Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 19-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Tjk
Tanggal 12 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 11
  • dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/PKW/0121/56/1996, tanggal 9 September 1996 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bandar Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
    Kota Bandar Lampung;
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah mendapatkan laporannya agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat perceraian ini serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 26-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 04/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 15 Juni 2016 — IR. AGUS RULIE MOCHAMMAD RAHARUSUN, MM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru Selatan, tempat tinggal di Desa Labuang (Kilo II), Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; ---------------------------- Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/KAMAR/SK.TUN/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 telah memberikan kuasa kepada: --------------------------------------------------- 1. MADE RAHMAN MARASABESSY, S.H.; -------------------------- 2. ABI SAMBASI, S.H.; ----------------------------------------------------- 3. MOURITS LATUMETEN, S.H.; --------------------------------------- Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Made Rahman Marabessy, S.H. & Rekan, jalan Raya Tulehu No.14, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah; -------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; ------------------------------------- ---------------------------------------- M E L A W A N ----------------------------------------- BUPATI BURU SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Mangga Dua, Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; ---------------------------- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 182.1/01, tanggal 22 Februari 2016 telah memberikan kuasa kepada: --------------------------- 1. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.; ---------------------------------------- 2. HASAN SLAMAT, S.H., M.H.; ----------------------------------------- 3. HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, S.H.; ------------------------ 4. YANI HAKIM, S.H.; ------------------------------------------------------ Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di jalan A.M. Sangaji, No. 36, Kota Ambon, Maluku-Indonesia ; ---------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; --------------------------------------
199 — 55
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;----------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;--------------4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat (Ir.
    Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;-----------------------------------------------------------------------------6.
    Bahwa jabatan terkahi PENGGUGAT menurut Peraturan Pemerintah No.41tahun 2007 adalah Pembina Tk.IIV/b sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi danInformasi Kab.Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan No.821.23/06/KEP/2015 Tertanggal 2 Maret 2015.
    Republik Indonesia Cq pemerintah KabupatenBuru Selatan Provinsi Maluku.
    Bukti P3 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Bupati Buru SelatanPutusan Perkara Nomor: 04/G/2016/PTUN.ABN Halaman 17 dari 38 Halaman1011121314Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Nomor: 821.23/06/KEP/2015, tanggal 2 Maret 2015, TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan StrukturalEselon II Dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan; Fotokopi sesuai dengan Ash, Surat Pemerintah Kabupaten BuruSelatan Sekretariat Daerah Nomor:
    Informatika Pemerintah KabupatenBuru Selatan, tanggal 18 April 2015;Fotokopi sesuai dengan Asli, Daftar Hadir Pegawai Negeri SipilDinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah KabupatenBuru Selatan, tanggal 5 Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan Asli, Daftar Hadir Pegawai Negeri SipilDinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah KabupatenBuru Selatan, tanggal 4 Agustus 2015;Fotokopi sesuai dengan Ash, Surat Sekretariat Daerah Nomor:822.4/114/1/2016, tanggal 28 Januari 2016, tentang KenaikanGaji Berkala;Fotokopi
    Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNSserta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.Ayat (3). Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhihukuman disiplin.Ayat (4).
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PRAYA Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pya
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDRO SAYEKTI IHSAN BAYUAJI, S.H.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI, S.H.
3.ABDUL HARIS, SH,MH.
4.WAHYUDIONO, SH
5.NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, S.H.
Terdakwa:
TOMI ROMDAN
37 — 0
  • masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA (148)83 M/T warna biru hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka :MH3DG3710LK006112 Nomor Mesin : G3N6E-0006136;
    • 1 (satu) kunci berlogo Yamaha;
    • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha (148) 83 M/T warna hitam atas nama Pemerintah
      Desa Sekaroh;
    • 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha (148) 83 M/T warna hitam atas nama Pemerintah Desa Sekaroh;

    dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sekaroh melalui saksi Mansur selaku Kepala Desa Sekaroh;

    6.

Pengadilan PN SANGATTA Perdata Permohonan
Register : 29-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Sgt
Tanggal 6 Mei 2021 — YOHANES KASIANTO
46 — 14
  • MENETAPKAN:1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Perkawinan Nomor:545/2011 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 16 Maret 2011, yang semula tercantum nama Pemohon bernama Yohanes Kasiyanto diubah menjadi Kasianto;3.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Akta kelahiran anak Pemohon Nomor:19049/DIS/2011 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten
    Kutai Timur tanggal 19 Juli 2011, yang semula tercantum nama Pemohon bernama Yohanes Kasianto diubah menjadi Kasianto;4.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK:6408080208670001 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 04 Oktober 2012, yang semula tercantum nama Pemohon bernama Yohanes Kasianto diubah menjadi Kasianto;5.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan
    Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama pada Akte Perkawinan,nama pada akta kelahiran anak dan nama pada KTP Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;2.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada AktePerkawinan Nomor:545/2011 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten KutaiTimur tanggal 16 Maret 2011, yang semula nama Pemohon itertulisYohanes Kasiyanto diubah menjadi Kasianto;3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Aktekelahiran anak Nomor:19049/DIS/2011 yang diterbitkan PemerintahKabupaten Kutai Timur tanggal 19 Juli 2011, yang semula nama Pemohontertulis Yohanes Kasianto diubah menjadi Kasianto;4.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada KTP dengannomor NIK:6408080208670001 yang diterbitkan Pemerintah KabupatenKutai Timur tanggal 04 Oktober 2012, yang semula nama Pemohon tertulisYohanes Kasianto diubah menjadi Kasianto;5.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama padaAkta Perkawinan Nomor:545/2011 yang diterbitkan Pemerintah KabupatenKutai Timur tanggal 16 Maret 2011, yang semula tercantum namaPemohon bernama Yohanes Kasiyanto diubah menjadi Kasianto;3.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada KartuTanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK:6408080208670001 yangditerbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 04 Oktober 2012,Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pat.P/2021/PN Sgtyang semula tercantum nama Pemohon bernama Yohanes Kasiantodiubah menjadi Kasianto;5.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-01-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 10/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
Zunit Habibullah Ar Rosyid
Tergugat:
Kepala Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
173 — 124
  • Habibullah Ar Rosyid;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Bugel Nomor: 141/37/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, Perihal: Pemberitahuan Rekomendasi Camat atas nama Zunit Habibullah Ar Rosyid;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Camat Polokarto Nomor: 141/585/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang memberikan rekomendasi kepada Penggugat untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Bugel dengan jabatan Kepala Dusun II Pemerintah
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun II Pemerintah Desa Bugel, Kabupaten Sukoharjo;

    • b. Melaksanakan Pengangkatan dan Pelantikan terhadap Penggugat sebagai Perangkat Desa Bugel dalam Jabatan Kepala Dusun II Pemerintah Desa Bugel Kabupaten Sukoharjo;

    6.

    Objek sengketa a quo bersifat konkret karena yangdisebutkan dalam Objek sengketa tersebut tidak abstrak,tetapi berujud atau dapat ditentukan, berupa penetapantertulis mengenai tidak melaksanakan rekomendasi kepadaPenggugat untuk diangkat sebagai Perangkat Desa BugelJabatan Kepala Dusun II Pemerintah Desa Bugel; 3.2.
    Desa Bugel dengan Keputusan Kepala Desa Bugeltentang Pengangkatan Saudara Zunit Habibullah Ar Rosyid sebagaiKepala Kepala Dusun II (Dua) Pemerintah Desa Bugel, KecamatanPolokarto, Kabupaten Sukoharjo; .
    Tergugat tidak dapat melantik Penggugat sebagai KepalaDusun Il Pemerintah Desa Bugel. Kecamatan Polokarto.Kabupaten Sukoharjo; Hal 13 dari 73 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Smg17.
    Jabatan KepalaDusun Il Pemerintah Desa Bugel dengan keputusan Kepala DesaBugel tentang Pengangkatan Saudara Zunit Habibullah Ar Rasyidsebagai Kepala Dusun Il Pemerintah Desa Bugel. KecamatanPolokarto. Kabupaten Sukoharjo;5.
    Mewajibkan Tergugat untuk;Hal 17 dari 73 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Smg1. menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentangPengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan sebagai Kepala Dusun II (Dua) Pemerintah Desa Bugel,Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo; 2. melaksanakan Pengangkatan dan Pelantikan terhadap Penggugatsebagai Perangkat Desa Bugel dalam Jabatan Kepala Dusun Il(Dua) Pemerintah Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, KabupatenSukoharjO; 222 n nn nn nnn nnn nnn nnn
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 17-02-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 26-10-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 16/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 22 Mei 2014 — Pembanding/Tergugat : FATMAWATI
Terbanding/Penggugat : SUHARNIK
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
66 — 0
  • Pembanding/Tergugat : FATMAWATI
    Terbanding/Penggugat : SUHARNIK
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 03-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 383/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 15 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : HASAN NUR, SH Diwakili Oleh : HASAN NUR, SH
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ . KEJAKSAAN AGUNG RI
Terbanding/Tergugat II : R. HERU SUYANTO
39 — 21
  • Pembanding/Penggugat : HASAN NUR, SH Diwakili Oleh : HASAN NUR, SH
    Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ . KEJAKSAAN AGUNG RI
    Terbanding/Tergugat II : R. HERU SUYANTO
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ.KEJAKSAAN AGUNG RI. Jalan SultanHasanuddin No.1 Kebayoran Baru JakartaHal 1 dari 21 hal Put.Nomor : 383/Pdt/2017/PT.MksSelatan; selanjutnya disebut ; TERBANDING semula TERBANTAH /TERLAWAN;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnyabernama : M. TOFAN, SH. MH.; ASHARI SYAM,SH. MH.; M. MUSLIM QODRATULLAH, SH.M.HLi ; MASUD, SH. MH.; MUHAMMAD ILHAM,SH. MH.; ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH; NENGMARLINAWATI, SH.; SRI MELANI, SH. MH.;IVONE DYANAWATY MUNDUNG, SH.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-06-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 42/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pemohon:
WILMAN MARUTA
Termohon:
1.KEPALA PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR HAMPARAN PERAK
17 — 11
  • Pemohon:
    WILMAN MARUTA
    Termohon:
    1.KEPALA PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
    2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR HAMPARAN PERAK
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 21-04-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 02-11-2022
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Llg
Tanggal 1 Nopember 2022 — Agro Rawas Ulu
2.Abdul Wahid
3.Jahidin Bin Kosim
Turut Tergugat:
Pemerintah Desa Sungai Jauh
63 — 31
  • Agro Rawas Ulu
    2.Abdul Wahid
    3.Jahidin Bin Kosim
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Desa Sungai Jauh
Pengadilan PN TONDANO Perdata Tanah
Putus : 17-06-2010 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN TONDANO Nomor 162/PDT.G/2009/PN.TDO
Tanggal 17 Juni 2010 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. KEPALA DINAS PASAR KAB. MINAHASA - 2. KEPALA KECAMATAN SONDER KAB. MINAHASA Cq. KEPALA DESA TALIKURAN KEC. SONDER KAB. MINAHASA
89 — 6
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. KEPALA DINAS PASAR KAB. MINAHASA- 2. KEPALA KECAMATAN SONDER KAB. MINAHASA Cq. KEPALA DESA TALIKURAN KEC. SONDER KAB. MINAHASA
    Pemerintah Repoblik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepoblikIndonesia, Cq. Kepala Dinas PasarKabupatenMinahasa di Tondano;Sebagai : Tergugat I;2. Kepala Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Cq.
    BADI, SH. kesemuanyaPegawai Negeri Sipil pads Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk bertindak gunakepentingan dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kekuatan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTondano pada tanggal 02 Pebruari 2010 dibawa Register Nomor : 20/SK.Prak/201 O/PN.Tdo.
    Marlins Engkol dan H.M Pesik dengan Pemerintah dalam hal iniPemerintah Kabupaten Minahasa, sehingga jual beli dimaksud adalah sah dan beralaskanhukum maka Surat Keterangan kepemilikan nomor 31/KP/ILO4NI.08 dan register tanahNo. 113 Folio No. 19 tertanggal 23 Mei 1942 jugs adalah sah dan berkekuatan hukum .4.
    Bahwa gugatan Penggugat pada Posita point 7 dan 8 di tolak dengan tegas olehTergugat I dan II oleh karena objek sengketa tersebut telah dibeli oleh PemerintahKabupaten Minahasa kepada, pemilik yang sah, dan tanah tersebut memang diperuntukkan untuk dijadikan pasar di daerah Sonder oleh Pemerintah KabupatanMinahasa guna, ditempati oleh para Pedagang yang berjualan di daerah tersebut, danoleh karena, Penggugat selain bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa gugatan.Penggugat juga tidak beralasan
    ;Bahwa pasar tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa;Bahwa setahu saksi setelah bangunan rumah kayu diatas tanah sengketa tersebutdibongkar, make selanjutnya keluarga, Pesik menanami tanah tersebut dengantanaman kopi ;Bahwa nama orang tua penggugat sesuai yang saksi lihat dibatu nisan, ayahpenggugat bernama Simon Pesik dan ibu bernaxna.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-03-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 K/Pdt/2023
Tanggal 16 Maret 2023 — RAMLAN GINTING vs PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN R.I) cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT cq KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, dkk
119 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAMLAN GINTING vs PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN R.I) cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT cq KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, dkk
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 76/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 18 Oktober 2018 — Melwani Almuniardi, ST lawan Pemerintah Negara RI, cq. Presiden RI, cq. Kajagung RI, cq. Kajati Prop. Kal.Sel., cq. Kajari Tanah Laut SEmula disebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanah Laut., - dkk
87 — 43
  • Melwani Almuniardi, STlawanPemerintah Negara RI, cq. Presiden RI, cq. Kajagung RI, cq. Kajati Prop. Kal.Sel., cq. Kajari Tanah Laut SEmula disebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanah Laut., - dkk
    Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq.Kepala Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia cq. KepalaKejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan cq. Kepala KejaksaanNegeri Tanah Laut semula disebut Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanah Laut, selanjuinya disebut sebagai Terbanding semulaTerlawan Penyita;2. M. RIDUAN H als H DUAN bin H ACHMAD S (alm), bertempat tinggal di JalanPropinsi Rt. 002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2021 — LIFERE AGRO KAPUAS
Tergugat:
DHANU WIJAYA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
609 — 291
  • LIFERE AGRO KAPUAS
    Tergugat:
    DHANU WIJAYA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3469 K/Pdt/2016
Tanggal 21 Maret 2017 — PEMERINTAH Rl Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, DKK
75 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH Rl Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, DKK
    PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONALCq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWABARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Jalan RayaSoreang, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung,2. PEMERINTAH RI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWABARAT Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq.CAMAT KANTOR KECAMATAN CIMENYAN,berkedudukan di Jalan Terusan Padasuka Nomor 35,Cimenyan, Kabupaten Bandung,3. PEMERINTAH RI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWABARAT Cq.
    PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq.PEMERINTAH KECAMATAN CIMENYAN Cq. KEPALAHalaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2016DESA KANTOR DESA CIBEUNYING, berkedudukan diJalan Awiligar Raya Nomor 57, RT. 02, RW.01, KecamatanCimenyan, Kabupaten Bandung,4. K. RUSYAD NURDIN atau AHLIWARISNYA, dahulubertempat tinggal di Bandung dan sekarang tidak diketahuidimana domisilinya,5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
PT CYBERS GLOBAL INDONESIA
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK
54 — 31
  • Penggugat:
    PT CYBERS GLOBAL INDONESIA
    Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-05-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 18 Oktober 2022 — GIMASE SETIA SEJAHTERA
Tergugat:
HAFIZUL HAQ
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
44 — 32
  • GIMASE SETIA SEJAHTERA
    Tergugat:
    HAFIZUL HAQ
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-0201 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 56/PDT/2018/PT PLK
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.
75 — 47
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.
    Ayat 2 Sistem Pengendalian InternPemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SistemPengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
    dan/Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT PLKatau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangannegara/ daerah, c.
    Pengoordinasian dan sinergipenyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara/ daerah dan pembangunan nasional bersamasama denganaparat pengawasan intern pemerintah lainnya, g. Pelaksanaan reviu ataslaporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat, h.
    Pelaksanaansosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistempengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintahdaerah, dan badanbadan yang di dalamnya terdapat kepentingankeuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/ atauPemerintah Daerah, i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkanpenugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan, j.Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasijabatan fungsional auditor, k.
    192 Tahun 2014Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, PeraturanBadan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang StandarPemeriksaan Keuangan Negara, Standart Audit Intern PemerintahIndonesia, Permenpan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standart Audit APIP,Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia olehAsosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tanggal 30 Desember 2013,Pasal 1 Angka 22 Undang Undang
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 181/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 18 Nopember 2019 — BAIQ INDUWATI Diwakili Oleh : WINDA RATNANINGRUM, SH
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB
Terbanding/Tergugat II : ANGGI SUWITO Direktur PT. Hasta Karya Darma
56 — 20
  • BAIQ INDUWATI Diwakili Oleh : WINDA RATNANINGRUM, SH
    Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB
    Terbanding/Tergugat II : ANGGI SUWITO Direktur PT. Hasta Karya Darma
    GUBERNUR/PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARABARAT, berkedudukan di Jl. Pejanggik, KotaMataram, yang dalam hal ini memberikan Kuasakepada: H. RUSLAN ABDUL GANI, SH., (KepalaBiro Hukum Setda Prov. NTB), FATIMAH RITAWATISIREGAR, SH., M.Si. (Kepala Bagian BantuanHukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Prov.NTB) dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH., MH. Putusan No. 181/PDT/2019/PT.MTR. Hal 1 dari 11(Kasubbag Sengketa Hukum Setda Prov.
    Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tersebut saat ini diakuisebagai tanah asset Pemerintah Daerah Propinsi NTB (Tergugat 1) yangdijadikan Lokasi Work Shop Dinas PU Prov. NTB.6. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 1, tanah sengketa sebagaiasset Tergugat 1 tersebut diperoleh/ berasal dari hasil ruislag antaraPutusan No. 181/PDT/2019/PT.MTR.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 09-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 7 / PDT.G / 2015 /PN.Tgt.
Tanggal 9 September 2015 — Aminullah S.Sos Bin Achmad Maggu - Kantor Kelurahan Tanah Grogot - Pemerintah Kabupaten Paser - Kantor Kecamatan Tanah Grogot - Bank Kaltim Cabang Tanah Grogot
75 — 14
  • Aminullah S.Sos Bin Achmad Maggu- Kantor Kelurahan Tanah Grogot- Pemerintah Kabupaten Paser- Kantor Kecamatan Tanah Grogot- Bank Kaltim Cabang Tanah Grogot
    TanahGrogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur selanjutnyadisebut sebagai pihakTERGUGAT Il;Pemerintah Kabupaten Paser: beralamat di Jl. Noto Sunardi No.1 Tanah Grogot, Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timurdalam hal ini di waliki oleh H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-11-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 19 April 2022 — TITAN INVESTAMA NASIONAL
2.PEMERINTAH RI Cq DEPKUMHAM Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN RAHASIA DAGANG
48 — 33
  • TITAN INVESTAMA NASIONAL
    2.PEMERINTAH RI Cq DEPKUMHAM Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN RAHASIA DAGANG