasing Tenaga Kesehatanterdiri atas unsur : huruf c. Organisasi Profesic.
    Kesehatan Indonesia diwakilloleh Penggugat, mengingat tidak adanya perwakilan dalamkeanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2020;5.
    Pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)merupakan amanah UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan, UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014 tentangKeperawatan dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2019 tentangKebidanan.b. KTKI perlu segera dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan mutupraktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dankepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 4 Mei 2023 — Penggugat:
SAIM
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
123 — 112
  • Eksepsi:

    • Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut;

    Dalam pokok perkara;

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
    3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
    4. Menghukum Tergugat I (I.c Primer Koperasi Tenaga
    Penggugat:
    SAIM
    Tergugat:
    1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
    2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
    3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 36/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
451 — 937
  • Penggugat:
    PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
    UndangUndang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (UU No. 14/1969);b. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan(PP No. 8/1981); danC. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.
    Tergugat baru berwenang mengeluarkan penetapan ulangbila Penggugat atau pekerjanya tidak menerima penetapan yangdikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja ProvinsiDKI Jakarta.Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tergugat telah mengabaikanketentuan Kepmenaker No. 102/2004 dengan langsung mengeluarkanpenetapan ulang atas Penetapan Sudinaker Jaksel padahal yangseharusnya mengeluarkan penetapan ulang adalah PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.Berdasarkan seluruh
    Kekhususan Pemerintah DKI Jakarta adalahPegawai Pengawas Ketenagaekerjaan diperbantukan kepadaSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota masingmasing.
    Untuk itu. operasionalisasi Pegawai PengawasKetenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah tepat.Keberadaan mekanisme bandng atas penetapan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 13Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur danUpah Kerja Lembur telah dikurangi dengan lahirnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Keputusan Menteri tersebut diperbaiki
    (Fotokopi dari fotokopi cap basah);Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan IndustrialDan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.595/PHIJSKPKKAD/PP/V1/2014 Tentang Pengesahan PeraturanPerusahaan PT.G4S Security Serves.(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan IndustriDan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP. 1114/PHIJSKPK/PP/IX/2018 Tentang Pengesahan Peraturan PerusahaanPT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Register : 10-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm
Tanggal 30 Maret 2021 — Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin
2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
3.Kementerian Ketenagakerjaan RI
216 — 78
  • Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin
    2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
    3.Kementerian Ketenagakerjaan RI