Ditemukan 2315944 data
13 — 8
Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi gunauntuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan danpenyelundupan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap dalil Pemohon harus dibuktikan dan jugaMajelis Hakim perlu mendengar keterangan saksisaksi berasal dari keluarga atau orangdekat dengan pihak suami isteri guna untuk mengetahui adanya perselisihan tersebut;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian
memberikanketerangan di bawah sumpahnya masingmasing di persidangan dan keterangan yangdisampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri danketerangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaiandengan dalildalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksitersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikansebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalildalil permohonan Pemohon tentangalasan perceraian
23 — 5
dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat di Banjar Dinas Pucak Sari, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Putu Sarka, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.5108-KW-20072016-0022, tertanggal 20 Juli 2016, sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga diputus karena perceraian
;
- Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : EMMANUELLY WINATA, Perempuan, umur 8 tahun, lahir tanggal 25-06-2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-20072016-0119 tertanggal 01-12-2016,Ada pada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan pada Tergugat, selaku Bapaknya, sewaktu-waktu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini
kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 1.220.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) ;
14 — 12
090420015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10-April 2015;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-090420015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10-April 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah); <
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipanAkta Perkawinan Nomor: 5102KW0904200150007, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10April 2015 putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
Tabperselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus sehingga pada sekitartahun 2010, Penggugat dan Tergugat memilin pisah rumah agar tidaksemakin menyakiti satu dengan yang lainnya, dimana Penggugat tinggalbersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuaTergugat;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Penggugat dihubungkandengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perkawinan penggugatdan tergugat putus karena perceraian
hukum dan beralasan, maka para Tergugatyang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan denganverstek selurunnya dengan perbaikan dalam dalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1)UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmengatur bahwa perceraian
wajib dilaporkan oleh yang bersangkutankepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakputusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan,didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di KabupatenTabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi diKabupaten Tabanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan
salinan PutusanPerceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakmempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar perceraian ini dicatat dandidaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.
18 — 14
pada tanggal 18 Juni 2001 bertempat di Jalan Nakula No. 16 Singaraja-Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 497/WNI/Bll/2009 tertanggal 16 Juli 2009 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2001 bertempat di Jalan Nakula No. 16 Singaraja-Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 497/WNI/Bll/2009 tertanggal 16 Juli 2009, putus karena perceraian
2002 sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor: 963/Disp/Swn/2009 tertanggal 12 Agustus 2009, adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat dan tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian
ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).
, maka Pengadilanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepadaInstansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap;2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian
danmenerbitkan Kutipan Akta Perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraianwajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pada
Register Akta Perceraian;Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkanuntuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempattinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 4, berdasarkanhukum patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangandengan hukum, maka sudah sepatutnya
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu padatanggal 18 Juni 2001 bertempat di Jalan Nakula No. 16 SingarajaBali,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 497/WNI/BII/2009tertanggal 16 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;5.
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusanperkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian inimemperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipilmencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan AktaPerceraiannya ;7.
29 — 9
E N G A D I L I
- Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
- Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2007.000170 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (para pihak) untuk segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, agar mencatatkan perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam
35 — 13
Badung, pada tanggal 28 Maret 2023, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-27042023-0009 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 02 Mei 2023, sah putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung atau Kantor yang mempunyai kewenangan untuk mencatatkan perceraian pada register Akta Perceraian dan menerbitkan
Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
6 — 0
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 202/G/JS/1994 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;/>4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau petugas yang berwenang, untuk mengirimkan 1 ( satu ) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Akta Perkawinan Nomor 202/G/JS/1994 untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register Perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta dibuatkan Akta Cerai;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp428.000,00
14 — 5
15 — 12
Camat Tejakula adalah putus karena perceraian ; 4. Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak Keempat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 18 Januari 1997, dan Anak Kelima, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 16 Januari 2000 ;Dimana kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut ;5.
Camat Tejakula diputus karena perceraian ;e Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suaturumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Yth.
Camat Tejakula adalah putus karena perceraian ;3 Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang bernama :1 ANAK PERTAMA, lakilaki, lahir di Singaraja, tanggal 25 Agustus 1985(meninggal) ;2 ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 25 September 1986(kawin keluar) ;3 ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 18 Desember 1988(kawin keluar) ;4 ANAK KEEMPAT.
yang diberi tanda buktiP.1 ;e Foto copy Kartu Keluarga No.5108092805090017 atas nama kepala keluargaTergugat., sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2;e Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 528/Disp/Tjk/2009 tertanggal 23 juni2009 atas nama Anak Kelima, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.3;e Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165/Ist/Tjk/1997 tertanggal 12September 1997 atas nama Anak Keempat, sesuai dengan aslinya yang diberitanda bukti P.4e Foto copy Surat Pernyataan Perceraian
sebagai berikut :Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatursecara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanyaalasanalasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasaruntuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntutperceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadipercekcokan terus menerus, bahwa
Camat Tejakula adalahputus karena perceraian ;4 Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang bernama: Anak Keempat, lakilaki, lahir di Singaraja,tanggal 18 Januari 1997, dan Anak Kelima, perempuan, lahir di Singaraja,tanggal 16 Januari 2000 ;Dimana kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawabTergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemudengan kedua anak tersebut ;5 Memerintahkan kepada kedua belah pihak,
85 — 23
MENGADILI:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juli 2012 dan dicatat oleh pegawai pencatat Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sesuai kutipan Nomor: 833/U/MDN/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian;
- Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan
16 — 17
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 2 Oktober 2015 bertempat di Desa Banjarasem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi kKerumah orang tuanya dan sampaisaat ini tidak kembali kerumah Penggugat, maka Penggugat berkeyakinanbahwa rumah tangga ini sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi danPenggugat berharap agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putuskarena Perceraian.7.
Bahwa untuk sahnya perceraian ini maka Penggugat mengajukan suratGugatan Perceraian ini ke kantor Pengadilan Negeri Singaraja.Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yth BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamamemanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggalsidang yang sudah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara inidengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut:Halaman 2 dari 11 Putusan
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 02 Oktober2015 adalah sah dan putus karena perceraian dan segala akibathukumnya.3.
tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansipencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakanbahwa perceraian wajio dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentangperceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untukmelaporkan perceraian ini kepada
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperolehkekuatan hukum tetap ;5.
18 — 0
telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Terguggat yang dilaksanakan di hadapan Kantor Catatan Sipil di Kota Malang pada tanggal 18 November 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-18112016-0001 tanggal 18 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang Putus karena perceraian
;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirim 1 (satu) Eksemplar salinan putus ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang, agar Pegawai Kantor catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
- Menyatakan anak yang bernama
15 — 11
Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 28 Pebruari 2007 sesuai dengan agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Desa Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;5.
tertanggal 20 September 2010;Bahwa sejak Surat Pernyataan Perceraian tersebut dibuat, antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahkurang lebih 6 (enam) tahun untuk menjamin kepastian hukum dariperceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Pengugat mohon kepadayang terhormat Bapak Ketua Pengdilan Negeri Singaraja untukmemanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnyamemeriksa, mengadili, serta
Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilaksanakan pada tanggal tanggal 28 Pebruari 2007 sesuaidengan agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Desa Buleleng,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
SgrBahwa karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi untuk hidupbersama dengan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugatmembuat Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 20 September 2010;Bahwa Bahwa sejak Surat Pernyataan Perceraian tersebut dibuat,antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengansekarang;Bahwa pernah mendengar dan melihat Penggugat bertengkar denganTergugat;Bahwa mendengar bahwa setiap Penggugat pulang dari Denpasar,Tergugat tidak ada dirumahnya dan anaknya tidak ada
Sgr Bahwa karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi untuk hidupbersama dengan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugatmembuat Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 20 September 2010; Bahwa Bahwa sejak Surat Pernyataan Perceraian tersebut dibuat,antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengansekarang; Bahwa setiap Penggugat pulang dari Denpasar, Tergugat tidak adadirumahnya dan anaknya tidak ada yang mengurus, dan dalampertengkaran Tergugat mengatakan tidak mau mengurus anaknyaPenggugat
Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan pada tanggal tanggal 28 Pebruari 2007 sesuai denganagama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Desa Buleleng, putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;5. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat denganTergugat yang diberi nama ANAK PERATAMA PENGGUGAT DANTERGUGAT, laki laki, lahir di Buleleng, tanggal 12 Agustus 2008 tetapHalaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Padt.G/2016/PN.
27 — 7
., pada tanggal 6 April 2003, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.239/2003 tertanggal 7 April 2003, Putus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, agar Putusan
tersebut dicatat dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta Perceraiannya ;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ;
Menghukum kepada Tergugat
15 — 8
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga = antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapatdibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untukmembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanyaagar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggarnorma hukum dan norma agama maka perceraian merupakanalternative terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat denganTergugat;.
Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat denganTergugat putus karena perceraian;3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan AgamaTangerang untuk menyampaikan salinan Putusan perkaraini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepadaKUA Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang untuk dicatatdalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan ~~ untukkepentingan tersebut;4.
5 — 3
strong>
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-20052021-0013, tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian
10 — 9
19 — 3
sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat RIANI MONALISA, untuk seluruhnya, dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Sukoharjo tanggal 21 Desember 1998, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 230/1998, tanggal 21 Desember 1998, putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Surakarta, agar dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;
- Menghukum
17 — 2
MENGADILI:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7604-KW-28042014-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28 Januari 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok agar mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai
15 — 9
Putusan No. 0214/Pdt.G/2014/PA Crp.persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal311 R.Bg,;Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalildalil permohonan Pemohon telahdiakui Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untukmenghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alatbukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alatalat bukti di persidangan
berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai danberpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untukdirekatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yangbahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinanPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa meskipun perceraian
Putusan No. 0214/Pdt.G/2014/PA Crp.kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satusatunyajalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,majelis hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannyadan permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal39 ayat (2) UndangUndang No. Tahun 1974 jo.
istriyang nusyuz, maka sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai seorang Pegawai BUMNPT PLN berpenghasilan sebulan sejumlah Rp 4.300.000, (empat juta tiga ratus riburupiah) ditambah bonus sekitar Rp 16.000.000, per tahun, majelis hakim patutmenghukum Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan Termohon berupa nafkah,maskan dan kiswah selama masa iddah yaitu tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empatjuta lima ratus ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000, (limajuta rupiah) karena perceraian