Ditemukan 674487 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-04-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 8 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 19
27 — 19
hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatbersama kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaaspanggilan nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Tng, Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut, melalui mass media Radio RRI Yogyakarta, panggilan pertamatanggal 22 April 2020 dan panggilan kedua tanggal 22 Mei 2020;Bahwa majelis hakim memberikan penjelasan
dan nasihat terhadapperkara Penggugat tersebut, atas penjelasan dan nasihat majelis tersebut,Penggugat atau kuasanya menyatakan akan mencabut surat gugatannya,karena Penggugat agar berfikirfikir;Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.TPI Tanggal 28 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
sidang yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidakdatang dan sudah dipanggil, namun panggilan tersebut menurut keteranganrelas panggilan nomor 0170Pdt.G.2016 tanggal 20 April 2016 menyatakanbahwa Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;Menimbang, bahwa Majelis menasehati Pemohon agar da pat bersabardan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamatTermohon yang jelas agar relaas dapat sampaikan kepada yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasar penjelasan
bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahPengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnyadianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agardapat mempertahankan rumah tangga serta dapat mempertimbangkanpermohonannya karena alamat Termohon tidak jelas ;Menimbang, bahwa atas penjelasan
Register : 14-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA Ngamprah Nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Nph Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
10 — 6
Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;SUBSIDERAtau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikanmaksud serta tujuannya mengajukan permohonannya tersebut;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan ParaPemohon dan memberikan penjelasan terkait dengan maksud dan tujuan ParaPemohon;Bahwa selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim
Register : 02-07-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 28-12-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 749/Pdt.G/2018/PA.Tnk Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 2
23 — 2
Penggugat) danTergugat(Tergugat) putus karena perceraian;3: Membebankan biaya perkara ini kepada hukum yang berlaku.Subsidair :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir hadir kepersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat danTergugat bertanggal, O06 Juli 2018 jurusita pengganti tidak bertemu denganPenggugat dan Tergugat, jurusita mendapat penjelasan
dari ketua RT 01Kelurahan Sukabumi sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat dalamSurat gugatan Penggugat bahwa di alamat tersebut tidak ada warga yangbernama Penggugat dan Tergugat dan penjelasan ketua RT tersebut diperkuatdengan tanda tangan dan stempel Lurah Sukabumi;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis tidak meneruskanpemeriksaan atas perkara tersebut dan selanjutnya majelis bermusyawarahuntuk mengambil putusan;Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telahdicatat
Register : 15-09-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA PANDAN Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pdn Tanggal 21 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
17 — 8
Pemohon menyerahkan Surat Kuasa KhususNomor. 1/SKK/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 11/SK/2021/PA.Pdn tanggal15 September 2021, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai denganpersyaratan formil dan materil, kKuasa hukum Pemohon juga menyerahkanfotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acarasumpah advokat, yang masingmasing telah dicocokan dengan aslinya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan
kepadaPemohon, atas Penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya, dan mohon penetapan;Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, makaproses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlulagi dilanjutkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
Register : 20-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA MAROS Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Mrs Tanggal 30 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
32 — 6
32 — 6
diputus menurut hukumdengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan olen Hakim untuk pemeriksaanperkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, Hakim telahmendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya, juga kedua orang tuadari calon suami anak Pemohon yang telah dihadirkan di persidangan dan telahmemberikan keterangan.Bahwa sehubungan dengan keterangan para pihak terkait di atastersebut, hakim memberikan penjelasan
tentang perkara dispensasi nikah danmenasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknyayang masih dibawah umur demikian juga calon Suami anak Pemohon masihdibawah umur yang tidak mendapatkan dispensasi, dan atas penjelasan danpenasehatan hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonananaknya karena mau menunggu hingga anak Pemohon berusia 19 tahun untukselanjutnya menikahkannya dengan lakilaki bernama Muh.
Register : 15-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 0252/Pdt.P/2016/PAJB Tanggal 7 Desember 2016 — PEMOHON
12 — 6
12 — 6
Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;Subsidair :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 7Desember 2016, Pemohon hadirsecara in person dipersidangan ;Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis tentang permohonannyayang para Pemohonnya tidak lengkap, kemudian Pemohon menyatakansecara lisan didepan persidangan mencabut permohonannya dengan alasanakan ber kompromi dengan pemohon lain yaitu ayah kandung Pewarisbernama
berpendapat, bahwapernyataan Pemohon secara lisan tersebut untuk mencabut perkaranya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan, ditunjuk hal ikhwallyang telah dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan denganPenetapan ini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 7Desember 2016, Pemohon hadirsecara in person dipersidangan ;Menimbang, bahwa atas penjelasan
Register : 12-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 03-06-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0299/Pdt.G/2016/PA.Wsp Tanggal 4 Mei 2016 — Penggugat dan tergugat
13 — 6
13 — 6
Sedangkan Tergugat tidak hadir menghadapsidang ;Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua hari RABU tanggal04 Mei 2016 Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, SedangkanTergugat tidak hadir menghadap sidang dan ternyata menurut keteranganPenggugat bahwa Tergugat saat ini berada di Arab Saudi sebagai tenagakerja ;Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati danmemberikan penjelasan kepada Penggugat untuk kembali rukun membinarumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas upaya penasihatan dan penjelasan MajelisHakim di persidangan, maka Penggugat telah menyampaikan pernyataansecara lisan di depan sidang dan dalam keadaan sehat serta tanpa paksaandari pihak manapun, bermohon untuk mencabut perkaranya untuk rukunkembali, karena Penggugat sendiri sudah berbicara dengan Tergugat melaluiHp. tentang kelangsungan hidup rumah tangganya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwaatas pencabutan perkara
Register : 10-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 0005_Pdt.P_2017_PA_Jkt.Ut_PAW_Cabut Tanggal 21 Maret 2017 — PEMOHON
39 — 1
39 — 1
untuk kepentingan pemeriksaan persidanganPemohon telah dipanggil melalui kuasnya sesuai dengan relas tanggal 06Februari 2017, atas panggilan tersebut kuasa Pemohon telah hadir,dipersidangan;Menimbang, bahwa atas kehadiran kuasa Pemohon, maka mejelisterlebih dahulu telah memeriksa surat kuasa yang bersangkutan, ternyatatelahmemenuhi syaratsyarat sebagai kuasa, sehingga kehadiran kuasa tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa sebelum surat permohona Pemohon dibacakanmajelis hakim telah memberikan penjelasan
, tentang syaratsyarat dan rukunmengajukan perkara a quo, demikian pula tata cara mengajukan permohonanharus mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku ;Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon ,menyadari bahwa permohonnya belum memenuhi persyaratan tersebut di atas,sehingga masih perlu diperbaiki dan mohon diberikan kesempatan memperbaikipermohonan;Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya kuasa Pemohonmenjelaskan masih ada persyaratan yang berhubungan perkara ini belumselesai
Register : 05-01-2021 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PA BENGKULU Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bn Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 17
21 — 17
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telahberupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan olehSiapapun menyatakan
Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatuapapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjukkepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidangperkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan
Register : 09-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;
38 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau tidak;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) menegaskan bahwa data persediaan awal danHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 354/B/PK/PJK/20172.19.2.20.2.21.2.22.2.23.persediaan akhir dalam Laporan HPP Tahun 2008 tersebutadalah benar;Bahwa kemudian diketahui perbedaan persediaan tabungmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) adalah sebagai berikut:unitisi sajaisisaja ( islq+ tab. isi iq sala Bahwa sesuai penjelasan
Masih ada persediaan tabung yangada isinya belum diperhitungkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) sebanyak 3.372 unit;Bahwa penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mengenai persediaan akhir tidak konsistendan sangat bertolak belakang dengan penjelasan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) mengenaipersediaan awalnya.
keterangan ahli;c. keterangan para saksi;d. pengakuan para pihak; dan/ataue. pengetahuan Hakim;Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim;Memori Penjelasan
pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki keterkaitanhubungan hukum (innerlijke samenhang) atas koreksi Peredaran Usahaatas Penjualan Tabung untuk PPh Badan Tahun 2008 sebesarRp988.507.000,00 sesuai dengan Putusan Nomor PUT64280/PP/M.IVB/15/2015 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan
Register : 01-06-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 211/Pdt.G/2016/MS.BIR Tanggal 6 Desember 2016 — Penggugat
Vs
Tergugat
21 — 7
21 — 7
., dan di dalam penjelasan pasalHal. 7 dari 17 Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/MS.Bir.tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah ... 9. gugatperceraian, maka Mahkamah Syariyah Bireuen berwenang mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanbahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinanyang sah, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihakpihak yangmemiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagaipara pihak
berpisah tempat tinggal sebagaimanadiuraikan pada bahagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatmempunyai alasan hukum harus dilihat dari faktafakta yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraianyang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dalil gugatan Penggugat manadipertimbangkan apakah telah sesuai dengan dan memenuhi ketentuanPerundangundangan serta peraturan yang berlaku sebagaimana alasanperceraian yang terdapat pada penjelasan
Faktamana telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undangundang Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Alasan mana juga sesuai dengan bunyishigat takli talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah.Oleh karena itu, untuk kepastian hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwagugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undangundang Tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Penjelasan Undangundang Tentang Perkawinan jo.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494 K/Pdt/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — HERMANTO VS PT. BANK PAN INDONESIA,Tbk , dk
149 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
kesepakatan parapihak sehingga tidak merugikan Pelawan, karena akan menghasilkanharga penjualan yang tinggi sesuai dengan nilai pasar.Bahwa Terlawan melakukan sita eksekusi mendasarkan pada UndangUndang Hak Tanggungan, dan menurut Pasal 10 Undang UndangNomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, bentuk peraturan pelaksanaannya yang dimaksud Pasal 26UndangUndang Hak Tanggungan adalah Peraturan Pemerintah.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang Undang HakTanggungan berikut Penjelasan
Bahwa Hakim judex facti juga salah dalam memberikan pertimbanganbahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 26 Undang Undang HakTanggungan menyebutkan yang dimaksud dengan peraturan mengenaieksekusi hipotek yang ada dalam pasal ini adalah ketentuan ketentuanyang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui(Het Herziene Indonesich Reglement) dan Pasal 258 Reglemen AcaraHukum untuk Daerah Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling vanhet Rechtswezen in de Gewestwen Buieten Java en Madura).
Bahwa Hakim judex facti juga mempertimbangkan bahwa Pelawan tidakberhasil membuktikan dalilnya bahwa ketentuan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) tentang eksekusi belum berlakukarena belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga tidak berhasilmembuktikan dirinya sebagai Pelawan yang benar, pertimbangan Hakimjudex facti adalah gegabah dan salah dalam menerapkan hukumnyajuga ada hukum yang dilanggar karena sebagaimana Penjelasan UmumNomor 9 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) maka diketahuibahwa
Ketentuan tentang eksekusi yang berlaku dalam HukumAcara Perdata (Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg) sebagaimana dituangkandalam Penjelasan Umum Nomor 9 Undang Undang Hak Tanggunganharus dibaca sebagai "meminjam". Peminjaman ketentuan Hukum AcaraPerdata tentang eksekusi berdasar Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg olehUndang Undang Hak Tanggungan (UUHT) diperlukan sehubungandengan belum adanya Peraturan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT).4.
Nomor 494 K/Pdt/2014terang telah diuraikan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 4tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 26 Undang Undang HakTanggungan (UUHT) menyatakan bahwa "Adapun yang dimaksuddengan peraturan perundang undangan yang belum ada, adalahperaturanperundang undangan yang mengatur secara khusus eksekusiHakTanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenaieksekusi hipotek atas tanah yang disebut diatas ".Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat
Register : 06-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PA Soreang Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sor Tanggal 22 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
18 — 7
, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan
sebagai Seorang suamidan istri, di Samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyaisifat perempuan dewasa sudah bisa mengerjakan pekerjaan layaknya seorangisteri, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepadapengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup.Pada penjelasan
Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/PA.Sortersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan; Pada penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat
Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukHal. 14 dari 16 Hal.
Register : 22-10-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 50/PID/2013/PT.JPR Tanggal 30 Oktober 2013 — ULIS LUTUR alias ULIS
24 — 13
24 — 13
Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang labelatau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersihatau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan agen sopi di Kampung ReamruTual Maluku Tenggara dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang labelatau memuat penjelasan
Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dan tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat,/isi bersihatau netto atau komposisi,aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus dipasang/dibuat", minuman berupa minuman keras jenis sopi sebanyak51 (ima
Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang labelatau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersihatau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat NomorS2601/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggali2 Juli 2013, KPP PratamaTanah Abang Dua menjawab surat permohonan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tersebut di atas,namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan PajakHalaman 17 dari 139 halaman.
Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016 permohonan banding atas Keputusan Keberatan yangdiproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepadaBadan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak adaketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanyapengecualian untuk keputusan keberatan yang dapatdiajukan banding.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan PengadilanTingkat Banding;Bahwa selanjutnya, pada Pasal 9A ayat (1) dan memori penjelasan dalamperaturan yang sama menetapkan bahwa "Di lingkungan Peradilan TataUsaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur denganundangundang;Penjelasan:"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan peraturan di atas, menurut pendapat PemohonPeninjauan
Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapatmenyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupamengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahbesarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar."Halaman 66 dari 139 halaman. Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/20164.
Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016Negara (Vide Pasal 9A UU PTUN juncto Penjelasan Pasal 27 ayat (1)UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding telahmelakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu denganmelaksanakan kewajiban pembayaran "Lunas" atas hukuman, berupakewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya.
Register : 11-06-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA.Slp Tanggal 17 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
Perkara No.0038 /Pdt.P/2019/PA Sip.Bahwa, kemudian Majelis Hakim menyampaikan nasihat danpandangannya tentang dampak negatif dari permohonan Dispensasi Nikahtersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannyauntuk Dispensasi Nikah dan menunggu sampai anak Pemohon cukup umuruntuk menikah;Bahwa, atas penjelasan dan nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohonmenyatakan dapat menerima dan akan memikirkan ulang tentang keinginanPemohon tersebut dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabutperkara
Pengadilan AgamaSelatpanjang Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA Slp. tanggal 11 Juni 2019;Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalamberita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon setelah diberikan penjelasan
Register : 25-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Ktl Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
pertama yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukPenetapan Nomor 150/Padt.G/2019/PA.Ktl Hal. 1 dari 4 hal.menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sertatidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan
berwenang menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 2 dari 4 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KompilasiHukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberinasehat, arahan dan penjelasan
Register : 24-07-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA JAYAPURA Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Jpr Tanggal 1 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
14 — 7
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Jpr.Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan orangtua atau ibu kandung Pemohon datang menghadap di muka sidang;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepadaPemohon dan ibu kandung Pemohon agar berusaha mencari wali nikah daripihak ayah kandung Pemohon yang masih hidup dan bisa menjadi wali nikahuntuk Pemohon, atas upaya tersebut Majelis Hakim berhasil memberikanpenjelasan
kepada Pemohon dan ibu kandung Pemohon;Bahwa, Pemohon memohon agar perkaranya dinyatakan dicabutdengan alasan sebagaimana sesuai dengan maksud penjelasan majelishakim di persidangan, sehingga Pemohon mengambil sikap untuk mencabutpermohonannya di Pengadilan Agama Jayapura;Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidangdianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa
Register : 10-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA DEPOK Nomor 3331/Pdt.G/2017/PA.Dpk Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
6 — 4
Putusan No. 3331/Pdt.G/2017/PA.Dpk.Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabilaPenggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuhproses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;Atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat di persidanganmenyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hakim mediator dalamperkara ini, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan.
Penggugat telah memohon mencabut perkara yangdiajukannya sebelum tahapan persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukanPenggugat;Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut telahdikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara;Menimbang bahwa sesuai penjelasan