Ditemukan 875933 data
8 — 9
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
HABIBI
42 — 21
PENETAPANNomor 12/Pdt.P/2021/PN MilDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkaraperdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut atas permohonan dari:Habibi, Lahir di Kosali, 09 Juli 1995, jenis kelamin Lakilaki, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggaldi JI.
dari Kantor Hukum AWAL &Associates yang berkedudukan di Jalan Andi DjemmaNo. 89 Malili ,Kabupaten Luwu Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 20 Agustus 2021, yangtelah didaftar di Bagian kepaniteraan PengadilanNegeri Malili dibawah Registrasi No:119/SK/Pdt/2021/PN.MIl selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 30Agustus 2021 Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN MIl tentang PenunjukanHakim untuk memeriksa dan memutus
Perubahan Nama dalam akta kelahiran iniPemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agarberkenan memberikan Penetapan untuk itu, Sesuai dengan UndangUndang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikankepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timu;Halan 2 dari 8, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN MIlBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohonmemohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau HakimPengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus
14 — 11
ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis HakimHalaman 4 dari 9, Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Cbnmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
8 — 8
ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis HakimHalaman 4 dari 9 putusan Nomor 486/Padt.G/2019/PA.Cbnmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terusmenerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
6 — 7
ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutHalaman 4 dari 9, Putusan nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Cbnserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat denganHalaman 7 dari 9, Putusan nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Cbncara memutus
7 — 9
PA.CbnMenimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patult,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
11 — 13
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
32 — 32
PUTUSANNomor 32/Pdt.G/2020/PN SonDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:TERRY DUMANIA MANURUNG, beritempat tinggal di JI. Matoa Lrg 4,RT/RW.004/003, Malawei, Sorong Manoi, Kota Sorong, sebagaiPenggugat ;Lawan:YONATHAN KARLOS, bertempat tinggal di Rowobayan RT./RW.010/003, Kuncen,Padangan, Kab.
cukup beralasanbagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuanPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sorongmenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya.Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugatmohon kiranya Ketua Pengadilan NegeriSorong Kelas 1b c.q Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus
28 — 22
PUTUSAN NOMOR : 168/B/2014/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : NamaKewarganegaraan :PekerjaanTempat Tinggal: ILHAM YAHYU, SP; LPL GES ~~ mmm nnn nen: Anggota DPRD Kabupaten Dompu; : Di Komplek Pasar Soriutu, Kecamatan Manggalewa,Kabupaten Dompu; Dengan ini memberikan kuasa kepada : 1
.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkarayang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :03/G/2014 /PTUN.MTR, tanggal 19 Juni 2014, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Persidangan, Memori banding alatalat buktibeserta suratsurat lain yang berkaitan dalam berkas perkara (bundel A danB), maka dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014telah dicapai permufakatan bulat memutus
20 — 2
No.0063/Pdt.G/2017/PA.BaNomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa Surat Panggilan (Relaas) itu merupakan Akta Otentik.Oleh sebab itumerupakan alat bukti yang sempurna dan bersifat mengikat,termasuk mengikat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara;Menimbang, bahwamenurutberita acara panggilan yang tertuang dalamSurat Panggilan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Ba, tanggal 27 Januari 2017, Panggilanini
61 — 35
PUTUSANNOMOR : 14/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidangdi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung SekretariatMahkamah Agung Rl. Lantai 1112, Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58,Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara : 1.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor14/B/2015/PT.TUNJKT. tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkatIDEINIAG mnenmnr nnn nnn nnn nnn nnn nine ninmnimmmminein2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor97/G/2014/PTUNJKT. tanggal 21 Oktober 2014 ; 3.
45 — 11
Mmk, yang amarnya sebagai berikut :Sebelum memutus pokok perkara :1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpahpelengkap (supplitoir) yang berbunyi sebagai berikut :"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa segala apa yang sayadalilkan dalam permohonan saya adalah benar, tidak lain dari yangsebenarnya".2.
sahnyapernikahan para Pemohon tersebut.Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan parapemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) danayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasMajelis Hakim mengambil alin qaedah syari yang terdapat dalam KitabTuhfah Juz IV halaman 133, sebagai garinah dalam memutus
61 — 32
Nomor: 71/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel . tanggal13 Desember 2012 dalam pertimbangannya hanya mengulangi halhal yangsudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga terhadapmemori banding ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ,maka Pengadilan Tingkatbanding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan PengadilanTingkat Pertama telah tepat dan benar yang menjatuhkan menolak gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya karena itu dapat disetujui dan dijadikansebagai pertimbangan sendiri dalam memutus
diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin tanggal 23 September 2013oleh Kami CHAIRIL ANWAR, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartaselaku Hakim Ketua Majelis, HUMUNTAL PANE, SH,MH dan HERUMULYONO ILWAN, SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 71/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 4 Juni2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus
111 — 62
red0;PE NETAPANNOMOR : 24/G/2012/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menetapkan sebagai oberikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUKPARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST); Status BadanHukum Perdata; Beralamat di Jalan Raya PandeglangSerang KM. 01Kelurahan Kadumerak, Kecamatan
Register Perkara Nomor: 24/G/2012/PTUNSRG, gugatantersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah danmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiobjek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 690/Kep.164Huk/ 2012,tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten PandeglangPeriode 20122016, tertanggal 25 Mei 2012;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yangditunjuk untuk memeriksa dan memutus
SARIMAN HARTO MULYONO
Tergugat:
Kepala Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen
213 — 36
PENETAPANNomor: 37/G/2021/PTUN.SMG"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalamsengketa antara:SARIMAN HARTO MULYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPerangkat Desa, Tempat Tinggal Ploso Rt.003/Rw.000 Ds.Jati, Kec. Sumberlawang, Kab.
TERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor: 37/PENDIS/2021/PTUN.SMG tanggal 21 April2021tentang Dismissal Proses; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor: 37/PENMH/2021/PTUN.SMG tanggal 21 April 2021tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ini; Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMG.
66 — 23
PUTUSANNOMOR : 170/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalamsengketa antara : + 20 one nnn noe nnn noe nnn non nee nen cnn nee een nnn nn ennWAWAN SUHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota PolriPOLRES Sumbawa, tempat tinggal di Jalan Industri Gang KakapNo. 11
NTB ; Wayan Gatot M., S.H, Pangkat / Nb,Pentu/196807132002121001, Jabatan KAUR BANHATKUMBIDKUM POLDA NTB'~ nanceMarga Raharja, S.H, Pangkat / Nrp, Briptu/87031591,Jabatan BANUM UR KERMALEM BIDKUM POLDA NTB;Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / TERBANDING ;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;Telah membaca :1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 170/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Juli 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus
81 — 33
PUTUSANNOMOR : 251/B/2016/PTTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara oss9scsssceeeenseceACHMAD SETIYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan usahaKEPALA KANTORbengkel, tempat tinggal Jalan Dr.Cipto 63, RT.06,RW .01Desa Bedali, Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor:251/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat2.Penetapan Ketua Majelis Nomor : 251/Pen.HS/2016/PT.TUN.Sby., tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari3.
- Drs. I WAYAN SUWIRTA;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
217 — 140
PUTUSANNOMOR : 16/G/ 2009 / PTUN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :Drs. I WAYAN SUWIRTA, Warga Negara Indonesia, lakilaki, pekerjaanWiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Raya SesetanNo.137, Br.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,No. : 3279/Sk51.71/XI/2009, tanggal 16 Desember 2009Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;wacnnnnnnnnnn = Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; pensodian HITE adilan Wipaait~ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 16/G/PEN.MH/2009/PTUN.Dpstanggal 24 Nopember 2009tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara Nomor : 16/G/2009/PTUN.Dps ; Setelah membaca Penetapan
25 — 1
Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agarBapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima,memeriksa dan memutus dengan Penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yangbernama Dewi Yunisa binti Junaidi alias Juni untuk menikah denganAhmad Dani Ali Bintang bin Mutaqin alias Mutakin;3.
Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terural diatas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untukmemeriksa, memutus
95 — 36
Negeri tersebut ; 702220 Telah membaca gugatan Penggugat ; 220 nn annem noneTelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan ;Telah membaca putusan sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 3September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.2.Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolute ;Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa danMengadili perkara ini ; 0Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan diputusbersamasama dalam memutus
berlaku, bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat dan bertentangan dengan azaz moralitas ; Bahwa adanya kesalahan dari pelaku dalam hal ini oleh Para tergugat ; Bahwa adanya kerugian bagi korban dalam hal ini adalah Penggugat, sudahjelas dapat dibuktikan yang secara rinci akan dijelaskan pada bagianS@lANjUtNya 5 $= nn nen n nnn nnn ne nnn nn nen nnn enna nnn manne nna naneBahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian terlihatjelas dari perbuatan Para Tergugat yang memutus