YANI SAIMIMA, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, alamat desa Hative Kecil RT.023/RW.03 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;6. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON , alamat : Jendral Sudirman, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;

YANI SAIMIMA, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, alamat desa Hative KecilRT.023/RW.03 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V ;6.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo)yang dalam ini memberi kuasa kepada : A. Ihsan Hasibuan, S.H., Rifki Septino,.S.H. dan Tengku Ardiansyah, S.H. yang masing-masing adalah Advokat yang tergabung dalam LAW OFFICE A. Ihsan Hasibuan & Associates beralamat di Jln.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas TanamanPangan Holtikultura dan Ketahanan PanganKabupaten Tebo)yang dalam ini memberi kuasa kepada : A. Ihsan Hasibuan, S.H., RifkiSeptino,S.H. dan Tengku Ardiansyah, S.H. yang masingmasing adalahAdvokat yang tergabung dalam LAW OFFICE A. Ihsan Hasibuan & Associatesberalamat di Jin.

Negeri Sipil, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, KantorWilayah DJP Jawa Timur Il cg.

Sehinggahubungan suamiistri antara Penggugat dengan Tergugat harus segeradiakhiri;Bahwa mengingat anak, ANAK masih berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan)bulan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;Bahwa mengingat Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil,Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Il cqKantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dengan gajih tidak kurang dariRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, maka sangatberalasan bilamana Penggugat agar Tergugat

KASNO,S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 19 Desember 2017, yangpada pokoknya menyatakan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yangdalam perkara a quo adalah telah di gugat cerai, maka haruslah tunduk padaketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Putusan No.1974/Pdt.G/2017/PA.Gs.ayat (1) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatanperceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu daripejabat sebelum melakukan perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keteranganuntuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil (Tergugat) merupakan syaratadministrative, sehingga apabila alasanalasan dalam gugatan cerai tersebuttelah terpenuhi, maka Pengadilan tidak dapat menolak atau menundanundapemeriksaan

perkara tersebut meskipun belum ada Surat Keterangan Berceraibagi Pegawai Negeri Sipil tersebut,Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yangdalam perkara a quo telah di gugat cerai dan telah ternyata memperoleh izinperceraian dari Pejabat yang bersangkutan, maka oleh karenanya telah cukupberalasan bahwa proses pemeriksaan perkara a quo harus dilanjutkan;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemkabdan Penggugat telah mendapatkan Izin untuk mengajukanperceraian dari atasan Penggugat, sebagaimana dengan SuratIzin Cerai Nomor 464.2/158.9/V/BKPPD tertanggal 11 Mei 2010yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah An. Bupati ;Dengan alasanalasan tersebut di atas, maka Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. MajelisHakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk mengadilidan memutuskan sebagai berikut :Primer:1.

Negeri Sipil telah memperolehsurat izin perceraian dari atasan, bertanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkanoleh Sekretaris Daerah :Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, maka Penggugatmengajukan buktibukti berupa :.

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari atasan yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang untuk itu sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalamketentuan Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983jo.

Pasal 3 ayat (1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalahmerupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akanPutusan No. 144/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 6 dari 11melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkathukum acara, sehingga adanya surat keterangan dari atasan tersebuttidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatanPenggugat ;Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat hendakbercerai dengan Tergugat karena perbedaan pendapat, prinsip, dan sudutpandang

Negeri Sipil Pemkabyang telah memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukanpererceraian ;* Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat suka tidur seharian di siang haridan di malam hari tidur tidur bekerja sampai dini hari, Tergugat tidakmelaksanakan shalat lima waktu, serta Tergugat gemar minumminuman keras ;* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Desember 2009, dimana Tergugat pergi meninggalkanPenggugat

PUTUSANNomor 0147/Pdt.G/2015/PA.SguDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Dayang Sawinda binti Abang Djunaidi, umur 29 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SDN 38 Merah Aijr,pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Syarif Kusno, KomplekSDN 38 Merah Air, Dusun Merah Air, Desa Peniti, KecamatanSekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagai

Penggugat;melawanTergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaSDN 43 Empering, pendidikan S1, tempat kediaman di JalanMerdeka Timur KM 09, RT 004, RW 001, Desa Bokak Sebumbun,Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan memelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;DUDUK PERKARABahwa, Penggugatberdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juni2015 yang didaftarkan

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat izinbercerai sesuai dengan surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor848/124/BKDD yang dikeluarkan oleh Bupati Sekadau tertanggal 15 Juni2015;10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan dalildalil dan/atau alasanalasan di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.

Kemudiandibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif telah menyerahkansurat izin untuk bercerai dari atasan dengan Nomor 848/124/BKDD yangdikeluarkan oleh Bupati Sekadau pada tanggal 15 Juni 2015;Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanalat bukti surat berupa :1.

Negeri SipilPenggugat telah menyerahkan surat izin untuk bercerai dari atasan denganNomor 848/124/BKDD yang dikeluarkan oleh Bupati Sekadau pada tanggal 15Juni 2015;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut danternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang

Tanda Penduduk yangditerbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TanahLaut Nomor 6301022306740002, dengan tempat lahir tertulis Tator,tahun Lahir tertulis 1974, pekerjaan tertulis Pegawai Negeri Sipil,Kartu Keluarga Nomor 6301021201150003, tempat lahir tertulisTator, tahun lahir tertulis 1964, pekerjaan tertulis Karyawan Swasta,jjazah Sekolah Dasar, tahun lahir tertulis 1964, tempat lahir tertulisMebali, ljazah Sekolah Menengah Umum, tahun lahir Pemohontertulis 1964, tempat lahir tertulis

tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapatrelevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkanserta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon padapokoknya agar data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TanahLaut, berupa tempat lahir, tahun lahir dan status pekerjaan, yang semula tertulisTator, 1974, Pegawai

Negeri Sipil, diperbaiki menjadi Mebali, 1964, KaryawanSwasta, dan tempat lahir yang tercantum pada Kartu Keluarga, yang semulatertulis Tator, juga diperbaiki menjadi Mebali, sebagaimana seharusnya dandata yang sebenarnya; Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 3 dari 10Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi yang dibubuhi materai yang cukup dandiberi tanda P1 sampai dengan P4, yang telah disesuaikan dan

Tanah Laut sehinggamerupakan yurisdiksi perkara Volunteer, oleh karenanya Pengadilan NegeriPelaihari berwenang untuk menerima serta mengadili Permohonan Pemohon; Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 4 dari 10Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaiandengan bukti lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:e Bahwa, Pemohon, lahir di Mebali, pada tanggal 23 Juni 1964;Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta,bukan sebagai Pegawai

Negeri Sipil;e Bahwa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Nomor IndukKependudukan (NIK) 6301022306740002, dengan nama tertulisARIS, lahir di TATOR, tanggal 23 Juni 1974, dan status pekerjaansebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa, terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan tahun lahirserta status pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon,sehingga tidak sama dan tidak sesuai dengan tempat lahir, tahunlahir serta jenis pekerjaan Pemohon yang tercantum dalam dokumenlainnya;e Bahwa, terdapat

PUTUSANNomor 1569/Pdt.G/2021/PA.StbZa NE RF seyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat Kelas B yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, NIK 1205104203660001, tempat dan tanggal lahirStabat, 02 Maret 1966, umur 55 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata ,tempat kediaman di Dusun Sukajadi, Desa SukaJadi, Kecamatan Hinai

, Kabupaten Langkat, sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, NIK 1205102606610001, tempat dan tanggal lahirKabanjahe, 26 Juni 1961, umur 60 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan CutNyak Dhien Lingkungan II, Kelurahan Tanah Tinggl,Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARABahwa

Negeri Sipil (PNS) yang hendakbercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harus mendapatkan izin tertulisdari Pimpinan Satuan Kerja tempat Penggugat bekerja sebagai PNS;Bahwa, Penggugat telah memperoleh izin untuk bercerai sebagaimanatersebut dalam pokok Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenLangkat Nomor 800/3108.IV/SK/2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian atasnama Lisna Hartati, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PendidikanKabupaten Langkat tanggal 19 Agustus 2021, maka pemeriksaan

putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang hendak bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harusmendapatkan izin tertulis dari Pejabat berwenang, dan dalam hal ini PenggugatHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1569/Padt.G/2021/PA.Stbtelah memperoleh izin sebagaimana tersebut dalam pokok Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor 800/3108.IV/SK/2021Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Lisna Hartati, S.Pd yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan

PUTUSANNomor 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.MOMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:XXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXKXXX, NIK.7304026408730002, tempat tanggal lahir UjungPandang, 24 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KesehatanKabupaten Jeneponto, bertempat kediaman di Dusun

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati JenepontoNomor 474.02/24/BKPSDM/I/2020, tentang Pemberian Izin Perceraian Januari2020;Berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepadaKetua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut :Primer : Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan

Negeri Sipil Kabupaten Jeneponto,telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Jeneponto sebagaimanaHal. 3 dari 12 hal.

Negeri Sipil Kabupaten Jeneponto,telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Jeneponto dengan KeputusanHal. 6 dari 12 hal.

No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.Bupati Jeneponto Nomor 474.2/24/BKPSDM/I/2020 tertanggal Januari 2020,sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksamamateri gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalahPenggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak November 2014,salah satu pihak yakni Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan

datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agarberpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahberusaha untuk mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang,namun sampai persidangan ini dilaksanakan belum berhasil sehinggaPenggugat lebih memilih tidak akan mengurus izin perceraian tersebut danbersedia menanggung segala resikonya sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugattidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat

perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupayasecara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No. 3 tahun 2006 denganperubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama untukmenasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersatu kembali dantetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahberusaha untuk mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang,sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo.

Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namunsampai persidangan ini dilaksanakan belum berhasil sehingga Penggugat lebihmemilin tidak akan mengurus izin perceraian tersebut dan bersediamenanggung segala resikonya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimanasurat pernyataan Penggugat tanggal 26 April 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkanPERMA Nomor 1 Tahun 2008

Regge Lorong 13 Nomor177 Makassar;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam penahanan kota :1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 11 Mei2008;2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan tanggal 24 Mei2008 ;3.

Tallo Makassar atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili,terdakwa sebagai seorang pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugas,seolaholah sesuai dengan aturanaturan yang bersangkutan telahmenggunakan tanah negara yang diatasnya ada hakhak pakai Indonesiadengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangandengan peraturan tersebut sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan manaHal

Buloa Kec.Tallo Makassar, terdakwa sebagai seorang pegawai negeri dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denganmenyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara diatas manaada hakhak pakai Indonesia, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwasebagai berikut :Berawal pada tanggal 11 Desember 2001 di Kel. Buloa Kec. Tallo KodyaMakassar saksi H.Umar Syukur melakukan pengoperan hak garap atastanah negara seluas sekitar 35.000 M2 yang terletak di Kel.

Buloa Kec.Tallo Makassar, terdakwa sebagai seorang pegawai negeri menerima hadiahatau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untukmenggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana yangdilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : Berawal pada tanggal 11 Desember 2001 di Kel. Buloa Kec. Tallo Kodya :Makassar saksi H.

negeri yang pada waktumenjalankan tugas, seolaholah sesuai dengan aturanaturan yangbersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hakhakpakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwaitu. bertentangan dengan peraturan tersebut sebagai suatu perbuatanberlanjut;Hal. 7 dari 9 hal.

PUTUSANNomor 2061/Pdt.G/2018/PA.CmsaH abl 23DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ciamis kelas I.A yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yangdiajukan oleh:Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberikankuasa kepada:Edis Gunawan, S.H., dan Wawan Rosmawan, S.H.

. & Rekan, beralamat di Jalan Raya TimurNo.52, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari KabupatenCiamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei2018, yang telah didaftar pada Kepaniteraan PengadilanAgama Ciamis Nomor 2376/V/K/2018 tanggal 28 Mei2018, disebut Pemohon;melawanTermohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KantorKecamatan Purwaharja Kota Banjar Pemohon telah mendapatkan jjinperceraian dari Wali Kota Banjar berdasarkan Surat Keputusan Wali KotaBanjar nomor : 474.2/Kpts.061/BKPPD/2017 tentang pemberian izinperceraian tertanggal 22 Juni 2017.13. Bahwa dikarenakan Termohon juga berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil pula, maka Termohon pun telah mendapatkan rekomendasidari atasan Termohon dengan nomor:421.2/030A/SD.2/UPTD/2013tertanggal 18 Oktober 2013;14.

formal dapat diterima sebagai alat bukti, halmana sesuai dengan maksud dengan pasal 165 HIR, dan sesuai pula denganmaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinanyang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun1974, oleh karenanya Pemohon dipandang berkepentingan untukmengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 ternyatabahwa Pemohon dan Termohon adalah Pegawai

Negeri Sipil maka denganmengacu kepada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yangbersangkutan telah mendapat izin dari Pejabat berwenang tentang adanyagugatan perceraian, oleh karena itu perkara ini diproses sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim guna memenuhi Pasal 82 ayat (1)dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah denganUndangundang

Nama :MARSINTAULI PARDOSI.Jenis kelamin :Perempuan.Agama : Kristen.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Tempat Tinggal : JIn. B. Wijaya Kesuma XIV No. 3, Kel. Padang Bulan SelayangII,Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.NIK : 1271216007540001.4.Nama :DRA. KARTINI PARDOSI, SH, MH.Jenis Kelamin : Perempuan.Agama : Kristen.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Tempat tinggal : JIn. Pondok Kopi Indah PD No. 1 RT/RW 010/001, Kel. Pondok Kopi,Kec.

PARDOSI, SH.Jenis kelamin : Lakilaki.Agama : Kristen.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Tempat tinggal : Cempaka Putih Tgh XXI A/10 RT/RW 014/004, Kel. Cempaka PutihTimur, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.NIK : 3171050407580001.6. Nama :SINUR BASARIA PARDOSL S.Pd.Jenis kelamin :Perempuan.Agama : Kristen.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Tempat tinggal : Taman Wanasari Indah Blok D.7/03 RT/RW 002/003, Kel. Wanasari,Kec.

Nama :NURIA MARIANI PARDOSL S.Pd.Jenis kelamin : Perempuan.Agama : KristenPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Tempat tinggal : Tanah Koja RT/RW 010/002, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng,Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.NIK : 3173015201660014.8. Nama :SARBARITA P. PARDOSI, SE.Jenis kelamin : Perempuan.Agama : Kristen.Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.Tempat tinggal : Kp. Cakung RT/RW 004/012, Kel. Jatimekar, Kec.

Bahwa semasa hidupnya alamarhum Hidayat,SE BinHibu belum pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara;5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukanPenetapan Ahli Waris tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sahdari almarhum Hidayat,SE bin Hibu;6.

Darwis bin Hibu;Hanifa bin Hibu;Nur Aeni binti Hibu;Hidayat, SE bin Hibu;Haswin bin Hibu;Syamsir bin Hibu;Usman Said bin Hibu; Bahwa ke tujuh anak almarhum Hibu bersamaN GQ a fF WNalmarhumah Hariya satu orang telah meninggal dunia yaitu Hidayat, SEbin Hibu; Bahwa almarhum Hidayat, SE semasa hidupnya belumpernah menikah, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Propinsi Sulawesi Tenggara;Him. 5 dari 11 halaman.

Penetapan No.0468/Padt.P/2016/PA Kdi Bahwa almarhum Hidayat, SE semasa hidupnya belumpernah menikah, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Propinsi Sulawesi Tenggara; Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukanPenetapan ahli Waris adalah untuk mengurus hakhak almarhum Hidayat,SE; Keterangan saksi sudah cukup;Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon danselanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan buktibukti lagiselanjutnya memberikan kesimpulan

Negeri Sipil pada KPU ProvinsiSulawesi Tenggara;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan kesaksian 2 (dua)orang saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalildalil permohonan paraPemohon, maka Majelis Hakim menemukan faktafakta dipersidangan yangpada pokoknya sebagai berikut :1.

Bahwa almarhum Hidayat, S.E bin Hibu, semasahidupnya tidak pernah menikah, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilpada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;3. Bahwa almarhum Hidayat, S.E bin Hibu, mempunyaisaudara kandung 6 (enam) orang yang masih hidup yaitu :H.1. Darwis bin Hibu;N.2. Hanifa binti Hibu;HI.3. Nur Aeni binti Hibu;1.4. Haswin bin Hibu;.5. Samsir bin Hibu;1.6.

PUTUSANNomor 443/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Tear xDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir lluta, 18 April 1968, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa,Kabupaten Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasakepada Rio

Bahwa selain diri Penggugat pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS), Penggugat juga mempunyai usaha Catreeng yang Penggugatbangun dari nol dan usaha Penggugat dipercayakan kepada adik dariTergugat, namun usaha Penggugat hancur/bangkrut hingga Penggugatharus menutupi hutanghutang dari Tergugat di luar rumah dan ironisnyaakta pendirian usaha catreeng telah dibawa lari oleh Penggugat sampaimenghambat diri Penggugat untuk mencari nafkah diluar gaji sebagaiseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);Berdasarkan

PENETAPANNomor 79/Pdt.P/2019/PA.Rgt2 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:XXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 15 Oktober 1970, Agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma Ill,tempat kediaman di JI. Sultan Gg.

Jendral Sudirman No. 162 Rt. 004, Rw.004, Kelurahan Air Molek li, Kecamatan Pasir Penyu,Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 79/Pat.P/2019/PA.RgtKabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaiPemohon III ; Xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 10 September1975, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata I, tempat kediaman di JI.

Sultan Gg.Said Umar No. 03 Rt. 009, Rw. 004, KelurahanKampung Dagang, Kecamatan Rengat, KabupatenIndragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon IV ; Xxx, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 06 Agustus1978, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.

., KewarganegaraanIndonesia, Tempat tinggal di Kampung Timika Jaya, Distrik MimikaBaru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaKantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan Mantan Staf AhliBupati Mimika Kabupaten Mimika;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;10.1 NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia,Tempat tinggal di Jalan Cenderawasih Perumahan Pemda SP 02Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor

., Kewarganegaraan Indonesia,Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 16 Kampung Inauga, DistrikMimika Baru, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Jabatan MantanSekretaris pada Dinas Perhubungan KabupatenMimika Joe cccee nee n cee e ene n nee e nn e Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT KXIII;14.SUKIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT.01/RW.01 Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, KabupatenMimika, Pekerjaan Pegawai Negeri

Umpamanya, keputusanpengangkatan seorang pegawai negeri memerlukanpersetujuan dari Badan Administrasi KepegawaianNegara.c.

Negeri Sipil.

dalam rangka memimpin suatusatuan organisasi Negara.Sedangkan jabatanfungsional adalah kedudukan yangmenunjukkan tugas, tanggangjawab, wewenang dan hakseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugasHal. 41 dari 90 Hal.

Negeri Sipil karena Tergugat tidakpernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan interen sebelum suratizin dikeluarkan;10.

XXxXxXxXXxXxx, UMur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPetani, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang MangondowTimur;Bahwa saksi tersebut telan memberikan keterangan secara terpisahdengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untukumum, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat adalah anak teman saksi yang saksi anggap sepertianak angkat saksi sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;Bahwa Sejak bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil, Tergugat tinggaldi

rumah saksi;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikarunialseorang anak perempuan;Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menginap di rumah saksiselama kurang lebih dua malam;Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;Bahwa saat ini Tergugat bertugas sebagai Kepala Puskesmas diKotabunan;Bahwa Tergugat telah menjadi pegawai negeri sipil saat menikah denganPenggugat;Bahwa sejak dua tahun lalu Tergugat sudah delapan kali berkunjung keTidore karena Penggugat bertugas di Tidore;Bahwa

negeri sipil telahmendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatanperceraian terhadap Tergugat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa terhadap izin Penggugat tersebut telah dibantaholeh Tergugat dengan alasan tidak sesuai prosedur peraturan perundangantersebut, dan Majelis Hakim dalam hal ini perlu

negeri sipil di PuskesmasBoltim;Hal.20 dari 25 Hal.Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.SS10.Ad.12.Bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, Penggugat bertempat tinggaldi Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil dokter diUPT xxxxxxxxx sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai negerisipil/Kepala Puskesmas Kotabunan di Kabupaten Boltim;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2013sampai dengan tahun

menghadapkedepan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah untuk menghadap kedepan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sahdan patut untuk datang kedepan persidangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaJakarta Timur, berdasarkan Berita Acara surat panggilan terakhir nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Srg. tertanggal, 30Januari 2013 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukandisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) GuruSMA Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dan yang bersangkutan telah melengkapipersyaratan perceraian Pegawai Negeri sipil dengan melampirkan Surat KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor. 1662/ /2012, tertanggal, 30Oktober 2012. tentang Pemberian izin Perceraian An.

atau kuasanya yang sah untuk menghadapdipersidangan, meskipun Tergugat telah di panggil dengan cara yang sah dan patutberdasarkan berita acara surat panggilan terakhir Nomor : 967/ Pdt.G/2012/PA.Srg.Tertanggal, 30 Januari 2013 dan Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangantersebut di atas harus dinyatakan tidak pernah hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1)HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil PNS GuruSMA Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dan yang bersangkutan telah melengkapipersyaratan perceraian Pegawai Negeri sipil dengan melampirkan Surat KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor. 1662/ /2012, tertanggal, 30Oktober 2012. tentang Pemberian izin Perceraian An.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 821.13101 tentangpengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Setiani, S.Pd, tertanggal18 Januari 2006 (P.6);g.

Negeri SipilGuru SMP Negeri 2 BoneBone; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalahuntuk menjadi wali dari anak kandungnya sendiri untuk urusanpemindahan gaji dari alamarhumah Setiani yang masih dibawah umur; Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernamaSalbiatun; Bahwa permohonan penetapan wali diajukan oleh Pemohon karenaPemohon telah menikah lagi sehingga menjadi syarat untuk mewakilikepentingan hukum dari Afifan dalam pengurusan pengalihanpembayaran gaji dari

berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku ipar karenaistri Pemohon yang bernama Setiani adalah saudara kandung saksi; Bahwa istri Pemohon bernama Setiani telah meninggal dunia padatanggal 20 Juli 2006 karena operasi persalinan; Bahwa Pemohon dengan Setiani dikaruniai 1 (satu) orang anakperempuan bernama Afifah Nur Fadhilah bin Muhammad KholilRamadhan dan sekarang berumur 9 tahun; Penetapan Nomor 283/Pat.P/2015/PA Msb Hal.4@9 Bahwa semasa hidupnya, Setiani bekerja sebagai Pegawai

Negeri SipilGuru SMP Negeri 2 BoneBone; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalahuntuk menjadi wali dari anak kandungnya sendiri untuk urusanpemindahan gaji dari alamarhumah Setiani yang masih dibawah umur; Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernamaSalbiatun; Bahwa permohonan penetapan wali diajukan oleh Pemohon karenaPemohon telah menikah lagi sehingga menjadi syarat untuk mewakilikepentingan hukum dari Afifan dalam pengalihan pembayaran gaji darialmarhumah

G@9Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, benar telah menunjukkanbahwa Setiani, S.Pd semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, benar telah menunjukkanbahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Salbiatun;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di bawahsumpahnya telah menerangkan bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungdari anak yang bernama Afifah Nur Fadhilah dalam perkawinan Pemohondengan perempun yang bernama Setiani

PUTUSANNomor 27/Pdt.G/2019/PA.SJJBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sijunjungyang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara:Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir, Pematang Panjang/20 Desember1987, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PuskesmasSijunjung), tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung,Sebagai Penggugat;MelawanTergugat, Tempat/Tanggal Lahir

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat dengan nomor suratizin perceraian 870/08/BKPSDM2018, tanggal 01 Oktober 2018, yangdikeluarkan oleh Bupati Sijunjung, sebagaimana terlampir;13. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dansejantera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat danPenggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersamaTergugat;14.

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim tidak berhasil, kemudianpemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat,ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarjawabannya karena tidak hadir di persidangan;Menimbang, Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telahmelengkapi Surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan

atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakanperdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukunkembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang,bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmelengkapi surat Izin dari Pejabat guna melakukan perceraian guna memenuhiketentuanPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalampetitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat denganTergugat dengan dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam positagugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg.jo