Ditemukan 129654 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-03-2011 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-54030/PP/M.VB/16/2014 Tanggal 14 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
134 — 26
134 — 26
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 455.584.602.047b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)d.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 455.584.602.00472 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 41.890.047.685b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 53.522.496.702c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 53.522.496.702e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (11.632.449.01 7)Kelebihan Pajak yang sudah :a.
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRAKINDO UTAMA
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 984/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak: EksporRp 15.714.349.229,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriRp774.815.308.345,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNRp190.919.723.179,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutRp 13.275.860,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNRp 0,00 Jumlah seluruh penyerahanRp981.462.656.613,00 Penghitungan PPN kurang Bayar
peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 15.714.349.229,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp774.815.308.345,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp190.919.723.179,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 13.275.860,00 Penyerahan yang dibebaskan
Putus : 25-10-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3469 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 — GOLVA FRAN PUTRA
155 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan;. Memulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;. Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungaidan Danau tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh DinasPerhubungan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh KepalaBidang Pelayaran An. Rochni Litiloly, S.T., M.T:Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3469 K/Pid.
Dengan demikian,berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara padaseluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3305/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SATYA KISMA USAHA
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buah Segar (TBS), yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Pajak Masukan yangpenyerahan atas BKP yang dibebaskan
Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari KebunSawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnyamerupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategisyang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, TandanBuah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak.
Register : 01-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA KUNINGAN Nomor 1649/Pdt.G/2019/PA.Kng Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 0
16 — 0
No. 1649/Pdt.G/2019/PA.Kngkarena tidak punya pekerjaan tetap dan untuk kebutuhan seharihari pundibantu oleh keluarga, karenanya Penggugat Mohon dibebaskan darisegala biaya perkara dan dijinkan untuk berperkara secara Cuma cuma;8.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 1651/Pdt.G/2019/PA.Kng., tanggal 12 Desember 2019, maka kepada Penggugat dibebaskan darimembayar biaya perkara;Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untukmenghadap di persidangan tidak hadir;2.
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1952/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AGRO BUKIT
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidakmengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKPyang dibebaskan
Bahwakegiatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bandingmelakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan TandanBuah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak(BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaanPPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksuddiolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yangmerupakan Barang Kena Pajak.
Putus : 04-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/Mil/2019 Tanggal 4 September 2019 — YOGI SUANTO
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 045/Garuda Jaya selaku Ankum,sejak tanggal 17 September 2018 berdasarkan Surat KeputusanPembebasan dari Tahanan Nomor Kep/17/IX/2018 tanggal 17September 2018;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Militer 104Palembang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat(1) Huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 165
harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a,b dan c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 241 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi dari OditurMiliter tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan
Putus : 29-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
TBS),yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangqan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan
Bahwa kegiatanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukanpengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan BuahSegar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP)Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN,kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksuddiolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yangmerupakan Barang Kena Pajak.
Register : 27-01-2011 — Putus : 14-06-2011 — Upload : 28-10-2011
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0361/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr Tanggal 14 Juni 2011 —
9 — 0
9 — 0
Bahwa oleh karena Penggugat termasuk yang kurang mampu dalammateri, maka dengan ini mohon untuk dibebaskan dari membayarbiaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;. Berdasarkan dalil dalil tersebut, gugatan Penggugat' telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon agar KetuaPengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq.
Agamasebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang ndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan = salinanputusan yang telah mempunyai' kekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;Menimbang, berdasarkan putusan sela Pengadilan AgamaKabupaten Kediri Nomor : 0361/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr tertanggal14 Juni 2011 Penggugat dibebaskan
Register : 16-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA RUTENG Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Rtg Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
46 — 11
46 — 11
pernikahannya, karena Pemohon dan Pemohonlltidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama,oleh karenanya Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inimelalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon danPemohon Ill yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah danmemperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon dan Pemohon Il bisamengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;Pemohon dan Pemohon Il orang yang tidak mampu/miskin, untuk ituPemohon dan Pemohon Il mohon dibebaskan
Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yangberwenang mencatat perkawinan Pemohon dan Pemohon Il adalah KantorUrusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan AgamaRuteng Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Rtg. tanggal 13 November 2017 Pemohon dan Pemohon Il diberi izin untuk berperkara secara cumacuma, oleh karenyaPemohon dan Pemohon Il dibebaskan membayar
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4366 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOSAT TBK;
228 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 1.860.160.084.030,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 1.860.160.084.030,00Penghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 182.586.655.631,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 142.007.753.072,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 40.784.248.127,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 182.792.001.199,00Jumlah penghitungan PPN Kurang
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 1.860.160.084.030.00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 1.860.160.084.030,00Penghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 182.586.655.631 ,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Ro 142.007.753.072,00Dibayar dengan NPWP sendin Rp 40. 764.248. 127,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 182.792.001.199,00Jumlah penghitungan PPN
Putus : 29-10-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
251 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 81.853.348.118,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp 171.640.570.152,00 Penyerahan yang PPNnya dipungutoleh Pemungut PPN Rp 0,00eat yang PPNnya tidak Rp 128.022.439.802,00Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Rp 4.179.022.300,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 385.695.380.372,00 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 17.164.057.015,00DikurangIi:PPN yang disetor di
peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 81.853.348.118,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp 171.640.570.152,00 Penyerahan yang PPNnya dipungutoleh Pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut Rp 128.022.439.802,00 Penyerahan yang dibebaskan
Register : 06-07-2011 — Putus : 26-07-2011 — Upload : 13-09-2011
Putusan PA CIBADAK Nomor 214/Pdt.P/2011/PA.Cbd Tanggal 26 Juli 2011 — Pemohon I dan Pemohon II
33 — 7
33 — 7
Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampuuntuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohonpengajuan perkara secara CumaCuma dan dibebaskan dari semuabiaya perkara;9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan iniPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,memberikan penetapan sebagai berikut1. Mengabulkan permohonan Pemohon (HERI SUHERLI Bin OJl) danPemohon II (ENUNG Binti ABD ROHIM);2.
dibebaskan dari seluruh biaya perkara, dan biayaperkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA PengadilanAgama Cibadak tahun anggaran 2011;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlakudan berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.
Register : 13-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3929 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, TBK;
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barang Dan JasaMasa Pajak Februari 2013 Nomor 90032/407/13/092/15 tanggal 29Desember 2015, atas nama PT Indosat Tok, NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir,Jakarta Pusat 10110, dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Nilai Seharusnya Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut1.948.981.075.410,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN37.415.208.340,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut740.893.978,00 Penyerahan yang dibebaskan
Putusan Nomor 3929/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp zPenyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp 1.948.981.075.410,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Rp 37.415.208.340,00Pemungut PPNPenyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 740.893.978,00Penyerahan yang dibebaskan dari Rp 19.500.000,00pengenaan PPNJumlah Rp 1.987.156.677.728,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Rp 55.589.450.479,00tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahan Rp 2.042.746.128.207,00Pajak Keluaran yang harus Rp 194.898.107.541
Register : 12-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GALA BUMIPERKASA;
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian (Rp)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.114.889.421Penyerahan yang tidak terutang PPN 652.838.948Penyerahan yang dibebaskan dari PPN 0Pajak Keluaran yang harus dipungut 911.488.941 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 595/B/PK/Pjk/2018 Dikurangi : a. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan 1.242.573.434b.
tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.114.889.421Penyerahan yang tidak terutang PPN 652.838.948Penyerahan yang dibebaskan
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 640/Pdt.P/2015/PA.Jr Tanggal 21 Oktober 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yangberlaku, maka mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yangtimbul dari permohonan ini;11. Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;2.
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2)KHI (Inpres No. 1 / 1990) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkansesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, maka diperintahkankepada para Pemohon untuk segera melakukan percatatan perkawinan kepadaPPN KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mewilayahi tempattinggal para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 danPasal 238 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 615/Pdt.P/2015/PA.Jr Tanggal 21 Oktober 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
12 — 0
12 — 0
Kutipan Akta Nikah dariKUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan setelah para pemohonmengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatatpada register KUA tersebut;Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari PengadilanAgama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohondan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak ;Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku,maka mohon untuk dibebaskan
Jr halaman 6 dart 8Pemohon untuk segera melakukan percatatan perkawinan kepada PPN KUAKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 s/d Pasal239 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 serta
Register : 11-02-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.SIT Tanggal 18 Maret 2015 —
6 — 0
6 — 0
patut yaitu dengan surat panggilan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.Sittanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 06 Maret 2015, yang dibacakan, sedangtidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, makaperkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang bahwa dalam gugatannya Pemohon mengajukanpermohonan untuk beracara secara cumacuma / prodeo dan terhadappermohonan tersebut telah diputus sesuai dengan putusan sela tertanggal 04Maret 2015 yang pada pokoknya Pemohon dibebaskan
demi tertib administrasi, Majelis Hakimkarena jabatan dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaSitubondo diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatanyang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak atau tempatdidaftarkannya perkawinan mereka itu guna dicatat dalam register yangtersedia untuk itu ;Menimbang bahwa tentang biaya perkara sesuai dengan putusan selatertanggal 04 Maret 2015, maka Pemohon dibebaskan
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 626/Pdt.P/2015/PA.Jr Tanggal 21 Oktober 2015 — PEMOHON I DAN TERMOHON
10 — 0
10 — 0
Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dansetelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohontersebut tidak tercatat pada register KUA tersebut;Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari PengadilanAgama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohondan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak ;Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku,maka mohon untuk dibebaskan
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI(Inpres No. 1 / 1990) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, maka diperintahkan kepada paraPemohon untuk segera melakukan percatatan perkawinan kepada PPN KUAKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 s/d Pasal239 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 15 Desember 2014, MasaPajak Desember 2011, atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710,sehingga PPN Masa Pajak Desember 2011 dihitung kembali menjadisebagai berikut: 1 DPP atas Ekspor Rp 353.021.974.814,00DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus2 dipungut sendiri Rp 62.943.357.379,003 DPP atas Penyerahan yang Tidak Dipungut PPN Rp 0,00DPP atas Penyerahan yang dibebaskan
Putusan Nomor 125/B/PK/Pjk/20211 DPP atas Ekspor Rp 353.021.974.814,002 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 62.943.357.379,003 DPP atas Penyerahan yang Tidak Dipungut PPN Rp 0,004 DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN Rp 0,005 Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 415.965.332.193,006 DPP atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,007 Jumlah (4) +(5) Rp 415.965.332.193,008 Pajak Keluaran Rp 6.294.335.695,009 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp