belum pernah bercerai; Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon Il yang bernama xxxxxxxxx;= Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ildilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana jijabdiucapkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon Il, dan qobulnyasecara langsung dan tidak diwakilkan; Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalahdua orang lakilaki dewasa, adalah xxxxxxxxx dan XXXXXXXXX; Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupaUang Tunai Rp. 10.000 dibayar

tunai yang dibayar tunai; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilmemang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugasmencatat pernikahan tersebut; Bahwa, antara Pemohon dan Pemohon Il tidak adahubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab,semenda ataupun sesusuan; Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iltelah dikaruniai; Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon danPemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon tidak mempunyai isterilain selain Pemohon Il, Pemohon

Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.Mpr Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalahdua orang lakilaki dewasa, bernama xxxxxxxxx Gan XXXXXXXXX; Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupaUang Tunai Rp. 10.000 dibayar tunai yang dibayar tunai; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilmemang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugasmencatat pernikahan tersebut; Bahwa, antara Pemohon dan Pemohon Il tidak adahubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab,semenda

Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.MprMenimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa maskawinberupa Uang Tunai Rp. 10.000 dibayar tunai yang dibayar tunai;Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sewaktu akadnikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan,pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, dankeduanya belum pernah bercerai;Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda

Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandungPemohon Il yang bernama xxxxxxxxx, dengan disaksikan oleh dua oranglakilaki dewasa yaitu xxxxxxxxx dan XXXxXxXXxXxxxX, dengan mahar berupaUang Tunai Rp. 10.000 dibayar tunai yang dibayar tunai;Hal. 10 dari 14 Hal.

dan belum pernah bercerai; Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon Il yang bernama xxxxxxxxx;= Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ildilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana jijabdiucapkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon Il, dan qobulnyasecara langsung dan tidak diwakilkan; Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalahdua orang lakilaki dewasa, adalah xxxxxxxxx dan XXXXXXXXX; Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupaUang Rp. 5.000 dibayar

tunai yang dibayar tunai; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilmemang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugasmencatat pernikahan tersebut; Bahwa, antara Pemohon dan Pemohon Il tidak adahubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab,semenda ataupun sesusuan; Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iltelah dikaruniai; Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon danPemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon tidak mempunyai isterilain selain Pemohon Il, Pemohon

Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.Mpr Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalahdua orang lakilaki dewasa, adalah xxxxxxxxx dan XxXXXXXXXX; Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupaUang Rp. 5.000 dibayar tunai yang dibayar tunai; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilmemang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugasmencatat pernikahan tersebut; Bahwa, antara Pemohon dan Pemohon Il tidak adahubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab,semenda ataupun

Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MprPemohon II bernama xxxxxxxxx, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua oranglakilaki dewasa, yaitu xXxxxxxXxxx GaN XXXXXXXXX;Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa maskawinberupa Uang Rp. 5.000 dibayar tunai yang dibayar tunai;Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sewaktu akadnikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan,pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, dankeduanya belum pernah bercerai;Menimbang

Penetapan No.230/Padt.P/2021/PA.Mprlakilaki dewasa yaitu xxxXxxxxxx dan XxXxXxXXxXxxxx, dengan mahar berupaUang Rp. 5.000 dibayar tunai yang dibayar tunai;5.

Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukanterhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayarsebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan, dengan uraian sebagaiberikut: Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010, nilai transaksi merupakan harga yang seharusnyaatau sebenarnya dibayar ditambah dengan biayabiaya yang harusditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga

yang sebenarnyaatau seharusnya dibayar, Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan terhadapnilai transaksi melalui pemeriksaan Rekening Koran, Pembukuanterkait, dan data pendukung lainnya tidak dapat dilakukan karena tidakdiserahkan.c.

tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabeandalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor keDaerah Pabean,b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkansebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar

ditambah dengan biayabiayayang harus ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam hargayang sebenarnya atau seharusnya dibayar,Penelitian terhadap adanya penambahan atau penguranganterhadap nilai transaksi melalui pemeriksaan Rekening Koran,pembukuan terkait, dan data pendukung lainnya tidak dapatdilakukan karena tidak diserahkan.c.

Dari uraian di atas, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB tidakdapat diyakini sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkarena:Pemohon tidak menyerahkan data pendukung secara memadaisesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor:217/PMK.04/2010 sehingga penelitian terhadap adanyapenambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap hargayang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana 10.11.12.13.diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010

kandung Pemohon Il, karena ayahkandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1978), dengandisaksikan dua orang saksi nikah bernama Haruni bin Dahud, agama Islam,umur 59 tahun, alamat RT.0O2 RW.005, Desa Gunung Raya, KecamatanHalaman 1 dari 13 Penetapan Nomor XXXMarga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dan Mantani bin Maskan,umur 47 tahun, agama Islam, alamat di Dusun II, RT.OO5 RW.002, DesaGunung Raya, Kecamatan Marga Sekampung, kabupaten Lampung Timur,serta MasKawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar

Bahwa ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon IIdan Pemohon ; Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon IIberupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai dibayar tunal; Bahwa sewaktu menikah status Pemohon jejaka dan Pemohon IIperawan; Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telahdikaruniai 4 (empat) orang anak; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak mempunyaihalangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasabyang diharamkan untuk menikah; Bahwa selama

dari 13 Penetapan Nomor Xxx Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon danPemohon Il; Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri (SAKSI PARAPEMOHON) karena ayah kandung kami telah meninggal dunia padatahun 1978); Bahwa saksi nikah Pemohon dengan Pemohon II adalah Harunibin Dahud dan Mantani bin Maskan; Bahwa ijab diucapkan langsung oleh Saksi sendiri dan kabuldiucapkan langsung oleh Pemohon I; Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon IIberupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar

tunai dibayar tunal; Bahwa sewaktu menikah status Pemohon jejaka dan Pemohon IIperawan; Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telahdikaruniai 4 (empat) orang anak; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak mempunyaihalangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasabyang diharamkan untuk menikah; Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dankeluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon

tunai dibayar tunai,dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Haruni bin Dahud dan Mantani binMaskan, ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon Il danPemohon , serta tidak ada halangan halangan pernikahan baik hubungandarah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah.

Menurut TerbandingBahwa jumlah pajak yang harus dibayar menurut Pemeriksa Rp. 0,00(Nihil)adapun perhitungannya adalah sebagai berikut; Jumlah Seluruh Penyerahan 1.090.909.091Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 109.090.909Pajak Masukan Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 109.090.909Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 486.048.818Jumlah PPN Kurang/(Lebih Bayar) 376.957.909Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 376.957.909Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHIL

Jumlah Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa jumlah pajak yang harus dibayar menurut Pemohon Banding (Nihil)adapun perhitungannya adalah sebagai berikut; Jumlah Seluruh PenyerahanPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak MasukanPajak keluaran yang harus dipungut sendiri Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 486.048.818 Jumlah PPN Kurang/(Lebih Bayar) 486.048.818Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 486.048.818Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHIL Alasan Yang Menjadi

Rp 376.957.909,)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 376.957.909,Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp = NIHILHalaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 170 B/PK/PJK/20173.5.

ke Masa Pajak Berikutnya Rp 376.957.909,Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp NIHILb.

,)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 558.776.091,PPN yang masih kurang (lebih) dibayar Rp 36.363.636,Sanksi Administrasi Rp 36.363.636,Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.727.273,Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa PajakMei 2006 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sudah setuju dan tidak mengajukan keberatan maupunbanding, sehingga terhadap nilai pajak yang kurang dibayar untuk MasaHalaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 170 B/PK/PJK/2017Pajak

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Halaman 2 dari 42 halaman. Putusan Nomor 1115/B/PK/PJK/2016 (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 2.968.260.535 2.968.260.535)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.298.061.675 383.645.527b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 1.670.198.860 1.670.198.860b.5. Lainlain 0 0b.6. Jumlah (b.1 +b.2+ b.3+ b.4+ b.5) 2.968.260.535 2.053.844.387ic. Diperhitungkan:c.1.

PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0 914.416.1485. Sanksi Administrasila. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 329.189.813lb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0id. Kenaikan Pasal 183A KUP 0 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0if. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP 0 0Ig. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0 0h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) 0 329.289.8136. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0 1.243.605.9612.

Untuk memproduksiBarang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakanBarang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku,bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajaktersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilaikepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;Bahwa meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh

/dipungut sendiri Ro 2.968.260.535,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 1.298.061.675,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 1.670.198.860,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.968.260.535,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHILBahwa demikian uraian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Bandingsampaikan, Apabila majelis masin memerlukan tambahan data danketerangan serta penjelasan tentang halhal yang Pemohon Bandingsebutkan dalam Surat Banding ini

Bahwa mengingat TBS dan Karet merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sesuai PP 31, maka Pasal 16 B ayat (8) UU PPNdapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBStidak dapat dikreditkan;b. Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yang dikeluarkan dikebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan TBS dan Karet,Halaman 36 dari 42 halaman.

dengan berjanji yang pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa saksi adalah suami dari Almarhum SRI SUTANTI atau anakmenantu dari KARDJAN dan saksi adalah ipar dari Para Pemohon,sehingga saksi mengetahui peristiwa kejadian atas permohonan yangdiajukan oleh Para Pemohon tersebut; Bahwa setahu saksi asal usul tanah milik Para Pemohon yaitu asalnyaadalah milik dari Almarhum TRI MURTI (adik kandung KARDJAN) yangdibeli atau ditorok oleh Para Pemohon dengan harga Rp1.500.000,00(limaratus ribu rupiah) dan dibayar

sebesar Rp300.000,00(tigaratus ribu rupiah) denga dibuatkan surat perjanjian jual beli tanah tersebut,dan sisanya dibayar dengan cara dicicil hingga lunas; Bahwa setahu saksi yang menerima uang cicilan pembelian tanah milikAlmarhum TRI MUTI, sewaktu masih hidup adalah TRI MURTI sendiri,kemudian setelah TRIMUTI meninggal dunia pada tahun 1994, yangmenerima uang cicilan tersebut adalah anaknya yang bernama BAMBANGDARSONO atau BAMBANG BUDIARTO hingga lunas pada tanggal16 Nopember 1996; Bahwa diatas

AGUS JASMANI:Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:e Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon, sehingga saksidapat mengetahui peristiwa kejadian atas permohonan yang diajukanoleh Para Pemohon tersebut; Bahwa setahu saksi asal usul tanah milik Para Pemohon yaitu asalnyaadalah milik dari Almarhum TRI MURTI (adik kandung KARDJAN) yangdibeli atau ditorok oleh Para Pemohon dengan harga Rp1.500.000,00(limaratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara diangsur; Bahwa

pertama kali sebesar Rp300.000,00,(tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 1989, kemudiandiangsur/dicicil hingga lunas tanggal 16 Nopember 1996; Bahwa ahli waris dari TRI MURTI tidak pernah mempermasalah tentang jualbeli atas tanah tersebut, karena ahli warisnya telah mengetahui danmelanjutkan untuk menerima uang cicilan; Bahwa sertipikat tanah tersebut belum dibalik nama dan masih atas namaTRI MURTI meskipun telah dibayar lunas sejak tanggal 16 Nopember 1996hingga sekarang karena tidak ada

sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannyadiangsur/dicicil hingga lunas pada tanggal 16 Nopember 1996,seperti tersebut dalam bukti bertanda P.3;Bahwa selain tanah KARDJAN dan anakanaknya juga membeli/norok rumah milik TRI MURTI dan telah dibayar lunas, sepertitersebut dalam bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7;Bahwa benar TRI MURTI tidak pernah menempati tanah sertipikatHM.

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit UmumPedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 44.000.000, ((EmpatPuluh Empat juta Rupiah));Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugatdalam jangka waktu 36 ( Tiga Puluh Enamo bulan sejak ditandatanganiSurat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Mei 2015 dengan jadwalpembayaran pinjaman sebagai berikut:o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiaptiap bulandengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi

angsuran Pokok danBunga dalam 36 ( Tiga Puluh Enamo kali angsuran masingmasingsebesar Rp 1.437.400, ((Satu Juta Empat rtaus Tiga Puluh Tujuh RibuEmpat rtaus Rupiaho).o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambatlambatnya padatanggal 04052018.Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanahdengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas TanahDesa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kab tebo yang di terbitkan di MuaraTebo tanggal 07 Juli 2008.Asli bukti Surat Hak

Milik (SGHM) Desa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kabtebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual selurunh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan YangBerhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan.

kembali oleh Tergugat dalamjangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani SuratPengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Mei 2015 dengan jadwal pembayaranpinjaman sebagai berikut:oPokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiaptiapbulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuranPokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masingmasing sebesar Rp 1.437.400, (Satu Juta Empat rtaus Tiga Puluh TujuhRibu Empat rtaus Rupiah).oAngsuran terakhir harus dibayar

Desember 2008 dan telahmenerbitkan SKPKB PPN~ untuk Masa Oktober 2008 No.00068/207/08/611/13 tanggal 28 Maret 2013 dengan ketetapan sebagaiberikut (lampiran 5);Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 17.948.851.108Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 1.794.885.111DikurangiPajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.773.658.414 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 14.031.481Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp 7.195.216 Bunga Psi. 13 (2) Rp 3.453.704 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 10.648.920Bahwa

Desember 2008 yang terutang PPNdi KPP Pratama Surabaya Sawahan seharusnyaadalah sebesarRp 295.742.245.006Rp 280.763.474.659Rp 14.978.770.347Bahwa berdasarkan suratsurat Keputusan yang telah diterbitkan olehDirektur Jenderal Pajak (dapat dilihat pada tabel 3 di halaman 4)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: Jumlah PPN yang masih harus/kurang dibayar di KPP PratamaSurabaya Sawahan untuk masa Mei 2008Desember 2008 adalahsebesar Rp 5.189.654.214Halaman 7 dari 26 halaman.

Rp 124.823.086,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 59.915.081,00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp 184.738.167,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu.

LA73.042.418 124.823.086Sanksi administrast Pasal 13 ayat (2) KUP 708.020.361 59.915.081Jumilah Pajakyang masih harus dibayar 2.183.062.7 79 184. 738.167 Bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasaPasal 80 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yaitu mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding;Halaman 14 dari 26 halaman.

per Masa Pajak ditetapkan 1(satu) banding jumlah Masa Pajak dikalikan dengan jumlah PajakPertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yangtidak/kurang dibayar sebagaimana dicantumkan dalam SuratKetetapan Pajak;Halaman 17 dari 26 halaman.

Nomor: 1508 K/Pid.Sus/2013sebesar : Rp1.659.466.200,00Seharusnya yang dibayar sebesar : Ro1.427.064.300,00 ()Lebih bayar sebesar :Rp 232.401.900,002) MITRA KERJA UD.

Ada demo 7 mitra meminta pembayaran 277 ton atau 277.000Kg beras yang belum dibayar atau mereka akan mengambilkembali beras dari Bulog ;2. Kesaksian HA. Khoerun Warsun, pemilik RMU Sri Maya (MitraBulog) masih ada yang belum dibuatkan GD 1 m (belum dibayar)sebanyak 7.275 Kg (halaman 36 putusan Pengadilan TingkatPertama) ;3. Kesaksian Jamilin, pemilik UD. Hasil Bumi (Mitra Bulog) masihbelum dibayar sebanyak 15.000 Kg (halaman 37 putusanPengadilan Tingkat Pertama) ;4.

Fajar Barokah (MitraBulog) masih ada sebanyak 24.000 Kg yang belum dibayar(halaman 39 putusan Pengadilan Tingkat pertama) ;5. Jumlah total yang belum dibayar ini adalah sebanyak (7.275 +Hal. 57 dari 75 hal. Put. Nomor: 1508 K/Pid.Sus/201315.000 + 24.000) Kg = 46.275 Kg ;6. Jika dikurangkan dengan 25.781 Kg akan menghasilkan sisalebin yang belum dibayar sebanyak (46.275 25..781) Kg +20.494 Kg ;7.

Kenyataan bahwa ada kelebihanpengiriman barang yang belum dibayar dan merupakankeuntungan bagi Bulog Tidak Sama Sekali diperhitungkan olehBPKP. Barang mitra yang Belum Dibayar tidak sama sekalidinilai oleh BPKP. Maka kami nyatakan bahwa Nilai Kerugianyang dinyatakan BPKP adalah salah dan Tidak mengandungkebenaran hakiki dan sangat Tidak Adil ;6.

Kerugian karena tanggal 11 Agustus 2011sudah dibayar Lunas sehingga kerugian Negara ini Sudah TidakAda;7.

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 95.571.599 95.571.599 0b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 700.902.327 541.861.456 159.040.871b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 700.902.327 541.861.456 159.040.871c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 700.902.327 541.861.456 159.040.871d.

Putusan Nomor 1110/B/PK/PJK/2015Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitandengan penyerahan yang terutang pajak = Ro1.500.000,00b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitandengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN =Rp300.000,00c.

Putusan Nomor 1110/B/PK/PJK/2015Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PengusahaKenaPajak "A" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebutmerupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan PajakKeluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan denganPajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karenamenikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dariNegara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1);Pasal 16B ayat (3):Pajak Masukan yang dibayar untuk

Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisidalam bisnis;13) Bahwa secara redaksional, ketentuan Pasal 16B ayat (3) UUPPN disebutkan dengan kalimat sebagai berikut: PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyaHalaman 27 dari 39 halaman.

menjadi lebih dibayar sebesar (Rp605.330.728,00) adalahnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dengan pertimbangan:a.

PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 0 37.831.519 05.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 0 0 05.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 0 37.831.519 06. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil 75.663.038 0 ll. KEPUTUSAN KEBERATANKetentuan Formala.

Bahwa dalam proses Keberatan, Terbanding (Tim Peneliti Keberatan)menolak Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlahPajak yang masih harus dibayar Pemohon Banding;c.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP131/WPJ.02/2014 jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang (lebih)dibayar adalah sebesar Rp75.663.038,00 dengan perincian sebagai berikut:(dalam rupiah)Uraian Semula Ditambah Menjadi(Dikuranqi)PPN Kurang / (Lebih) Bayar 37.831.519 0 37.831.519Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 37.831.519 0 37.831.519Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 75.663.038 0 75.663.038 lll. PERMOHONAN BANDINGKetentuan Formala.

PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 0)5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 05.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 06.

dapat diperhitungkan Rp. 722.192.669,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. (722.192.669,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 722.192.669,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00 Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59686/PP/M.XVA/16/2015, Tanggal 23 Februari 2015, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada Tanggal

September2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0907/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09101979, diKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e = Wali Nikah Sadi (ayah kandung Pemohon II) ;e Saksi nikah masing masing bernama (1) Durasad dan (2) Semawi ;e Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp 5.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;e Lafad Tjab dilakukan oleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali),sedangkan gobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;hal. 1 dari 7 hal.

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;e Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon;e Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09101979 diKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acarapernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;e Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Sadi (ayah kandung PemohonIT) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;hal. 3 dari 7 hal.

tunaitelah dibayar tunai ;Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.02 RW. 012 Desa GelangKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sudah mempunyai 7 orang anak bernama 1.Maiimuna, 2.

M.IVA/16/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakagar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanselurunhnya, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2011 menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonBanding (Rp)Uraian Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kompensasi Pajak PPN Kurang Dibayar

Sanksi Administrasi Jumlah PPN ymh/ (lebih) Dibayar Nihil a.

Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil:c.

Adanya jumlah pajak yang telah dibayar sebesar Rp4.021.454.070 harusdikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan yang dihitung sejak tanggal pembayaran yangmenyebabkan kelebihnan pembayaran pajak sampai denganditerbitkannya Surat Putusan Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88292/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan

NIHILSanksi Administrasi NIHILPPN yang masih harus dibayar NIHIL Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikanseluruh Pajak Penghasilan PPN yang telah dibayar sehubungan denganSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00176/207/11/062/14 tanggal19 Desember 2014 sesuai dengan Pasal 11 ayat 1.a UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada PemohonPeninjauan

Uraian Rupiah1 Dasar Pengenaan Pajak 02 Penghitungan PPN Kurang Bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 03 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 04 PPN yang Kurang dibayar 05 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 Jumlah 06 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00001/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 6 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak September 2014 Nomor 00009/287/14/073/15tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.832.150.5073.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

, Pasal 13 ayat (5) Pasal serta Pasal16A berikut Pasal 16F UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayar : Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang Kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.327.820,00Dikurangi:a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 114.454.201,00b. Lainlain 434.985.042,00c.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 549.439.243.003. )Jumlah penghitungan PPN kurang bayar (540.111.423,00)4. dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) 555.235.706,005. PPN yang kurang dibayar 15.124.282,006. Sanksi administrasi:a.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 15.124.282,007. )Jumlah PPN yang masih harus dibayar 30.248.564,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 20 Februari 2017, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20Februari

Putusan Nomor 219/B/PK/Pjk/2020mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1929/ WP4J.07/2015 tanggal 16 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00094/207/12/058/14 tanggal 24 Maret 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.870.026.0058.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp30.248.564,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.327.820,00Dikurangi:a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 114.454.201,00 Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 219/B/PK/Pjk/2020 b. Lainlain 434.985.042,00c.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 549.439.243,003. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar (540.111.423,00)4 dikompensasikan ke masa pajak ... (karena 555.235.706,00pembetulan)5. JPPN yang kurang dibayar 15.124.282,006. Sanksi administrasi:a.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 30.248.564,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor

Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2011 Nomor 90001/207/11/058/15 tanggal 28 Desember2015, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut pemohonBanding adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.811.355.200,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Total Penyerahan 2.811.355.200,002 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri 281.135.519,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 26.329.774.530,00 Lainlain 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar(26.048.639.01 1,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 26.048.639.011,00Jumlah 26.048.639.011,004 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 0,005 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah Sanksi Administrasi 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0,00 Menimbang, bahwa

Di samping itu, Mahkamah Agung R.I. dalamPutusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi (HUM) Nomor70/P/HUM/2013 yang diputus tanggal 25 Februari 2014 yang amarputusannya mengabulkan permohonan Hak Uji Materi (HUM) KamarDagang Indonesia, yang dijadikan landasan yuridis atas perkara a quo.Lagi pula Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalihanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (Pk),sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding

sebagai berikut: No Uraian Jumlah 1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.811.355.200 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0Total Penyerahan 2.811.355.2002 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 281.135.519 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 26.329.774.530 Lainlain 0 Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (26.048.639.01 1)3 Kelebihan Pajak yang sudah

: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 26.048.639.011Jumlah 26.048.639.01 14 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 0 5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah Sanksi Administrasi oO; oO; CO O 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembaili;Halaman 6 dari 8 halaman.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor April 2015 Nomor00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak April 2015,menjadi sebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: NIHIL; Jumlah yang masih harus dibayar : NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89080/PP/M.XB/99/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan

Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, sehingga perhitungannya menjadi sebagaiberikut: Nom Uraian Semula Dibatalkan Menjadior (Rp) (Rp) (Rp)1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,00 0,00 0,002 Telah Dibayar 0,00 0,00 0,003 Kurang dibayar 0,00 0,00 0,004 Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 9 (2a) KUP 558.327.644, 558.327.644, 0,0000 005 Jumlah yang masih harus dibayar 558.327.644, 558.327.644, 0,0000 00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP08958/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor: 00004/167/15/057/16 tanggal 28Juni 2016, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.816.1057.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar

UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (6) Peraturan PemerintahNomor 1 Tahun 2012;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1119/B/PK/Pjk/2018 NO URAIAN RUPIAH 1 Dasar Pengenaan PajakaAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor 5.490.226.328a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 9.751.115.589a.3 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 456.931.100a.3 Jumlah 15.698.273.017b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0 c Jumlah Seluruh Penyerahan 415.698.273.017 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar aPPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 975.111.550b Dikurangi :pT PrN yang

disetor di muka dalam Masa Pajak yang 137.401.753b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 677.543.217b.3 Dibayar dengan NPWP sendiri 160.166.580b.4 Jumlah 975.111.550c SKPPKP 0d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 975.111.550e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 0 3 Kelebihan Pajak yang sudah:a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4 Jumlah PPN yang masih harus dibayarSanksi AdministrasiJumlah PPN yang masih harus dibayar 0000Oo Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

dan Tata Cara Perpajakan, dan Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (6)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: NO URAIAN RUPIAH1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 5.490.226.328a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 9.751.115.589a.3 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 456.931.100a.4 Jumlah 15.698.273.017b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c Jumlah Seluruh Penyerahan 15.698.273.0172 Penghitungan PPN Kurang Bayara PPN yang harus dipungut/dibayar

sendiri 975.111.550b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 137.401.753b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 677.543.217b.3 Dibayar dengan NPWP sendiri 160.166.580b.4 Jumlah 975.111.550c SKPPKP 0d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 975.111.550e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 03 Kelebihan Pajak yang sudah:a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 05 Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0Menimbang

perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon pada Ketua Majelis Pengadilan Pajakuntuk membatalkan Surat Keputusan Terbanding NomorKEP1563/WPJ.04/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa (SKPKB) Nomor 00068/207/10/062/13 tanggal 26 Juli 2013masa pajak Desember 2010 dan mengabulkan Permohonan BandingPemohon Banding dengan Jumlah PPN yang kurang dibayar

TB Simatupang Kav.20, Cilandak, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi: Pajak Keluaran Rp 934.139.105,001.023.384.882,0Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0 Jumlah penghitungan PPN Kurang /( Lebih) Bayar (Rp 89.245.777,00) Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Rp 697.456.972,00Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar Rp 608.211.195,00 Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 608.211.195,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4466/B/PK/Pjk/20191.216.422.390,0Jumlah PPN yang masih harus dibayar PRp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret2019;Menimbang, bahwa

TB.Simatupang Kav.20, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, danmengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding dengan jumlah PPh yang kurang dibayar seharusnya tidakterhutang menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.216.422.390,00; dengan perincian sebagai berikut:Pajak Keluaran Rp 934.139.105,001.023.384.882,0Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 6RJumlah penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar ( 89.245.777,00)pKelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan keRp 697.456.972,00Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayar Rp 608.211.195,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 608.211.195,001.216.422.390,0Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa