2Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ta tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, Sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah hanya berkumpul sekitar 4 bulan dan selama berkumpulsering terjadi perselisihan dan

G/2015/PA JTBahwa, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, parapihak diperintahkan melakukan mediasi, namun karena Termohon tidak hadirsehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat yang cukupkepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan denganmembacakan surat permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yang ataspertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap

G/2015/PA JTMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun2008, para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun karenaTermohon tidak hadir, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehatkepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan UndangUndangNomor

3 tahun 2006 jo pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2008.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka Pemohon dan Termohonmasih terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum pernahbercerai. maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohondan Termohon harus dinyatakan berkualitas sebagai pihakpihak dalam perkaraini.Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknyakarena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 1995,

;Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap kemuka persidanganmaka perkara ini tidak layak untuk dilakukan dimediasi sebagaimana ketentuan dalamPERMA, Nomor 2 Tahun 2003 yang diperbaharui oleh PERMA Nomor Tahun 2008 ;Bahwa Majlis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada pemohon yangpada pokoknya agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan termohon dalammembina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang

No. 2377/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA.JSketentuan dalam PERMA, Nomor 2 Tahun 2003 yang diperbaharui oleh PERMANomor Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepadapemohon yang pada pokoknya agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengantermohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap

kemukapersidangan maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan dimediasi sebagaimanaketentuan dalam PERMA, Nomor 2 Tahun 2003 yang diperbaharui oleh PERMANomor Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepadapemohon yang pada pokoknya agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengantermohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon berikut perubahannyayang isinya tetap dipertahankan

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untukmengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama NOVI PUTRIRAHAYU untuk melangsungkan perkawinan, beralasan hukum dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga permohonanPara Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitumnya angka 3 (tiga)menyatakan bahwa menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara,dalam hal ini Hakim perlu menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat(1) Perma

melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupadokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sehingga apabilapermohonan Pembebasan biaya Perkara dikabulkan, maka KetuaPengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan BiayaPerkara (Pasal 9 ayat (5));Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas permohonan a quo,Hakim tidak menemukan adanya Surat Penetapan Layanan PembebasanBiaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan sebagaimanadisyaratkan dalam Pasal 9 ayat (5) Perma

/Padt.P/2020/PN Bitdibebankan kepada negara, harus ditolak sehingga biaya yang timbul akibatpermohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkansebagian;Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 9 ayat(1), (3), dan (5) Perma

Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap sendiriataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupunkuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sertaternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputussecara Verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 1438 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

No. 233/Pat.G/2020/PAKdgTgl. 01 September 2020Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis

IdiBahwa proses Mediasi sebagaimana ketentuan PerMA Nomor O1 Tahun2016, tidak dapat dilaksanakan karena pada saat persidangan para pihak tidaklengkap, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukanMediasi:;Bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kemballidengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Sesualdengan hukum yang berlaku, kKemudian dilanjutkan dibacakanlah surat gugatanPenggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh

memeriksa, mengadili danmenyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi,Oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Prose Mediasitidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorongmendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukunkembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini Sesuai dengan ketentuanPasal 18 ayat (3) Perma

satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasall116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaiidengan Perma

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Putusan Nomor 3554/Pdt.G/2020/PA.TsmBahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang Is!

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugattersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada halhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakimdapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinanyang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalamPasal 49 UndangUndang

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesualdengan maksud Pasal 7 ayat

(1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008,Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hiduprukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadappanggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutupuntuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan ceraigugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma

Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pulareplik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;Surat Bukti :Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugattelah mengajukan suratsurat bukti berupa :HIm.3 dari 13 hlm./Put./No.0563/Pdt.G/2016/PA Slw1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33280641075Xxxxx, tanggal10 Nopember 2013, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dantelah dinazegelen.

Perma Nomor 1 Tahun2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana.

Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo.Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan denganseorang lakilaki bernama Seorang lakilaki namun ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Seberang Musi karena anak Pemohon belum mencapaiumur 19 tahun;Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkanketerangan anak Pemohon (Pitria binti Solekan)

dan calon suaminya (Seoranglakilaki), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lamakenal dekat (berpacaran) dan telah sering pergi berduaan, karenanya inginsegera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi halhal yangmudharat, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihakmanapun serta siap menanggung segala resiko yang akan terjadi, hal ini sesuaidengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa

dariorang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Yedi Pusra bin NanangHatta, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anakPemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dancalon suaminya telah lama menjalin hubungan, serta telah memahamitanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yangbelum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai denganHalaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 17/Padt.P/2020/PA.Kphamanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 TahunHal. 6dari13 halaman Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Mtp2008 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat (1) PERMA

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

O9Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHlm. 6 dari 12 halaman.

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuksengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)No. 1 Tahun 2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuktidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuaidengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugatagar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz)terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

tidakdatang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untukhadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yangdibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai relaas/panggilan Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Skh tanggal 31 Januari2018 dan tanggal 19 Februari 2018 selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalampersidangan tertutup untuk umum;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upayaperdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA

Hakimboleh memeriksa gugatan tersebut beserta buktibuktinya dan menjatuhkanputusan atasnya Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikianMajelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatsesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

demikian gugatan Penggugat patut di Kabulkan dengantalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang bahwa yang dimaksud talak satu bain sughro sebagaimanatersebut adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapiharus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1dan 2 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidakmempertimbangkan mengenai tanggung jawab Tergugat terhadap anaknyapasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Perma

Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan,sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupunmenyuruh orang lain untuk datang menghadap = sebagai wakil ataupunkuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sertaternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputussecara Verstek:Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbuny!

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnyarukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena

No. 318/Pat.G/2019/PAKdgTgl. 12 Nopember 2019meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1)Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belah pihak,Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, laludibacakanlah

bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (6) dan (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma

pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratpermohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonanPemohon tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang sendiri di persidangandan telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan walidari calon suami anak Para Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihatkepada pihakpihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segalaaspek dan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal12 ayat (1) dan (2) PERMA

duduk perkara ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti Pidan P2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeteraicukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat buktitersebut telan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbuktibahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan AgamaSangatta, oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat PERMA

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluargaatas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaiakta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuaidengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenaitu. terobukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung dari paraPemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA