Ditemukan 875498 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-05-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr Tanggal 19 Juni 2014 — Pemohon vs Termohon
9 — 0
9 — 0
Bahwa alasan permohonan talak diatas telah memenuhi unsursebagaimana PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf adan f jo KHI pasal116 huruf a dan f, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenangmemeriksa mengadili dan memutus perkara ini;Berdasar alasan tersebut diatas, Pengadilan Agama Kabupaten Kedirimemanggil para pihak dipersidangan selanjutnya memutus sebagai berikut :PRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.2.
Kar.Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidangperkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga
Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan
Register : 23-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Menyatakan memutus Perkawinan Penggugat dengan Tergugatputus karena percereian.3.
disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukunkembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus
Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2017 Tanggal 17 April 2017 — PT. KALTIM JASA SEKURITI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 110 K/TUN/2017diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapatditerima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa memori kasasi ini pemohon kasasi beri judul: BerwenangkahPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jenderal Pembinaan danPengawasan Kenetagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia memutus
Tidakada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusperselisihan hak, apalagi lembaga eksekutif seperti Termohon Kasasi.Kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, seperti TermohonKasasi, untuk memutus perselisihnan upah lembur (termasuk perselisihanhak) yang diberikan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor: 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur,hapus atau tidak berlaku lagi dengan lahirnya UPPHI.Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 110 K/TUN/20175.
Bahwa kini demi kepentingan penegakkan hukum di seluruh Indonesia,Pemohon Kasasi benarbenar berharap Mahkamah Agung RepublikIndonesia memutus masalah ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasanalasankasasi dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung memandang perlumempertimbangkan penulisan identitas Penggugat (sekarang PemohonKasasi), karena pada Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016 tertulis PT.Kaltim Jasa Sekuriti, sedangkan dalam putusan Judex Facti tertulis PT.
pihak lain di luar pihakpihak yangbersengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor261/G/2014/PTUNJKT juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Nomor 223/B/2015/PTUNJKT telah memeriksa, memutus
Register : 27-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Sby Tanggal 26 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
POMPY POLANSKY A, SH
Terdakwa:
1.ANTORO Alias CIPLIS BIN HARIYONO
2.KASIYANTO Alias MEHEK BIN SUMAWI
22 — 1
POMPY POLANSKY A, SH
Terdakwa:
1.ANTORO Alias CIPLIS BIN HARIYONO
2.KASIYANTO Alias MEHEK BIN SUMAWI
22 — 1
memanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari tembok, dansetelah berada di halaman rumah kemudian Terdakwa mencongkel jendelabelakang rumah dengan menggunakan catut besi yang telah dipersiapkansebelumnya sehingga jendela menjadi rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar yang terdapatAC, kemudian Terdakwa II memotong kabel AC indoor dengan menggunakancatut besi lalu menurunkan AC indoor kemudian membawanya keluar rumah,selanjutnya Terdakwa II memutus
denganmemanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari tembok, dan setelahberada di halaman rumah kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakangrumah dengan menggunakan catut besi yang telah dipersiapkan sebelumnyasehingga jendela menjadi rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa danTerdakwa Il masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar yang terdapat AC,kemudian Terdakwa II memotong kabel AC indoor dengan menggunakan catutbesi lalu menurunkan AC indoor kemudian membawanya keluar rumah,selanjutnya Terdakwa II memutus
Register : 18-10-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 19-G-2017-PTUN.PDG Tanggal 24 Januari 2018 — PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA
LAWAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT
145 — 121
145 — 121
PUTUSANNomor: 19/G/2017/PTUN.PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT.
KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Selanjutnya disebut sebagdi............... 00... cce cece eee eee see eee DERGUGAT.Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:19/PENDIS/2017/PTUN.PDG, tanggal 20 Oktober 2017 tentang LolosDismissal ;2 222222 22 ccna e een n nc nece eee ceePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:19/PMH/2017/PTUN.PDG, tanggal 20 Oktober 2017 tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus
Putusan Nomor: 19/G/2017/PTUN.PDGBahwa sebagaimana Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negaraadalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara atau SengketaTata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 Ayat (10) UU No. 51 tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badanatau pejabat tata usaha
Pengadilan mana berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddengan ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutantelah digunakan sn0 onsen ne nnne sereneSelanjutnya ketentuan pasal 51 ayat (2) menyebutkan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memelihara danmemutuskan di tingkat Pertama Sengketa Tata Usaha Negarasebagaimana di maksud pasal 48 ;.
Putus : 11-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 11 Februari 2014 — PT. Warna Warni Media VS Hengky Trisno Wijoyo
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Desember 2013;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:Judex Facti telah bertindak tidak cermat dan tidak adil dalam memeriksadan memutus
Hakhak hukum bagiPengusaha untuk memutus hubungan kerja kepada pekerja secara terbatasdiakui dalam pasal 160 s/d 168. Begitu pula hakhak hukum pekerja untukdiputus hubungan kerjanya dan sebagai dasar hukum mengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial secara terbatas diakui dalam pasal 169;Undangundang tersebut telah mengatur sedemikian rupa agar tidakterjadi tumpang tindih.
Put.Nomor 3 K/Pdt.SusPHI/2014memeriksa dan memutus perkara a quo tidak memperhatikan hak hukumpemohon sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undangundang;Dengan demikian Judex Facti dalam memutus perkara a quo telahmelanggar undangundang/tidak menerapkan peraturan perundangan yangberlaku yaitu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa pasal 57 UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI telahmengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan HubunganIndustrial adalah Hukum
Register : 25-11-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 261/ B / 2019 / PT.TUN.SBY Tanggal 27 Januari 2020 — HANDOKO vs 1. BUDIARTI SANTI. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
121 — 27
121 — 27
PUTUSANNomor : 261/B / 2019 / PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat bandingbersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, JalanKetintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut dibawah ini, dalam perkara antara : HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempattinggal di Jalan Buana Raya
Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 94/SKU53.18.MP.02.02/II/2019 tanggal 26 FebruariBOE gp acne cee eter reneeSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TURUT TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahM@MbDaCaj== === $n nan ean nn ne nn nnn nn ene nnn en nen cen ce nee nen ence ncei:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 261/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal, 26 Nopember2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan
Hukum Pembanding / Tergugat IlIntervensi mengajukan Memori banding Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPGtertanggal 21 Oktober 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Kupang tanggal 21 Oktober 2019 dan telah diserahkanmemori banding kepada Terbanding/Penggugat dan TurutTerbanding/Tergugat dengan surat nomor : 17/G/2019/PTUNKPG tertanggal21 Oktober 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk memutus
eeeMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugatmengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.KPGtertanggal 5 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Kupang tanggal 6 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Tergugat dengan surat Nomor17/G/PTUNKPG tanggal 10 Desember 2019 memohon kepada KetuaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus
Register : 02-09-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 30-11-2013
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1936/Pdt.G/2013/PA.Mr Tanggal 2 Oktober 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
8 — 0
8 — 0
tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugattelah datang menghadap secara pribadi di persidangan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat,meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelis akanmempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa,mengadili, dan memutus
perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam antara lain di bidangperkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 UndangUndang tersebutdi atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang
diatur dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatanperceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupayasecara maksimal memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar kembali membinarumah tangganya dengan baik seperti semula, namun tidak berhasil, hal tersebut
pihakpihak (legal standing/persona standi in judicio) dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkan tentangstatus perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan berdasarkan buktiP2 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istrisah, sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa dan memutus
Register : 12-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mdn (Ecourt) Tanggal 20 April 2021 — -PENGGUGAT
-TERGUGAT
22 — 6
22 — 6
Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada lagi kecocokan antara yang satu dengan yang lain, danHalaman 3Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2021/PN.Mdn14.15.16.17.Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak akan mampu merubahperlakuannya terhadap Penggugat, dan oleh karenannya maka untukmenghindari penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugatmaka Penggugat memilih jalan terakhir dengan cara mengajukan gugatancerai ini dan oleh karenanya maka sudah sepatutnya majelis hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus
dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor :1339/T/MDN/2010 tanggal 16 Juni 2010,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medanputus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimanadisebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1339/T/MDN/2010tanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Medan telah dinyatakan putus maka sudah sepatutnyamajelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
Medan untuk didaftarkan putusan cerai ini kedalamdaftar yang sedang berlaku yang diperuntukkan untuk itu;Bahwa dikarenakan terhadap putuskan perkawinan Penggugat danTergugat mengakibatkan perselisihan hak asuh atas anakanak Penggugatdan Tergugat maka sebagaimana telah diuraikan diatas bahwadisebabkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan maka Penggugatmenyerahkan hak asuh anakanak Penggugat dan Tergugat kepadaTergugat dan oleh karenanya maka sudah sepatutnya majelis hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus
berada dibawah asuhan Tergugat sampai anakanak Penggugat danTergugat dapat menentukan pilihannya sendiri setelah dewasa menuruthukum;Bahwa karena gugatan cerai Penggugat ini dimajukan berdasarkan padafaktafakta hukum dan buktibukti yang tidak terbantahkan oleh Tergugat,Halaman 4Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2021/PN.Mdnmaka mengingat kepastian hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat,kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepadamajelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
Register : 21-09-2015 — Putus : 25-01-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 059/G/2015/PTUN.Smg. Tanggal 25 Januari 2015 — Ir. PRIHARYANTO, M.M. Melawan BUPATI KARANGANYAR
100 — 45
100 — 45
PUTUSAN Nomor : 059/G/2015/PTUN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatunkan Putusansebagai berikut dalam sengketa antara :Ir. PRIHARYANTO, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jetak RT.001/RW.008,KelurahanDagen, Kecamatan Jaten, KabupatenKaranganyar, Propinsi Jawa Tengah, PekerjaanPengawai Negeri Sipil.
Lawu No.385 B Karanganyar; Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT:;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 059/PEN.Dis/2015/PTUN.Smg tertanggal28 September 2015 tentang Lolos Dismisal Proses;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 059/PEN.MH/2015/PTUN.Smg.tertanggal 28 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;Telah membaca Surat
Penunjukan Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 059/G/2015/PTUN.Smg.tertanggal 29 September 2015 tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :059/PEN.PP/2015/PTUN.Smg. tertanggal 1 Oktober 2015 tentanghari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 059/PEN.HS/2015/PTUN.Smg. tanggal 29 Oktober 2015 tentangPenetapan
tersebut di atas yaitu obyekgugatan PENGGUGAT yang sudah tidak berlaku, sesuaidengan ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertaperubahannya, maka sudah selayaknya Majelis Hakimdalam perkara ini berkenan untuk menolak GugatanPENGGUGAT untukSeluruNny 8a; $2 oon nnn enn n nnn e =Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut di atas, makaTERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dalam perkara ini, berkenan untukmemeriksa dan memutus
Register : 17-01-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Cbn Tanggal 26 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 10
10 — 10
ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaHalaman 4 dari 9, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Cbnalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 01-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 3231/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 31 Juli 2019 —
7 — 4
7 — 4
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 10-07-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA BREBES Nomor 2778/Pdt.G/2019/PA.Bbs Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1
7 — 1
Kabupaten Bandung, sejak tanggal 12 Februari 2015 hingga sekarang;Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas,dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Tergugatmeninggalkan Penggugat selama 4 tahun 5 bulan;Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar BapakKetua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksadan memutus
yang amarnya sebagai berikutBerdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agarBapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksadan memutus yang amarnya sebagai berikut :1.2Mengabulkan gugatan Penggugat;Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah
Putusan No. 2778/Pdt.G/2019/PA.BbsUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi sertatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Putus : 21-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 6849/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 21 Januari 2020 —
6 — 7
6 — 7
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patult,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut'.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 04-12-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 3502/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 18 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
Majelis hakim untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 3502/Pdt.G/2017/PA Bks2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Xxxx) terhadapPenggugat (Xxxx)3.
pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kaliyaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 makaperkara ini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,memutus
dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan. patut untuk datang menghadap
Register : 22-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugatmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Bks1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (xxxx) terhadapPenggugat (Xxxx);3.
pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
No. 0895/Pdt.G/2017/PA.BksMenimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing
Register : 14-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1896/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 16 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
11 — 3
No. 1896/Pdt.G/2017/PA.BksBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima ,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talaksatu Raji terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang PengadilanAgama Bekasi;3.
mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kKewenanganPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenangPengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telahdipanggil secara sah dan patut
Register : 04-02-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Snj Tanggal 11 Februari 2021 — Pemohon:
SUBAEDAH
23 — 8
SUBAEDAH
23 — 8
PENETAPANNomor 8/Pdt.P/2021/PN.SnjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata padatingkat pertama, telan menjatuhnkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan yang diajukan oleh:SUBAEDAH, bertempat tinggal di Dusun Mattirohalia Desa Barania Kecamatan SinjaiBarat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat permohonan dan suratsurat yang bersangkutan;Setelah
memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, Permohonan adiajukandengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yangsah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, Pengadilan dilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus
Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sehinggaPengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkarapermohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kutipan Akta KelahiranNomor: 2687/CS/SJ/I/1993 atas nama SUBAEDAH yang diterbitkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 22 Januari 1993menerangkan bahwa SUBAEDAH yang merupakan Anak keempat dari NANI danistrinya HAPI, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan
Register : 03-04-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Bks Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
Majelis hakim untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Xxxx) terhadapPenggugat (Xxxx)3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai denganhukum yang berlakuHal. 3 dari 13 hal. Put.
pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kaliyaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 makaperkara ini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,memutus
dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut untuk datang menghadap
Register : 05-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Wsb Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 1
30 — 1
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini;Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar BapakKetua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksadan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT)KepadaPenggugat (PENGGUGAT);3.
Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat serta 2 orang saksi;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Bukti P1 Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus
Artinya : Seorang ister mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilanagar menceraikan terhadap suaminya Jika ia berpendapat suamitelah berbuat memadhorotkan dirinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untukmenyampaikan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama berupa RumusanHukum tanggal 20 Desember 2013, yang kemudian diambil alih menjadipendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa Rumusan Hukum tersebut menetapakan, gugatancerai dapat dikabulkan bila fakta menunjukkan