SAKSI Il, umur 48 tahun, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yangmenerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di UjungPandang sekitar satu minggu, kemudian pindah di Tanjung Selor hinggasekarang, dan selama Pemohon dengan Termohon berumah tanggaberumah tangga telah dikaruniai tiga

ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasisebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakandan Majelis sudah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agarrukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan statusPemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Daerah Bulungan yangterikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian, dalamkaitannya dengan permohonan perceraian yang diajukannya di PengadilanAgama Tanjung Selor;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian dan berkedudukan sebagai Pihak Pemohon wajib memperoleh izindari pejabat/ atasanya, sedangkan yang berkedudukan sebagai Termohonwajib mendapatkan surat keterangan dari pejabat/ atasannya, sebagaimanadimaksud Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 tentangPemberian izin Perceraian dari PJ.

Bupati Bulungan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas , dalam perkara aquo Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan/ melengkapiSurat Izin dari pejabat/ atasan sebagaimana dimaksud di atas dengan nomor :Putusan No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Tse hal 6 dari 12800/35/BKDII/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 bukti , maka Majelis Hakimtelah cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksisaksi ,Pemohon

TERGUGAT pernah menjalin hubungan dengan wanita lain danperempuan yang menjalin hubungan dengan TERGUGAT tersebutsampai mengalami kehamilanBahwa TERGUGAT juga selalu memaksa PENGGUGAT untuk pindahtinggal di kota Kendari dan hal tersebut tidak bisa dituruti olehPENGGUGAT karena PENGGUGAT mempunyai pekerjaan tetap sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) tepatnya sebagai salah seorang guru di SMP 3Tomia Timur, sedangkan TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap dikota Kendari.Bahwa Puncak keretakan hubungan

Tomia Timur kabupaten Wakatobi.Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah telahmemperoleh izin cerai tertulis dari atasan yakni BUPATI KabupatenWakatobi yang dalam hal ini atas nama bupatati Wakatobidiwakili/ditandantangani oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Wakatobidengan Nomor: ;Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, PENGGUGAT mohon agar KetuaPengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili

MajelisHakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aequo etbono)Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakilikuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya, maasingmasing hadir sendiri dipersidangan.Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahdapat memperoleh/menyerahkan surat izin perceraian No. , tanggalwnennnnnnn=nn === dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wakkatobi maka majelis hakimmenyatakan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat

Negeri Sipil , sedangkan Tergugat tidakmempunyai pekerjaan tetap di Kendari, kemudian pada 11 J anuari 2011,antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat lalu upayaperdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasilkarena Tergugat tetap berkeras tinggal di Kendari dan tidak mau tinggal diwana nnnnn === , maka Penggugat dinilai tetap tinggal di rumah kediamanbersamanya di Kabupaten Wakatobi, kemudian Tergugatlahyang

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai wanna nnnnn === Kabupaten Wakatobi telah memperoleh izin perceraian dariPemerintah Kabupaten Wakatobi melalui surat Keputusan PemberianIzin Perceraian No. , yang dikeluarkan oleh SekretarisDaerah Kabupaten Wakatobi pada tanggal , maka MajelisHakim berpendapat bahwa sudah semestinya apabila Penggugatmengajukan gugatannya di Pengadilan Agama BauBau untukmemeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini karena wn Kabupaten Wakatobi

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperolehSurat izin perceraian dari atasan Penggugat, yang di keluarkan oleh Kepala KantorKementrian Agama Kota Baubau Nomor 01 tahun 2018, tertanggal 7 Agustus2018;9.

G/2018/PA Bb.Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementrian Agama Kota Baubau, telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkansurat keputusan izin perceraian dengan Nomor 1 tahun 2018, tertanggal 7 Agustus2018, yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai

;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukanperceraian di Pengadilan sudah tentu melekat aturan yang berlaku pada dirinya untuktertidb administrasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 PeraturanPemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PeraturanPemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil;Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, telah ternyataPenggugat yang merupakan Pegawai Negeri

G/2018/PA Bb.memenuhi syarat administratif selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukanperceraian;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang,maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendakioleh pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. pasal 143 ayat (

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;11.Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untukbercerai dengan Tergugat berdasarkan surat keputusan Walikota PekanbaruNomor: 372 tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang pemberian izinperceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Nilawati;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini denganmenanggil Penggugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan

dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalamupaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidakberhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir,selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmengajukan surat Izin Atasan Nomor: 372 tahun 2014 yang dikeluarkan olehWalikota Pekanbaru tanggal 24 April 2014;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa:1.

No.564 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dankembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),untuk memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat IzinAtasan Nomor: 372 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota

PUTUSANNomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Grtaia 5M yak SN al abyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Pasca Sarjana, tempat kediaman di Perum SawungSari Wates Blok A No. 12, RT. 002 RW. 017, Desa Godog,Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dalam

Saksi , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kp.

Kondang Rege, RT. 010 RW. 012, Kelurahan Regol,Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, di persidangan telah memberikanketerangan di bawah sumpah sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena samasamasebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 20093;e Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;e Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Perum Saung Sari Wates, Desa

Saksi ll, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 115, RT. 005 RW. 003, KelurahanJayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, di persidangantelah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman;Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;Bahwa, setahu saksi setelah menikah

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, dimana menurut ketentuan, apabilamelakukan perceraian harus terlebin dahulu memperoleh izin dari Pejabat yangberwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Jo.

PENETAPANNo. 0008/Pdt.P/2012/PA.CrpBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:1 ISDIYANTO bin MADIONO, umur 34 tahun, Agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SLB NegeriKepahiang, bertempat tinggal di Jalan Madrasah RT.11 RW.

IV No. 23Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten RejangLebong, sebagai PEMOHON I;2 MELIANA binti GURATNO, umur 30 tahun, Agama Islam,pendidikan Sl, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMKN 1Kepahiang, bertempat tinggal di Jalan Madrasah RT.11 RW.

belum dikaruniai anak;Bahwa, NAZWA FADHILAH adalah anak dari NURAINI binti ZAINIsebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 17002LU011020120017Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 01Oktober 2012;Bahwa, orang tua tersebut sebagai wiraswasta dan tergolong orang tidak mampu,sehingga masa depan anak kemungkinannya akan lebih baik bila diadopsi olehPemohon;Bahwa, Pemohon akan memelihara dan mengasuh anak tersebut layaknya anakkandung sendiri;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) berkecukupan untukmemenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan hidupnyaseharihari, biayapendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya ;Bahwa, permohonan pengangkatan anak ini diajukan untuk kepentinganpemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama NAZWA FADHILAH;Bahwa, berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, Pengadilan

Negeri Sipil dan mereka adalah orang baik,tidak pernah dipidana;Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah merawat Calon AnakAngkat secara baik dan tidak pernah menyakiti jasmaninyaBahwa Pemohon I dan Pemohon IJ membenarkan buktibukti surat danketerangan para saksi dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikankesimpulan yang intinya tetap dengan permohonannya serta mohon agar dijatuhkanpenetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acarapersidangan yang

Telp. 02873878008,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2016,sebagai Pemohon;Melawan:TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan D4, bertempat tinggal di Dukuh XXXX RT 01 / RW02 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumensebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa buktibukti yang diajukan dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang

isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahanatau penambahan;Bahwa atas permohonan Pemohon, pada pesidangan tanggal 24Nopember 2016 Termohon memberikan jawaban secara lisan yang padapokoknya bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalildalilpermohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonoan ceraiPemohon ;Bahwa pada taha replik dan dupliknya Pemohon dan Termohon padadasarnya tetap pada permohonan dan jawabannya semula;Bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil (Guru SDNAdiwarno) XXXX yang masih aktif, maka dengan adanya permohonan cerai dariPemohon, Termohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomo 10 Tahun 1983, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiapPNS yang mau melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;Bahwa

Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(Guru SDN Adiwarno) XXXX yang masih aktif, maka dengan adanyapermohonan cerai dari Pemohon, Termohon terikat dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.

tanggapan terhadap Kontra memori bandingyang pada pokoknya:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI Masih mempersoalkan surat izin yang di keluarkan oleh pejabat atasanPemohon yang dinilai premature oleh Termohon/Pembanding;DALAM POKOK PERKARA Masalah Termohon/Pembanding yang masih keberatan (Tidak maudiceraikan oleh Pemohon/Terbanding);DALAM REKONPENSI Tentang pembagian gaji Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Tentang pembagian gajiPemohon/Terbanding sebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkanketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Termohon/ Pembandingdalam eksepsi dan dalam pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding merasaperlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa anggapan Termohon/Pembanding tentang suratizin Pemohon/Terbanding Nomor 474.2/0190/101.6.10/2018 tertanggal 23Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan WilayahKota Malang

2015 harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding harus sudah dianggapmempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki yangamar selengkapnya sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tingkat Banding;DALAM REKONPENSITentang pembagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbandingsebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, nafkah madiyah dan hartabersama (gono gini).Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikanpertimbangan terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang pembagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19883, telah diajukan olehTermohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding

Negeri Sipil tidak dapat diterima;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biayaperkara ditingkat pertama sebesar Rp 916.000,00 (sembilan ratusenambelas ribu rupiah); Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019Miladiyah, bertepatan dengan

PUTUSANNomor 27/Pdt.G/2020/PA.TulSayaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yangdilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkarapermohonan cerai talak yang diajukan olehPEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rat, 25 September 1968, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Si, tempat kediaman di Ohoi Rat,Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten MalukuTenggara

hukumBahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izindari atasan sesuai peraturan yang berlaku;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;Hal. 3 dari 12 Hal.

TulPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, makatelah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo.

negeri sipilharus sesuai menurut peraturan yang berlaku, dan alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan olehPemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat administratif menurut aturanhukum yang berlaku bagi seorang pegawai negeri sipil yang hendakmengajukan perceraian, hal tersebut sesuai

PUTUSANNomor : 237/Pdt.G/2013/PA.PtkBISMILLAAHITRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ceraitalak yang diajukan oleh :PEMOHON, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK,sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif guna memenuhimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, di depan sidang Pemohon telah menyerahkan surat Izin PerceraianDirektur Nomor 31/Kpts/KP.050/I/2013 yang dikeluarkan oleh Direktur tertanggal 6Januari 2013;Bahwa, pada hari sidang perdamaian Pemohon dan Termohon

SAKSI P I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalahteman sekantor saksi, sedangkan Termohon adalah ister1 Pemohon yangbernama TERMOHON; Bahwa, mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidakmengetahui karena sewaktu kenal dengan Pemohon Pemohon dan Termohonsudah sebagai suami isteri; Bahwa, Pemohon

tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan olehbukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 26 Oktober 1991 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama KecamatanBatu Ampar, Kota Pontianak serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya,10terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa, Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktifguna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Pemohon telah menyerahkan suratIzin Perceraian Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 31/Kpts/KP.0S0/I/2013 yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan tertanggal 6 Januari 2013;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonanperceraian yang didasarkan atas dalil antara Pemohon dan Termohon sering terjadipertengkaran dan perselisihan

Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan bulanJanuarii 2014, oleh Badan Kesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Luwu Utara,bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telahbermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P4.5.

Negeri Sipil.2.

Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena paraPemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapunlagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalamperkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimanadiuraikan di atas.Menimbang

Negeri Sipil pada BadanKesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Luwu Utara, membuktikan bahwa Pemohon(Dania) mempunyai penghasilan tetap.Menimbang, bahwa bukti P5, berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuatoleh ibu kandung dari Rania Humaira Zahra bernama Cahyaning Wulan danPemohon (Dania), pernyataan mana disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi dandiketahui oleh Kepala Desa setempat (Mappadeceng).Menimbang, bahwa orang tua dari Rania Humaira Zahra tidak dapat didengarketerangannya karena tidak hadir

Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena Pemohon(Dania) adalah Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut adalah faktayang dilinat sendiri dan atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh para Pemohon, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya, olehkarena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kKekuatan atau nilai pembuktian.Menimbang, bahwa

SALINANPUTUSANNomor 1831/Pdt.G/2021/PA.Kjntoa .seasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Blumbang,RT.002 RW.002 Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, KabupatenPekalongan, sebagai Penggugat;MELAWANTergugat, umur

yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkanTergugat telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sahsebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentangketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilansesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi,karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh suratizin melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Keputusan BupatiPekalongan Nomor 841.6/737 tanggal 24 November 2021, sehingga secaraadministrasi perkara ini dapat diproses lebih lanjut;Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agarmengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, laludibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugatmenyatakan tetap pada gugatannya itu;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya

No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebihdahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil (PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh

di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih VII Blok A No. 25 PerumahanJatimulya, Rt.004, Rw.015, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi; Ahmad Yusup, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai NegeriSipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Kompleks Pertamina VI Blok K/ 22, Rt.004, Rw.016,Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;Adriansyah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai

Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di PUP sektor V Blok O 18 No. 5, Rt. 003, Rw. 027, KelurahanBahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi;Ubaidillah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Jalan Lagoa Trs gang IV D 1, Rt. 018, Rw.003, KelurahanLagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara; Drs.

Deni Triwardana, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru PegawaiNegeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,PAGE 1015,16.17.18.19.20.21.bertempat tinggal di PUP sektor V Blok K 1/26 Rt 001 Rw 002Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi; Warsono, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Taman Mulasakti Indah R 1 No. 16, Kelurahan KaliabangTengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi; Hasanuddin

, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri SipilDrs.Drs.

Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Toar II No. 20 B, Rt. 012, Rw.002, Kelurahan Tugu Utara,Kecamatan Koja, Jakarta Utara; Mulyadi Priyo Utomo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru PegawaiNegeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,bertempat tinggal di Kampung Baru, Rt.007, Rw.004, KelurahanSukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;Hal. 3 dari 13 hal.

Tul(~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaracerai gugat antara:Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Aru,sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S1, tempat kediaman di JI.

Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat inisudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan Nomor 800/072020tanggal 21 Januari 2020;Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA. TulBerdasarkan alasan/dalildalil diatas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR:1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.

di muka sidang dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatantersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengandemikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undangundang Nomor 1Tahun 1974, jo

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah memperolehizin untuk bercerai dari atasan sebagaimana diterangkan dalam SuratKeputusan Bupati Solok Nomor : Tentang Pemberian Izin PerceraianBupati Solok pada tanggal 18 Oktober 2016;9.

Negeri Sipil telah melampirkanKeputusan Bupati Solok Nomor: tentang pemberian izin perceraian yangdikeluarkan oleh Bupati Solok tanggal 18 Oktober 2016;Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agarrukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil,sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telahnyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan olehhukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikianberdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secaraverstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmelampirkan Keputusan Bupati Solok Nomor: tentang pemberianizinperceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Solok tanggal 18 Oktober 2016,dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izinperceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Termohonsebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada menyerahkan surat keterangan untukmelakukan perceraian;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanatPERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akanHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 372/Pdt.G/2018/PA.KBrtetapi Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai denganmenasehati Penggugat

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri,sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilatau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakandipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyatabahwa ketidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang terikat denganPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, maka harus mendapatkansurat izin dari atasan ;Bahwa Tergugat adalah sebagai anggota POLRI, sedangkan gugatan cerai diajukan Penggugat tanpa ada rekomendasi dari atasan Tergugat, sementara perkara harusdi putus dalam waktu tertentu, maka Majelis Hakim

Negeri Sipil (PNS) yang terikatdengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, maka harusmendapatkan izin dari atasan.

1990,maka gugatan Penggugat dapat di terima ;Bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI, sedangkan Penggugat bukan anggotaPOLRI, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai langsung kePengadilan Agama Kupang, sebagaimana pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 ;Bahwa Tergugat adalah sebagai anggota POLRI, oleh karenanya terikat denganPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 pasal 24ayat (3) menyatakan bahwa Pegawai

Negeri pada POLRI yang menerima gugatan ceraisebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib segera melapor kepada Kasatker, namunternyata Tergugat dipanggil tidak pernah hadir sehingga tidak dapat di mintaiketerangannya, sedangkan perkara harus di putus dalam waktu tertentu, maka MajelisHakim menganggap Tergugat telah siap menanggung resiko dari atasan ;Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara yangdiajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi

. & Rekan, beralamat di Jalan Non Pango,Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, KabupatenGorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yangterdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Limbotodengan nomor register 205/KP/2021/PA.Lbt tanggal 30November 2021, semula Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi sekarang Pembanding;melawanXXXXXXXXKXXKXAXAXAXAXKXAXKXKXKXKXKXKXKXXKXKKXKXKXKKKKXKXKXXKXXXXXXXAXAXAXAXAXKX, UmMur 39tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan terakhir S1, tempat kediaman

Pasal 80 ayat (2), Pasal160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya nafkah isteri disesuaikan dengankemampuan suami, demikian juga besarnya pemberian nafkah iddah danmutah kepada isteri juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuanekonomi suaminya;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, pangkat/golongan ruangIII/o dengan masa kerja 11 tahun;Menimbang, bahwa berapa sesungguhnya penghasilan Tergugat yangmerupakan salah satu tolok

ukur kemampuan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan beban kewajiban nafkah untuk Penggugat, baikPenggugat sebagai pihak yang berkewajiban secara hukum untuk membuktikandalildalil gugatannya maupun Tergugat, tidak berhasil membuktikannya dalampersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan jumlah nominal pembebanan nafkah ini merujuk pada ketentuan normatif gaji dan tunjangan kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III/o yang merupakan peraturan yang

telah diketahui umum, yaitu berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang PedomanPelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional, bahwa jumlah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan III/b masa kera 11 tahun dan tunjangan kenerja pada Badan Narkotika Nasional adalah kurang

ditetapkan, Penggugat telah hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai

Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19

/Padt.G/2017/PA.Srgdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serang, oleh karenaitu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapipermohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulandan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena

Sadeli, umur 56 tahun, agama Islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek SukabaktiJalan Keadilan No. 16 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Sukabakti, KecamatanCurug, Kabupaten Tangerang;.

pada tanggal 26 November 2019, dibawah registerHalaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 155/Pat.P/2019/PN Mnkperkara Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mnk, telah mengajukan permohonan denganmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernamaANAMINA BONGGOIBA pada tanggal 08 Oktober 1989 di Gereja GkIJemaat Utrecht Sauabas;Bahwa istri Pemohon Almarhum ANAMINA BONGGOIBA telah meninggaldunia di Manokwari pada tanggal 20 Januari 2015;Bahwa pekerjaan istri Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil;Bahwa Pemohon dengan istri bernama ANAMINA BONGGOIBAmelangsungkan perkawinan secara sah di Gereja GKI Jemaat UtrechtSauabas;Bahwa dari perkawinan gereja tersebut Pemohon dengan istri Pemohontelah dikaruniai 1 (Satu) orang anak diberi nama FERNANDO MEIDODGA,lahir di Manokwari, tanggal 15 Februari 2000, jenis kelamin Lakilaki, sesuaiKutipan Akta Kelahiran Nomor 1866/IST/2000;Bahwa sejak pernikahan disahkan oleh Gereja GKI Jemaat GKI JemaatUtrecht Sauabas, pada tanggal O08 Oktober 1989

Foto copy Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 821.1283 tentangPengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ANAMINABONGGOIBO, tertanggal 30 April 2012 (diberi tanda P7) ;Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P1 sampai denganP7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telahdiperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohonyang bertanda P1 sampai dengan P7 adalah sesuai dengan aslinya, sehinggaseluruh bukti surat Pemohon

Negeri Sipil (Guru) di SD Bakaro Manokwari; Bahwa anak yang bernama FERNANDO MEIDODGA, anak dariPemohon dan ANAMINA BONGGOIBO (Almarhumah), sejak lahir sampaidengan saat ini hidup bersamasama dengan Pemohon dan istriPemohon di Manokwari;Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohontelah membenarkannya ;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon AGUSMEIDODGA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohonmengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan

Bahwa semasa hidupnya ANAMINA BONGGOIBO (Almarhumah) bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SD Bakaro Manokwari;. Bahwa ANAMINA BONGGOIBO telah meninggal dunia pada tanggal 20Januari 2015;.

sedangkan Tergugat tinggal di KOTA PADANG;Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga yang rukun dan harmonisantara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebabHal. 3 dari 13 halaman Putusan No.102/Pdt.G/2013/PA.Pnitu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukangugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;12 Bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil sudah mendapat izinmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang berdasarkan KeputusanBupati Pesisir Selatan Nomor: 873/117/BKDPS/2013 pada tanggal 31 Mei2013;13 Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dariperkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Painan cq.

pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan (in persoon), sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkanrelaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Pn tanggal 11 Juli 2013 dan tanggal 12Agustus 2013, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasanyang sah menurut hukum;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telah melampirkansurat izin dari atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatan Nomor :873/117/BKDPS/2013 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipiltertanggal 13 Mei 2013;Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetapberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namuntidak berhasil.

Negeri Sipil (PNS) telahmelampirkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena ituPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1984 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis Hakim telahberupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugatakan