denganketentuan yang berlaku;Atau,Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya (ex Aquo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula =menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah wmeskipunmenurut relaas panggilan tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal23 Februari 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untukhadir di persidangan;Bahwa untuk memenuhi PERMA

bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg danPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang wmediasiHal 9 dari 18 Salinan Put.No.0008/Pdt.G/2012/PA.Arodalam perkara perdata harus~ dilakukan mediasi, meskipunTergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga prosesmediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakimtetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat' kepadaPenggugat agar rukun kembali' sebagai suami isteri, tetapitelah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat(3) Perma

tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahHal 13 dari 18 Salinan Put.No.0008/Pdt.G/2012/PA.Aronomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telahterbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf = (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma

maka Majelis Hakimmenganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya atau Tergugat telahmelepaskan haknya, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg joPasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka telah terdapatcukup alasaan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraini tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek ;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini akandilanjutkan maka sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakimberdasarkan ketentuan PERMA

RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan, wajib untuk melaksanakan Proses Mediasi diantara parapihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara inidilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek maka ProsesMediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa sekalipun Proses Mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh ketentuan PERMA RI No.

149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambilalin pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yangberbunyi sebagai berikut :Y elle 548 cm ald oralanall elS> G0 ASL oll we) os97Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.MrbMenimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalamyurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal73 ayat (1) Undangundang nomor

suatuhalangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuaipasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbuny) :din dule Gils Gy ja Gi Lal Cle elieArtinya :"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib)apabila ada hujah ( bukti ) yang dikemukakan Penggugat Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHm. 6 dari 14.

permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkanbahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Kadek Tedi Adi Stiawan lahir tanggal 4 Oktober 2002 kini usinya 17 tahun dengan Ni Made Candra Adiari karena telah berpacaran terlewat batas yang mengakibatkan kehamilan;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon,calon istri dari anak Pemohon, orang tua calon istri, dengan demikian secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

Dengan demikian ketentuan pasal 12 PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya pada pokoknya menyatakan bahwa telah berpacaran terlewat batas hingga akhirnya hamil juga menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai orang tua mereka tidak memaksakan anaknya untuk kawin karena datang dari kKemauan anak

yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan para pemohon dapat untuk dikabulkan;Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Padt.P/2020/PN AmpMenimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untukselurunnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan dan mengingat Pasal 7 ayat (1) Undangundang No 16Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, Perma

Pasal 6ayat 3 Perma nomor 3 tahun 2019, Pemohon memiliki kualitas hukum sebagaiPemohon untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan DispensasiKawin untuk Anak Pemohon bernama Meilina Novita Sari Binti Sukardi untukmenikah dengan calon suami bernama Dika Andreanto Bin Didik Susanti, olehkarena Anak Pemohon baru berusia 17 tahun 5 bulan maka KUA KecamatanKaliwungu Kabupaten Kudus menolak menikahkan Anak Pemohon denganCalon suami padahal hubungan keduanya telah

telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Pemohon dan calon suamisudah lama saling kenal dan akan menikah yang didasari sudah salingmencintai, Anak Pemohon dan calon suami sudah sering berduaan dan tidakdapat dipisahkan serta tidak ada paksaan dari siapapun juga untukmelaksanakan perkawinan dan antara Anak Pemohon dengan calon suaminyatidak halangan secara syari maupun undangundang untuk menikah;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan persyaratanadministrasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 Perma

tersebutmendukung keterangan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rencanaperkawinan tersebut atas kehendak kedua calon pengantin dan tidak adapaksaan serta tidak ada unsur transaksional, dan kedua orangtua calonpengantin bersedia membantu dan membimbing mereka setelah menjalanihidup berumah tangga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16Hal. 12 dari 15 Penetapan No. 234/Pdt.P/2020/PA.Kdshuruf c, i dan j Perma

dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dansesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz ilhalaman 405 yang berbunyi:AY ga Y alte gg8 Geng al Cabell alsa Cpe aSla Cll (22 inArtinya :"Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilanitu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*.Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHal. 6 dari 13 halaman Put.

dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dansesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz Ilhalaman 405 yang berbunyi:AY gm Y alle gg8 Geng ald Crahieall alsa Cpe Sle I (ea inArtinya :"Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilanitu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*.Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHal. 6 dari 13 halaman Put.

dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dansesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz Ilhalaman 405 yang berbunyi:OF (503 coll ASLa Gye lS Cpeheall ld Gay sed alle Y Gs alArtinya :"Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilanitu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*.Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHal. 6 dari 13 halaman Put.

serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan olehsuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dansesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secaraVerstek, sebagaimana pendapat ahli figin dalam kitab Tuhfah Juz Xhalaman 164 yang berbunyi :Ain ule Gils cy jile Gi LSI te elo)Artinya :"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir(ghaib) apabila ada hujjah ( bukti ) yang dikemukakan Pemohon Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Hal. 6 dari 13 halaman Put.

No. 151/Pat.G/2021/PAKdgTgl. 12 Agustus 2021dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat(2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang

dan sesuaipasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dengan pendapatahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagaiberikut:wr, els yrobluoll elS> yo eS I 5 Yoa) > Y pllb 99Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ita tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor O01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatiHIm. 7 dari L4 Putusan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.Mrbkepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor O01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalamyurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal73 ayat (1) Undangundang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimHal. 7dari14 halaman Nomor 0868/Pdt.G/2015/PA.MtpMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat (1) PERMA

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

ald Gas 94 all Y Ga 4Artinya : *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yangZhalim dan gugurlah haknya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahaHal. 6 dari 13 halaman Put.

No. 59/Pdt.G/2019/PAKdgTgl. 21 Maret 2019menasihati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh medias;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat

tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena antara Penggugatdan Tergugat terjadi perselisihan

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat

(2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyataHal. 7 dari14 halaman Nomor 0534/Pdt.G/2016/PA.Mtpbahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus

Membebankan biaya perkara menurut hukumBahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadirmenghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehatiPemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masihdibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batasusia menikah serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untukmenikahkan anaknya;Bahwa, kemudian dibacakanlah

Demikian pula calonmempelai wanita dan calon istri serta calon besan hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikannasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepadaPemohon, anak Pemohon, Calon istri dari anak Pemohon serta calon besan dariPemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menundasampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yangditentukan oleh undangundang serta memberikan Nasehat sesuai Perma No

5tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal12 Ayat 2, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonandalam pengertian Voluntair (tanopa adanya pihak lawan) yang harus diputusdalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon sertamendengar

Putusan Nomor 0033/Padt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa sejak anak berumur 2 tahun lebih keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran

berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakimberusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnyauntuk bercerai serta membina kembali rumah tangga sakinah mawaddahwarahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugattetap pada perinsifnya semula;Bahwa sesuai dengan PERMA

secara sah, resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor: 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan denganmemberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugatagar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasildan untuk memenuhi maksud PERMA

No.1 tahun 2008 yang telah diubahdengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya perdamaikanmelalui proses mediasi oleh mediator Drs.Abd.Halim Zailani akan tetapi upayadamai tersebut tetap gagal;Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan.Percekcokkan dan pertengkaran secara teruSs menerus yang mengakibatkanantara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember tahun2015 yang lalu, dan selama

Pasal 6ayat 3 Perma nomor 3 tahun 2019, Para Pemohon memiliki kualitas hukumsebagai Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan DispensasiKawin untuk anak Para Pemohon bernama Umi Sapyani Ega Pratiwi bintiMuhamad Taroh untuk menikah dengan calon suami bernama Nasrul Ulum binLegiman, oleh karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan makaKUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menolak menikahkan anak ParaPemohon dengan Calon suami padahal

pokoknya anak Para Pemohon dancalon suami sudah lama saling kenal dan akan menikah yang didasari sudahsaling mencintai, anak Para Pemohon dan calon suami sudah sering berduaan,keduanya tidak dapat dipisahkan serta tidak ada paksaan dari Ssiapapun jugauntuk melaksanakan perkawinan dan antara anak Para Pemohon dengan calonsuaminya tidak halangan secara syari maupun undangundang untuk menikah;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan persyaratanadministrasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 Perma

kemelahirkan anakananak Pemohon dan keterangan saksi yang mendukung keterangan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rencanaperkawinan tersebut atas kehendak kedua calon pengantin dan tidak adapaksaan serta tidak ada unsur transaksional dan kedua orangtua calonpengantin bersedia membantu dan membimbing mereka setelah menjalanihidup berumah tangga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16huruf c, i dan j Perma

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg danpendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyisebagai berikut :57 Y ellie 969 cr a9 nalatall pIS2 oe ASIF wall ws2 8Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ta termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Mrb1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui Penggugat

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telahberusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasilsebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 2 Agustus 2017;Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha memediasi kembali, danberdasarkan pasal 25 jo 33 jo PERMA No 1 Tahun 2016 dilakukan oleh salah satuMajelis Pemeriksa perkara, yaitu Nur Lailah Ahmad, yang kemudian upaya damai tersebutberhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 September 2017, dimana Pemohonmemasukkan kesepakatan

Pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitumhuruf b dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates;Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 25 jo pasal 33 PERMA No 1 Tahun2016, kesepakatan perdamaian yang telah tercapai antara Pemohon dan Termohon,dituangkan dalam amar putusan.Menimbang, halhal yang terdapat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 28September 2017 tersebut

Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat(2) PERMA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohonyang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalil syar'lyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkkan permohonan Pemohon;2.