Ditemukan 219636 data
SISWOKO, S.H.
Terdakwa:
1.Syamsir
2.Muhammad Jufri
89 — 6
I T.A 2021 ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri dan diketahui serta ditandatangani oleh Komandan latihan a.n. Letkol Inf Ragung Ismail Akbar, S. Sos., M.I.Pol. tanggal bulan Juni 2021.
1 (satu) lembar surat perintah Danrindam XIV/Hsn nomor Sprin/19/IV/2012 tanggal 15 April 2021 tentang ditugaskan sebagai Gadik utama Dikmata TNI AD Gel.I T.A 2021.
3 (tiga) Surat perintah Danrindam XIV/Hsn nomor Sprin/19/IV/2021 tanggal 15 April 2021.
1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi latihan beserta 13 (tiga belas) belampiran/jadwal kegiatan latihan yang ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri.
6 (enam) lembar foto copy lampiran rencana pengamanan yang ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri.
3 (tiga) lembar foto copy lampiran petunjuk tata tertib yang ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri.
3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RS.TK.
1 (satu) lembar foto copy lampiran jalur evakuasi yang ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri.
3 (tiga) lembar foto korban a.n. Serma Aris Budiyanto saat pengananan di RS. Pelamonia Makassar.
2 (dua) lembar foto scan korban atas nama Serma Aris Budianto (Saksi-5).
1 (satu) lembar foto copy Bagan sektor kiri tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Serda Muhammad Jufri (Terdakwa-II).
10 — 0
Memerintahkan Panitera, agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tAnpa materi kepada PPN Kecamatan YYY, Kabupaten Purworejo;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
Memerintahkan Panitera, agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelahmemperoleh kekuatan hukum tetap tAnpa materi kepada PPN Kecamatan YYY, KabupatenPurworejo;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,(Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo padahari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabrul Awwal 1432H. yang terdiri dari Drs.
1.Harun bin Bahari
2.Seri Murni binti Kamarudin
218 — 101
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, perubahan nama pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor KUA Kecamatan yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar
kamaluddin
35 — 7
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran
10 — 0
Memberi ijin kepada Pemohon (ABDUL MUIN bin MATERI (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (DWI ALMA WIDIANTI binti SUNGKONO) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 310000,- ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
23 — 0
Memerintahkan Panitera, agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tAnpa materi kepada PPN Kecamatan YYY, Kabupaten Purworejo;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
Akhmad Turoikhan Al Ajhuri
40 — 0
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan/ pembetulan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
371 — 92
Srg. tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang untuk melanjutkan memeriksa materi pokok perkara atas nama H. Muhibudin, S.H. M.M. Bin H. Abdul Manaf, berdasarkan surat dakwaan sebelum dilakukan perubahan yaitu surat dakwaan Nomor PDM-89/Eoh.2/Clg/09/2020 tertanggal 21 September 2020;
MUCH KUAT
21 — 4
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang
ACHMAD SYIHABUDIN ABDUR ROHMAN
66 — 0
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran
1.ANDI JEFRI ARDIN, SH
2.JAHRUDIN, SH
3.DENRI KASWORO, S.H.
4.NURHAYATI ULFIA, SH.,MH
5.DWI INDAH KARTIKA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ULIL AMRI ALS ULIL ALS UL ALS ABU ZAID BIN HAMZAH PADUKO
57 — 12
ULIL AMRI Alias ULIL Alias UL Alias ABU ZAID Bin HAMZAH PADUKO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 105 warna biru kombinasi pink;
- 1 buah buku catatan keuangan;
- 1 bundel materi
kajian;
- 1 buah buku berjudul al-wala' wal-bara';
- 3 buah buku catatan materi kajian;
- 1 buah buku berjudul 9 bekal juru dakwah;
- 1 buah buku berjudul rintangan setelah kematian;
- 1 buah buku berjudul jalan menuju hidayah.
TUMINI
42 — 2
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran
HIMMATUL ULYA
30 — 2
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran
lanjut Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100dan Pasal 101 mengatur tentang tata cara pelaksanaan perubahan Kutipan AktaKelahiran yang dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil untuk melaksanakannya;Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dan KartuKeluarga tidak harus melalui permohonan melainkan merupakan kewenanganKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan materi
Keluarganya, maka materi permohonan ini bukan merupakanyurisdiksiHalaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Kdsvoluntair dan bukan merupakan ganti/ perubahan nama sebagaimana ketentuanPasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa dalam permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima,seyogyanya amar penetapan hanya menyatakan tentang permohonan tidak dapatditerima dan
Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;3. Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melaluipermohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh InstansiPelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut;4.
75 — 28
Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung rentang membayar kerugian materi yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp.30.802.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah) kepada PENGGUGAT.4.
kerugian itu mengganti kerugian tersebut;26.Bahwa dengan adanya dibuktikan dengan putusan pengadilan tinggi Nomor :52/Pid/2012/PT.Sultra tindakan Pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT danTERGUGAT II maka oleh karenanya tindakan TERGUGAT dan TERGUGATIl dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada PENGGUGAT;27.Bahwa adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II tersebut maka PENGGUGAT mengalami kerugian yangsangat besar;28.Bahwa kerugian materi
Bahwa selain kerugian materi PENGGUGAT juga mengalami kerugianImmateriil yang mana PENGGUGAT tidak dapat mempergunakan pagarsebagai pembatas dan melaksanakan pembangunan dilokasi tanah milikPENGGUGAT tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang manaapahila di nominalkan tidak kurang dan tidak lebih sebesarRp..200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Hal 5 dari 42 Put.
Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II secara tanggung rentangmembayar kerugian materi yang dialami oleh PENGGUGAT sebesarRp.34.800.000, (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)kepadaPENGGUGAT.5. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II membayar kerugian immaterialkepada PENGGUGAT sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus luta rupiah).6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu sekalipun adabanding, Kasasi dan perlawanan lainnya ilityperbaar bij Voorraad).7.
No. 36 Pdt.G 2013 PN kdi.31Dan selain kerugian materi PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil yangmana PENGGUGAT tidak dapat mempergunakan pagar sebagai pembatas danmelaksanakan pembangunan dilokasi tanah milik PENGGUGAT tersebut selamakurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana apahila di nominalkan tidak kurang dan tidaklebih sebesar Rp..200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat danTergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah
Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung rentang membayarkerugian materi yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp.30.802.000, (tigapuluh juta delapan ratus dua ribu rupiah) kepada PENGGUGAT.4. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM REKONPENSI :Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSL :Hal 40 dari 42 Put.
1.RIYANTO
2.RUSMIATI
3.SOLIKHA
4.RIYATI HJ
5.JENAB
6.DIROH
7.TIWEN
8.SITI SHOFUROH
9.SITI MAS'ADAH
10.DEWI RINO PANGESTI
11.KASRI
12.NURHAYATUN
13.TASRIPAH
14.KHADIROH
15.SRI SUGIARTI
16.NURYANTI
17.AMRIH
18.ROISAH
19.KASIROH
20.KATIMI
21.ELI MARLINA
22.SOLIKHATUN
23.AGUS MARGONO
Tergugat:
1.TITIS ROHANI
2.ROMLI HIDAYAT
139 — 16
- DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materi kepada Para Penggugat sebesar Rp376.025.000,00(tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah
104 — 28
Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa materi gugatan sederhana ternyata memerlukan pembuktian yang tidak sederhana;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.
KHA Dahlan No. 43 Badegan RT10 Bantul Bantul Bantul:;Yogyakarta / 15 Oktober 1979;Laki Laki;Manager KJS BMT Projo ArthaSejahtera;MelawanIkhsan;Kretek RT 01 Jambidan BanguntapanBantul;Bantul/ 29 Juni 1981;Laki Laki;Karyawan Swasta;Tumirah;Kretek RT 01 Jambidan BanguntapanBantul;Bantul/31 Desember 1981;Perempuan;Wiraswasta;Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa materi gugatan sederhanaternyata memerlukan pembuktian yang tidak sederhana;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo
SYAMSUL HADI
87 — 0
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran
11 — 6
Muhamad bin Supoyo) terhadap Penggugat (Musarokah binti Materi);4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
SITI ALMARATUS SHOLIHAH
101 — 0
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran
Terbanding/Penuntut Umum : RULLY NASRULLOH, SH.MH.
259 — 91
Srg. tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang untuk melanjutkan memeriksa materi pokok perkara atas nama Winarno Bin Alm. Suradi berdasarkan surat dakwaan sebelum dilakukan perubahan yaitu surat dakwaan Nomor PDM-88/Eoh.2/Clg/09/2020 tertanggal 21 September 2020;