Ditemukan 150320 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Upah Perlindungan tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-08-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. LASMIATI OKTARIYANI, DK VS CV VIZTA JAYA (INUL VIZTA FAMILY KTV) PALEMBANG
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 467 K/Padt.SusPHI/201611.12.13.14.15.16.Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC FKUISBSI);Bahwa Para Penggugat juga adalah anggota serikat buruh FKUISBSI dantelah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;Bahwa untuk lebih mempermudah dan memperlancar penyelesaianperselisihan ini, juga mengingat keberadaan Para Penggugat sebagaianggota serikat buruh tersebut, maka Para Penggugat menunjuk DewanPengurus Cabang FKUISBSI sebagai kuasa hukum
    ;Bahwa kuasa hukum Penggugat telah melakukan konfirmasi pada Tergugatguna menyelesaikan persoalan tersebut, singkatnya perundingan gagal baiksecara bipartite juga Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;Bahwa dikarenakan Tergugat hanya memberikan uang pisah saja terhadapPengugat, dan mengingat pemutusan hubungan kerja ini kehendak dariTergugat, maka Penggugat meminta kembali atas kekurangan pembayaranhak Penggugat;Bahwa atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, dan mengingatsudah tidak mungkin lagi
    Dan dalam putusan ini Judex Facti telah melanggaranaturan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerjadan Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep100/Men/V1I/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja WaktuTertentu serta UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesianPerselisihnan Hubungan Industrial.
    Ayat (2) Dalam hal disyaratkanmasa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalamayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum;Bahwa di Putusan Menteri Tengan Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep100/Men/VI/2004 tangggal 21 Juni 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu sudah jelas menyebutkan, danberdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep100/Men/IV/2004 tanggal
    KerjaRepublik Indonesia Nomor 150 Tahun dimana menyatakan, "Dalam halpemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahanpekerja/ouruh tetapi pekerja/ourunh dapat menerima putusan hubungankerja, maka pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua)kali, Kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain, sedangkanperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang diatur dalam Pasal (22), Pasal (23), dan Pasal (24)Keputusan Menteri Tenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-07-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA VS DARYI SUNDARI
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yakni dengan dikeluarkannyanota anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara yang menganjurkan agar pihak Tergugat memanggilPenggugat untuk dipekerjakan kembali sebagaimana biasanya;Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 496 kK/Padt.SusPHI/20163.
    Bahwa dalam hal anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja sesuai poin 2(dua) tersebut di atas Tergugat tidak memberi jawaban secara resmi, namunsetelah tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana disebutkanpada poin 2(dua) dalam anjuran mediator Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2015melalui SMS Tergugat menyatakan sikapnya menolak anjuran untukmelaksanakannya;5.
    Bahwa terkait dengan permohonan bipartit tersebut, pada tanggal 20Februari 2015 Penggugat melalui Serikat Buruh Jabodetabek mengajukansurat permohonan pencatatan pada Suku Dinas Tenaga Kerja KotaAdministrasi Jakarta Utara dengan Surat Nomor 032/TAdv/SBJ/PHI/II/2015tentang Permohonan Pencatatan Perkara (bukti P3);Halaman 5 dari 13 hal. Put.
    Nomor 496 K/Padt.SusPHI/201610.Bahwa dengan adanya permohonan pencatatan perkara dari pihak11.Penggugat, Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara telah memanggil 4 (empat) kali panggilan secarapatut dan layak baik kepada Penggugat maupun Tergugat, namun padapanggilan ke 1 (satu) dan ke Il (dua) pihak tergugat tidak hadir tanpaketerangan, sementara Penggugat selalu hadir, selanjutnya setelahMendiator memanggil dengan panggilan yang ke III (tiga), baru Tergugathadir
    dipekerjakan kembali sebagaimanabiasanya; Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjurantersebut di atas selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima anjuran ini; Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran, maka parapihak atau salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisinanini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan tembusan kepada mediator hubungan industrial;13.Bahwa terhadap Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sgl
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
MUNAYYIR KAUSAR, SH
Terdakwa:
YOPAN Bin SYAMSURI
49 — 22

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Yopan Bin Syamsuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 2 (dua) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
    RIKI (belum tertangkap / DPO)pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 Waktu IndonesiaBarat atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019,bertempat di halaman Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) alamat JalanDamai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatanatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap
    Unsur Secara terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkanluka;Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur diatas sebagai berikut :Ad. 1.
    bersama menggunakankekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang terangan yaitutempat dimana setiap orang atau siapa saja dapat melihatnya ataumenjangkaunya, tidak diharuskan pada saat terjadinya suatu perbuatan disituada orang atau tidak.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalahdilakukan oleh dua orang atau lebih dan setidak tidaknya ada saling pengertianmengenai yang dilakukan.
    Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelumkejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN SglMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalahmempergunakan tenaga atau jasmani tidak kecil terhadap orang.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganpada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat diAPMS Jalan Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Terdakwabersama RIKI dan
    Menyatakan Terdakwa Yopan Bin Syamsuri tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana denganterangterangan dan tenaga bersama menggunakan' kekerasanterhadap orang yang mengakibatkan luka;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu ) tahun dan 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 221/Pid.B/2021/PN Plw
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
RAY LEONARDO,SH
Terdakwa:
GILANG APRIALDY Als GILANG Bin FERI
59 — 16
  • GILANG APRIALDY Als GILANG Bin FERI bersamasama dengan sdr Reza (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekiraPukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Perkantoran Bhakti PrajaHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN PlwKecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPelalawan, dengan terangterangan dan dengan tenaga
    GILANG APRIALDY Als GILANG Bin FERI bersamasama dengan Sdr Reza (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekiraPukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Perkantoran Bhakti PrajaKecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN PlwPelalawan, dengan terangterangan dan dengan tenaga
    Unsur dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3. Unsur yang mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subjek hukum(pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggunganjawaban terhadapperbuatan yang telah dilakukannya.
    Unsur dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR.Sianturi, S.H.,tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terangterangan (openlijk) disini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum.Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidakdipersoalkan, pokoknya dapat dilihat umum;Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.
    ,dalam bukunya DelikDelik Kekerasan dan DelikDelik yang berkaitan dengankerusuhan pengertian bersamasama adalah kekerasan yang dilakukanbersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orangatau lebih;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweldsebagai krachtdading optreden atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapipenggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukankedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr.T.J.
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum
Register : 28-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Mjl
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Agus R Senjaya S.H.
Terdakwa:
EKI MAHYUDI ALIAS KIKI BIN PEPI M NASIR
58 — 4
  • HILMANmengaku kalau obat tersebut didapatkan dari Terdakwa sampai akhirnya dilakukanpenggeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa ditemukan obat jenis pilTrihexyphenidyl bertuliskan LL di helm terdakwa sebanyak 30 butir kemudianTerdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;Bahwa adapun Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenisTrihexyphenidyl bertuliskan LL dengan cara Terdakwa yang seharihari bekerjasebagai buruh, tidak mempunyai apotek dan juga bukan sebagai tenaga
    HilmanHermansyah mengatakan pil tersebut didapat dari Terdakwa; Bahwa Saksi bersama rekan dari Kepolisian langsung mendatangirumah Terdakwa di Jalan Pesantren Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan,Kabupaten Majalengka dan kemudian menangkap Terdakwa; Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak memilikiizin untuk memiliki dan menyimpan pil Trihexyphenidyl; Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pilTrihexypenidyl dengan membelinya dari Sdri.
    yaitu obat yang boleh diberikan/dijualdengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangandalam bidang kefarmasian; Bahwa orang yang bisa menyimpan dan mengedarkan pilTrihexyphenidyl adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidangkefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai surat tanda registerapoteker, untuk asisten apoteker yang sudang mendapat register tenagateknis kefarmasian yang mengacu pada PP No. 51 Tahun 2009 danPermenkes No. 889 Tahun 2010; Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga
    ) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Halaman 8 dari 14 Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Mjl Bahwa Terdakwa menjual kembaili pil Trinexyphenidyl kepada orang laindengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butirnya; Bahwa benar yang berhak mengedarkan, menyimpan, danmenyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trinexyphenidyl jenis LLadalah apoteker/asisten apoteker yang telah mempunyai Surat Tanda RegisterApoteker/Asisten Apoteker dan mendapat tanda register tenaga
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Putus : 19-12-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN MADIUN Nomor 254/Pid.Sus/2013/PN.KD.MN
Tanggal 19 Desember 2013 — MEY TRIANTINI, S.Sos binti SARNI
23 — 7
  • dapat mempunyai kewenanganuntuk itu telah ditentukan secara limitative hukum atau undangundang, karenaberdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan = danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resepdokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalharus dilakukan oleh tenaga
    kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Kesehatan :Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikandiri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuandan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan yang untuk jenis tertentu. memerlukankewenangan untuk melakukan upaya
    kesehatan ;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal, 1 angka 6 tersebut di atas, untukmenjadi tenaga kesehatan mensyaratkan memiliki pengetahuan dan/atauketrampilan ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berkaitan dengan distribusi ataupenyaluran sediaan farmasi berupa obat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian hal tersebutadalah bagian dari pekerjaan kefarmasian, hal mana sejalan pula dengan Pasal 1angka 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun
    Teknis Kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari rangkaia peraturan perundangundangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat bertindak dalam peredaran maupundistribusi sediaan farmasi berupa obat harus dilakukan oleh seseorang yangberprofesi apoteker yang dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga tekniskefarmasian ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan :e Bahwa terdakwa menjual kepada khalayak umum dengan harga Rp.10.000,(Ssepuluh ribu rupiah) per biji ;e Bahwa
    dokter ;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap selama persidangan, dihubungkandengan ketentuan dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang PraktekKefarmasian dihubungkan pula dengan pendapat ahli, pengadilan berpendapatbahwa terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kKewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian, yaitu bahwa terdakwa bukanlah seorang yang berprofesisebagai apoteker atau apoteker pendamping atau tenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-08-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — SIPRIANUS BANUNAEK, DK VS PIMPINAN HOTEL GAJAH MADA INDAH KUPANG
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khusus tanggal 27 Januari 2014;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraPemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya sebagai berikut:Hal. 1 dari 18 hal.Put.Nomor 349 K/Pdt.SusPHI/20141 Bahwa Penggugat I adalah tenaga
    kerja pada Tergugat telah bekerja padaTergugat selama + 11 tahun sejak bulan Oktober tahun 2002 dengan upahterakhir sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);2 Bahwa Penggugat II adalah tenaga kerja pada Tergugat selama + 3 tahun 2 bulansejak bulan Januari tahun 2010 dengan upah terakhir sebesar Rp1.010.000,00(satu juta sepuluh ribu rupiah);3 Bahwa Penggugat I bekerja pada Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2002 danPenggugat II bekerja pada bulan Januari 2010.
    Bahwa para Penggugat harus membayarbiaya penginapan yang harus dipotong oleh Tergugat dari gaji para Penggugatsebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya padahal biaya sewaperumahan dimaksud seharusnya menjadi hak Penggugat I dan Penggugat IIyang harus diberikan oleh Tergugat;4 Bahwa Tergugat sebelum tahun 2013 tidak memiliki peraturan perusahaan danbaru. pernah ada pada tahun 2013 dan tidak pernah membuat danmensosialisasikan peraturan perusahaan kepada Para Tenaga Kerja termasukPara
    Penggugat;5 Bahwa Tergugat baru memiliki peraturan perusahaan pada tanggal 01 Februari2013 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaKupang dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaKupang Nomor 01/Nakertrans.568/567/560/2013 tanggal 04 Februari 2013;6 Bahwa Penetapan Peraturan Perusahaan oleh Tergugat bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang
    wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipiliholeh pekerja/buruh secara demokratis mewakili dari setiap unit kerja yang ada diperusahaan;7 Bahwa wakil pekerja an.Dina Aprilia Theodorus yang ikut menandatanganiperaturan perusahaan tidak ditunjuk oleh para pekerja melainkan ditunjuksepihak oleh Tergugat tanpa ada persetujuan dari para pekerja termasukdidalamnya para Penggugat;8Bahwa oleh karena peraturan perusahaan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yakni peraturan Menteri Tenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 02-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/PID/2017
Tanggal 2 Agustus 2017 — AGUNG GESTRIANUS SINAGAR, S.Ip bin ZAINUDIN SINAGAR
52 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 465 K/PID/2017September sampai dengan bulan November tahun 2014 sekira pukul15.00 WIB, atau setidaktidaknya pada tahun dua ribu empat belas, bertempatdi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan A.
    No. 465 K/PID/2017 Bahwa dalam melaksanakan semua kegiatan yang berkaitandengan Dewan Pengupahan seluruh Anggota Dewan Pengupahanberpedoman pada Tata Tertib Dewan Pengupahan yang dibuat dandisahkan pada tanggal 17 September 2014 di Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi beralamat di Jalan Pelabuhan IINomor 703 Km. 6 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, KotaSukabumi, dimana tata tertib tersebut adalah peraturan/ketentuan yangdibuat dan disepakati oleh minimal 2/3 dari jumlah
    HS GLOBAL (Cicurug);Perbuatan Terdakwa Agung Gestrianus Sinagar, S.lp bin ZainudinSinagar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1)KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Agung Gestrianus Sinagar, S.lp bin Zainudin Sinagarpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulanSeptember sampai dengan bulan November tahun 2014 sekira pukul15.00 WIB, atau setidaktidaknya pada tahun dua ribu empat belas, bertempatdi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan A.
    Mulyadi Anggota Serikat Pekerja/Buruh Bahwa dalam melaksanakan semua kegiatan yang berkaitandengan Dewan Pengupahan seluruh Anggota Dewan Pengupahanberpedoman pada Tata Tertib Dewan Pengupahan yang dibuat dandisahkan pada tanggal 17 September 2014 di Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi beralamat di Jalan Pelabuhan IINomor 703 Km. 6 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, KotaSukabumi, dimana tata tertib tersebut adalah peraturan/ketentuan yangdibuat dan disepakati oleh
    untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerjakarena Terdakwa satusatunya tenaga mediator di Kabupaten Sukabumi, daripermohonan dari saksi pelapor yang menyatakan bahwa antara pelapor(Karwito, S.H.) dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian, serta surat dariPenasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Desember 2016 dan istrinyatertanggal 29 Desember 2016 yang memohon penangguhan/pengalihanpenahanan dan bersedia menjamin Terdakwa apabila permohonannyadikabulkan.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 40/Pid.B/2019/PN Skt
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NURBADI YUNARKO
Terdakwa:
IMRON ABDUL WAHID alias IMRON bin BUDI SARYANTO
70 — 20
    1. Menyatakan Terdakwa Imron Abdul Wahid Alias Imron Bin Budi Saryanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.
    Menyatakan Terdakwa Imron Abdul Wahid alias Imron bin BudiSaryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam suratdakwaan Penuntut Umum;2.
    Bahwa yang melakukan pemukulan dengan tenaga bersamadan tidak ada jeda. Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) pecahan batu batayang digunakan untuk memukul kepala saksi korban.Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Skt3.
    Bahwa yang melakukan pemukulan dengan tenaga bersamadan tidak ada jeda.
    Terang terangan dan dengan tenaga bersama;3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut MajelisHakimmempertimbangkan sebagai berikut:A.d.1.
    Unsur Terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukankekerasan terhadap orang atau barangMenimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukankekerasan, yang mana kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusakbarang atau penganiayaan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatanjasmani yang tidak kecil yang dilakukan secara tidak sah seperti memukuldengan tangan, menendang dan sebagainya termasuk pula membuat orang jadipingsan atau tidak berdaya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-01-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 5 Januari 2016 — 1. BUDHI WIBOWO, DKK VS PT. KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA
113 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dewi Kora, SE. pihakDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan menyarankan untuk Bipartitpada tanggal 17 Juni 2014, Para Penggugat menyepakatinya;Bahwa atas saran Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untukmelakukan bipartit pada tanggal 17 Juni 2014 Para Penggugat mendatangiTergugat untuk melakukan Bipartit, namun Pihak Tergugat tetap tidak maumelakukan Bipartit malah mengancam Para Pengugat dan semuaPengurus Serikat Pekerja (PUK SPEE FSPMI) PT.
    KawashimaEngineering Plastik Indonesia (KEPI) dan Dinas Tenaga Kerja kabupatenBekasi, dengan Nomor Surat 053/PUK/SPEEFSPMIKEPI/VI/2014(Bukti P22);Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 saat pelaksanaan mogok kerja dilakukanperundingan di Perusahaan Tergugat dengan Mediator dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi Bagian Pengawas Tenaga Kerja yang di hadirioleh Bp. Monang Sihotang dan Bpk.
    Ersada Bangun, serta Pihak dariKepolisian setempat, namun Pihak Tergugat tetap tidak mau menanggapi;Bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 dilakukan Perundingan Bipartit kembali diPerusahaan Tergugat dengan Mediatori dari Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi Bagian Pengawas Tenaga Kerja yang dihadiri oleh Bp.Monang Sihotang dan Bpk. Ersada Bangun, serta Pihak dari Kepolisiansetempat.
    Kerja Kabupaten Bekasi, namun tidakada kesepakatan (Bukti P28);Bahwa pada tanggal 21 November 2014 Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi mengeluarkan anjuran dengan Nomor 567/3384/HISyaker/Xl/2014dengan Memutus Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat yang dalampertimbangannya:1.
    Bahwa bila dicermati Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 27 September 2017 — PT TUBAGUS JAYA MANDIRI VS 1. JOSMAR SIMBOLON, DKK
235 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerja (Jamsostek), namun ternyatapemotongan premi Jamsostek yang dilakukan oleh pihak Tergugatnominalnya tidak sesuai dengan yang disetorkan kepada pihak PengelolaJaminan Sosial Tenaga Kerja (Bukti: P2); dan untuk hal ini sudah kamilaporkan ke pihak Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara dan sedang dalam proses;Bahwa Para Penggugat setiap tahun tidak menerima Tunjangan Hari RayaKeagamaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 1994
    Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengirimkan surat PanggilanKlarifikasi untuk Para Penggugat dan Tergugat, dan Para Penggugatmaupun Tergugat menghadiri panggilan tersebut pada tanggal 26 Agustus2014 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pihak Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara; Pada saat itu baikTergugat maupun Para Penggugat menyepakati untuk di mediasikan olehPihak Mediator vane ada di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi
    Nomor 114 PK/Pdt.SusPHI/2017Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utaradengan jumlah keanggotan pada saat itu sebanyak 162 orang. Surattersebut diterima oleh Bapak H.Didin salah satu staf operasional diperusahaan Tergugat (Bukti: P 7);16.
    Sumber daya manusia dibidang multimoda transportasi;2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1)mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi regulator,Penyedia jasa transportasi dan tenaga kerja di bidang transportasi;20.
    Surat dokumen berupa anjuran Nomor 5779/1.831 tanggal 03 Nopember2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara;Kaitannya dalam perkara a quo ini adalah Para Termohon PK/melalui kuasanya yaitu Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia membawahisebanyak 73 orang Pengemudi truk Trailer/kawankawannya Para TermohonPK mengadukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi JakartaUtara mengenai tuntutan Hak Para Supir Trailer, tetapi pinak Mediator
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Pya
Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon:
SRI WULAN
13 — 10
  • bernama SRI WULAN lahir diAwang tanggal 31 Desember 1998; Bahwa setahu saksi pemohon ingin merubah nama dan tanggallahir agar sesuai yang ada dalam Surat Kartu Tanda Penduduk, Kartukeluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya namanya SRIWULAN lahir di Awang tanggal 31 Desember 1998; Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat paspor pemohonnamanya SRI WULAN ANDAYANI dan lahirnya di Awang tanggal 05 Mei1990; Bahwa setahu saksi sebelumnya pemohon pernah Keluar Negeriyakni Ke Malaysia untuk menjadi Tenaga
    Kerja Indonesia (TKI) yangtercantum dalam paspor miliknya tahun 2013; Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspornya untuk keperluan berangkat kembali ke Luar Negeri yakni KeHongkong untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), agar Identitaspemohon di paspor sama dengan Surat Kartu Tanda Penduduk, Kartukeluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Pya Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan NegeriPraya berdasarkan saran dari Kantor
    bernama SRI WULAWN lahir diAwang tanggal 31 Desember 1998; Bahwa setahu saksi pemohon ingin merubah nama dan tanggallahir agar sesuai yang ada dalam Surat Kartu Tanda Penduduk, Kartukeluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya namanya SRIWULAN lahir di Awang tanggal 31 Desember 1998; Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat paspor pemohonnamanya SRI WULAN ANDAYANI dan lahirnya di Awang tanggal 05 Mei1990; Bahwa setahu saksi sebelumnya pemohon pernah Keluar Negeriyakni Ke Malaysia untuk menjadi Tenaga
    Kerja Indonesia (TKI) yangtercantum dalam paspor miliknya tahun 2013; Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspornya untuk keperluan berangkat kembali ke Luar Negeri yakni KeHongkong untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), agar Identitaspemohon di paspor sama dengan Surat Kartu Tanda Penduduk, Kartukeluarga dan Akta Kelahiran Pemohon; Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan NegeriPraya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram.Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 10-03-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 208/Pdt.G/2015/PN Dps.
Tanggal 16 April 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
7 — 3
  • ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, yanglahir di Denpasar Pada tanggal 30 Juli 2004 sesuai kutipan Akta kelahirannomor: 1632 / 1ST / BGL / WNI / 2008 yang di keluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli padatanggal 14 mei 2008 ; 222202 2 nnn nnn cence nnn nn nen nee2.
    ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, yanglahir di Denpasar Pada tanggal 27 Juli 2007 sesuai kutipan Akta kelahirannomor : 1633 / 1ST / BGL / WNI/ 2008 yang di keluarkan oleh Kepala DinasKependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli padatanggal 14 mei 2008 ; 222222 02 2 nnn en nen nn nnn neeBahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik.Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani sirna sejak tahun 2010 antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi
    ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, yanglahir di Denpasar Pada tanggal 30 Juli 2004 sesuai kutipan Akta kelahfrannomor: 1632 / 1ST / BGL / WNI / 2008 yang di keluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banglipada tanggal 14 mel 2008 ; 2.
    ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, yanglahir di Denpasar Pada tanggal 27 Juli 2007 sesuai kutipan Akta kelahirannomor: 1633 / 1ST / BGL / WNI/ 2008 yang di keluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banglipada tanggal 14 mel 2008 ;Tetap berada dalam pengasuhan dan bimbingan Tergugat sebagai Bapaknyaselaku Purusa dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepadaPenggugat selaku Ibunya untuk menengok dan memberikan perhatian dan kasihsayang
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 06-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
BELTSAZAR SIALLAGAN
13 — 3
  • Tenaga Baru 1 no.2 Kelurahan Sungai jawiKecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, (HP: 089502902663)Selanjutnya disebut sebagai ............... 0.0.00 ee eee eee eee Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca surat permohonan Pemohon; Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriPontianak Nomor : 227/Pdt.P/2021/PN.Ptk, tanggal O6 Maret 2021tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkarapermohonan ini; Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
    Rais A.Rahman Gang Tenaga Baru No. 2 Kelurahan Sungai Jawi KecamatanPontianak Barat, Kota Pontianak:; Bahwa Pemohon sehari hari dipanggil Bily ; Bahwa maksud dan tujuaan Pemohon mengganti namauntuk menyesuaikan surat surat seperti KTP dan Kartu Keluarga; Bahwa Pemohon sudah lama menggunakan namaBELTSAZAR SIALLAGAN ;Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN PtkBahwa dari keluarga tidak ada keberatanmenggunakan nama BELTSAZAR SIALLAGAN tersebut ;Bahwa saksi membenarkan bukti bukti yangdiperlinatkan
    Rais A.Rahman Gang Tenaga Baru No. 2 Kelurahan Sungai Jawi KecamatanPontianak Barat, Kota Pontianak:;Bahwa Pemohon sehari hari dipanggil Bily ;Bahwa maksud dan tujuaan Pemohon mengganti namauntuk menyesuaikan surat surat seperti KTP dan Kartu Keluarga;Bahwa Pemohon sudah lama menggunakan namaBELTSAZAR SIALLAGAN ;Bahwa dari keluarga tidak ada keberatanmenggunakan nama BELTSAZAR SIALLAGAN tersebut ;Bahwa saksi membenarkan bukti bukti yangdiperlinatkan di persidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut
    Rahman Gang Tenaga Baru No. 2 KelurahanSungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sehingga PengadilanNegeri Pontianak berwenang mengadili permohonan ini;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) UndangUndang RI Nomor23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentangAdministrasi Kependudukan, pencatatan penggantian nama dan dilakukan olehpenduduk (Pemohon) maka harus mendapatkan terlebin dahulu PenetapanPengadilan
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 20-11-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 04-10-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1242/ PDT.P/2012/PN.SBB
Tanggal 17 Desember 2012 — ULUMUDDIN ISTIANA
51 — 18
  • DIANA dan ELIN APRILIAN ; Bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk memohon penetapan dari Hakimguna untuk membuat akta lahir cucunya yang kedua yang bernama ELINAPRILIAN ,; 222 22222 nnn nnn nnn cnn nnn cnn nnn cnn nenecneeBahwa cucu Pemohon yang no.1 saat ini ikut dengan menantu perempuannya,sedangkan ELIN APRILIAN ikut dengan saksi ;Bahwa kedua orang tua ERIN APRILIAN saat ini sedang mencari pekerjaan diwilayah Jakarta ;Bahwa sebelumnya orang tua dari ELIN APRILIAN bekerja sebagai TKI/ TKW(Tenaga
    Kerja Indonesia/ Tenaga kerja Wanita) ;Bahwa umur anak tersebut kurang lebih berumur 6 tahun ; Bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 01 April 2006 ;Bahwa saksi yakin bahwa anak yang bernama ELIN APRILIAN adalah anak paraPemohon ; 2225s sono nnn nnn nnn nnn nnn cnc cecnneeBahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di kantorcatatan sipil ; Saksi ke 2 s NURHAVATN aeeeecctce eet eecese tee creer cceereeeenncsemnennenunaneBahwa saksi bisa kenal dengan Para Pemohon karena
    DIANA dan ELIN APRILIAN ; Bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk memohon penetapan dari Hakimguna untuk membuat akta lahir cucunya yang kedua yang bernama ELINAPRILIAN , n2 22m o nnn nn nn nnn nn nnn nnn cnn nn nnn nnn ennBahwa cucu Pemohon yang no.1 saat ini ikut dengan menantu perempuannya,sedangkan ELIN APRILIAN ikut dengan saksi ;e Bahwa kedua orang tua ERIN APRILIAN saat ini sedang mencari pekerjaan diwilayah Jakarta ;e Bahwa sebelumnya orang tua dari ELIN APRILIAN bekerja sebagai TKI/ TKW(Tenaga
    Kerja Indonesia/ Tenaga kerja Wanita) ;e Bahwa umur anak tersebut kurang lebih berumur 6 tahun ; e Bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 01 April 2006 ;e Bahwa saksi yakin bahwa anak yang bernama ELIN APRILIAN adalah anak paraPemohon ; 222522222 nnn nnn ccc cecnneee Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di kantorcatatan sipil ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa dari paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 06-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat:
JULIANTI
Tergugat:
PT. ANEKA PUTRA SANTOSA
59 — 32
  • Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan;Bahwa atas permohonan mediasi tersebut, Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku pihak yangmenangani ketenagakerjaan serta pihak yang berkompeten dibidangketenagakerjaan telah mengeluarkan Anjuran dengan Surat Nomor3319/1.835.3 Perihal Anjuran tertanggal 10 Agustus 2017 yaitu sebagaiberikut:Halaman 20 dari 53 hal.
    Namun, tanggapan yang Penggugatterima selalu sama yaitu Perusahaan in casu Tergugat inginberkoordinasi terlebin dahulu dengan Kantor Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sampai denganHalaman 21 dari 53 hal.
    Putusan No .33/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTdiberi tanda P1 sampai dengan P30 sebagai berikut :1.2.Bukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No:3319/1.835.3tertanggal 10 Agustus 2017 Perihal: Anjuran, dariPemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan SukuDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yangditandatangani oleh Mediator WHubungan IndustrialMadya (Ibu Yenni Shera Zen, S.E.) dan Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdminsitrasiJakarta
    Putusan No .33/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTpada sidang Mediasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja DanTrasmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untukmewakili Tergugat ;Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menerima Surat Panggilandari Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Pemerintah KotaAdministrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti Medias ;Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menerima Surat Anjurantersebut ;Bahwa saksi mengetahui jumlah karyawan di Perusahaan Tergugatsekitar 80 (delapan
    Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Pemerintah KotaAdministrasi Jakarta Selatan;Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menerima surat panggilandari Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Pemerintah KotaAdministrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti Mediasi;Bahwa Saksi menerangkankan datang mewakili perusahaan Tergugatatas sepengetahuan Tergugat walau tanpa membawa surat tugas dariTergugat.Bahwa Saksi menyatakan Tergugat telah menerima Surat Anjurantersebut.Bahwa Saksi menyatakan banyaknya jumlah
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Bit
Tanggal 9 Oktober 2019 — Pemohon:
JOLANDA DIANA RAHAJAAN
32 — 23
  • mendapat Surat Keterangan Ahli Waris danmengesahkan di Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkanpenetapan sebagai Ahl Waris dari MICHAEL RAHAYAAN;Bahwa Pemohon sudah ke Pemerintahan Lurah Wangurer BaratKecamatan Madidir dan telah mengesahkan dan menandatangani SuratKuasa Ahli Waris dimaksud;Bahwa oleh sebab itu Pemohon sebagai satusatunya Keponakanyang mengurus kematiannya tersebut datang ke Pengadilan NegeriBitung mengajukan Pengesahan Penetapan Ahli Waris dari Kelurahanuntuk Pengajuan Klaim BPJS Tenaga
    Menetapkan mensahkan Surat Kuasa Ahli Waris dari Pemerintah KelurahanWangurer Barat, untuk keperluan pengurusan di BPJS Tenaga KerjaManado atas nama MICHAEL RAHAYAAN;3. Menetapkan JOLANDA DIANA RAHAJAAN dapat mengurus semuaberkas serta menandatangani seluruh berkas yang menyangkut keperluanAlmarhum MICHAEL RAHAYAAN di BPJS Tenaga Kerja Manado;4. Biaya perkara menurut Hukum;5.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 01-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 117/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
NIDYA EKA PUTRI,S.H
Terdakwa:
ZAINUDIN BACOK Bin Alm. H. MADA AMIN
75 — 22
  • kondisicuaca pada saat itu panas matahari sangat terik karena sedang musimkemarau dan angin bertiup kencang sehingga api yang membakartumpukan bekas rumput atau semak yang sudah kering tersebutmembesar dan membakar seluruh lahan milik Terdakwa sertamenimbulkan gumpalan asap namun tidak meluas ke lahan milik oranglain yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa;Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar bertujuanuntuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahanserta menghemat biaya maupun tenaga
    sedang musimkemarau dan angin bertiup kencang sehingga api yang membakartumpukan bekas rumput atau semak yang sudah kering tersebutmembesar dan membakar seluruh lahan milik Terdakwa sertamenimbulkan gumpalan asap namun tidak meluas ke lahan milik oranglain yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa;Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.BIsBahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar bertujuanuntuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahanserta menghemat biaya maupun tenaga
    sedang musimkemarau dan angin bertiup kencang sehingga api yang membakartumpukan bekas rumput atau semak yang sudah kering tersebutmembesar dan membakar seluruh lahan milik Terdakwa sertamenimbulkan gumpalan asap namun tidak meluas ke lahan milik oranglain yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa;Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.BIs Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar bertujuanuntuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahanserta menghemat biaya maupun tenaga
    cuaca pada saat itu panasmatahari sangat terik karena sedang musim kemarau dan angin bertiupkencang sehingga api yang membakar tumpukan bekas rumput atau semakyang sudah kering tersebut membesar dan membakar seluruh lahan milikTerdakwa serta menimbulkan gumpalan asap namun tidak meluas ke lahanmilik orang lain yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa; BahwaTerdakwa membuka lahan dengan cara membakar bertujuan untukmempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahan sertamenghemat biaya maupun tenaga
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 61/PID/2014/PT PTK
Tanggal 16 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : LASIDO HERITSON PANJAITAN,SH
Terbanding/Terdakwa : RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm)
67 — 27
  • bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair; ---------------------
  • Membebaskan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair; --------------------------------------------------------------
  • Menyatakan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan Calon Tenaga
    Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah secara perseorangan menempatkan warga negaraIndonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UndangUndangNomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri, di lakukan terdakwa dengan cara : Bermula pada sekitar bulan juni 2013 terdakwa berangkat ke Ds.
    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1)huruf (a) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;LEBIH SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) pada hariselasa tanggal 05 November sekitar pukul 02.30 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Januari 2013, bertempat di depan Polsek Entikong Ds.
    Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Sanggau, menempatkan Calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atauTKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalampasal 51 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dilakukan terdakwa dengan cara : Bermula pada sekitar bulan juni 2013 terdakwa berangkat ke Ds.
    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1)huruf (f) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri; Menimbang, bahwa tuntutan pidana (Requistoir) dari Penuntut Umum dalam SuratTuntutan NO.REG.PERK : PDM31/ETK/Epp.2/11/2013 hari Rabu tanggal 23 April 2014,yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut 1.
    kerja di luar negeri; Menimbang, bahwa akan tetapi hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan JaksaPenuntut Umum dalam hal pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama tidak memberikanefek jera serta daya tangkal atau daya cegah (preventif) karena UndangUndang Nomor : 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeriberisi delikdelik yang dipandang sebagai delik yang membahayakan dan meresahkanmasyarakat dan untuk mencegah adanya disparitas yang mencolok maka
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
237 — 179
  • Bahwa dasar yuridis bagi Termohon III dalam melaksanakan Koordinasi danSupervisi dalam penanganan pekara dugaan tindak pidanakorupsipenyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorerK2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 adalah Pasal7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU KPK.b.
    rapat Gelar Perkara Bersama tersebut, diperoleh informasiantara lain:a) Terdapat perbedaan pendapat dimana Penyidik berpendapat telahterdapat tindak pidana korupsi dalam pengangkatan tenaga honorerK2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015,sedangkan Kejaksaan berpendapat unsur kerugian keuangannegara belum terpenuhi dalam pengangkatan tenaga honorer K2menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.b) Penyidik mengusulkan agar penanganan' perkara a quodilaksanakan melalui mekanisme pengambilalihan
    Pasca penarikan penanganan penyidikantersebut, Termohon Ill belum mendapatkan informasi tentangperkembangan proses. penyidikan perkara dugaan tindak korupsipenyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorerK2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 sampaidengan saat ini.Bahwa Termohon Ill berpendapat, sekalipun terdapat penarikan perkaradugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalampengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu TahunAnggaran 2015
    Bahwa secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU KPK, TermohonIll berwenang untuk menangani perkara dugaan tindak korupsipenyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorerK2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.
    Fotocopy Surat Bupati Dompu 810/173/BKD/2014, Perihalpenyampaian hasil verifikasi Berkas Tenaga Honorer Kll, tanggal 12Mei 2014, yang diberi tanda P 6 ;7. Fotocopy Pasal 2 ayat (1) hurufb, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)perma No.4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali PutusanPeraperadilan, yang diberi tanda P 7 ;8.