Ditemukan 868451 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1836 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARIBARU GEMILANG;
18368 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor S1757/WPJ.09/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentangPengembalian Surat permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yangtidak benar ke2 atas STP Nomor 01571/107/18/445/18 tanggal 25September 2018, atas Masa Pajak Mei 2018, atas nama PT HaribaruGemilang, NPWP 02.267.491.5445.000, beralamat di Jalan Raya BanjaranKm.10 Nomor 172 Baleendah Bandung. sehingga Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 ayat (4) menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah(Rp) Pajak yang harus dibayar
    Telah dibayar Kurang dibayar Sanksi Administrasi:Denda Pasal 14 (4) KUP 0Jumlah pajak yang masih harus dibayar NIHIL Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22 Desember 2020, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada
    Putusan Nomor 1836/B/PK/Pjk/2021 Uraian Jumlah(Rp) Pajak yang harus dibayar Telah dibayar Kurang dibayar Sanksi Administrasi: Denda Pasal 14 (4) KUP 0 Jumlah pajak yang masih harus dibayar NIHIL Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:Bahwa gugatan diajukan terhadap keputusan tergugat Nomor tanggalatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Nomor Nomor S1757
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp ,00)1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 10.264.356.818 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 0PPNTotal Penyerahan 10.264.356.8182 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 1.026.435.682sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 32.660.054.033Lainlain 0Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (31.633.618.352)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan
    ke Masa Pajak berikutnya 31.640.714.367Jumlah 31.640.714.3674 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7.096.0155 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.096.015Jumlah Sanksi Administrasi 7.096.0156 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 14.192.030 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112079.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan
    Lagi pula Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (PK), sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetapdapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A,Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan
    Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 10.264.356.818 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0Total Penyerahan 10.264.356.8182 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 1.026.435.682sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 32.660.054.033 Lainlain 0Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) (31.633.618.352)Bayar Halaman 5 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1334 B/PK/Pjk/2019 3 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 31.640.714.367Jumlah 31.640.714.3674 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 7.096.015(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.096.015Jumlah Sanksi Administrasi 7.096.0156 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 14.192.030 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan
Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2905/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRISMA AGUNG REALTY
12749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemanfaatan JKP dari Luar PabeanPenghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 365.000.000,00 b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri Lainlain45.000.000,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan45.000.000,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)320.000.000,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang (lebih) dibayarSanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 147.200.000,00Kenaikan
    Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 467.200.000,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 29 November 2017, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29Halaman 2 dari 8 halaman
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP502/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00036/207/11/023/13tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Desember 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.387.548.9023.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar
    Pemanfaatan JKP dari Luar PabeanPenghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 365.000.000,00b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri Lainlain 45.000.000,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 45.000.000,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar) 320.000.000,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang (lebih) dibayarSanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) VU KUP 147.200.000,00Kenaikan
    Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 467.200.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaHalaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SATYA KISMA USAHA;
148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.053.316.769,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 715.271.356,00b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.338.045.413,00b.5. Lainlain 0,00b.6 Jumlah 3.053.316.769,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah yang dapat diperhitungkan 3.053.316.769,00e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 0,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    PPN yang kurang dibayar 0,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) 0,00d. Kenaikan Pasal 13A 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) 0,00g. Jumlah 0,006. Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 25 September 2015;Halaman 2 dari 9 halaman.
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1206/WPJ.27/2014 tanggal 18 Nopember 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor:00005/207/11/332/13 tanggal 29 Nopember 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.002.743.1332.001, sehingga pajak yangmasih harus dibayar
    Putusan Nomor 657B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp 0,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut : 7 Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 0 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 30.533.167.692,00Jumlah Seluruh Penyerahan 30.533.167.692,00Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 3.053.316.769,00b. Dikurangi :1.
    Dibayar dengan NPWP sendiri 2.338.045.413,00Jumlah 3.053.316.769,00Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 0PPN yang kurang dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828 B/PK/PJK/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp ,00) 1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 28.271.663.215 sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari 0pengenaan PPN Total Penyerahan 28.271.663.2152 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 306.940.377sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 40.290.440.455 Lainlain 0Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) (37.590.556.974)Bayar3 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan
    ke Masa Pajak berikutnya 37.469.826.021Jumlah 37.469.826.0214 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 6.551.888 5 Sanksi Administrasi Halaman 2 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 828/B/PK/Pjk/2019 Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.551.888Jumlah Sanksi Administrasi 6.551.8886 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 13.103.776 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap
    Lagi pula Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (PK), sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetapdapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A,Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndangHalaman 5 dari 9
    Putusan Nomor 828/B/PK/Pjk/2019 Jumlah 37.469.826.0214 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 6.551.888(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.551.888Jumlah Sanksi Administrasi 6.551.8886 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.103.776(445) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112083.16/2011
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 B/PK/PJK/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNAS BARU LAMPUNG;
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.550.451.248,b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 13.140.046.859,b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,b.5. Lainlain 0,c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 13.140.046.859,d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (9.589.595.611,3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 9.589.595.611,4.
    PPN yang kurang dibayar 0, Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganHalaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 439/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan Pajak : (Rp)a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 173.052.295.753,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 35.504.512.480,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 25.391 .809.980,00a.5.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.550.451.248,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 13.140.046.859,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 13.140.046.859,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar(9.589.595.611,00)3.
    PPN yang kurang dibayar 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makakepada Pemohon Peninjauan Kembali:permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankanMemperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985
Register : 24-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4139 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRISMA AGUNG REALTY;
5025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean +Penghitungan PPN Kurang Bayar: la.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 48.585.000,00b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 5.954.901,00 STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri Lainlain 42.630.099,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 48.585.000,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar) Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang (lebih) dibayarSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPKenaikan
    Pasal 13 ayat (3) UU KUPJumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 29 November 2017 dengan disertai alasanalasannyaHalaman 2 dari 8 halaman.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0O,00 (nihil),dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak
    Pemanfaatan JKP dari Luar PabeanPenghitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 48.585.000,00b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 5.954.901,00 STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri Lainlain 42.630.099,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 48.585.000,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar) Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya =PPN yang kurang (lebih) dibayar Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Kenaikan
    Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar = Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Halaman 6 dari 8 halaman.
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1812 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CIPTA KRIDATAMA;
15535 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cilandak KKO No. 1 RT.001 RW.005, Jakarta Selatan12560, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: Uraian Yumian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 241.115.674.139Penghitungan PPN kurang bayarPPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 19.868.614.706Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 53.668.168.583Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (33.799.553.877)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 33.937.105.010Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar
    137.551.133Sanksi Administrasi 137.551.133Jumlah PPN yang masih harus dibayar 275.102.266 Halaman 2 dari 8 halaman.
    ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, juncto KeputusanTerbanding Nomor KEP754/PJ./2001;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar
    dihitung kembalimenjadi sebesar Rp275.102.266,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 241.115.674.139Penghitungan PPN kurang bayarPPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 19.868.614.706Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 53.668.168.583 Halaman 6 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1812/B/PK/Pjk/2020 Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (833.799.553.877) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan33.937.105.010ke masa pajak berikutnya Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 137.551.133Sanksi Administrasi 137.551.133Jumlah PPN yang masih harus dibayar 275.102.266 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang,
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2364 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BRANITA SANDHINI
207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setoran Masa 2.134.484 .883Jumlah PPh Kurang Dibayar Sanksi AdministrasiSanksi Bunga Pasal 13(2) UU KUPJumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89375/PP/M.VIIIA/10/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur
    Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3.g) 9.351.7835. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 3.366.642b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d)6.
    Jumlah PPh yang masih harus dibayar (15+16) 12.718.425 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Maret2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali
    Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3.g) Rp 9.351.7835. Sanksi Administrasi: Rpa. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 3.366.642b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rpe. Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d) Rp6.
    Jumlah PPh yang masih harus dibayar (15+16) Rp 12.718.425Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Halaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 — PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp ,00)1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.147.743.508 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0Total Penyerahan 4.147.743.5082 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.026.435.682 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 29.554.071.304Lainlain 0Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (31.633.618.352)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan
    ke Masa Pajak berikutnya 29.147.145.242Jumlah 29.147.145.2424 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7848 .2875 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7848 .287Jumlah Sanksi Administrasi 7848 2876 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 15.696.574 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112078.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018 yangtelah berkekuatan
    Lagi pula Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (PK), sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetapdapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A,Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan
    Putusan Nomor 1071/B/PK/Pjk/2019 masih harus~ dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp15.696.574,00; dengan perincian sebagai berikut :No.
    Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 29.147.145.242Jumlah 29.147.145.2424 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7848.2875 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7848 .287Jumlah Sanksi Administrasi 7848.2876 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 15.696.574 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak
Putus : 02-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4102/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT GOLDEN HOPE NUSANTARA
4623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4102/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Obyek PPN Rp 0,00PPN Yang Terutang Rp 0,00Kredit PPN Rp24.727.227,00Dibayar dengan NPWP Sendiri Rp 0,00Lainlain Rp62.065.640,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp86.792.867,00PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp86.792.867,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp86.792.867,00PPN yang kurang dibayar 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding
    Terbanding Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 24.727.227,00Lainlain Rp 62.065.640,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 86.792.867,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 86.792.867,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada
    Putusan Nomor 4102/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :DPP PPN cfm.
    Terbanding Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 24.727.227,00Lainlain Rp 62.065.640,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 86.792.867,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 86.792.867,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan
Register : 06-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 758/Pdt.P/2017/PA.Jr
Tanggal 27 September 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
110
  • tertanggal 06September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor0758/Padt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli2003, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut :Wali Nikah bebun (ayah kandung pemohon Il) ;Saksi nikah masing masing bernama (1) Sutrisno dan (2) Purnomo ;Maskawin / mahar berupa uang Rp. 50.000, dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal.
    tunaitelah dibayar tunai ;Yang menikahkan Ky.
    tunai telah dibayar tunai ;hal. 4 dari 8 hal.
    Nomor 0758/Pdt.P/2017/PA.Jr50.000, dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi danpara undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama + 14 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at
Putus : 12-05-2008 — Upload : 17-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123PK/PID/2007
Tanggal 12 Mei 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM vs. ANG KIAN GI ; ANG MEI IN
2114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa Il untuk meyakinkan Saksi Korban jugamengutarakan telur akan dibayar, masak tidak percaya sama saya dansaya punya tabungan di Bank, akhirnya berdasarkan katakata dariTerdakwa Il tersebut, Saksi Korban tergerak hatinya menyetujui danmemberikan kepada Terdakwa II untuk membeli barang berupa telur ayamsejumlah 55.080 biji seharga Rp.25.038.000, selanjutnya sesuai dengannota pembelian barang atas perintah Terdakwa , Terdakwa II menuliskanatau menerbitkan Bilyet Giro Bank CNB Cabang Mataram dengan
    NomorRekening atas nama Terdakwa sesuai Bilyet Giro Nomor BA675562senilai Rp.25.038.00, dengan jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2005kemudian menyerahkan kepada Saksi Korban sebagai pembayaran atastelur. yang dibelinya sebanyak 55.080 biji padahal para Terdakwamengetahui bahwa dananya tidak ada; Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2005, Terdakwa II kembali membelitelur ayam sebanyak 60.480 biji dan 10 ikat telur puyuh sehargaRp.28.166.000, kemudian dibayar oleh Terdakwa dan Il dengan caramenyerahkan
    No. 123 PK/PID/2007oleh Terdakwa dan Il dengan cara menyerahkan 1 (satu) lembar BilyetGiro Bank CNB Cabang Mataram Nomor BA 729340 senilai Rp.24.198.800,dengan jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 kepada saksi korban, dimanapada saat menyerahkan BG tersebut para Terdakwa mengetahui bahwadananya tidak ada (kosong);Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2005, Terdakwa II kembali membelitelur ayam sebanyak 58.500 biji telur ayam dan 10 ikat telur puyuh sehargaRp.29.126.250, kemudian dibayar oleh Terdakwa dan Il
    dengan caramenyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank CNB Cabang MataramNomor BA 729795 senilai Rp. 29.126.250, dengan jatuh tempo tanggal30 Juni 2005 kepada saksi korban, dimana pada saat menyerahkanBG tersebut para Terdakwa mengetahui bahwa dananya tidak ada(kosong) ;Kemudian pada tanggal 07 Juni 2005 para Terdakwa kembali membelitelur ayam sebanyak 21.960 biji telur ayam dan 36 ikat telur puyuh sehargaRp.13.715.100, kemudian dibayar oleh Terdakwa dan II dengan caramenyerahkan 1 (satu) lembar
    No. 123 PK/PID/2007Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2005 Terdakwa II kembali membelitelur ayam sebanyak 21.600 biji telur ayam dan 45 ikat telur puyuhseharga Rp.14.418.000, kemudian dibayar oleh Terdakwa dan Ildengan cara menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank CNB CabangMataram Nomor BA 729799 senilai Rp. 14.418.000, dengan jatuhtempo tanggal 04 Juli 2005 kepada saksi korban, dimana pada saatmenyerahkan BG tersebut para Terdakwa mengetahui bahwa dananyatidak ada (kosong);Kemudian pada tanggal
Register : 25-08-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 609/Pid.B/2015/PN.Sky
Tanggal 5 Nopember 2015 — RADEN MUHAMMAD YANUAR TEDDY ALS TEDDY BIN RM AKIB ZEN;
5511
  • Zaini beberapa kali menagih uanghasil penjualan barangbarang tersebut kepada terdakwa, terdakwa selalumenghindar dan sulit ditemui ;Bahwa sampai sekarang uang pembelian barangbarang makanan kecil tersebutbelum dibayar oleh terdakwa seperserpun;Bahwa terdakwa tidak ada itikat baik menemui pihak PT. Jaya Swarasa Agunguntuk membicarakan tentang keterlambatan pembayaran barangbarang tersebut;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.
    Zaini beberapa kali menagih uanghasil penjualan barangbarang tersebut kepada terdakwa, terdakwa selalumenghindar karena uangnya habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;Bahwa sampai sekarang uang pembelian barangbarang makanan kecil tersebutbelum dibayar oleh terdakwa karena terdakwa belum ada uang;Bahwa terdakwa tidak ada menemui pihak PT.
    Jaya Swarasa Agung untuk terdakwajual kembali dengan perjanjian akan dibayar dalam waktu 2 (dua) minggu namunsetelah jatuh tempo terdakwa tidak membayarnya;Bahwa setelah itu barangbarang berupa makanan kecil yang dipesan terdakwadikeluarkan dari gudang lalu oleh saksi Irawan Sakti Bin M.
    Jaya Swarasa Agung untuk terdakwa jualkembali dengan perjanjian akan dibayar dalam waktu 2 (dua) minggu namun setelahjatuh tempo terdakwa tidak membayarnya;Bahwa setelah itu barangbarang berupa makanan kecil yang dipesan terdakwadikeluarkan dari gudang lalu oleh saksi Irawan Sakti Bin M. Zaini bersamasama denganHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2015/PN.
Putus : 12-06-2012 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 365/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut
Tanggal 12 Juni 2012 — Edwart Simon
7638
  • ALFRED LIOENG.e Bahwa saksi bekerja di PT.Indo Global Cellular yang bergerak dibidangperdagangan handphone merk Visio, sebagai Kepala Bagian Keuangan;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;e Bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan PT.Indo Global Cellular,yaitu Terdakwa ada memesan handphone pada PT.Indo Global Cellulartetapi uangnya belum dibayar semua; e Bahwa yang belum dibayar sejumlah Rp.124.300.000, (seratus duapuluh juta tiga ratus ribu rupiah);Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 365/Pid.B
    Tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp.51.000.000, (lima puluh satujt) MUpiall) panse22 erase nese eeeeeenerneeeceenee neemBahwa untuk pengiriman tanggal 08 Desember 2010 senilaiRp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah) sudah dibayar,sedangkan yang 3 (tiga) kali belum dibayar senilai Rp.124.300.000.
    Indo Global Cellular, dimana saksi sebagai penerima pesanan;Bahwa saksi hanya menerima pesanan kemudian disampaikan kepimpinan, sedang yang mengirimkan adalah bagian pengiriman;Bahwa katanya ada beberapa kali nota pengirimannya yang uangnyabelum dibayar oleh Terdakwa;=Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah handphone yang dipesan olehTerdakwa, tetapi tagihan yang belum dibayar sejumlah Rp.124.300.000(seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ade Rakhmat
    Yang sudah dibayar: 200 n enna none nn nnnnnnnnese Tagihan SI2010/120043 tertanggal 08 Desember 2010, totalsebesar Rp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah);2. Yang belum dibayar: 20222 2020202Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 365/Pid.B/2012/PN.Jkt.
    IndoGlobal Cellular, hal ini dikarenakan ada selisin perhitungan kekurangan yangbelum dibayar antara Terdakwa dengan PT. Indo Global Cellular ;Menimbang, bahwa karena hubungan hukum antara Terdakwa denganPT. Indo Global Cellular adalah jual beli yang belum dibayar lunas olehTerdakwa, ditambah lagi adanya perbedaan mengenai jumlah kekurangan yngbelum dibayar antara Terdakwa dan PT.
Putus : 11-07-2011 — Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431/B/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Juli 2011 — PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk., ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK, v
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan invoice penagihan tersebutPemohon Banding harus melakukan pengecekan atas jumlahyang harus dibayar. Untuk itu) pasti memerlukan waktuyang tidak sebentar sehingga menimbulkan beda waktuantara tanggal invoice penagihan dengan tanggalpencatatan;Bahwa beda waktu tersebut terjadi karena memerlukanwaktu mulai invoicediterbitkan sampai invoice tersebut diterima.
    yang dilakukan oleh Terbanding' diakibatkanperbedaan tanggal yang dipergunakan oleh Terbanding danPemohon Banding;Bahwa dengan alasanalasan tersebut di atas PemohonBanding berpen dapat bahwa besarnya pajak yang masihharus dibayar menurut pendapat Pemohon Banding sebagaiberikut Uraian Jumlah(Rp)PPN Kurang/(Lebih) dibayar (22.293.757.130Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah PPN ymh / (lebih) (22.293.757.130 Bahwa permohonan banding Pemohon Banding ajukan denganharapan untuk dapat dikabulkan
    Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat saatdimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean (saat terutang PPN JLN) adalah padasaat sudah diketahui secara pasti nilai penggantianyang harus dibayar kepada pihak pemberi jasa (yaitupada saat dicatat sebagai utang);3.
    No.431/B/PK/PJK/2010tersebut;Bahwa PPN JLN yang dibayar oleh Pemohon PeninjauanKembali adalah atas transaksi pemanfaatan Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pabean yang tagihannya belumpasti pada saat invoice (tagihan) diterbitkan karenatagihannya antara lain sebagai berikuta.
    Jumlahdak39.511.106.43022.293.757.130ya6.PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 22.293.757.1307.PPN yang lebih dibayar khususnya untukeksportir/Penyerahan kepada pemungut PPNa. Restitusi PRS%x Dasar Pengenaan Pajak 22.293.757.130b. Kompensasi Hal. 19 dari 17 hal. Put.
Register : 27-10-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 854/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
DEDI Bin LESANG
4714
  • No.06 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, KotaSamarinda, namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.75.000, (tujuh puluhlima ribu rupiah), oleh karena masih terdapat kekurangan pembayaran sebesarRp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa dengan beralasanakan mengambil kekurangan pembayaran, Terdakwa menyewa 1 (satu) unitsepeda motor merek Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6491 IA, warnaHitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBK111EK094817, Nomor MesinJBK1E1094514 yang disewakan untuk
    Hidayatullah GgBatu No.06 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, KotaSamarinda, namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.75.000, (tujuh puluhlima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menyewa sepeda motor yang disewakanuntuk para tamu di Guest House tersebut dengan biaya sewa Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah) per hari dari resepsional Guest House Samarinda yakni saksiTAUFIQ QURRAHMAN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUHARNO bin SURADI,yang biaya sewanya belum dibayar oleh Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwapergi
    Batu No.06 KelurahanPelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya diGuest House Samarinda, Terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Revo KT 6491 IA warna Hitam dengan Nomor RangkaMH1JBK111EK094817, Nomor Mesin JBK1E1094514 milik saksi yangsaksi Sewakan di Guest House Samarinda untuk tamu Guest House; Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya Terdakwa menyewakamar seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) di Guest HouseSamarinda, namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp
    Batu No.06 KelurahanPelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya diGuest House Samarinda, Terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Revo KT 6491 IA warna Hitam dengan Nomor RangkaMH1JBK111EK094817, Nomor Mesin JBK1E1094514 milik saksiTAUFIQ QURRAHMAN;Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya Terdakwa menyewakamar seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) di Guest HouseSamarinda, namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.75.000, (tujuhpuluh lima ribu rupiah), oleh karena
    biaya sewa Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah), yang biaya sewanya belum dibayar oleh Terdakwa,lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwamenjualnya dengan harga Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus riburupiah) dengan cara mempostingnya di Facebook, selanjutnya uang hasilpenjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk makan seharihari danmembeli 1 (Satu) unit Hp Samsung Note 1 warna Putih;3.
Putus : 22-02-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 318/Pid.B/2010/PN.Pks
Tanggal 22 Februari 2011 — JAKFAR AMIN BIN KAMIL
356
  • Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib menjalani kurungan selama 15 (lima belas) hari.
    Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;24Menyatakan terdakwa JAKFAR AMIN BIN KAMIL, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakarena kurang kehatihatiannya menyebabkan orang lainmenderita luka ringan ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana dendasebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajibmenjalani kurungan selama
Register : 12-10-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 16-05-2012
Putusan PN BIREUEN Nomor 158/Pid.B/2011/PN-BIR
Tanggal 22 Desember 2011 — BAIHAQI Bin ABDULLAH
728
  • -(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Putus : 19-12-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN.Sdk
Tanggal 19 Desember 2016 — DANIEL PASARELLA SILABAN
22372
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
    ., Halaman 17 dari 18 Halaman.apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa: 72 (tujuh puluh dua) sak pupuk urea; 6 (enam) sak pupuk phoskaa; 2 (dua) sak pupuk ZA;Seluruhnya dirampas untuk Negara;4.