Ditemukan 673704 data
17 — 2
, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan
mengerjakan tugas sebagai isteri, disamping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifatperempuan dewasa sudah bisa mengerjakan pekerjaan layaknya seorang isteri,di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepadapengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup.Pada penjelasan
Yang dimaksud dengan buktibuktipendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usiamempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan daritenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinantersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan; Pada penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan
Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Sormoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana
Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyari'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentanganHal
175 — 60
diekspor ke DaerahPabean,nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai NilaiPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif danterukur, dan/atau,pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukuruntuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;bahwa Terbanding dalam persidangan memberikan penjelasan
Penjelasan mengenai hubungan istimewa yang tidak mempengaruhi harga, transaksi jual beli sudahlazim berlaku umum dan proses terbentuknya harga barang yang diberitahukan oleh PEMOHONsebagai harga transaksi.Tanggapan:e Bahwa proses terbentuknya harga yang diberitahukan PEMOHON sebagai harga transaksiterjadinya bukan dari proses negosiasi antara penjual dan pembeli sebagai bagian daritransaksi jual beli yang berlaku umum.e Harga yang diberitahukan PEMOHON sebagai harga transaksi tidak meliputi biayabiayayang
Keuntungan (laba) yang diperkenankan dari eksportir (penjual) hanyaberkisar 22,5% dan menurut hemat Pemohon Banding adalah wajar dan memberikegairahan kepada investor untuk melakukan kegiatan bisnisnya dan membantupemerintah memberi lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja Indonesia.bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka nilai transaksi yang dilaporkan dapatditerima sebagai nilai pabean.bahwa hubungan antara Pemohon Banding dan Celanese Acetate LLC. adalahhubungan istimewa karena Kepemilikan saham
sebagai berikut:Nomor PO Jumlah (USD)5400083832 374,948.325400083834 498,527.69Jumlah 873,476.01MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar USD 498,527.69 denganAplikasi Transfer melalui Bank HSBC tanggal 16 September 2013 tersebut, telahdidukung dengan Rekening Koran bulan September 2013, dan telah dicatat di dalamGeneral Ledger Pemohon Banding pada bulan September 2013.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilai transaksi, penjelasan
LTD. sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 977124906tanggal 23 Mei 2013, 977124907 tanggal 23 Mei 2013, 977124277 tanggal 22 Mei2013, 977128027 tanggal 30 Mei 2013 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor:067535 tanggal 16 Juli 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 498,527.69adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan
91 — 24
dalam rangka mengkualifisir faktafakta Nhukumtersebut, maka Majelis Hakim terlebin dahulu harus memastikan bahwa setiapperceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, in casu Pemohon danTermohon hendaklanh mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istriitu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinandan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan
Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isterisering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara teruSmenerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang
persidangantelah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohonuntuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebuttetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidakmau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkanbahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagiPemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsurunsur yang terdapat dalam Penjelasan
tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaankeadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihandan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benarbenar berpengaruhdan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, in casu Pemohon danTermohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan
Pasal 77 ayat (1) KompilasiHukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yangdikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsurunsur alasan perceraianberdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan
101 — 25
keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa, ANAK PARA PEMOHON mengaku bahwa ia adalah anak kandungpara Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 9 bulan; Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku saat ini telah memeluk agamaIslam sejak Maret 2019, sedangkan orangtua kandungnya beragamaProtestan; Bahwa, ANAK PARA PEMOHON telah mengenal seorang lakilaki bernamaCALON SUAMI sekira 3 bulan yang lalu; Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah mengetahui segala risiko yangtimbul dalam pernikahan usia muda setelah mendengar penjelasan
semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut,namun belum menentukan tanggal kapan akan dilangsungkan pernikahananak mereka;Bahwa, orangtua Ari Bowo bin Adi mengetahui anak para Pemohon saat iniberagama Islam sedangkan kedua orangtuanya beragama Protestan;Bahwa, orangtua CALON SUAMI baru mengetahui jika usia anak paraPemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianyamasih dibawah 19 tahun;Bahwa orangtua CALON SUAMI mengetahui risiko dan akibat daripenikahan dibawah umur setelah penjelasan
hakim danselanjutnya mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohondapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonanDispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan danberdasarkan penjelasan
paraPemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimanakehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 TentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikannasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usiamuda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebin dahulu, belum siapnyaorgan reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagianak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan darihasil penjelasan
Penetapan No.39/Padt.P/2020/PA.Skrkesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalanibahtera rumah tangga;Menimbang, bahwa alam penjelasan umum Revisi UndangUndang Perkawinan,dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untukmengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurutUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 adalah seseorang wanita yang belum mencapaiusia 19 (sembilan belas) tahun.
7 — 0
Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon; Atau apabilaPengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakimtelah memberikan nasehat dan penjelasan sesuai hukum Islam terkaitpermohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan tersebut Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa untuk
12 — 6
Atas penjelasan dari Ketua Majelis Pemohon kemudian bermaksudmencabut dan memperbaiki permohonannya;Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya danakan memperbaikinya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatatdalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan menjadisuatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertitersebut di atas;Menimbang
Atas penjelasan dari Ketua Majelis Pemohon kemudianbermaksud mencabut dan memperbaiki permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya danakan memperbaikinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makapermohonan pencabutan perkara nomor 409/Pdt.P/2020/PA.Kjn yang diajukan olehPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 409/Pdt.P /2020/PA.Kjn telahdicabut oleh Pemohon, maka untuk tertiobnya administrasi Majelis Hakim perlumemerintahkan
10 — 5
mengitsbatkan pernikahanantara Pemohon dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23Maret 2012 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Pamanbertentangan dengan hukum Islam yang sebaiknya dilakukan denganpernikahan baru saja ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempatyang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II supayamempunyai bukti nikah karena tidak halangan apapun, mau tidak maukarena sudah mempunyai anak dan urusan anak tersebut dapatdiselesaikan dengan pengajuan perkara ;Menimbang, bahwa atas penjelasan
sedangkan dalam pernikahanantara Pemohon dengan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2012 yangmenjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman bertentangan denganhukum Islam yang sebaiknya dilakukan dengan pernikahan baru saja keKantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang mewilayahi tempattinggal Pemohon dan Pemohon II Ssupaya mempunyai bukti nikahkarena tidak halangan apapun, mau tidak mau karena sudah mempunyai anak dan urusan anak tersebut dapat diselesaikan denganpengajuan perkara ;Menimbang, bahwa dengan penjelasan
6 — 2
/Pdt.G/2011/PA.Stb.menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut olehPenggugat;Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal,Pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 3 tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 tahuntahun 1989tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidangperkawinan; oleh karena itu. berdasarkan Pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, Pasal 271 Rv, penjelasan pasal demipasal
14 — 3
Membebankan biaya perkara menurutSubsider: Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidangnya berpandanganlain mohon putusan yang seadiladilnya ; 29 nn nnn nnnMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat telah datang menghadap sendiri, Tergugat tidak datang menghadapdi persidangan sekalipun telah di panggil secara patut dan Majelis Hakim telahmeberikan penjelasan kehidupan berumah tangga Penggugat dan atas hal ituPenggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa
Bla.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah meberikan penjelasan tentangkehidupan berumah tangga Penggugat dan atas hal itu Penggugat menyatakanmencabut surat gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut olehPenggugat sendiri sebelum surat gugat tersebut dibacakan di sidang, makaMajelis berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karenadicabut
11 — 1
Membebankan biaya perkara menurut hukum;Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapbkan Penggugat danTergugat hadir di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan danmemerintahkan untuk mediasi dan hal itu sudah dilakukan majelis berulngulang hingga 3 kali, namun Penggugat tetap menolak untuk dimediasi ;Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2017/PA.Sallembar 2 dari 5 halamanMenimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan
ini, maka ditunjukBerita Acara Sidang perkara dan dinyatakan telah termuat dan telah turutdipertimbangkan ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat a quosebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa atas perkara ini sesuai Pasal 3 dan pasal 17 PERMANomor 1 Tahun 2016 Majelis sudah memberikan penjelasan danmemerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, namun Penggugatmenolak
45 — 14
telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sahBahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan denganmenasehati Penggugat, dan menjelaskan tetang surat gugatanPenggugat atas penjelasan
tersebut yang seharusnya Harta bersamapara pihak bukan disebut Pemohon dan Termohon tetapi adalahPenggugat dan Tergugat, dan atas penjelasan tersebut Penggugatmenyatakan secara lisan mencabut gugatannya;Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan menyatakanmencabut gugatannya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakimuntuk melanjutkan persidangan ini;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan,selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang ini merupakanbagian yang tidak
113 — 33
.: bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding dalam suratbanding dapat Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa darihasil penjelasan diatas Peneliti Keberatan seharusnyamembatalkan koreksi Penyesuaian Fiskal positif yang dilakukanoleh Pemeriksa karena dengan sangat sederhana dapatdisimpulkan bahwa telah terjadi "double correction" atau terjadikoreksi perhitungan ganda untuk keempat pendapatan /penghasilan lain luar usaha sebagaimana butir c di atas sebesarRp16.673.362.897,00.: bahwa yang menjadi
13 — 6
telah ditetapbkan para Pemohondiwakili kuasanya menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberipenjelasan bahwa sesuai permohonan Para Pemohon, posita para pemohonsaling mendukung dengan petitum, dalam petitum tersebut pewaris tidakditetapkan kapan meninggal dunia, sedangkan berdasarkan Pasal 171 hurufb KHI diuraikan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saatmeninggainya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusanPengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan;Bahwa atas penjelasan
, ditunjuk hal ihwalsebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelan Majelis Hakim menjelaskan bahwa. 3 dari 5 hal., Penet.permohonan Penetapan Ahli Waris harus salin Mg Baan CATAL Hostadengan petitum, dalam permohonan tersebut pewaris tidak terhadappencantunan kapan meninggalnya dan atas penjelasan
93 — 47
seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohontidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil Secara resmi dan patut;BahwaMajelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agarsabar dan tidak melanjutkan niatnya untuk melakukan poligamiBahwa kemudian~ dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon dengan penjelasan
bahwa sebenarnya Pemohon telahmelangsungkan pernikahan siri sejak 23 tahun yang lalu dan telahdikarunial 4 orang anak;Bahwa setelahn mendengarkan penjelasan Pemohon tersebutmajelis mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjukberita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMPutusan Nomor 1837/Pat.G/2021/PA.Bpp 3 dari 6Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah
40 — 11
Malang berpendapat lain, Pemohon mohonpenetapan yang seadil adilnya 5 Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidanganyang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadirdan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohontersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohonmenyatakan bahwa dalil dalil permohonannya tersebutadalah benar dan karena nya tetap menyatakan padapermohonannya >Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaanatas permohonan nya tersebut, Majelis Hakim setelahmendengarkan penjelasan
terhadapperwaliannya adalah orang tua kandungnya sendiri,sehingga berdasarkan hal tersebut di mana Pemohontetap berkeinginan untuk tetap pada permohonannya,terlebih bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaiterat dengan wilayah hukum kewarisan, karenanya MajelisHakim dalam musyawarahnya sepakat menghentikan dantidak melanjutkan pemeriksaan perkara a quo serta akanmemberikan pertimbangnnya berikutMenimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalamposita ke 4 atas permohonannya tersebut dan jugaketerangan (tambahan) penjelasan
5 — 0
meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah danpatut berdasarkan berita acara panggilan tanggal 26 Juli 2017, sedangkan tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah,demikian juga Tergugat tidak hadir di persidangan;Bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24Juli 2017, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atauperubahan gugatan dan tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut ;Bahwa selanjutnya oleh Ketua diberi penjelasan
Hakim perkara ini tetap diperiksa tanoa kehadiran Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan olehPenggugat yang menyatakan puncak keretakan hubungan rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni2017, yang akibatnya sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal denganTergugat hingga sekarang telah berjalan selama dua bulan dan selama ituTergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan
9 — 2
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telahmemberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan disepensasinikah anak Pemohon yang ternyata ayahn kandung anak tersebutsebagai orang tuanya tidak dijadikan pihak dalam perkaranya;Bahwa atas nasehat dan penjelasan tersebut, Pemohonmenyatakan mencabut
117 — 28
XXX telah dilaporkan kepada KPPBUMN, walaupun pada waktu yang sudah terlambat.bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuaidengan mekanisme pengkreditan PPN Masukan sesuai dengan ketentuanPasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap penjelasan para pihakdalam persidangan, datadata yang disampaikan serta hasil uji bukti yangdilakukan
transfer sebesar Rp170.602.300,00.bahwa dari nilai transfer sebesar Rp170.602.300,00 dapat dirinci sebagaiberikut:MemperhatikanMengingatMemutuskan OPT pembongkaran pupuk Rp155.093.000,00 PPN 10% Rp15.509.300,00Jumlah Rp170.602.300,00bahwa untuk pembayaran OPT pembongkaran pupuk tersebut dapat dirincisebagai berikut: OPT pembongkaran pupuk Rp155.093.000,00 PPN 10% Rp15.509.300,00Jumlah Rp170.602.300,00 Uang Muka Rp30.581.500,00Pembayaran kekurangan OPT pembongkaran pupuk Rp140.020.800,00.bahwa dari penjelasan
107 — 25
bahwa selanjutnya dalam memori penjelasan Pasal 29 ayat 2 UU KUP dinyatakan sebagaiberikut: "Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuatdan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan."
bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding hanya untuk PPN saja, dan Terbandingtidak melakukan pengujian arus produksi barang untuk mengetahui apakah SPT PPN yangdilaporkan sesuai dengan data yang sebenarnya bila dilihat dari kuantitas barangnya;bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding selama persidangan, Terbanding tidak dapatmenyampaikan bukti bahwa penerimaan uang melalui rekening Bank Lipo adalah merupakanpenerimaan yang berasal dari adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena
18 — 2
Menetapka biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohontelah hadir sendiri dimuka sidang ;Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihatsehubungan dengan permohonannya tersebut, Majelis menyarankan agarPermohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Isteri yang suaminya telahmeninggal sebagai mana perkara yang diajukan oleh Pemohon
ini, yangberdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Anministrasi PeradilanAgama Buku II harus diajukan secara Kontensius dengan mendudukkan anakanak almarhum sebagai Termohon ;Bahwa Pemohon dapat menerima penjelasan dan saran Majelis Hakimtersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasanakan diajukan kembali sebagai perkara dalam bentuk Kontensius ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan