Ditemukan 875498 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus menurus memotius meutui
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 335/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Roberth Soengkono Diwakili Oleh : Drs. H. M. Natsir. Q, S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat : Angela Pandry
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
46 — 82
  • Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quoserta menyatakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yangmengadili perkara ini dalam tingkat banding, untuk menolak permohonanbanding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dan menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Agustus 2021 Nomor :428/Pdt.G/2020/PN Mks;Menimbang bahwa setelah mencermati alasanalasan Pembandingsemula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada intinya MenyorotiPutusan Pengadilan tingkat Pertama yang memutus
    Perkara aqua yangseharusnya segera memutus perkara dengan mengabulkan eksepsiTergugat tanpa harus memeriksa pokok perkara yang memakan waktulama.Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKSMenimbang bahwa dalam Hukum perdata dikenal ada 3 (tiga) Jeniseksepsi yakni Eksepsi Prosesual berkaitan Kompetensi Pengadilan,Eksepsi Prosesual diluar kompetensi dan Eksepsi Hukum Materiel.Menimbang bahwa Eksepsi Prosesual dalam hal yang berkaitandengan Kompetensi Absolut dan Relatief menjadi kewajiban
    Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyatersebut sudah tepat dan benar, karena pertimbanganpertimbangan hukumnyatelah memuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKSMenimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 25-06-2014 — Upload : 25-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 88/PID/2014/PTK
Tanggal 25 Juni 2014 — YOSEP AMAREKO TOKAN, SE
24 — 9
  • keseimbangan hak) bagi saya Terdakwa maupun SaksiKorban dan juga sama sekali tidak mencerminkan asas keadilan dankepatutan dalam kehidupan bermasyarakat ;coneo= Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikandengan seksama Memori Banding dari Terdakwa ternyata tidakmerupakan halhal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkandengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dankarenanya pertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
    turunan resmi putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.KPG tanggal 05 Mei 2014,Memori Banding Terdakwa tertanggal 22 Mei 2014, Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalamputusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus
    perkara ini dalam tingkat banding ;coneo= Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka PengadilanTinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang NomorPutusan No.88/PID/2014/PTK Hal 9 dari 11 Hal10: 23/Pid.B/2014/PN.KPG tanggal 05 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ; ne wenn en en ne nen nnn nnn ee Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 17-02-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/PID/2015
Tanggal 17 Februari 2015 — H. IRWAN BIN H. NATSIR ALS HAJI CIWANG
51 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim telah melampaui batas wewenang, yakni dalam hal :Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan ketentuan pidana (pasal) yangtidak didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP danPasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 sedangkan dakwaan Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1)UU Drt No. 12 Tahun 1951.Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Hakim telah melampaui bataswewenangnya sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.Bahwa
    berdasarkan uraianuraian kami tersebut di atas, telah nyata HakimPengadilan Tinggi yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa H.
    Nasir tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya dan Hakim telah malampaui batas wewenang.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Factisudah tepat dan benar dalam memutus perkara dengan alasan :Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar No. 205/PID/2014/PT.MKS tanggal 16 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan NegeriMakassar No. 318/Pid.B/2014
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-01-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 15/B/2011/PT.TUN.JKT.
Tanggal 4 Mei 2011 — POERWANTO SOEWADJI DKK ( 5 ORANG ); 1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA; 2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),;
54 — 13
  • PUTUSAN Nomor : 15 / B/2011/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara1. POERWANTO SOEWADJI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Jalan Pekayon I / 39, Pejaten Barat, JakartaSelatan 12510 ; 2.
    TimAdvokasi Partai Amanat Nasional di Rumah PAN, JalanWarung Buncit Raya, Nomor 17, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2010,selanjutnya disebut sebagai ov... cece eee eee eeeTERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; Telah membaca : 222 22 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 8Pebruari 2011 Nomor : 15/B/2011/PT.TUN.JKT., tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
    IIIntervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidakditerima adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar danalasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebutoleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pulasebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 16-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 28-04-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Plh
Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
30 — 26
  • mana telah terjadi salahpencatatan tentang nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tidak sesuaidengan data kependudukan yang lain sehingga para Pemohon mengalamikesulitan ketika mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkanPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus
    Oleh karena itu berdasarkankedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joHal. 5 dari9 Hal Pnt No.0411/Pdt.P/2017/PAPIhPasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolutkompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.4 dan alatbukti saksi, alat buktii mana telah memenuhi
    syarat formil dan matenil dan dinilai sahmenurut hukum sebagai alat bukt, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan didukungbukti bertanda P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan teroukti Para Pemohon berdomisilidalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihan, oleh karena itu secara relatif kompetensiPengadilan Agama Pelaihar' berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 teroukti Para Pemohon adalahpasangan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 75/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si. Diwakili Oleh : Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si.
Terbanding/Tergugat : BUPATI BONE BOLANGO
68 — 35
  • PUTUSANNomor 75/B/2019/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaantara;Nama : Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si ;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;Tempat Tinggal : Jalan Thaib M.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor:75/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 24 Mei 2019, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:75/Pen/2019/PTTUN Mks.,tanggal2 Juli 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa ini ;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:75/Pen.HS./2019/PTTUN Mks.,tanggal 2 Juli 2019, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untukpengucapan putusan ;4.
    pemeriksaan perkara bandingini,;kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembandingsedangkan kedudukan Tergugat ditetapbkan dan disebut sebagai pihakTerbanding;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam memoribandingnya, tanggal 2 Mei 2019 telah menyatakan keberatan dan memohonkepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Gorontalo tersebut dengan mengadili sendiri dan memutus
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 01-05-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 29-08-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 54/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 28 Mei 2012 — Jd. LIN SOELIATI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
52 — 34
  • Nazir No. 29Blok F10, Kompleks Ruko Tanjung Priok Permai Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2011 ;Selanjutnya disebut : TERGUGAT II INTERVENSI 1,2,3 dan 4/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Telah membaca:4il Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :54/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 08 Mei 2012 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding
    s/d 20 dan 2 (dua) saksi yaitu : Muslikan danugat Sholikhin ; Tergugat ......Tergugat Bukti surat bertanda T1 s/d 2 tanpa saksi Tergugat IT: Bukti surat no. 1 s/d 11 dan 2 (dua) saksiIntervensi 1 yaitu Madrem dan Tauhid ;Tergugat I: Bukti surat no. 1 s/d 3, tanpa saksi ;Intervensi 2 Tergugat IT: Bukti surat no. 1 s/d 5, tanpa saksi ;Intervensi 3 Tergugat IT: Bukti surat no. 1 s/d 3, tanpa saksi ;Intervensi 4 Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya telah memutus
    Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :76/G/2011/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding.Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama memutus menerimaeksepsi para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya materi gugatan menyangkutsengketa perdata sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili ;Menimbang, .......iitMenimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dinilai telah tepat dan benar, sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-02-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 13 Februari 2019 — PT ARTHA UTAMA PLASINDO VS 1. SAMSUL ARIFIN, DKK
56 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 9 PK/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT ARTHA UTAMA PLASINDO, yang diwakili oleh JouwMarthin selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Flores BlokC1, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Barat,Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaspo, S.H.
    memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2018;Bahwa terlepas dari alasanalasan permohonan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksuddan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnyaPasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain: Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugasdan berwenang memeriksa dan memutus
    di tingkat pertama mengenaiPerselisinan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja,sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarSerikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenangmemeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir; Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenaiHalaman 9 dari 11 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 7 Oktober 2019 — PT DUTA MITRA SOLUSINDO VS ABDUL RACHMAN
67 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 854 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT DUTA MITRA SOLUSINDO, beralamat di Jalan TiparCakung Nomor 8, RT.009, RW.02, Kelurahan Sukapura,Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang diwakili oleh HindraTanujaya, sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikuasa kepada Ferdinand Tobing, S.H., M.H., dan kawankawan
    Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon yang terhormat Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan gugatanPenggugat dikualifikasikan cacad formil oleh karenanya patut dan sangatberalasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara);Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan putusan Nomor 316/Pdt.SusPHI.G/2018/PN Jkt
    Mengadili dan memutus perkara secara sendiri sebagai berikut: Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi (Semula Tergugat); Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (Semula Penggugat) tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); Menolak gugatan Termohon Kasasi (Ssemula Penggugat) untukseluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara.ATAU:Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 04-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PID/2014/PT PLG.
Tanggal 4 Nopember 2014 — ERDIANSYAH Als DIONGDI Bin INTUAN
29 — 13
  • PUTUSANNomor 127/PID/2014/PT PLG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang yang mengadili dan memutus perkara pidanadalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara Terdakwa : Nama : JERDIANSYAH Als DIONGDI Bin INTUANTempat lahir : Desa SugiwarasUmur / tanggal lahir : 139 Tahun / Tahun 1975Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing TinggiKabupaten Empat LawangAgama
    Put.No.44/PID/2014/PT.PLG.7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29September 2014 Nomor 086/Pen.Pid/2014/PT.PLG. sejak tanggal 10 Oktober2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 127/PEN.PID/2014/PT.PLG. tentang penunjukkanMajelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/ memutus perkara atas nama TerdakwaErdiansyah Als Diongdi Bin Intuan serta membaca berkas perkara
    Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pasal yang terbuktiyaitu pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 12/Drt/1951 tanpa hak membawa danmenguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, oleh karena itupertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding,akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diriTerdakwa menurut
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 15-08-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2400/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Tanggal 23 Desember 2014 —
9 — 0
  • uraian putusan ini telah ditunjukberita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 danPenjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus
    Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.wewtI~.)Ww Ww # )#$Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam AlQuran Surat AlBaqarah Ayat 227 yang Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendakmenceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnyasecara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam buktiP.3, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa kehadiran Termohonsebagaimana
    dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10, halaman 164 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim, yang Artinya: Hakim boleh memutus perkaraterhadap orang ghaib, kalau ada buktibuktiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasdapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telahpecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinyaperceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas,oleh
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 167/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : ADOLFIN SAMPE Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : KASO Diwakili Oleh : RIDWAN ANDI BASO
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Diwakili Oleh : ANTONIUS DJOKO, S.A.P.,S.H
191 — 74
  • PUTUSANNOMOR : 167/B/2020/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Nama : ADOLFIN SAMPE;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jil. S. Tappang 25, Kel. Malango,Kec.Rantepao, Kab.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 167/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 26 Agustus 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tatausaha negara ini;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020;3.
    setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan Byang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 1/G/2020/PTUN Mks. tanggal 4 Juni 2020, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat, KeteranganSaksi, serta Suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, makadalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9November 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 11-03-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 52/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Juli 2014 — AKBARI BIN H. MATALIH. DKK ( 15 ORANG ).; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.; KRMH JAPTO S. SOERJOSOEMARNO, S.H.;
66 — 48
  • Associates, beralamat di Jalan Haji Samali No.31,Kalibata, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.051/SK/JSS/IX/2013 tanggal 13 September 2013.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /TERIA NUUING TD gessssceeer se neseeerreneenemree encesPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :52/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Maret 2014 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus
    G/2013/PTUNJKT. beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 119/G/2013/PTUNJKT. tanggal 16 Desember 2013 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILII Dalam Eksepsi :1 Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenangmemeriksa, memutus
    sependapatdengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutusperkara pada tingkat pertama ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2013/PTUNJKT tanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut telah tepatdan benar, karena mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alihseluruh pertimbangan hukum putusan tersebut sebagai pertimbangan hukumnyasendiri dalam memutus
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 03-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 149/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 26 Juli 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I vs BASUKI RAHMAD
122 — 39
  • PUTUSANNOMOR : 149/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam PengadilanTingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYAI;Tempat kedudukan : JI.
    tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor: 185/G/2020/PTUN.SBY. yang diucapkansecara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepadaPara Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, yang telah dipertimbangkan tersebutyang sudah tepat dan ben arj 222 2220 von nnn nnn ene one ene Yang pada pokoknya eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berwenang untuk memeriksa, memutus
    tahun 1999 maka gugatan Terbanding / Penggugatdikabulkan seluruhnya 5 22222 2 2 ono one one ene ene n=Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas makaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor185/G/2020/PTUN.SBY. yang diucapkan secara elektronik denganpenyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui SistemInformasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14April 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalammemeriksa dan memutus
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
PT. RAJA OLOAN diwakili HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR
Tergugat:
POKJA TIGA PULUH SATU PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBAER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
147 — 114
  • PENETAPANNOMOR :120/ G/ 2018 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus sertamenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;PT. RAJA OLOAN di wakili HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Direktur PT.
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor:120/PENMH/2018/PTUNMDN, tanggal 17 September 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor120/PEN.PP/2018/PTUNMDN, tanggal 18 September 2018, tentang PenetapanHari Pemeriksaan Persiapan pada hari : Rabu, tanggal 9 Mei 2018 ;3.
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Pencurian
Putus : 15-01-2015 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN STABAT Nomor 715/Pid.B/2014/PN.Stb
Tanggal 15 Januari 2015 — EDI SAPUTRA GINTING ALIAS EDI
20 — 5
  • MKS, tanggal 15 September 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 01/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal19 juni 2014 ; 3. Berkas perkara sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam Putusan Nomor: 01 /G / 2014/ PTUN.
    Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 01 / G / 2014 /PTUN.Kdi tanggal 19 Juni 2014, yang dimohonkan banding, berita acarapersidangan dan surat surat bukti yang ada dalam berkas, Majelis HakimBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini,adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dandiambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaipendapat sendiri didalam memutus
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 54/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Penggugat : JON KLORUS MAKAGANSA
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
43 — 13
  • Tanggal 1 April 2019, tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassaruntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara ini di tingkat banding;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor40/G/2018/P.TUN.MDO.. tanggal 14 Januari 2019, yang dimohonkanbanding;Halaman 1 dari 5 hal. Put 54/B/2019/PTTUN Mks3.
    Put 54/B/2019/PTTUN MksPenggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar, oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebutmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 24-09-2012 — Upload : 24-06-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 272/Pid.Sus/2012/PT.Smg
Tanggal 24 September 2012 — TOMO Bin PAINI
27 — 12
  • Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan HakimTingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding; Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusanPengadilan Negeri Jepara tanggal
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 25-06-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
IRNAWATI
Tergugat:
BUPATI BATU BARA
221 — 136
  • PENETAPANNomor :100/G/2020/PTUNMdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acarabiasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan BungaRaya No.18, Kota Medan. telah menjatunkan penetapan, dalam perkara antara :IRNAWATI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat Tinggal Dusun VI Desa Mangkai Baru, Kecamatan LimaPuluh
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 100/PENMH/2020/PTUN.MDN tanggal 25 Juni 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; . Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 100/G/2020/PTUN.MDN tanggal 25 Juni 2020 tentang PenunjukanPanitera Pengganti; .
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 27-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 83 / B / 2017 / PT. TUN. SBY.
Tanggal 20 Juni 2017 — 1. Drs. NANUNG SOENARDONO. dk vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN. II. KEPALA DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. III. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI dan 1. Ny. YUDA KUMALAWATI. dkk
73 — 43
  • SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayajalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaiBerit calam sergltetel AMEN feces commen sos in ome amcenemeenSONES om em Heme meneRrEMRITE wan1.Drs.
    SBY tanggal 3 Mei 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara5. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No:15/G/2016/PTUN. YK, tanggal 9 Pebruari 2017 ;.