Ditemukan 4024688 data
98 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
BPSK Kota Singkawang dalam memeriksa dan menjatuhkan putusandalam perkara a quo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggardan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irahirah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;2.
Bahwa BPSK Kota Singkawang juga bukanlah Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kKewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatuBadan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang UndangNomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa (Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan oleh Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., (Mantan Hakim Agung dan KapuslitbangHukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku ProsesPenyelesain Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara sertaKendala
BPSK Kota Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, danmemutus sengketaBahwa pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kota Singkawang Nomor02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 karena didasarkan padapertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukumyang berlaku dan praktik perbankan yang berkaitan dengan perjanjian kreditdengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa BPSK Kota Singkawang tidak berhak untuk memeriksa, mengadilidan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon
Nomor 551 K/Padt.SusBPSK/2016Pemohon Keberatan dengan tanpa dasardasar hukum yang jelas danserta merta merujuk pada Pasal 72 Ayat 1 Undang Undang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,sehingga putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singgkawang Nomor 2Tahun 2016, tanggal 25 Januari 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Mempawah telahmelampaui kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo
Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WARYOTOSAKUAN tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pdt.SusBPSK/2016/PN Mpw tanggal 30 Maret 2016 yang membatalkan PutusanMajelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota SingkawangNomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa
89 — 21
Menyatakan Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat
PUTUSAN SELANomor: 10/Pdt.G/2011/PN.SmiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara :H. MUSTOPA Bin TYAS, umur 31 tahun, jenis kelamin lakilaki, Agama Islam,pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKp.
Bahwa berdasarkan hal terurai di atas Penggugat memohon kepada MajelisHakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Iuntuk menyerahkan kembali mobil, BPKB dan faktur obyek jaminan Fidusia,yang dikuasai Tergugat I secara bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 29 UndangUndang No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara seketika dan sekaligus..
133 HIR Tergugat memohon kepadaYang Terhormat Majelis Perkara Perdata yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan diri tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menyatakan pulabahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.3.
Tergugat I setelah memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi olchPenggugat, kemudian setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan untukpelunasan pembelian kendaraan tersebut.c. Penggugat kemudian membayar uang muka pembelian kendaraan tersebutkepada pihak penjual, sedangkan Tergugat I melakukan pembayarankekurangan dari harga kendaraan atau pelunasan dari kendaraan tersebut,yang merupakan pinjaman dan menjadi hutang Penggugat kepada Tergugat I.d.
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ;Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas,maka Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Pebruari 2012sebagai berikut :Bahwa Tergugat IT mendukung sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugatterhadap PT.
14 — 5
Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
PUTUSANNomor 403/Pdt.G/2016/PA.Mdn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talakpada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusansebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:XXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata I,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tingga di XXXX, Kecamatan MedanDenai, Kota Medan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
perkawinan dan sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah pertama kali dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil hukumyang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsi:1 Mengabulkan eksepsi Termohon;2 Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa
26 — 1
Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
PUTUSANNomor : 2185/Pdt.G/2010/PA.Bwi. sae a DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa danmengadili perkara perkara tertentu dalam tingkatpertama telah menjatuhkan' putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkaraantara : PENGGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan bakul, Alamat, KecamatanGlagah, Kabupaten Banyuwangi, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWAN1.
Bahwa karena gugatan Penggugat termasuk warga tidakmampu/warga miskin (penerima bantuan langsung tunaiBLT) maka Penggugat mohonberperkara secara tidak berbiaya (secara prodeo)sesuai amanat pasal 237 HIR, untuk itu kami sertakansebagai lampiran gugatan ini Surat Keterangan TidakMampu/Miskin yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang untuk menyatakan halMajelis HakimYth ; Atas dasar alasan alasan tersebut diatas sudilah kiranyaMajelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkaragugatan ini dengan
Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Zz. Membebaskan Penggugat untuk membayar biayaperkara ini ;Demikianlah putusan ini dijatuhkan diBanyuwangi padahari 29 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16Rajab 1431 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. LILIK MULIANAsebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.
30 — 7
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) ;- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
114 — 0
- Menetapkan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo, Nomor 55 / Pid.Pra / 2016 / PN.Mdn
23 — 12
eksepsi1. mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. menyatakan pengadilan agama banjarnegara tidak berwenang memeriksa perkara nomor 577/pdt.G.2021/PA.Ba;
95 — 15
I A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor. 131/Pdt.G/2021/PN.Bdg;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.610.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
59 — 32
- Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tersebut;- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 30 Mei 2017 Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Mgg dengan memperbaiki sekedar mengenai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;- Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang adalah yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa PUJI LESTARI alias WELLA binti PAWARTO tersebut;- Menguatkan
Pengadilan Negeri Magelang Tidak Berwenang Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat PengadilanNegeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAPadalah tidak tepat dan tidak benar, karena sebagaimana diuraikandalam dakwaan Jaksa penuntut Umum tempat kejadian perkaraadalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, adapunsaksisaksi yang menjadi dasar sebagian besar saksisaksiberdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang
Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat Pengadilan NegeriMagelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini denganmendasarkan pada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP adalah tidaktepat dan tidak benar,Terhadap penilaian dari penasehat hukum terdakwa ini kami tanggapisebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yangberbunyi:Pengadilan negen yang di dalam daerah hukumnya terdakwabertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atauditahan, hanya berwenang mengadili
penangkapan sebagai berikut: Pada haridan tanggal seperti tersebut diatas telah ditangkap tersangkaPUJI LESTARI alias WELLA Binti PAWARTO di pinggir Jl.Gatot Subroto No. 18, Kelurahan Jurang Ombo, KecamatanMagelang Selatan, Kota Magelang....dst.Bahwa dengan demikian kualifikasi unsur yang bersifat alternatifpada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah terpenuhi yaitutentang terdakwaberdiam terakhir atau di tempat ia diketemukandengan demikian Pengadilan Negeri Magelang mempunyaikewenangan untuk memeriksa
Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diaturdan diancam:Primair: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Subsidair: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Magelang untukmelanjutkan penahanan terhadap Terdakwa PUJI LESTARI aliasWELLA binti PAWARTO sebagaimana surat penetapanperpanjangan penahanan nomor: 37/Pid.Sus
No.187/Pid.Sus/2017/PT SMG Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang adalah yang berhakdan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas namaTerdakwa PUJI LESTARI alias WELLA binti PAWARTO tersebut; Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 30Mei 2017 Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Mgg yang selebihnya; Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 24 JULI 2017dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTengah
PT Angkut Teknologi Indonesia
Tergugat:
Jane Sihotang
120 — 33
M E N G A D I L I :
Dalam Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili :
- Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara No. 802/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel ;
Dalam Pokok Perkara :
92 — 30
M E N G A D I L I- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Menyatakan Pengadilan Agama Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :H.
Bahwa, atas dasar halhal yang telah terurai diatas, maka Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Majelis Hakim yangterhormat untuk memeriksa, mengadili Perkara ini dengan menjatuhkanputusan sebagai berikut :1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan secara hukum bahwa, Penggugat adalah Ahli Waris sahdari almarhum AHMAD MIHU (Ayah Kandung Penggugat);3.
Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang orang yangberagama islam dibidang :Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rbia. Perkawinan;b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumislam;c.
makamenurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut diatasadalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Raba Bima karenagugatan Penggugat secara utuh masih menyangkut harta warisansebagaimana Undang undang R.I Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang undang RINomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka eksepsi Tergugat beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan demikianPengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa
221 — 111
M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Son tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;DENGAN MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;- Memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkaranya:- Menghukum Tergugat I, II/ Terbanding I, II dan Tergugat III/ Terbanding III untuk membayar biaya
. /2015/PT JAP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :MUTIARA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Lorong Obadiri RT. 02 RW I Kel.Remu Selatan Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula PENGGUGAT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa HukumnyaCHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH dan ABD.
,mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimanadiketahui berdasarkan Pasal 10 UndangundangNomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman dikenal 4 (empat) lingkungan peradilan,yakni :1 Peradilan Umum ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara Pidana yang dilakukan oleh orangorang sipil dan perkaraPerdata, kecuali suatu peraturan perundangundangan menentukan lain.2 Peradilan Agama ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili danmemutuskan
perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangPerkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Shadaqah.3 Peradilan Militer ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili danmemutus perkaraperkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dariAngkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian).4 Peradilan Tata Usaha Negara.Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang
danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sorong dinyatakan berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Bandingmemerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkaranya :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan
dan mengadili perkaraini ;Memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkaranya: Menghukum Tergugat I, II/ Terbanding I, II dan Tergugat II/ Terbanding III untukmembayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
113 — 63
Menerima eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.
Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2.
PUTUSANNomor: 119/G/2018/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara: 222 nena nnn nnn nnn nnn nen nnnPT.
Selain itu Penggugat pun pernah megajukan gugatan terhadappenetapan KEP BMN pada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor 119/G/2018/PTUN.BDGBandung dengan nomor perkara 54/G/2018/PTUN.BDG, dimanamajelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkaratersebut, mengakui eksistensi KEP BMN tersebut denganmenyatakan dalam ammar putusan bahwa permohonanPenggugat tidak diterima.I.
Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa,Mengadili dan Memutus Perkara a quo ;2. Eksepsi Objek Gugatan Error In Objecto;3.
sikap terhadap eksepsi Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo(eksepsi kewenangan absolut Pengadilan) yang diajukan Tergugat diputusbersama dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktiandipersidangan, selain itu untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo guna menemukan kebenaran materiel terhadapmaksud dan tujuan gugatan Penggugat apabila eksepsi kewenangan absolutterbukti tidak beralasan hukum, paralel
Pasal 50 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukanbahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
231 — 85
- Menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat II tersebut di atas ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan me-ngadili perkara ini
38 — 21
- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat- I tidak dapat diterima;- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwewenang, memeriksa dan mengadili perkara No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn
PUTUSAN SELANo.118/Pdt.G/2012/PNMdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara antara:DIMPOS TP PAHPAHAN, ST,beralamat di Jl. Menteng Raya Ujung No. 69A, Kel.Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, KotamadyaMedan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1.HILMAR ROBINSON SILALAHI, SH, 2. JOHANSENSIMANIHURUK, SH, 3.
hukum dan peraturan PerundangUndangan khususnya Perda KotaMedan No. 22 Tahun 2002 tentang Ristribusi izin Gangguan, karena Penggugatsebagai jiran tetangga tidak pernah memberikan izin berupa surat pernyataantentang tidak keberatan Penggugat sebagai persyaratan diterbitkannya izingangguan atas usaha cq Bengkel Era Baru Servis;10.Bahwa, dikarenakan perbuatan Tergugat dan Tergugat Il adalah telah demikian11merugikan kepentingan hukum Penggugat maka berdasarkan hukum agar YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa
(lima ratus juta rupiah);13.Bahwa, karena perbuatan Tergugat Il juga sebagai perbuatan melawan hukum,maka berdasarkan atas hukum agar surat izin gangguan yang diterbitkan olehTergugat Il sepanjang Bengkel Era Baru Servis dinyatakan tidak berkekuatanhukum;14.Bahwa, untuk menjamin gugatan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya dan tidak hampai/illisonir, maka dimohon kepada Ketua PengadilanNegeri Medan Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliPerkara ini untuk meletakan sita
, mengadili dan memutus perkaraperdata ini, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraPutusan Sela No. 118/Pdt.G/2012/PN.Madn, hal. 9 dari 16perdata ini kiranya sependapat dengan kami dan akhirnya memutus perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaraad);2.
Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwewenang, memeriksa dan mengadiliperkara No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn;3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn dapatdilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara;4. Menyatakan ongkos perkara ini ditetapbkan pada putusan akhir, dalam pokokperkara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan pada hari : SENIN, tanggal 18 JUNI 2012, oleh Kami LEBANUSSINURAT SH.
36 — 19
.- Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
PUTUSANNo.68/Pdt.G/2014/PN MdnDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sbb dalamperkara antara :DEKARMAN SINAGA, Lelaki berumur 45 tahun, Agama Kristen,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswastabertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan Martebing,Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten SerdangBedagai, Propinsi Sumatera utara, berdasarkan Suratkuasa Khusus tanggal 17
KESIMPULAN DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, maka wajar jikakiranya dimohonkan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN Ca.MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yangberpekara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk pada hari yang telahditetapbkan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan berkenaan mengadiliperkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Dengan demikian sudah sepantasnya terhadapuraian Replik Penggugat khususnya uraian terhadap tanggapannya /penyangkalannya atas eksepsi kompetensi' relatief Tergugat harusdikesampingkan untuk ditolak, dan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat sekarang ini ( cqperkara No 68/ Pdt G/ 2014/ PN Mdn.)
Bahwa dalam uraian jawaban Tergugat Il tentangEksepsi Absolute tidak ada uraian antara lain, bahwa Tergugat Il mendalilkankalau Pengadilan Negeri Medan tidak dalam posisi untuk memeriksa danmengadili perkara ini ; namun yang menjadi pertanyaan bagi majelis hakim laluPeradilan manakah yang menurut pendapat Tergugat Il yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ?, sebab tidak ada uraian / redaksi dalamjawaban Tergugat Il, mengenai hal tersebut.
Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan TidakBerwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kiniteranggarkan sebesar Rp.976.000,( sembilan ratus tujun puluh enam riburiupiah).Halaman 16Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2014/PN.Mdn.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakimPengadilan Negeri Medan, pada hari : Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, oleh:INDRA CAHYA.
252 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
Nomor 858 K/Pdt.SusBPSK/2016kendaraan adalah untuk pribadi telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat(1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,yang mana Hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya danuntuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiilyang hendak diterapbkan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal iniHakim tidak boleh memutus suatu perkara berdasarkan perasaan ataupendapat subjektif Hakim (dikutip dari pendapat M.
Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasiditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 17 November 2016 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.
31 — 26
Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untuk membuka kembali persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 319/Pid.B/2012/PN.Mkd. atas nama SUPRIYATI Alias UPIK Binti JAMIN
UNTUK DINASPUTUSANNomor 26/Pid/2013/PT.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwaNama Lengkap : SUPRIYATI ALIAS UPIK Binti JAMIN ; Tempat lahir : Purwotrejo ; Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 25 Nopember 1975 ; Jenis kelamin =: Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Polindes di Dusun kalisat
MENGADILI SENDIRI : Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untukmembuka kembali persidangan, memeriksa dan mengadili PerkaraNomor 319/Pid.B/2012/PN.Mkd. atas nama SUPRIYATI Alias UPIKBinti JAMIN ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Hal 6 dari 7 hal Put No.26/Pid/2013/PT.SmgDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hariRABU, tanggal 06 Maret 2013, oleh kami HJ. SRI MARTININGSIH,SH.
FATHURRAHMAN, SH. masingmasing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku HakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSemarang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 26/Pen.Pid/2013/PT.Smg.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut sertadihadiri PURWO HADIJATI, SH.
108 — 52
Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015/PAPlg tanggal 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara tersebut diatas;3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Muhammad Amin, umur 77 tahun, agama Islam,pekerjaan lbu rumah tangga bertempat tinggal di Jl.Pangeran Marto No. 248 Rt. 09 Kelurahan 19 llir.Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, dahulu sebagaiTergugat Sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca putusan dalam perkara yang bersangkutan ;Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkarayang dimohon banding;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yangdijatunkan oleh Pengadilan
Oleh karena itu pada Penetapan tersebut tidak melekat NebisIn Idem;Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama belum memeriksapokok perkara secara tuntas dan menyeluruh dan langsung menjatuhkanputusan WNegatif, hukum acara tidak membenarkan Majlis Hakim tingkatbanding memeriksa pokok perkara yang belum diputus oleh Majelis HakimTingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding harusmemerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa danmemutus pokok perkaranya secara tuntas, hal
Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa danmemutus perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015/PAPlg tanggal 23 Maret 2015M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa danmemutus pokok perkara tersebut diatas;3.
66 — 29
Menyatakan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;---------------------------3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kalianda, membuka kembali untuk memeriksa dan mengadili perkara No :15/Pdt.G/2011/PN.KLD dalam perkara antara : ----------------------------------------------------------------------- DIANSYAH, dkk.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAe Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. DIANSYAH, pekerjaan buruh, alamat: Jl. Dr. Setia Budi, Gg.Purba,RT.01, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan TelukbetungBarat, Kota Bandar Lampung; 2. Ny. MASNAH, pekerjaan lbu Rumah Tangga, alamat: JI. Dr.