Ditemukan 231585 data
16 — 9
PUTUSANNomor 0298/Pdt.G/2020/PA.AdlZA :SEADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terkahirS1, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan,selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Syamsuddin,S.H. dan Alvian, S.H.
Rahandouna Kota Kendari.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor39/PERADI/SE/X/2020 Tertanggal 27 Oktober 2020, sebagaiPemohon;melawanTermohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terkahirSMA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3November 2020
Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaKabupaten Konawe Selatan, Maka pada tanggal 21 Februari 2020Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Cerai pada atasannya akantetap mendapat Penolakan dari atasannya melalui Surat Tertanggal 11Agustus 2020 yang di Tanda tangan oleh Sekertaris Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten konaweselatan atas nama MUHAMAD MUSRIANTO TAWULO.SP.M.AP.Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada BapakKetua
Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yang padapokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satudiantaranya adalah perceraian talak ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan pekerjaan sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang IjinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan SuratPernyataan Penolakan Permohonan Cerai PNS Nomor : XXXXXX tertanggal 11Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganSDM Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi Pemohon telah membuat SuratPernyataan tertanggal 17 November 2020 tentang kesiapan menanggungresiko yang timbul atas permohonan cerai talak, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon dapat
15 — 6
PENETAPANNomor : 23/Pdt.P/2019/PA.Pdn.ZEA, zs ae a enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkarapermohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS,tempat tinggal di Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan,Kabupaten Tapanuli Tengah
Saksi pertama Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten TapanullTengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetanggadengan para Pemohon; Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon dari Pemohonayah bernama Ayah para Pemohon , ibunya bernama lbu para Pemohon ,mereka menikah di Muara Nibung tahun 1992 saksi menghadiri; Bahwa dari pernikahan Misdaruddin
karena sakit di Muaro Nibung,jenazahnya diselenggarakan secara Islam dan dikuburkan di komplekperkuburan Muslim di Muara Nibung; Bahwa antara para Pemohon dengan almarhum Ayah para Pemohontidak ada halangan waris mewarisi baik secara syara maupun secara adatyang berlaku di Tapanuli Tengah; Bahwa antara para Pemohon dengan almarhumah Ibu para Pemohontidak ada halangan waris mewarisi baik secara syara maupun secara adatyang berlaku di Tapanuli Tengah; Bahwa semasa hidupnya Misdaruddin bekerja sebagai PNS
, sudahpensiun dan Wartini Panggabenan bekerja sebagai PNS; Bahwa semua para Pemohon masih hidup dan dalam keadaanberagama Islam;Hal. 7 dari 12 hal.
66 — 6
Salinan PUTUS ANNomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Tjgaim ol) Cpam ll atl ansDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Kebidanan),pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan
Tergugat kurang pengertian dengan status Penggugat sebagai PNS;c.
Tergugat ingin Penggugat tinggal diKalimantan Timur saja dan berhenti bekerja sebagai PNS, tetapi Penggugatmenolak; Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugatbertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua)tahun; Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama pisah Tergugat pernah datang untukmengajak rukun atau tidak; Bahwa sekarang Penggugat menyewa rumah di Kelurahan BelimbingKecamatan Murung Pudak sedangkan Tergugat masih tinggal di KalimantanTimur
SAKSI KE 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Juai, 02041984 (32tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKabupaten Tabalong;Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.TjgSaksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksitidak pernah bertemu hanya mendengar cerita dari Penggugat saja ;Bahwa Penggugat adalah teman Saksi;Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah
para saksi di muka persidangan, maka berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya serta telahbermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sahdan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS
7 — 1
PUTUSANNomor: 2297/Pdt.G/2012/PA.BjnBISMILLAAHTRROHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dishutbun), tempatkediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebutsebagai " Pemohon";MELAWANTERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (DPKP), tempatkediaman di Kabupaten
13 — 3
PUTUSANNomor:2221/Pdt.G/2014/PA.BwiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara gugat cerai antara :PENGGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempattinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Penggugat",Melawan:TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggaldi Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Tergugat";Pengadilan
61 — 8
MH. akan tetapi mediasi tetaptidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai PNS. yang tunduk padaPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat IzinPerceraian Sekretaris Daerah An.
Bahwa mengingat Pemohon adalah PNS Kota Bekasi ( Kasi Ekbang Kelurahan dan Plh diDISPENDA ) yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksaperkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohontiap bulannya sebesar 1/3 (satu per tiga) untuk Istri dan anaknya .bagian dari gaji Pemohonterhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;Perceraian PNS juga diatur dalam
PPNomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Mengenai pembagian gajiyang berlaku setelah perceraian, berlaku ketentuan sebagai berikut :e jika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga (1/3)gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan sepertiga (1/3) untuk anakanaknya.
Apabilamereka belum dikarunia anak, maka setengah (1/2) dari gajinya diserahkan kepadaisterinya.e Apabila perceraian terjadi karena kehendak suami isteri maka pembagian gaji dilaksanakanberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yg bercerai.e Khusus untuk wanita, bekas isteri tetap berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadiatas kehendak isteri (bukan merupakan usul dari PNS pria) jika alasan perceraian karenadimadu, atau karena PNS pria melakukan zina, melakukan kekejaman/penganiayaan,menjadi
PP Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerkawinan dan Perceraian PNS. sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gajiPemohon terhitung sejak perkara im diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi danmempunyai kekuatan hukum tetap hinngga anak tersebut dewasa atau mandiri;Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon ( Kel.
21 — 3
PUTUSANNomor 1536/Pdt.G/2017/PA.Bdw.IN xso 2erDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Cerai Talak antara :Pemohon Asli, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S 2, pekerjaan PNS,bertempat kediaman di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowosodisebut sebagai Pemohon .MELAWAN :Termohon Asli, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S , pekerjaan
PNS,bertempat kediaman di , Kecamatan Tapen , Kabupaten Bondowoso,disebut sebagai Termohon .
Semoga jawaban saya ini Allah akan segera menurunkan hidayahNyadan membuka pintu hati suami saya .1 Bahwa sebagai istri yang akan dicerai, Termohon menuntut hakhaknyaTermohon menuntut kepada Pemohon untuk : Memberikan nafkah lahir yang selama ini tidak diberikan oleh Pemohon Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memberikan sebagiangaji Pemohon kepada Termohon sebagai bekas istri Pemohon .sebagaimana diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang !
oleh karenanya permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan.DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalahsebagaimana telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27Februari 1993 Nomor 113 K/AG/1992 menyatakan bahwa dalam rekonpensi istilahPenggugat dan Tergugat yang dimaksud adalah Penggugat rekonpensi dan Tergugatrekonpensi, demikian pula dalam perkara ini.Menimbang bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS
Disamping itu Penggugat jugamenuntut agar gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagian diberikankepada Penggugat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983.
25 — 8
PUTUSANNomor 0208/Pdt.G/2017/PA Pikw v ale a ZANS Ee pF Ae yeeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara :Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Palangka Raya 07 Maret 1986, Agama Islam,Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S1, Tempat Tinggal diKota Palangka Raya; Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MelawanTergugat, Tempat Tanggal
Pada Oktober 2015 Tergugat kembali ke Jakarta dengan alasan inginmencari pekerjaan dan setelah 3 bulan tinggal di Jakarta, Tergugatmengatakan tidak ingin kembali lagi ke Palangka Raya dan jika Penggugatingin kumpul bersama dengan Tergugat, Penggugat yang harus ikut dantinggal di Jakarta bersama Tergugat, padahal Penggugat merupakanseorang PNS yang tidak bisa meninggalkan tugasnya;c.
Ssaksi Pertama, tempat tanggal lahir, Sampit 20 September 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota PalangkaRaya.
yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isibukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat denganTergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil, Serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Izin ceral) yang merupakanakta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagai PNS
Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mendapat izin dariAtasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Jo.
13 — 9
PUTUSANNomor 1913/Pdt.G/2018/PA.Bjn.AZINE * 44 SeahDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempattinggal di Jalan Pemuda Gang Cokro RT.008 RW.002 No. 12 B,Desa Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro,selanjutnya disebut sebagai
Adapun alasan Termohontidak mau melayani hubungan badan kepada Pemohon, Termohon mohonmaaf.Seharusnya Pemohon menyadari bahwa Pemohon bulan Januari 2010 barumenceraikan istri yang kedua yang bernama Suhartini (54 tahun) beralamatDesa Mojoagung Kabupaten Jombang dan bekerja sebagai PNS KabupatenJombang, usia perkawinan tujuh tahun (20032010).
Hak Termohon sebagai istri pensiunan PNS selama empat puluh tahundalam suka maupun duka akan hilang begitu saja;c.
mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon danTermohon berpisah tersebut;Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sekitar 4bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tersebut antaraPemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka dengan menasehatiPemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil dansekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;Saksi Il: Saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS
dalildalil Pemohon tersebut, Termohontelah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkantelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon yaitu Termohon tidak maumelayani berhubungan badan, akan tetapi menurut Termohon seharusnyaPemohon menyadari bahwa Pemohon bulan Januari 2010 baru menceraikanistri yang kedua yang bernama Suhartini (54 tahun) beralamat Desa Mojo agungKabupaten Jombang dan bekerja sebagai PNS
12 — 1
P/2013/PA Lbt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonanpengangkatan anak yang diajukan oleh :PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal diKabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;danPEMOHON II umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal diKabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca
Bahwa anak tersebut telah diserahkan kepada para Pemohon karenaselaku ibu kandung tidak sanggup membiayai dan demi masa depan anaktersebut, dan anak tersebut dipelihara oleh para Pemohon sejak suami(ayah kandung anak tersebut) meninggal dunia yakni sejak anak tersebutberumur 11 tahun dan sekarang anak tersebut telah berumur 17 tahun dansudah duduk di bangku SMA kelas III serta tetap tinggal bersama ParaPemohon;e Bahwa para Pemohon sebagai Pegawai Negeri dan punya anak dua orangyang pertama sudah PNS
dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon IIterhadap seorang anak bernama ANAK ANGKAT PEMOHON I DANPEMOHON II. dengan alasan bahwa anak tersebut sejak berumur 11 tahun telahdiserahkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II untukdipelihara dan diasuh dengan alasan ibu kandung anak itu tidak punya pekerjaantetap serta ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan sampai saat ini anaktersebut tetap dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, selain ituPemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai PNS
II yang lahir pada tanggal 24 Mei 1996 dari seorang ayah yangbernama Agus DJamalu dan ibu bernama Titiek Hulopi, sehingga dengan bukti P5dihubungkan dengan bukti P2 ada keterkaitan erat dengan itu terbukti bahwaANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II anak dari AYAHKANDUNG ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ibubernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II,selain itu bukti P6 dan P7 juga sebagai bukti autentik tentang pengasilan paraPemohon, dengan demikian terbukti Pemohon I selaku PNS
dari Dinas Kabupaten Gorontalo Utara dengan penghasilan sebesar Rp. 4.484.300, (empat12juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupuah) setiap bulan, sedangPemohon II terbukti pula PNS dari Cab Dinas yang mempunyai penghasilansebesar Rp. 4.328.800, (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapanratus rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa sedang bukti P3 oleh Pengadilan menilainya barumerupakan surat keterangan tentang meninggalnya seorang lakilaki yangbernama AYAH KANDUNG ANAK
90 — 34
KphDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkaraperkaraperdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatupenetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan :GUSDIANTO, umur 38 tahun, jenis kelamin Lakilaki, KebangsaanIndonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, yangbertempat tinggal di Perum Citra Graha Indah Blok BNo. 29 Desa Tebat Monok Kec.
Kepahiang Kab.Kepahiang;NURHASANAH, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaanIndonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, yangbertempat tinggal di Perum Citra Graha Indah Blok BNo. 29 Desa Tebat Monok Kec.
diberi tanda bukti P13;Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian NomorSKCK/YANMAS/871/VV2017/SAT INTELKAM, tertanggal 10 Juni 2017,atas nama Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P14;Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian NomorSKCK/YANMAS/870/VV2017/SAT INTELKAM, tertanggal 10 Juni 2017,atas nama Pemohon NURHASANALH, diberi tanda bukti P15;Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Orangtua Angkat,tertanggal 19 Juli 2017, diberi tanda bukti P16;Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS
, atas nama PemohonGUSDIANTO, diberi tanda bukti P17;Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, atas nama PemohonNURHASANAH, diberi tanda bukti P18;Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepadacalon orang tua tanggal 3 Maret 2017 yang diketahui oleh Lurah RawaMakmur, diberitanda bukti P19;Asli Laporan Sosial Pendampingan Pengangkatan Anak yangdikeluarkan oleh Pekerja Sosial tertanggal 3 Oktober 2017, diberi tandabukti P20;Asli Rekomendasi Pengangkatan Anak yang dikeluarkan
, atas nama PemohonGUSDIANTO, diberi tanda bukti P17;Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, atas nama PemohonNURHASANAH, diberi tanda bukti P18;Hal 8.
4 — 0
PUTUSANNomor 2604/Pdt.G/2013/PA.Kdl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanDagang, tempat tinggal di xxx Kecamatan Kota Kendal,Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut "Penggugat",melawanTergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS(Satpol PP),
PA.KalMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkanTergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai anggota SatpolPamong Praja ( PNS
PA.KalMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 jo. 126 HIR perkara tersebutharus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai anggota SatpolPamong Praja ( PNS
) di Pemda kabupaten Kendal, sudah dipanggilsecara sah dan patut dan diberikan waktu yang cukup untuk memperolehsurat keterangan dari pejabat yang berwenang, namun Tergugat tetaptidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan waktu yang diberikanoleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkansebagaimana mestinya karena Tergugat tidak memenuhi yang dimaksuddalam Peraturan Pemerinah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian bagi PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor
: 45 tahun 1990tentang perubahan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon dengankutipan akta nikah nomor 442/62/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005, danrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenaitu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatanperceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
14 — 6
PUTUSANNomor141/Pdt.G/2017/PA Batg.oo SENSES Ade 5DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:XXXXXXXXXXXXXX, UMUr49tahun, agama Islam, pekerjaanPNS pendidikanterakhir S1, tempatkediaman di KampungBeru (Btn PNS Griya),KelurahanBontoAtu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,sebagai Penggugat;melawanXXXXXXXXXXXXXX,UMUr54 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir S1,dahulubertempattinggal di KampungBeru (Btn PNS Griya),KelurahanBontoAtu,KecamatanBissappu, KabupatenBantaeng,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05Juni2017 telah mengajukan
XXXXXXXXXXXXXX, UMUr 40tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempatkediaman di Jalan Hasanuddin Nomor 13, Kelurahan Bonto Rita,Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.Saksi adalah keluarga jauhPenggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggalbersama di rumah kediaman bersama di BTN Griya selama kuranglebih 10 tahun; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai2
No.141/Pdt.G/2017/PABatg.Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah menyerahkan surat izinatasan untuk melakukan perceraian, dengan demikian telah memenuhiketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi PNS;Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
6 — 5
mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datangmenghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap,serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukandisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetapdilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS
Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karenaTergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugatdengan alasan Penggugat adalah PNS, hingga Penggugatlah yangmenafkahi keluarga, selain itu Tergugat marah apabila Penggugatkuliah. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugatbertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari ceritaPenggugat, demikian halnya dengan penyebab pertengkaran.
terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di komplek perkantoran pemkab Luwu selama limatahun.Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun hinggadikaruniai tiga orang anak.Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi,keduanya sering terlibat perselisinan dan pertengkaran.Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karenaTergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapatmenafkahi Penggugat secara layak, Tergugat malas bekerjadengan alasan Penggugat adalah PNS
akan tetapi Penggugat tidak bersedia.Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan buktibuktilagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohonputusan.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangandalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang terurai di atas.Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS
kali Penggugat dan ibu kandung Penggugat)menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsemula berjalan harmonis, keduanya dikaruniai tiga orang anak, namunkondisi tersebut hanya berlangsung hingga tahun 2013 karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yangtidak memiliki pekerjaan tetap tidak menafkahi Penggugat secara layak,Tergugat malas bekerja karena beralasan Penggugat adalah PNS
14 — 2
PENETAPANNomor 96/Pdt.P/2019/PA.Kra.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmemberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bakso, tempattinggal Karanganyar, sebagai Pemohon ;Pemohon Il, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggalKaranganyar
Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PedagangBakso dan PNS dan dapat mencukupi kebutuhan seharihari untuk keluargadan anak angkat tersebut ;9. Bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya Para Pemohon akanmenyerahkan buktibukti surat dan mengajukan saksi dalam persidanganyang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;10.
dipelihara oleh Para Pemohonseperti anak kandung sendiri, karena ibu kandung anak tersebut masihterlalu muda dan akan melanjutkan studinya sehingga para Pemohonsanggup membantu dengan mengangkat anaknya tersebut ;Bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia dan sepenuh hati akanmerawat, menyayangi dan mendidik serta tidak akan menyakiti anak tersebutyang telah dirawat sejak lahir ;Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kehidupan anak tersebut denganwajar karena Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan PNS
Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS untuk Penghasilan Pemohon IIdari UPT Diknas Karanganyar SD Doplang 1, Dinas P & K KabupatenKaranganyar untuk bulan Juli 2019 dengan nomor urut 5 (Pemohon J) ;10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor900/268 tanggal 17 Mei 2019 tentang pemberian izin kepada calon orangtua angkat (Pemohon I) dan (Pemohon Il) ;11.
kekuatan pembuktian yang sah;aMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Para Pemohonyang dikuatkan dengan alat bukti Suratsurat dan saksisaksi di persidangansebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktafaktasebagai berikut: Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat terlahir dariorang tua (ibu) yang beragama Islam pula ; Bahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup sehingga tidak adakekurangan meskipun akan mengangkat anak dan Pemohon Il bekerjasebagai Guru PNS
149 — 45
Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATDALMASIUS, Pekerjaan PNS, Alamat Tempat Tinggal di Jl.Antasari Rt.01 Rw.01, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIHal dari 84 Putusan No.13/Pdt.G/201 5/PN.Nnk3. DAVID, Pekerjaan PNS, Alamat Tempat Tinggal di Jl. AntasariRt.01 Rw.01, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;4. ELISABETH FAAH, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggaldahulu di Jl.
Nunukan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT X;11.SUGIARTO BIN NURDIN DURAN, Pekerjaan PNS pada KantorBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Nunukan, AlamatTempat Tinggal di Perumahan Pemda (KPN), selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT XI;12. SUJINA, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggal JI. AntasariRt.01 Rw.01, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;13. IDJUKAR WATI, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggal JI.Antasari Rt.01 Rw.01, Kel.
Nunukan Selatan, Kab.Nunukan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATXIIl ;14.MUHAMMAD PETEN SILI, Pekerjaan PNS pada BagianOrganisasi Sekretariat Daerah Kab. Nunukan, Alamat Tempat Tinggal di JI. Antasari Rt.01 Rw.01, Kel. Selisun, Kec. NunukanSelatan, Kab. Nunukan, = selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT XIN ;15. ADRIAN AMRIN, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggal diNunukan Barat Rt. 08 (Rumah Makan Telaga Indah), selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT XV; 16.
Nunukan, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT XxXIV;MARTHINUS JALUNG, Pekerjaan PNS Dinas PerhubunganKab. Nunukan, Alamat Tempat Tinggal di Jl. Antasari Rt.01Rw.01 Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXV;SILFANA, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat Tinggal Jl.Antasari Rt.05 Rw.01 Kel. Selisun Kec.
- PEMOHON II
- PEMOHON III
42 — 21
MjBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON I, umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanPENSIUNAN PNS, tempat kediaman di KABUPATENMAJENE, disebut Pemohon I;Sekaligus bertindak pula untuk mewakili Pemohon Ildan Pemohon III yang masih dibawah umur;PEMOHON Il,
adalah baru 10tahun anak pertama dan anak kedua 5 tahun;Bahwa almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada hariKamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena tragedi Mina;Bahwa ibu kandung almarhumah ALMARHUMAH bernama AndiReski bin Haruna Rasyid telah meninggal dunia lebih dulu;Bahwa kakek dan nenek almarhumah ALMARHUMAH juga lebihdahulu meninggal dunia;Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH tidakpernah dianiaya serta diancam untuk dibunuh oleh para Pemohon;Bahwa almarhumah ALMARHUMAH adalah PNS
pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumahALMARHUMAH;Bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah dikarunia 2 orang anakyakni Pemohon II dan Pemohon III;Bahwa almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada hariKamis di Mekkah karena tragedi Mina;Bahwa ayah kandung almarhumah ALMARHUMAH masih hidupsedangkan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;Bahwa kakek nenek almarhumah ALMARHUMAH juga sudahmeningal dunia lebih dahulu; Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH bekerjasebagai PNS
;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angkasampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamisendiri bahwa almarhumah benar meninggal dunia di Mekkah danmeninggalkan ayah kandung dan 2 anak kandung, sedangkan ibunya dansuaminya serta kakek neneknya sudah meninggal lebih dulu, semasa hidupnyaadalah PNS, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil
;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri bahwaalmarhum adalah PNS, meninggal di Mekkah dengan meninggalkan ayah dan 2orang anak sedangkan ibu dan suaminya maupun kakek neneknya telah lebihdahulu meninggal, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal308
18 — 4
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapandalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :Pemohon I , umur 54, tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempattinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnyadisebut sebagai Pemohon I;Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS
Saksisaksi:a.Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengahdisumpah dan menerangkan :e bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon I;e bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;e bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat Raisa WahdatulHumaira berumur 4 (empat) tahun menjadi anak angkat mereka secara resmi;e bahwa Pemohon I bekerja sebagai tani dan Pemohon II sebagai PNS (guruSDN); bahwa Raisa Wahdatul Humaira selama ini sudah
P.9 telah nyata kedua orang tua RaisaWardatul Humaira bersedia sepenuhnya menyerahkan anak mereka kepada Pemohon Idan Pemohon II untuk menjadi anak angkat mereka;Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.10 telah nyata bagi Majelis bahwaPemohon I dan Pemohon II telah memelihara calon anak angkat selama 6 bulan lebih;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.11 Pemohon I dan Pemohon II siapmemelihara, mendidik dan mensejahterakan si anak, ditambah lagi Pemohon II memilikipenghasilan tetap sebagai PNS
(guru SDN);Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.12 Pemohon II sebagai PNS jelasbagi Majelis memiliki penghasilan yang cukup untuk mensejahteraan anak angkatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon IIdihubungkan dengan alat bukti berupa suratsurat keterangan saksisaksi yang diajukanoleh Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim menemukan faktanya di persidangan :e bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang sah, tetapi mereka tidakmemiliki anak, Pemohon I Petani sedang
Pemohon II seorang PNS (guru SDN)yang memiliki kemampuan ekonomi cukup, berpengetahuan, orang baikbaikdan memiliki kesadaran agama yang memadai;e bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat seorang anakperempuan bernama Raisa Wardatul Humaira berusia 4 (empat) tahun sebagaianak angkat berdasar hukum Islam tanpa tekanan dari manapun hanyamengharap ridha dari Allah SWT;e Bahwa orang tua anak tersebut tidak keberatan menyerahkan anak merekakepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara
22 — 9
PUTUSANNomor 51/Pdt.G/2012/PA.Mu.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talakantara :PEMOHON, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Bertempattinggal di Kabupaten Mamuju , selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;MELAWANTERMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA,Bertempat tinggal
akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Mu. tanggal 6 Maret 2012, dan relaas panggilan dengan nomor yangsama tanggal 13 Maret 2012 telah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upayaperdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS
Walaupun demikian, Majelis Hakim sudahberupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukundengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh surat izin dari atasannya, maka berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan
15 — 8
PENETAPANNomor 1279/Pdt.P/2017/PA.PraKIM (aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatunkan penetapan dalam perkaraPermohonan lItsbat Nikah yang diajukan oleh :Subuhiyah binti Jafar Siddig, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,tempat tinggal di Dusun Aiq Dareq Desa Aik DareqKecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengahselanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah
telah disepakati oleh orang tua dari calon anak angkatPemohon; Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau diangkat tersebut adalah anakkandung dari pasangan suami istri Nurjannah Jaffar Siddiq dan M.Syahruddin bin Mahruf ; Bahwa, saksi mengetahui orang tua kandung dari anak yang maudiangkat tersebut, telah setuju dengan keinginan Pemohon untukmenjadikan anak tersebut sebagai anak angkat dan orang tua anaktersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS
anakangkat Pemohon ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, bukanorang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depanpersidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannyaberdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkaradan saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhisyarat formil dan materil saksi;Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Pemohon, maka diperolehketerangan bahwa Pemohon adalah seorang PNS
Bahwa, Pemohon dianggap patut dan mampu untuk melaksanakantanggung jawabnya selaku orang tua angkat dari anak tersebut baik secaramoril maupun materil Karena Pemohon adalah sebagai seorang muslim dansebagai PNS (Kantor Pertanian) dengan penghasilan bersih ratarataperbulan Rp.2,400,000. dan penghasilan lainnya; Bahwa, orang tua calon anak angkat tersebut sudah merelakan dan tidakada pihak yang keberatan, bahkan orang tua anak tersebut sangat setujubila anaknya tersebut diambil sebagai anak angkat
oleh Pemohon demihal 8 dari 11masa depan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa ternyataPemohon benarbenar adalah orang yang mampu secara moril dan materilyang berstatus sebagai PNS dengan berpenghasilan cukup, begitu pulakenyataannya bahwa Pemohon sudah terbiasa hidup bersama, merawat danmengasuh anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak kandung sendiri,dan begitu pula Pemohon sebagai seorang muslim yang taat agama tidakpernah berbuat aib dan tercela di mata masyarakat