Ditemukan 781431 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Narkotika (tidak sependapat Dapat dibenarkan) Dapat dibenarkan Terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim) Kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf e undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan Karena tidak beralasan menurut hukum; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung; - bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000 00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair; Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7 Yaitu: 1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018; 2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi; 3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul “identifikasi staphylococcal cassette choromosome mec Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reaction”; 4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul “hubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein Cluster of differenciatition 14 Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatorium”; 5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “kadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatik”; 6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “perbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudara”; 7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b; tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak. - bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 04-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.SUB
Tanggal 2 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 11
  • UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor.50 Tahun2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan denganjawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonpensiPenggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi harusdipandang dari sudut kepatutan dan kelayakan yang dapat dibenarkan
    pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugatmengakui dan membenarkan ;16Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Pensiunan PNS GolonganI Tamatan SMP dengan penghasilan yang paspasan, namun Tergugat Rekonpensi akansanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat dari sudut kepatutan dan kelayakan yang dapatdibenarkan dari segi hukum;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi meskipun dari segi dasarhukumnya dapat dibenarkan
    akan tetapi jumlah tuntutan adalah wajar, jika diukur daristatus sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi yang mempunyai pekerjaansebagai pensiunan PNS Golongan I Tamatan SMP dapat dibenarkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo.
    sesudah ada tamkin sempurnadari istrinya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapatpakar Hukum Islam dalam Kitab Bajuri Juz If halaman 130 yang berbunyi sebagai berikut . pill 15 aindgi17Artinya : Apabila suami mencegah pada isterinya untukmemperoleh hal yang wajib dipenuhi oleh suamiseperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakimuntuk menyuruh memenuhinya bila isterimenuntutnya" .Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi meskipun dari segi dasarhukumnya dapat dibenarkan
    dan jumlah tuntutan yang tidak terlalu tinggi jika diukur daristatus social dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi adalah dapat dibenarkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya dan kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanyaputus ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagaiPensiunan PNS Golongan I Tamatan SMP, maka nafkah
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-02-2012 — Upload : 28-03-2012
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 22/PID.B/2012/PN.PDG
Tanggal 29 Februari 2012 — DEDE SULAEMAN alias GARENG bin JUJU MARJUKI
30 — 4
  • Bahwa barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dibenarkan oleh saksi. Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalamikerugian sebesar Rp.79.000.(Tujuh puluhsembilan ribu rupiah).
    Wangidan 8 (delapan) bungkus kopi Kopiko BrownCoffe.Bahwa terdakwa mengambil barangbarang milikSdr.Samirin denga cara terlebih dahuLuterdakwa merusak papan penutup warung denganmempergunakan obeng dan linggis kecil setelahterbuka kemudian terdakwa masuk ke dalamwarung milik Sdr.Samirin dan mengambil barangbarang dagangan tersebut.Bahwa posisi warung berada di depan rumahsaksi yang berada dalam satu pekarangan denganrumah saksi dan tidak dipagar.Bahwa barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dibenarkan
    yang didalamnyaAtas10sudah berisi barang dagangan yang berasal dariwarung milik saksi berupa 25 (dua puluh Lima)bungkus kopi Torabika Susu, 19 (sembilanbelas) bungkus kopi Indocafe Coffe Mix, 18(delapan belas) bungkus kopi Good DayMocacino, 9 (Sembilan) bungkus Teh Sari Wangidan 8 (delapan) bungkus kopi Kopiko BrownCoffe.Bahwa benar sebelum terdakwa tertangkapkeadaan kampung tidak aaman dan setelahterdakwa tertangkap sekarang keadaan kampungaman.Bahwa barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dibenarkan
    Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa benar terdakwa mengambil barangbarangtidak ada ijin dari yang punyanya yaituSdr.Samirin. Bahwa benar terdakwa pernah dihukum selama 1(satu) tahun pada tahun 2011 dalam kasuspencurian.
    Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dibenarkan oleh saksi maupunterdakwa. Bahwa benar terdakwa mengambil barangbarangtidak ada ijin dari yang punyanya yaituSdr.Samirin.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 02-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 3
  • kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dangugurlah haknya.dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hakmaka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapatdiperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.Menimbang, bahwa dalam undangundang perkawinan terdapat prinsipmempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapatmempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknyamelakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan
    peraturan perundangundangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat secara formil dapatdiartikan menerima dan membenarkan dalildalil Penggugat, namun khususdalam kasuskasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanyasekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatanbercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yangmenyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian
    Begitupula dalamhukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapisebagai mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istriharam hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Hal. 8 dari 19 Hal.
    Pasal 73 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukanoleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraianmerupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatanpernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaanterpaksa, dengan memenuhi pelbagai
    tangga Penggugat danTergugat benarbenar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihanyang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal, hal tersebut telan menunjukan Penggugat danTergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masingmasing layaknya suamiistri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan = yaitumemerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dantidak dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731 K/PID/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara tunai sebesar Rp62.370.000, ditambah pelunasan hutanghutang Terdakwa di Bank Maspionsebesar Rp 129.696.000, serta pinjaman lainnya, sehingga dalam proses AJBdi hadapan Notaris dan Pejabat pembuat akte tanah hadir saksi dari BankMaspion, karena Terdakwa memiliki hutang di Bank Maspion, sehingga terbitAJB No. 205/2004 serta terbit sertifikat HGB No. 2691 tanggal 24 Agustus 1998,surat ukur No. 15619 tanggal 17 Juli 1998 dan luas tanah 180 m2 serta sudahterjadi balik nama di BPN Tangerang yang dibenarkan
    Bahwasecara UU dan norma yang berlaku di masyarakat sesuai etika dan budaya,perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak dibenarkan dan disebut sebagaitindakan yang dapat dicela (Sesuai dengan keterangan saksi RT setempat);Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 731 K/Pid/2011Berdasarkan uraianuraian seperti tersebut di atas, Jaksa PenuntutUmum/Pemohon Kasasi menyatakan, bahwa Majelis Hakim/Judex Facti telahtidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telahdiperoleh dalam persidangan.
    Grafika tahun 2000, halaman 578);Dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tangerang telahsalah melakukan kekeliruan: "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal terjadi kesalahanpenerapan hukum pembuktian karena tidak dengan seksama secarakeseluruhan menilai alat bukti yang diperoleh dalam persidangan,Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasan kasasi ad. 1:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan
    , karenaJudex Facti tidak salan menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkanhalhal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu saksi pelapor SiauNolya Tati di muka persidangan mengakui bahwa rumah a quo belum pernahdiserahterimakan dari Terdakwa dan saksi Siau Nolya Tati belum pernahmenguasai secara fisik rumah tersebut, karena Terdakwa masih mempermasalahkan keabsahan jualbeli rumah tersebut;Mengenai alasan kasasi ad. 2:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam
    Imron Anwari, SH., SpN., MH..,)selaku Hakim Anggota berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan pendapatsebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factitelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:Bahwa sesuai dengan fakta yang diketemukan di persidangan bahwatelah terjadi jual beli rumah Terdakwa di Jalan Martilang 4 blok KA 3 No. 12Bintaro, Tangerang dengan saksi Siau Nolya Tati berdasarkan Akta jual beli No.Hal. 9 dari 11 hal. Put.
Pengadilan PTA AMBON Perdata Agama Perceraian
Register : 20-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PTA AMBON Nomor 4/Pdt.G/2015/PTA.Ab
Tanggal 18 Nopember 2015 — Pembanding melawan Terbanding
61 — 21
  • madhiyah ) bukanlah merupakan perkarayang asessoir dari suatu perceraian yang dapat diputus secara ex officio,tetapi tuntutan tersebut merupakan perkara tersendiri yang harusdiminta/dituntut pada tahap pemeriksaan perkara perceraian baik dalambentuk konpensi dalam gugatan cerai ataupun dalam bentuk rekonpensidalam permohonan cerai talak, sementara Termohon tidak pernahmengajukanpada pengadilan tingkat pertama dalam bentuk gugatrekonpensi, melainkan baru diajukan pada tingkat banding, hal tersebuttidak dibenarkan
    Majelis hakim tingkat banding perlu menegaskanbahwa dalam hukum acara secara umum kesaksian dari saudara memangtidak dapat dibenarkan, namun untuk perkara perceraian yang tidakmengenal kalah dan menang, maka berlakulah aturan khusus yangmengatursebaliknya, karena saudara dan orangorang terdekatlah yangsangat mengetahui keadaan rumah tangga, maka kesaksian merekasangatlah dibutuhkan dengan demikian tampilnya saudara dan atau orangorang yang dengan salah satu pihak berperkara untuk menjadi saksididepan
    persidangan dapat dibenarkan, maka pertimbangan majelis hakimtingkat pertema untuk mendengarkan keterangan saksi dari keluarga pihakdapat dibenarkan (Lex specialist derogat lex generalist). dengan demikiankeberatan Pembanding pada poin ini tidak dapat diterima;4.
    Bahwa keberatan Pembanding terhadap jumlah uang iddah dan mutahtelah dipertimbangkan dalam pokok perkara diatasdengandemikiankeberatanpembanding terhadaphalhal tersebut tidak perludipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwameskipun keberatan Pembanding khususmengenai uang mutah dapat dibenarkan, namun keberatan tersebut tidakmenyebabkan putusan tingkat pertama menjadi batal, karena yangberubah bukanlah pokok perkara, yang menjadi pokok perkaraadalahmasalah perceraian, adapun keberatan yang diajukan oleh
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Tanah
Putus : 24-10-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PT DENPASAR Nomor 79/Pdt/2012/PT.Dps
Tanggal 24 Oktober 2012 — KHAIRY GUIRGIS sebagai PEMBANDING ; PT. INTERNATIONAL CARGO sebagai PEMBANDING MELAWAN PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, TBK. sebagai TERBANDING
98 — 50
  • polis asuransi ) Nomor :03.02.07.06.164.00.333 ) telah menyatakan bahwa gugatanPembanding /Penggugat dan II tidak dapat diterima ; Bahwa selebihnya argumentasi dari Terbanding / Tergugatsebagaimana tercantum dalam kontra memori banding tersebut.n Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding /penggugat dan II Pengadilan Tinggi mempertimbangkannyasebagai berikut ;Bahwa terlepas dari keberatan keberatan lainnya menurutPengadilan Tinggi keberatan Pembanding/Penggugat dan Ilpada angka 2 dapat dibenarkan
    hokumInggris dan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam suratbukti P2 ) karena hal tersebut sudah diputuskan pada bagianeksepsi, semestinya pada bagian pokok perkaranya yang harusdipertimbangkan adalah materi pokok gugatan tersebut,sehingga amar putusan dalam pokok perkaranya menyatakan .gugatan ditolak untuk seluruhnya atau gugatan dikabulkanuntuk seluruhnya / untuk sebagian ; Bahwa oleh karena itu keberatan keberatan Pembanding /Penggugat dan II yang tertuang dalam memori bandingnyadapat diterima dan dibenarkan
    dengan demikian putusanHakim Tingkat Pertama harus dibatalkan ; nn Menimbang, bahwa selanjutnya atas kontra memori bandingTerbanding/Tergugat Pengadilan Tinggi mempertimbangkannyasebagai berikut ; Bahwa ternyata substansi dari kontra memori bandingTerbanding / Tergugat tersebut, pada dasarnya telahmembantah memori banding Pembanding / Penggugat dan Iltersebut, dan mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama, olehkarena itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas memoribanding tersebut telah dapat dibenarkan
    sebagaimanadisyaratkan dalam pengiriman barang seperti telah dilakukanfumigasi dengan gas dalam kontainer tertutup rapat. dan fumigasidengan gas methylbromide ( CH3 Br ) 80 gram meter kubik danperlakuan perlakuan lainnya ; n Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang,apakah pengecekan terhadap barang barang Pembanding /penggugat yang mengalami kerusakan yang dilakukan olehSurveyor lain ( Coastal Marine Surveyors & Associates, Inc ) yangbukan merupakan Surveyors yang ditunjuk oleh Terbanding /Tergugat dapat dibenarkan
    barang Pembanding / Penggugat yangmengalami kerusakan dan hilang tersebut dengan menggunakansurveyor yang dimiliki oleh Terbanding / Tergugat, akan tetapiternyata dari surat surat bukti yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat, ternyata Terbanding / Tergugat tidak menggunakanhaknya untuk menunjuk surveyor yang dikehendakinya, oleh karenaitu penilaian terhadap kerusakan barang barang Pembanding /Penggugat yang dilakukan oleh Coastall Marine Surveyors &Associates Inc ( sesuai Surat bukti P.7 ) dapat dibenarkan
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PN LARANTUKA Nomor 14/Pid.B/2021/PN Lrt
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
MOUREST A. KOLOBANI, S.H
Terdakwa:
TARSISIUS MASAN OLA alias MASAN
71 — 13
  • yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelate jugadibenarkan oleh Terdakwa, pada hari senin tanggal 16 November 2020sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah Kopong Gesi yangterletak di RT. 016 / RW. 014 Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile BolengKabupaten Flores Timur, terlah terjadi pemukulan yang dilakukan olehTerdakwa terhadap Saksi Korban Anen;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelatesebagaimana dibenarkan
    oleh Terdakwa, pemukulan tersebut dilakukanoleh Terdakwa dengan cara menggunakan batu yang ia pegang dengantangan sebanyak dua kali, pertama mengenai di bagian pelipis kiri korbankemudian Terdakwa memukul lagi untuk yang kedua kalinya di bagianbelakang kepala sebelah kiri;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelatesebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa melakukanHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Litpemukulan tersebut karena Saksi Korban Anen membawa orang
    banyakuntuk mengampiri Terdakwa yang oleh Terdakwa dianggap ancaman,kemudian Saksi Korban Anen juga sempat mengucupakan kata kalaukalian jago ayo kita berkelahi sehingga Terdakwa menjadi marah; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, Saksi Pelate, Alat BuktiSurat Visum Et Repertum Nomor: 23/HC.IB/UKP/VER/1/2021/ sebagaimanajuga dibenarkan oleh Terdakwa, akibat dari pemukulan tersebut korbanmengalami luka dibagian wajah berupa luka jahitan di bagian pelipisberjumlah satu jahitan dan bekas
    Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untukmembuktikan unsur penganiayaan dalam perkara ini maka setidaknya harusdibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yangperbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada dirikorban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja yakni didalam batin Terdakwa terdapat suatu dorongan untuk melakukan perbuatannya(emosi atau marah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, SaksiPelate juga dibenarkan
    Pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara menggunakan batu yang ia pegang dengan tangan sebanyak duakali, pertama mengenai di bagian pelipis kiri korban kemudian Terdakwamemukul lagi untuk yang kedua kalinya di bagian belakang kepala sebelah kiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anen, SaksiPelate, Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 23/HC.IB/UKP/VER/1/2021/sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa, akibat dari pemukulan tersebutkorban mengalami luka dibagian
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 31-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 30-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Smd
Tanggal 25 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 7
  • 405 yang diambil alih Majelis Hakimsebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut :Sse Vb 5b 8 Ty ok WS Se ON) sdArtinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim,dan gugurlah haknya.Menimbang, bahwa dalam undangundang perkawinan terdapatprinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidakdapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral denganseenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan
    peraturanperundangundangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohonsecara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalildalilPemohon, namun khusus dalam kasuskasus perceraian wajib mencarikebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untukmenghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sahmenurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakanbahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian
    Begitupula dalamhukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapisebagai mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suamiisteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karenaalasan perselisihnan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulumendengarkan
    keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebutdikuatkan dengan keterengan lainnya bahwa Pemohon dan Termohonsudah pisah tempat tinggal sudah lama;Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohonsudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan bahwaPemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masingmasing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuanhukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup padatempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan
    untuk hidup berpisahtempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suamiisteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahnya Pemohon dan Termohonyang cukup lama tersebut, menunjukan bahwa permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada itikadbaik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalah rumahtangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebuttidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1397 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 9 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TOTOKU TORYO INDONESIA
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 21 November 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya sebagian gugatan TermohonPeninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP3995/WPJ.07/2015 tanggal 30 November 2015tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Nomor 00059/107/ 12/052/15 tanggal 5 Mei 2015 Masa PajakSeptember 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan
    lengkapnyapengisian Faktur Pajak bersifat administrasi semata yang tidakmenimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dan olehkarenanyakoreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1) c UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METSO MINERALS INDONESIA;
120 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula = Tergugat) Nomor : KEP02002/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00297/107/15/058/17tanggal 28 Desember 2017 Masa Pajak Agustus 2015 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIAN RAKYAT;
108 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor: S190/WPJ.20/2018, tanggal 25Januari 2018, tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari HasilPemeriksaan atau Verifikasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Barang dan Jasa, Nomor 00508/207/08/007/11, tanggal 12 Januari2011, Masa Pajak Januari 2008, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PERKASA INAKAKERTA
36 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atasPemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November2013 sebesar Rp57.019.795,00; yang tidak dapat dipertanhankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballiHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 07-09-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 72/Pdt.P/2017/MS.Lsm
Tanggal 5 Oktober 2017 — Pemohon I Pemohon II
20 — 5
  • Bahwa saksi tidak hadir sewaktu akad nikah dilaksanakan;Hal. 4 dari 10halaman PNP No:72/Pdt.P/2017/MSLsm Bahwa saksi tahu dari pergaulan seharihari, karena di kampung saksitidak dibenarkan tinggal satu rumah antara seorang lakilaki danperempua;* Bahwa adat dan istiadat dan agama melarang hidup antara seorang lakilaki dan perempuan dalam satu rumah;* Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan dua oranganak ;* Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahanmereka ;*
    Bahwa saksi tidak hadir sewaktu akad nikah dilaksanakan;Hal. 5 dari 1Ohalaman PNP No:72/Pdt.P/2017/MSLsm Bahwa saksi tahu dari pergaulan seharihari, karena di kampung saksitidak dibenarkan tinggal satu rumah antara seorang lakilaki danperempua;* Bahwa adat dan istiadat dan agama melarang hidup antara seorang lakilaki dan perempuan dalam satu rumah;* Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan dua oranganak ;* Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahanmereka ;*
    adanya dua orang saksi yang melihat langsungtentang pernikahan para Pemohon, maka berdasarkan buktibukti tersebutdapat diyakini bahwa pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukumIslam, yaitu adanya wali, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabulsebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas, telah sesuai denganpendapat ahli figin yang berbunyi :9 BA 9 (5 TIS (ME jal BY 4 US Aline beg pli g Ge gad gly Loy ad Cy se JyArtinya :Dibenarkan
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2009 — Putus : 19-03-2009 — Upload : 05-02-2012
Putusan PA SIDOARJO Nomor 321/Pdt.G/2009/PA.Sda
Tanggal 19 Maret 2009 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 1
  • denganmembacakan surat Gugatan Penggugat yang ternyatadipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tentangketerangan domisili Penggugat, jika dikaitkan dengan pasal 73Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makaperkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan AgamaSidoarjo;Menimbang , bahwa terlebih dahulu Majlis Hakim perlumempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak sebagai berikut Bahwa bukti bukti tertulis yang diajukan~ yaitu P.1,telah dibenarkan
    pihak lawan sehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; Bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Penggugat danTergugat masing masing~ yaitu SAKSI 1 dan SAKSI2berhubung' kesaksian mereka telah disampaikan dibawahsumpah dan kesaksian itu dibenarkan oleh Penggugat danTergugat maka kesaksian para saksi tersebut dapatdijadikan alat bukti dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa melalui pengakuan Tergugat dan surat surat yang diajukan serta kesaksian para saksi telahdiperoleh fakta
    Tergugat sering purik jika ada bertengkar dengan Penggugatternyata alasan tersebut dibenarkan dan diakui olehTergugat ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 174 HIR pengakuan yangdisampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan buktisempurna dan bersifat menentukan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SMELTING
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Mei 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan
    Putusan Nomor 51/B/PK/Pjk/2019KEP00406/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2015 Nomor: 00058/107/15/091/16 tanggal 15 Juni 2016, olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon
    Putusan Nomor 51/B/PK/Pjk/2019Keuangan Nomor 148/PMK.04/201 1;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2162/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAMBANG SEJATI
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2162/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP737/WP4J.31/2015 tanggal 19 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2012
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp3.801.500.000,00; yangtidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta
    Putusan Nomor 2162/B/PK/Pjk/2018Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 6 ayat (2) UU BPHTBjuncto huruf a Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilanjuncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2008;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT INDAH KIAT PULP DAN PAPER, TBK
121 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangseadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan membatalkan SuratPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S1457/WPJ.02/KP.13/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentangPemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diproses oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan
    Putusan Nomor 1589/B/PK/Pjk/2020dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor195/PMK.03/2007;b.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 14-11-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1587/Pdt.G/2013/PA.Wng
Tanggal 27 Januari 2014 — PENGGUGAT, TERGUGAT
14 — 2
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3312134506840005, tanggal 20 September 2012, bermeterai cukup, telahdinatzigelen dan sesuai dengan aslinya, dibenarkan oleh Tergugat. (buktiP.1).2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor3312132603780002, tanggal 11 Oktober 2011, bermeterai cukup, telahdinatzigelen dan sesuai dengan aslinya, dibenarkan oleh Tergugat. (buktiP.2).3.
    Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/62/(X/2001, tanggal 28September 2001, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai denganaslinya, dibenarkan oleh Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1227 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NISSAN MOTOR INDONESIA;
122 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 2 Oktober 2019:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan
    Putusan Nomor 1227/B/PK/Pjk/2020tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dinhubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-10-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2263/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — PT MAYA AGRO INVESTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa pajak ini beserta bunganya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan terkait dengan perolehan BKP tertentu dengan perolehanBKP tertentu yang bersifat strategis Masa Pajak September 2012sebesar Rp335.451.290,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangHalaman 5 dari 8 halaman.