Alatbukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menuruthukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk Elektronik dan Keterangan Domisili atas nama Pemohon harusdinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan AgamaPelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihariberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 JuliHal. 4 dari 7 Hal Pnt No 318/Pdt.P/2018/PA.PIh2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu SungaiSelatan, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legalstanding dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 harusdinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/biodata Pemohon sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon I, yaitu dalamKartu Tanda Penduduk Elektronik

Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon antara yang tercantumpada Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KeteranganDomisili, dan Keterangan Beda Data;Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodataorang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam aktaakta di atas tentuakan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanyakepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya,sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/

Bahwa Penulisan identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yangtertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keterangan Domisili danHal. 5 dari 7 Hal Pnt No 318/Pdt.P/2018/PA.PIhKeterangan Beda Data Pemohon yaitu nama Pemohon adalah Ramadhanbin Hasbullah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, terbukti datapara Pemohon ada yang tidak berkesesuain dan permohonan para Pemohontidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonanan Pemohon danPemohon II a quo dapat dikabulkan;Menimbang

dalam akta nikah (bacaakta perkawinan) bagi orangorang yang beragama Islam include ke dalampengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.4, yangmana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sahmenurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk Elektronik

bukti P.1 terbukti Para Pemohonadalah pasangan suami istri san yang telah menikah pada tanggal 28Hal. 4 dari 8 Hal Pnt No 7/Pdt.P/2019/PA.PlhOktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten TanahLaut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legalstanding dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4 harusdinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata Pemohon II: Nama Pemohon Il, yaitu. dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Bahwa nama Shinta Ayu Anggraini sebagaimana yang tercantum dalam AktaNikah dengan nama Shinta Ayu Anggrahini sebagaimana tertulis dalam KartuTanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama, yaituPemohon Il;Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodataorang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam aktaakta di atas tentuakan menyulitkan dalam urusan administrasi kKependudukan dan tidak adanyakepastian hukum, untuk itu) diperlukan perubahan sebagaimana mestinya

Bahwa Penulisan identitas Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yangtertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran PemohonIl;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, terbukti datapara Pemohon ada yang tidak berkesesuain dan permohonan para Pemohontidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonanan Pemohon danPemohon II a quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan diKantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim

5 Tahun 1986 jo Unundang Nomor 9 Tahun 2004.2 222 ne ns en essen Duduk Perkara:1Bahwa PENGGUGAT merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa danKonstruksi;Bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri menjadi salah satu peserta yang mengikutilelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi danPengamanan Alur Sungai Batang Malandu Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman,sumber dana APBD Tahun 2012 secara elektonik dengan cara Eprocurement padaLembaga Penyedia Secara Elektronik

(LPSE) Kabupaten Pasaman sesuai Pasal 111Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

LPSE dalammenyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik jugawajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam UndangundangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Bahwa Pendaftaran telah dilakukan Penggugat sesuai prosedur dan ketentuan yangdiatur berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan tersebut sebanyak 24 Perusahaan yangmemasukan dokumen penawaran dengan pagu yang ditawarkan oleh Pejabat

Jakarta; (fc 4 terlampir)Bahwa juga dalam Surat Bukti Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTPel) Nomor: 008/31 75031001/07/2019/BRJT Nomor indukKependudukan (NIK): 31750328117 00009 bernama TATAH JAENI NIFTAH,alamat Jalan Tanah Rendah RT/RW: 15/8 Kelurahan Kampun MelayuKecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur; (fc 5 terlampir)Bahwa dalam Sertifikat dari Yayasan LIA, Certificate No. 01253/GEIL/II/93/Pdi keluarkan di Jakarta Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1993 terterabernama TATAH JAENI NIFTAH

Simpedes atas nama WILLY SATRIAdi BRI Unit Rantepao Toraja Utara Sulawesi Selatan; (fc 10 terlampir) Bahwa dengan demikian identitas Suami Pemohon (Mantan) namanyamenjadi dua nama yaitu Nama TATAH JAENI NIFTAH, lahir di Garut Tanggal28 September 1970 dan Lahir di Jakarta Tanggal 28 September 1970 yangtelah digunakan dan antara lain tertera dalam duplikat Kutipan Akta Nikah (fc1), Kutipan Akta Kelahiran (fc 2), Akta Perceraian (fc 3), Kartu Keluarga (fc4), Surat Bukti Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3175033010140002 tanggal 04112014, atasnama Kepala Keluarga TATAH JAENI NIFTAH, diberi tanda P3;Fotokopi Surat Bukti Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)Nomor: 0008/3175031001/07/2019/BRJT, tanggal 01 Juli 2019, atas namaTATAH JAENI NIFTAH, diberi tanda P4;Fotokopi Certificate No. 01253/GEIL/II/93/P, atas nama TATAH JAENI NIFTAH,diberi tanda P5;Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 440/ /II/2020, atas nama Tn.

WILLY SATRIA, bukti P7 berupaKartu Keluarga Nomor: 7326010707120002 tertanggal 07 Juli 2012 atas namaKepala Keluarga WILLY SATRIA, dan bukti P8 berupa Kartu Tanda PendudukNIK. 7326012811790001 atas nama WILLY SATRIA ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Surat Bukti PerekamanKartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Nomor:0008/3175031001/07/2019/BRJT tertanggal O01 Juli 2019 diketahui bahwaTATAH JAENI NIFTAH memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK):3175032811700009 lahir di Jakarta pada tanggal

Tanah Rendah RT. 15 / RW. 8 Kelurahan Kampung Melayu KecamatanJatinegara Kabupaten Jakarta Timur, sedangkan bukti P8 berupa Kartu TandaPenduduk Elektronik (KTPel) NIK. 7326012811790001 atas nama WILLYSATRIA tertanggal 26 Februari 2019 diketahui bahwa WILLY SATRIA lahir diJakarta pada tanggal 28 November 1979 beralamat di Singki KecamatanRantepao Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkanadanya 2 (dua) KTP elektronik dengan perbedaan nama, tahun kelahiran, alamattempat tinggal

PENETAPANNomor: 51/G/2020/PTUN.KDIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasayang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telahmenjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:Nama : WAHYU YULIANTI SUPOMO.Kewarganegaraan : INGONGSIa~= nom nn nn nnn nnn nnn nananTempat tinggal : Lorong Perjuangan Kelurahan

Kadolo, KecamatanKokalukuna, Kota Baubau;Pekerjaan : Karyawan Swastaberdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2020 dalam hal inimemberi kuasa kepada: 2220222 2 nn nen nnn nn nnn nn nnn nen cence nnn nnnneLA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sapati Manjawari Nomor 14A,Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiTenggara, domisili elektronik (email): aliode538@gmail.com;untuk selanjutnya

Saksi AHMAD SAFE I, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah adikipar saksi; Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilandikarenakan ingin memperbaiki namanya sendiri yang semula di KTPReguler atas nama LISA SUKMAJAYA lahir di Bekasi tanggal 10021979menjadi namanya yang berada di KTP elektronik LISA SUKMAJAYA lahirdi Pamanukan tanggal 03031981; Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah LISA SUKMAJAYA

Saksi I ANNA MARISSKA, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan merupakan suamiPemohon; Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN SngBahwa saksi saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilandikarenakan ingin memperbaiki namanya sendiri yang semula di KTPReguler atas nama LISA SUKMAJAYA lahir di Bekasi tanggal 10021979menjadi namanya yang berada di KTP elektronik LISA SUKMAJAYA lahirdi

tahun 2010, Pemohon berdomisili di Bekasi denganmemiliki KTP Reguler atas nama LISA SUKMAJAYA lahir di Bekasitanggal 10021979; Bahwa Pemohon dan saksi sudah menikah pada tahun 2016;Bahwa pada tahun 2010, Pemohon pernah melakukan pengambilanrumah secara kredit di Bank BTN Bekasi dan kini setelah lunaspengambilan kredit rumah tersebut, Pemohon hendak mengambilhaknya berupa sertifikat rumah tersebut namun dikarenakan did alamKTP reguler Pemohon yang terdahulu terdapat perbedaan tanggal lahirdengan KTP elektronik

hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Subang makaHakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Subangberwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknyamendalilkan bahwa adanya keinginan Pemohon untuk mendapatkanPenetapan Pengadilan untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yangsemula di KTP Reguler atas nama LISA SUKMAJAYA lahir di Bekasi tanggal10021979 dengan nama pemohon atas nama LISA SUKAMAJAYA yangberada di KTP elektronik

Matori / Durinah, sesuai dengan bukti surat berupa FotoCopy Akta Kelahiran atas nama LISA SUKMAJAYA dengan Nomor: 6986/1993yang selanjutnya diberi tanda P.8 ; Menimbang, bahwa nama sebenarnya dari Pemohon tersebut telahsesuai pula dengan identitas sebenarnya yang berada didalam Kartu TandaPendudukan elektronik atas nama LISA SUKMAJAYA dengan NIK3216151002790006 yangs elanjutnya diberi tanda bukti P1, serta Foto CopyKartu Keluarga atas nama kepala keluarga LISA SUKMAJAYA dengan Nomor:321315310170002

Asli Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik, Nomor : SKTPEL /3528/22966/2018, Tanggal 07 November 2018, NIK. 3528111012840001 atas namaSUKRIYANTO, selanjutnya diberi tanda P1 ;2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. . 3528110603090354, tanggal 22082016, atasnama Kepala Keluarga SUKRIYANTO, selanjutnya diberi tanda P2;3. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 612/D/2006, tanggal 2 Juni 2006,atas nama SUKRIYANTO, selanjutnya diberi tanda P3 ;4.

diberi nama lengkap SUKRIYANTO ;Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupanama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca yaitu namalengkap SUKRIYANTO, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 03 Desember 1984;Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkapdan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap SUKRIYANTO,tempat tanggal lahir, Pamekasan, 03 Desember 1984, diantaranya yaitu : padaSurat Keterangan Perekaman KTP Elektronik

tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohondan karena pada saat pembuatan paspor tersebut Pemohon meminta bantuan oranglain untuk menguruskan pembuatannya;Bahwa pada saat Pemohon akan membuatkan kembali paspornya tersebut di KantorImigrasi Pamekasan, oleh karena identitas Pemohon berupa tanggal lahirnya tidaksama yaitu pada paspor tertulis dan terbaca nama lengkap SUKRIYANTO ,Tanggal Lahir 10 Desember 1984, sedangkan pada dokumen penunjang Pemohonlainnya seperti pada Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.Pmk.Tanggal Lahir Pamekasan ,10 Desember 1984, dibetulkan menjadi Tanggal lahirPamekasan, 03 Desember 1984 ;Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon tercatatdengan nama SUKRIYANTO, tempat Tanggal lahir Pamekasan, 03 Desember 1984yang dikuatkan diantaranya yaitu pada Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik,NIK. 3528111 012840001 tanggal 07 November 2018, Kartu Keluarga (KK) No. 3528110603090354, Tanggal 22082016, Surat Kutipan Akta Kelahiran, Tanggal

Menyatakan terdakwa KENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,;2.

Kartini 9 dalamJakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui akunWhatsApp dengan Nomor 082111602111 dan akun Facebook dengan namaakun Susanty Cucu, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggarkesusilaan, Perouatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaianperbuatan

diatur dalampasal 29 Undang Undang' RI Nomor : 44 tahun 2008 tentangPornografi .Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Reg.Perk.No.PDM157/JKTPS/2017, tertanggal Kamis, 23 Mei 2017 yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa KENDY terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik

dan/atau Dokumen elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;(sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum).Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah agar tetap ditahan, dan membayar denda sebesarRp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) Subsidair

dan/atau Dokumen elektronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu ) tahun dan 6 ( enam ) dan membayar denda sebesarRp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulankurungan.Hal. 7 dari 12 hal.

Putusan Nomor : 189/Pid.Sus/201 7/PT.DKImendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumenelektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ,;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) dan jika tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan.Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalaniTerdakwa sebelum

Penyidikandan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, DirektoratPengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal AplikasiInformatika;Bahwa pengaturan dalam Undangundang Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagianbesar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi danTransaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologiinformasi dan Transaksi elektronik

Tindak pidana yangdiatur dalam UU ITE ialah perbuatanperbuatan yang dilarang dilakukandalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat denganTransaksi elektronik.

atausistem elektronik (Pasal 31 UU ITE);Bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi)yaitu: gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (datainterferencePasal 32 UU ITE), gangguan terhadap sistem elektronik(system enterferencePasal 33 UU ITE), selain itu ada Tindak pidanamemfasilitasi perobuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE), Tindak pidanapemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE), Tindakpidana accessoir (Pasal 36 UU ITE) sementara pemberatanpemberatanterhadap

ancaman pidana diatur dalam Pasal 52 UU ITE;Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN KtbBahwa Media Elektronik adalah perangkat yang dapat digunakan untukmelakukan Transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronikdan dengan menggunakan jasa agen elektronik.

sudah diatur pada undangundanginformasi dan transaksi elektronik apakah moendistribusikan,menyebarluaskan atau dapat diaksesnya dokumendokumen elektronikyang di dalamnya mengandung unsur, misalnya unsur penebarkebencian, mengancam, memeras, atau malah menyebarluaskan beritayang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain;Bahwa Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik merupakan ancaman

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

• 1 (satu) set barang elektronik

  yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam haridalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke3KUHP ;e Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMA ARI dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetapditahan ; Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (Satu) set barang elektronik

  seorang lakilaki Terdakwa lalu saksi mendekati nya danlangsung Terdakwa mengatakan kepada saksi Au do ontulangsiRAMA"dan setelah itu saksi bersama dengan guru dan murid lainnyamembawa Terdakwa kerumah Ustad Baik Daulay dan kemudian saksimenanyakan apakah terdakwa yang telah mengambil barang buktitersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambilbarangbarang tersebut setelah itu saksi bersama masyarakat membawaTerdakwa ke Polsek Padang Bolak;Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) set barang elektronik

  Terdakwa mengatakan kepada Saur MatuaSiregar Au do on tulangsi RAMAdan setelah itu saksi bersama denganguru dan murid lainnya membawa Terdakwa kerumah Ustad Baik Daulaydan kemudian Saur Matua Siregar menanyakan apakah terdakwa yangtelah mengambil barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwaterdakwa telah mengambil barangbarang tersebut setelah itu saksibersama dengan guru dan murid lainnya bersama masyarakat membawaTerdakwa ke Polsek Padang Bolak;Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) set barang elektronik

  melalui jendela yangsama, kemudian terdakwa mengambil tas ransel yang berada dijemuranyang jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter dari terdakwa, lalu terdakwa pergimeninggal lokasi menuju Sungai dengan tujuan untuk mencari sandalterdakwa, kemudian tubuh terdakwa terasa kepanasan hingga pada pukul02.00 WIB terdakwa tertangkap oleh Guru dan murid pondok pesantrensehingga terdakwa mengakui perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwadibawa ke Polsek Padang Bolak;Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) set barang elektronik

  infokus merk Acerberwarna hitam, 1 (Satu) set speaker aktif merk GNG berwarna hitam, 1 (satu)buah tas ransel merk EGGER berwarna hitam kobinasi merah, bukan milikterdakwa melainkan milik Pondok Psentren Islamiyah Padang Garugur danPondok Psentren Islamiyah Padang Garugur tidak ada memberi ijin kepadaterdakwa untuk mengambil barang elektronik tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) klip kecil berisikan kristal, warna putih dengan berat netto 0,1172 gram;
• 1 (sebuah) timbangan elektronik warna hitam;
• 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• Uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

6.

Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) klip kecil berisikan kristal, warna putih dengan beratnetto 0,1172 gram; 1 (sebuah) timbangan elektronik warna hitam; 1 (Satu) unit Handphone warna biru;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; Uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesarRp 2.000, (dua ribu rupiah).Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan: Mohon dijatuhi hukuman

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal O5 Februari 2019dilakukan kembali penyelidikan sekitar pukul 23.00 WIB dan diketahulada seorang lakilaki yang sesuai Ciriciri yang disebutkan pemberiinformasi, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahanbadan/pakaian pada terdakwa ditemukan 1 plastik klip kecil berisishabu seberat 0,32 gram, sebuah timbangan elektronik warna hitam, 1unit handphone xiaomi redmi 5 warna biru dan uang sebesar Rp550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Tim.Jakarta Timur, terlihat seorang lakilaki dengan ciriciri yangdisebutkan informasi tersebut keluar dari sebuah rumah;Bahwa melihat ciricirinya sama dengan informasi tersebut, lalu saksibersama teman saksi yang merupakan anggota kepolisian, lalumenangkap Terdakwa dan menggledah serta ditemukan barang buktiberupa: 1 (satu) klip kecil berisikan kristal, warna putih; 1 (satu)timbangan elektronik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Xiaomidan uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah

Tim.Menimbang, bahwa selanjutnya, di depan persidangan Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan yangberlaku untuk itu serta diperlinatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sertadibenarkan yakni berupa: 1 (Satu) klip kecil berisikan kristal, warna putih;1(satu) timbangan elektronik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone warna birudan Uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan hasilpemeriksaan barang

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) klip kecil berisikan kristal, warna putih dengan beratnetto 0,1172 gram; 1 (Sebuah) timbangan elektronik warna hitam; 1 (Satu) unit Handphone Xiaomi warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan; Uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;6.

Petani,tempat tinggal di Desa Rejosari, Rt. 14, Rw. 06,Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 623/Padt.G/2021/PA.BicnPengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa bukti surat dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicinsecara elektronik

sebagaimana diatur dalam Pasal 8Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang TentangAdministasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnyamendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar,maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapanpendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkanketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungNomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis

AdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 04Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitutelah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjukperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuatmateri yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan denganmencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkantanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga

MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuanPasal 2, 3 dan 4 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukanHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 623/Pat.G/2021/PA.Bicndan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakanhukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;Kehadiran pihak berperkaraMenimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi danpatut ke hadapan sidang secara elektronik

(ecourt) melalui alamat domisilielektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang AdministasiPerkara dan Persidangan Secara Elektronik jo.

Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakniangka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :Pasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan :Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN.Mdo1.2.3.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan dataelektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronik datainterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf

, tanda,angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahyang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yangmampu memahaminya ;Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukandengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ataumedia elektronik lainnya ;Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi ;Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yangdibuat, diteruskan

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedurelektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik ;6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan SistemElektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,dan/atau masyarakat. 6a.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalahsetiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakatyang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan SistemElektronik, baik secara sendirisendiri maupun bersamasama kepadapengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ataukeperluan pihak lain ;Selain itu Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan SecaraElektronik dan Aplikasi

ADOLFIEN SUPIT yang dikirim oleh teman dariPenggugat melalui sarana elektronik dalam hal ini melaluismartphone pada aplikasi What App telah merupakan informasi yangresmi bagi Penggugat karena baik softkopi yang diterima tanggal 07Agustus 2019 melalui media elektronik maupun hardkopi yangHalaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN.Mdoditerima tanggal 18 September 2019 sama persis yaitu KeputusanWalikota Tomohon Nomor 230 Tahun 2019 Tanggal 10 Juni 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Pdt.P/2019/PA.PIhakta perkawinan) bagi orangorang yang beragama Islam include ke dalampengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 yangmana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sahmenurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 berupa FotokopiKartu Tanda Penduduk Elektronik

, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Para Pemohonadalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standingdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 harusdinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata Pemohon danPemohon II yaitu: Nama Pemohon , yaitu. dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(bukti P. 2)dan Akta kelahiran (P.3) tertulis Abi Danal Yakin tempat tanggal lahir Jember,31 Desember 1972 sedangkan dalam Akta Nikah (P.1) tertulis Moch Abi DanalYakin tempat tanggal lahir Djember, 31 Desember 1973; Nama ayah Pemohon dalam Akta kelahiran (P.3) dan Kartu Keluarga (P.5)tertulis Moch Marijo sedangkan dalam Akta Nikah (P.1) tertulis WongsoWasiadi; Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik(bukti P.2) dan Kartu Keluarga (bukti P.4) tertulis Pelaihari,

Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon dan Pemohon IIpada Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiranserta Kartu Keluarga para Pemohon;Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodataorang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam aktaakta di atas tentuakan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanyakepastian hukum, untuk itu. diperlukan perubahan sebagaimana mestinya,sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas

Bahwa Penulisan identitas Pemohon dan Pemohon II yang benar adalahsebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan AktaKelahiran serta Kartu keluarga Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, terbukti datapara Pemohon ada yang tidak berkesesuain dan permohonan para Pemohontidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonanan Pemohon danPemohon II a quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertionya administrasi pencatatan perkawinan diKantor

secaraelektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2September 2021 terhadap Pembanding/Kuasa Hukum Pembanding berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021 mengajukan permohonanbanding tanggal 16 September 2021 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Banding Nomor 55/AktaBdg/2021/PN Mtr yang dibuat olehHalaman 2 dari 8 Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT MTRPanitera Pengadilan Negeri Mataram permohonan banding tersebut disertaidengan memori banding yang diterima secara elektronik

melalui sisteminformasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 September 2021 ;Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepadaTerbanding/Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan Negeri Mataram, oleh Terbanding/Kuasa Hukum Terbanding telahdiajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sisteminformasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Oktober 2021, dan telah puladisampaikan kepada Pembanding/Kuasanya secara elektronik melalui

Panitera Pengganti PengadilanHalaman 7 dari 8 Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT MTRTinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupunkuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sisteminformasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga .Hakim Anggota, Hakim Ketua,t.t.d. t.t.d.Purwadi, S.H.,M.Hum. Tati Nurningsih, S.H.,M.Ht.t.d.Masud, S.H.,M.H.PaniteraPengganti,t.td.Putu Dalton,SH.Rincian biaya perkara: Meterai Rp 10.000,00.

Nomor 399 PK/Pid.Sus/2019140) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Blackberry,Warna : Hitam:141) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Blackberry,Warna : Hitam, Model : SQW1001, S/N : 073691569257, IMEI :351852069070513, PIN : 2BEC70EC, yang di dalamnya terdapatkartu SIM Operator : Telkomsel dengan ICCID89621010101103240926:142) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Samsung,Warna : Putih, Model : SMN900, S/N : RF1F40N8H5E, IMEI:358916052364648, yang

di dalamnya terdapat kartu SIM Operator :XL;143) 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone merek samsungdengan model number GT191152 dan Built NumberJDQ39.19152KWUANA6 beserta 2 (dua) buah sim card dengannomor handphone 0811162683 dan 081398961365;144) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Samsung,Warna : Hitam Metalic, Model : GTI9300, S/N : RV1C90AKFAA,IMEI: 353922056978941, yang di dalamnya terdapat kartu SIMOperator : Telkomsel dengan nomor Kode : 6210 0715 6222 202401

,Kapasitas : 8 GB, dengan Nomor Kode : 5126DK21109Q, Sertasoftcase transparan;146) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Nokia, Warna: Biru Hitam, Model : C300, Type : RM614, Code : 059B9Z4, IMEI:Halaman 25 dari 65 hal.

jenis Handphone merek : Blackberry,Warna : Hitam, Model : Bold 9900 RDY71UW, IMEI:359683047540422, PIN: 292D8A24 yang di dalamnya terdapat MicroSD merek : Sandisk, Kapasitas : 4 GB, dengan Nomor Kode :1022304378DN2, dan tidak terdapat Kartu Sim:152) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Oppo, Warna: Hitam, Model : R819, IMEI: 861160020916011;153) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Apple Iphone6, Warna: Gold, Model : A1586, IMEI: 356681081872589;154) 1 (satu) Handphone

jenis Handphone merek : Blackberry,Warna : Hitam:141) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Blackberry,Warna : Hitam, Model : SQW1001, S/N : 073691569257, IMEI :351852069070513, PIN : 2BEC70EC, yang di dalamnya terdapatkartu SIM Operator : Telkomsel dengan ICCID89621010101103240926:142) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek : Samsung,Halaman 53 dari 65 hal.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUDI JAYA OKTOBIANUS Bin RUDI SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana

Menyatakan Terdakwa BENNY JOHN FARERA SEBAYANG BIN MAWAN SEBAYANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara berlanjut dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 2.

Adalah sekumpulan dataelektronik yang digunakan untuk melakukan transasksi elektronik denganmenggunakan alatalat atau media elektronik seoperti komputer, handphone, dan lainlain;Bahwa Informasi elektronik adalah sekumpulan data yang mengandungInformasi dengan menggunakan elektronik;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pacaran dengan Sdri.Derin sejak tanggal 22 Agustus2011 sampai dengan September 2013;Bahwa selama pacaran

, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. setiap orang;2. dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakutiyang ditujukan secara pribadi;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Sedangkan tanpahak adalah perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar hukum;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang tentang Informasi danTransaksi Elektonik yang dimaksud:Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Smd.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,rancangan, foto, electronic data interchange (EDI, surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, Kode

tanda, angka, KodeAkses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapatdipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atauhasilcetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atauhasilcetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai denganHukum Acara yang berlaku di Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa:

Menyatakan Terdakwa BENNY JOHN FARERA SEBAYANG BIN MAWANSEBAYANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara berlanjut danbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hakHalaman 57 dari 59 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Smd.mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisiancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi2.

Nomor 5207/Pdt.G/2020/PA.Sby.beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena Kuasa Penggugat telah mencabut surat gugatannya, maka pemeriksaanperkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya(PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa

Penggugat dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan aslisurat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaHim. 7 dari 10 Pen.

Nomor 5207/Pdt.G/2020/PA.Sby.Majelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena Kuasa Penggugat telahmencabut perkaranya, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untukberacara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkandengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor 5207/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa hasil cetak kutipanpesan percakapan (SMS) antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang bahwa bukti P.2 berupa hasil cetak kutipan percakapanpesan singkat antara Pemohon dan Termohon merupakan bukti elektronik, buktimana dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah bilamana memenuhisyarat formil dan materil bukti elektronik, bahwa terhadap alat bukti tersebutPemohon tidak

dapat menunjukkan sumber dari informasi elektronik seluruhnyasebagai dokumen elektronik yang utuh, sehingga keotentikan, keutuhan danketersediaan bukti tersebut sebagai syarat materil alat bukti elektroniksebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 UndangUndangInformasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, tidak disertai meterai dantidak dinazegelen, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebuttidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga alat bukti tersebutharus