2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui

Menyatakan Terdakwa Agus Salim Als Agus Bin Misran telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hakmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,memhawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammihknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 12/DRT/ Tahun 1951;2.

Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atassegala perbuatannya menurut hukum ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaselanjutnya ditunjuk hal hal seperti termuat dalam berita acara persidangandan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandalam putusan ini ;Halaman 9 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN.RtaMenimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitumelanggar Pasal

2 Ayat ( 1 ) Undang Undang RI Nomor 12 / DRT / 1951;Menimbang, bahwa majelis Hakim akan membuktikan dakwaan PenuntutUmum tersebut dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwamelanggar melanggar Pasal 2 Ayat ( 1 ) Undang Undang RI Nomor 12/ DRT /1951, yang unsur unsurnya sebagai berikut;1.

2 ayat ( 1 ) Undang undang RINomor 12 / DRT / 1951;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta fakta yang membuatMajelis Hakim ragu akan kemampuan bertangung jawab dari terdakwa, yangrelevansinya Majelis tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar danatau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan yang dilakukan terdakwa

2 ayat ( 1 ) Undang Undang RINomor 12 / DRT / Tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan denganperkara ini ;MENGADILI:.

Menyatakan Terdakwa ERPANSYAH Bin ARDIANSYAH, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanatanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata penusuksebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU DaruratNo. 12 tahun 1951.2.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukankeberatan (eksepsi) ; Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntutumum mengajukan sSaksisaksi dipersidangan yang didengarketerangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut1.

2 ayat (1) UU Drt No.12Tahun 1951, yang unsurunsur pasalnya sebagai berikut : 1.

2 ayat(1) UU Drt No.12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada terdakwa telahterpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan,yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, majelis hakim tidakmenemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawabpidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar danterdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah11ia lakukan, karenannya harus dijatuhi

2 ayat (1) UU Drt.

2 Ayat (1) PERPRES Nomor77/2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo Pasal 8 PERPU Nomor 8/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 1 Ke3 e jo Pasal 6 Ayat (1)huruf b UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriNgawi tanggal 18 Desember 2012 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa SUPARMI Binti DASIMANterbukti bersalah melakukan tindak pidana Selainprodusen, distributor dan pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggalmelanggar Pasal 13 Ayat (2) jo Pasal 22 Ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor 17/MDAG/PER/6/2011 jo Pasal 2 Ayat (1)PERPRES Nomor 77/2005, jo Pasal 8 PERPUNomor 8/1962 jo Pasal 1 Ke3 e jo Pasal 6 Ayat (1)Huruf b UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor

2 Ayat (1) PERPRES Nomor77/2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo Pasal 8 PERPU Nomor 8/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 1 Ke3 e jo Pasal 6 Ayat (1)Huruf b UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi danperbuatan Terdakwa yang telah dilakukan beberapa kali dan Majelis HakimTingggi juga tidak mempertimbangkan perkembangan di masyarakat bahwakelangkaan pupuk

2 Ayat (1)PERPRES Nomor 77/2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi SebagaiBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 1 Ke3 e jo Pasal 6 Ayat (1) Huruf bUndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dipidanadengan pidana penjara selama lamanya 2 (dua) tahun dan hukuman dendasetinggitingginya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum mencerminkanrasa keadilan di masyarakat ;Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMI Binti DASIMAN yang dalampersidangan

2 Ayat (1)Hal. 9 dari 9 hal.

No.340 K/Pdt.Sus/2010Arbitrase atau Majelis Arbitrase ;Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepailitan, hutang Termohon telah jatuh tempo dan dapatditagih ;ADANYA KREDITUR/NASABAH LAINBahwa di samping Pemohon, Termohon mempunyai ratusan kredituratau nasabah, yakni antara lain namun tidak terbatas :1. RATNASARI KOENTJORO, beralamat di Jalan Mojoarum VII/26, Surabayasenilai Rp. 129.000.000, (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;2.

BEATY SOETOPO, beralamat di Jalan Donowati 5/27, Surabaya senilaiRp. 2.000.000.000, (dua milliar rupiah) ;Bahwa permohonan ini menurut hemat Pemohon telah memenuhi antaralain unsurunsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Kepailitan dan karenanya menurut hukumharus dipailitkan ;Bahwa dalam rangka pengurusan dan pemberesan budel pailitTermohon apabila Termohon telah dinyatakan pailit, maka mengingat Termohonmempunyai kewajiban yang cukup besar dan

No.340 K/Pdt.Sus/2010masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif,sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UndangUndang Kepailitan :Bahwa guna menampung pertimbangannya Judex Facti, sebagaimanadikemukakan diatas, maka Pasal 8 ayat (1) dari UndangUndangKepailitan menyebutkan : Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat faktaatau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratanuntuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)telah dipenuhidan

juga Pasal 121 ayat (1) UndangUndang Kepailitan menandaskanlebih lanjut :"Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokkan piutang,agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawasmengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit2.2 Bahwa faktafakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana danmemenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat(1) UUK di atas, telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dengan adanyaBuktibukti P1, P2, P3, P4, dan P5 ;3.3

2 ayat (1) UndangUndang Kepailitan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Mengenai alasanalasan ke 1 sampai dengan ke 2 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, karena walaupun izin usaha dari PT.Antaboga Delta Securitas Indonesia tidak dicabut dan UndangUndangKepailitan tidak mengatur hal ini, tidaklah berarti Kewenangan mengajukanpermohonan

Koexim MandiriFinance), beralamat di Menara Mulia Lt. 20, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav. 910, Jakarta Selatan;Bahwa oleh karena unsur pokok kepailitan, yaituadanya 2 (dua) atau lebih Kreditur serta adanya utangyang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, telahterpenuhi secara sumir atau sederhana sebagaimanadiisyaratakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4)Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang UndangKepailitan dan Penundaan Kewajiban

Argo IntanGriyatama dan kawankawan tersebut harus ditolak;Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikandasar untuk menolak permohonan Kasasi yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pasal 2 ayat (1)Undang Undang Kepailitan:"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dantidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telahjatuh waktu) dan dapat ditagih, dinyatakan pailitdengan putusan pengadilan, baik atas permohonannyasendiri maupun atas permohonan satu~ atau lebihkreditornya";Pasal

8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan:"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkanapabila terdapat fakta atau keadaan yang terbuktisecara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakanpailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)telah dipenuhi";Penjelasan:"Yang dimaksud dengan fakta atau. keadaan yangterbukti secara sederhana" adalah adanya fakta duaHal. 17 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuhwaktu. dan tidak dibayar.

2 ayat (1)telah dipenuhi";Penjelasan:"Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yangterbukti secara sederhana" adalah adanya fakta duaatau lebih Kreditor dan fakta utang yang telahjatuh waktu dan tidak dibayar.

2 ayat (1) jo.Pasal 8 (4) UndangUndang Kepailitan telah terpenuhidan memenuhi syarat untuk Para Termohon PeninjauanKembali dinyatakan pailit, dan pertimbangan MahkamahAgung RI dalam putusan perkara Kasasi No. 66K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 ~=~Februari 2010 yangmenyatakan bahwa perkara ini bukan kewenanganPengadilan Niaga adalah keliru;.

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapatlarangan larangan Hukum Islam

sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada 15 Desember 2000 di Malaysia dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiHal. 5 dari 8yang ditunjuk, Sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang

disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukunhingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak.3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim,dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurutperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugatdan atau keberatan sebagai pasangan suam1 istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas maka pernikahanPemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal

2 ayat (1) dan Pasal 64Undangundang nomor tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islamsebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon IJ agar perkawinan yangdilaksanakan pada tahun 1993 di Desa Watangcani, Kecamatan Bontocani, KabupatenBone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannyaadalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum

pernikahan tersebut, maka yangbersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Makamah Agung Nomor Tahun 2015pasal 12 ayat (4), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islamtersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhabSyafiiy dalam kitab AlFigh alaa AlMazaahib AlArbaah karangan

2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Tson dan Doni dengan mas kawinberupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai,kemudian status Pemohon adalah jejaka dalam usia 30 tahun sedangkan statusHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.BotgPemohon II adalah perawan dalam usia 18 tahun serta antara Pemohon danPemohon II tidak ada hubungan mahram;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islamberkenaan dengan rukun dan syarat Perkawinan jo pasal

2 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 menegaskan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas perkara aquo mengingat pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa segala

status hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan Hukumadalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertibandan keseimbangan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangantersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan sahnya Suatuperkawinan adalah telah terpenuhinya rukun dan syaratsebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal

2 ayat (1) UndangundangNomor 1 tahun 1974, akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Botgtahun 1974 juga menegaskan bahwa adanya kewajiban administratif untukmencatatkan tiaptiap adanya suatu perkawinan;Menimbang, bahwa atas berkenaan dengan itu maka Majelis Hakimberpendapat bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipisahkan, dikarenakan kewajibanadminitratif tersebut

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon iI tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang beriaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islamsebagaimana tersebut

pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1993 di Dusun Pappolo, Desa Wellulang,Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiyang ditunjuk, sesuai maksud

Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (d),terhadap perkara voluntair itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaansidang keliling dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkandengan hakim tunggal.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :ac og aaliy tl clGYHal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 733/Pdt P/2014/PA. ip.

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapatlarangan larangan Hukum Islam

sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2005 di Desa Lemoape, KecamatanPalakka, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.Hal. 5 dari 8Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiyang ditunjuk

, Sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbuny :Artinya :" Tidak sah pernikahan (Sseseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab lanatul Thaalibin Juz IVhalaman 254 yang artinya pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapatdikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan laranganHukum Islam sebagaimana

tersebut pada Pasal 4 KH.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 1983 di Dusun Laggoppo, DesaMassangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiyang

ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adilHal. dari 7 Pen.

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Isiamsebagaimana tersebut

pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 28 September 2003 di Dusun Taretta, DesaWaemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa permikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpemikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiyang ditunjuk, sesuai

maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (qd),terhadap perkara voluntair itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaansidang keliling dan dilaksanakan dalam peiayanan terpadu dapat disidangkandengan hakim tunggal.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Jac g wlis ol Wl elyArtinya :" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan

Bahwa antara Pemchon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Isiamsebagaimana tersebut

pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2009 di Dusun Taretta, DesaMampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dapat di stbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiyang ditunjuk, sesuai

maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (d),ternadap perkara voluntair itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaansidang keliling dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkandengan hakim tunggal.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Uae og why cg!

Bahwa antara Pemonhon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan laranganHukum Islam sebagaimana

tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2003 di Dusun Tajuru, Desa Mallahae,kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiyang ditunjuk, sesuai

maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbuny!

Menyatakan terdakwa Nana Supriatna Bin Solihin bersalah melakukan tindak pidanatanoa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan tanpanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjatapemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat RI

karena terdakwa khawatir apabila sewaktuwaktu saat terdakwasedang nongkrong diserang oleh orang yang memusuhi terdakwa; Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawasenjata tajamMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal sebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) UndangUndang Darurat RI Nomor : 12Tahun 1951.yang unsur unsurnya sebagai berikut : Barang siapa ; Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan tanpanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkandari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap

terang perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukumMenimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yangtelah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkandengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan akanditetapbkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandihukum maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Undangundang darurat No.12 tahun 1951 sertaketentuan ketentuan hukum lain yang berkenaan dalam perkara ini ;MENGADILI; Menyatakan terdakwa NANA SUPRIATNA Bin SOLIHIN tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK MENGUASAI MEMBAWA SENJATA TAJAM; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Hal. 5 dari 8Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makapernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat laranganlarangan

Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il agarperkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1989 di Dusun T.Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan

pada instansiyang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (qd),terhadap perkara voluntair itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaansidang keliling dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkandengan hakim tunggal.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya:" Tidak sah pernikahan (seseorang

Menyatakan terdakwa SYAHRIL PUTRA PRATAMA Bin MUNAWIRRAHMAN berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, terdakwasebagai subjek hukum bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpahak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951dalam Dakwaan tunggal;2.

SelanjutnyaHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Kgnsaksi dan terdakwa serta barang buktinya diamankan kePolsek PadangBatung untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidakdiajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan

2 Ayat (1) UndangUndangDarurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;Atas dakwaan ini maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yangberdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksisaksi danbarang bukti yang saling berkesesuaian maka dipertimbangkan dakwaanpertama melanggar pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 tahun1951yang unsurunsurnya sebagai berikut :Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Kgn1.

2 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12tahun 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atausenjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barangbarang yangnyatanyata dimaksud untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untukpekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengansah pekerjaan atau yang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai barang pusakaatau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);Menimbang, bahwa pengertian pasal 2 ayat (2) UndangUndang

2 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 tahun 1951,dan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1.

2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 TentangMengubah Ordonnantietdelijke Bizondere Strafbepalingen (STBI 1948Nomor 17) dan Undangundang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun1948 dalam Dakwaan Tunggal;2.

2 ayat (1) Undangundang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke bijzonderestrafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undangundang Republik Indonesiadahulu Nomor 8 tahun 1948 yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek, ofstootwapen );Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Republik Indonesia Nomor

Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang DaruratRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MengubahOrdonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) danUndangundang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum maka

2 ayat (1) Undangundang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke bijzonderestrafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undangundang Republik Indonesiadahulu Nomor 8 tahun 1948, Undangundang Nomor 8 tahun 1981 danmemperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lainyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin MAKNAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak membawa senjata penikam atau senjata penusuksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatifKesatu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL BinMAKNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan.3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.4.

2 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 tahun 1951.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin MAKNAN pada hariKamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaktidaknya pada Tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi SAPARDIRAHMAN ZAIN yang terletak di Dusun Gubuk Pedaleman, Desa Korleko,Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan

2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12tahun 1951 atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke1 KUH Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimukapersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusunsecara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif KesatuPenuntut Umum yaitu melangar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

2 ayat(1) UndangUndang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Ssecara sah danHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Selmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauhpengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaanpersidangan perkara

2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor12 Tahun 1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.