Ditemukan 875933 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 14 Mei 2019 —
6 — 8
6 — 8
ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap diHalaman 4 dari 9, Putusan nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Cbnpersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Halaman 7 dari 9, Putusan nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
Register : 17-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 18-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 5603/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 8
6 — 8
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 30-05-2012 — Putus : 01-10-2012 — Upload : 26-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 100/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 1 Oktober 2012 — H. AGUS SUBRATA, S.Pd DKK ( 9 ORANG );
Plt. WALIKOTA BEKASI;
46 — 14
46 — 14
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :100/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juni 2012 tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa ini; 2. Penetapan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 100/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 17 September 2012 tentangPenggantian Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa3.
berita acara pemeriksaan persidangan, alatalat bukti daripara pihak, memori banding dan kontra memori banding, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum yang dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkanputusannya sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus
Register : 22-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 5851/Pdt.G/2020/PA.Cbn Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 13
16 — 13
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 11-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 90/PID/2019/PT PLK Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum I : JUMAIYATI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : TAUFIK AKBAR bin MAUNG M. PANDJI
Terbanding/Terdakwa II : AFRITA QURNIA DEVY alias NIA Binti PRIYO SUJADI
120 — 39
Terbanding/Terdakwa I : TAUFIK AKBAR bin MAUNG M. PANDJI
Terbanding/Terdakwa II : AFRITA QURNIA DEVY alias NIA Binti PRIYO SUJADI
120 — 39
dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwaterbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 284 ayat (1)KUHPidana;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikandengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyatatidak merupakan halhal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkandengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya danpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
turunan resmi putusan Pengadilan NegeriPalangka Raya tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 322/Pid.B/2019/PN PlkHalaman 7 dari Hal Putusan Nomor 90/PID/2019/PT PLKserta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa ParaTerdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka. danpertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusanPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2019 Nomor322/Pid.B/2019/PN Plk yang dimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat, Pasal 284 ayat (1) KUHPidana dan ketentuanketentuanhukum yang berlaku ;MENGADILI Menerima permintaan
Putus : 11-03-2014 — Upload : 05-09-2014
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 38/PID/2014/PT-BNA Tanggal 11 Maret 2014 — AGUSMAN BIN M. JALIL
67 — 7
67 — 7
cara, serta telah memenuhi ketentuan dalamundangundang, sehingga secara formal dapat diterima ;7 Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama memori banding dari Terdakwa ternyata apa yang dikemukakan dalammemori banding tersebut bukan merupakan hal yang baru, hal itu semua telahdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya danpertimbangan Hakim tingkat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
Tinggi sendiri dalam memutuskanperkara ini ditingkat Banding ;Menimbang, bahwa dengan.mengambil alih pertimbangannya hakim tingkatpertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan NegeriLhoksukon tanggal 2Januari 2014, No. 238/Pid.B/2013/PN LSK, yang dimintakanbanding tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dengandyatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 44 ayat (4) dan Undangundang
M.Hum = masing masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 18 Pebruari 2014, No. 38/Pid. /2014 /PTBNA, untuk memeriksa danmengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan manadiucapkan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim, Anggota tersebutdan dibantu oleh H. T.
Register : 11-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Kdi Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat:
misnawati
Tergugat:
HASRAN
94 — 43
misnawati
Tergugat:
HASRAN
94 — 43
PUTUSANNomor 24/Pdt.G.S/2020/PN KdiDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaragugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara:PenggugatNama : MisnawatiTempat/Tanggal Lahir : Sanggula/3 Mei 1985Alamat : Desa sanggula, Kecamatan Moramo Utara,Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi SulawesiTenggaraJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : Mengurus rumah tanggaDalam hal ini memilin
inmateril sebesar 200 4 (Dua Ratus Persen) tetapi dalam Petitum Penggugatjuga tidak meminta untuk Tergugat membayar gantirugi inmateril sebesar 200 &(Dua Ratus Persen) tersebut, yang membuktikan posita dengan petitumtergugat tidak sinkron (Saling Bertentangan) dan Kabur:Berdasarkan uraian Pointpoint diatas maka beralasan hukum jika Yang MuliaHakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan MENOLAK.setidaktidaknya TIDAK MENERIMA dan menyatakan PENGADILAN NEGERIKENDARI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA
DAN MEMUTUS GUGATANSEDERHANA DALAM PERKARA INI.Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang telahdicocokkan dengan aslinya, bukti surat mana sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan dan tidak mengajukan Saksi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telahmengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 yang telah dicocokkandengan aslinya, bukti surat mana sebagaimana termuat
Register : 24-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 1724/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 10
8 — 10
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1245/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima ,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2017/PA.Bks2.
mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kKewenanganPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
No. 1245/Pdt.G/2017/PA.BksBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenangPengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telahdipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyatatidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya serta
Register : 22-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PT PADANG Nomor 173/PDT/2020/PT PDG Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : TABARDI Diwakili Oleh : DANIEL JUSARI, S.H, M.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat : YASNI Diwakili Oleh : RUSNALDI AROES
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung
52 — 50
Terbanding/Pembanding/Tergugat : YASNI Diwakili Oleh : RUSNALDI AROES
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung
52 — 50
/2019/PN Swl, tanggal 11Agustus 2020, Memori Banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan Memori Banding dariPembanding/Terbanding semula Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangantersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alin sebagai pertimbanganHalaman 4 dari 10 Hal.Putusan No.173/Pdt/2020/PT.Pdg.Pengadilan Tinggi dalam memutus
terhadap dalil pokok gugatan Pembandingsemula Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telahmemutusnya dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokokperkara yang menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya, karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alihsebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
telah memutusgugatan dalam rekonpensi tersebut dengan menyatakan gugatan PenggugatDalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutusgugatan rekonpensi tersebut dengan menyatakan gugatan PenggugatRekonpensi tidak dapat diterima, karena pertimbangan tersebut sudah tepatdan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus
Putus : 25-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 Tanggal 25 April 2019 — 1. PT PHILIPS INDONESIA, DKK VS Dr. SUMARNI, Sp., RM., selaku Direktur PT Rindu
496 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
496 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 323 B/Pdt.SusArbt/2019DEMI KEADILA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1.PT PHILIPS INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, ArisWinarno, berkedudukan di Phillips Building, Jalan Buncit RayaKavling 99, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Richard Yapsunto, S.H., LL.M., dan kawankawan,Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor HukumArmand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Nomor 323 B/Pdt.SusArbt/2019diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkatterakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksudbanding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah ditentukan secara limitatifyaitu a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelahputusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, b. setelah putusandiambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengajadisembunyikan pihak lawan, atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihatyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ,makaJudex Facti/Pengadilan Negeri telah memutus
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 114/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 9 Juni 2015 — HENDRI YULIANSYAH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT SENTUL CITY, Tbk., 3. PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk
73 — 57
73 — 57
PUTUSANNomor : 114/G/2014/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa di langsungkan di gedung yang telah di tentukan untuk itu di JalanDiponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhnkan putusan antara para pihaksebagai berikut ; 92 == 22 nnn nn nnn nn nnn nnn en nnn nn eeeHENDRI YULIANSYAH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: 114/Pen.MH/2014/PTUNBDG, tertanggal 11 Desember2014 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor: 114/Pen.PP/2014/PTUNBDG, tertanggal 11Desember 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;5.
Telah membaca, menimbang dan memutus Surat Permohonan dariPemohon Intervensi tertanggal 21 Januari 2015 dan 02 Februari 2015;7.
Putus : 04-07-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 4 Juli 2019 — ABDUL RAZIK MARDJENGI
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 673 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmemeriksadimohonkanMAHKAMAH AGUNGperkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutongdan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:Nama : ABDUL RAZIK MARDJENGI;Tempat Lahir : Sigenti:Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/25 Agustus 1958:Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso Nomor 46, KelurahanBantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten
Putusan No. 673 K/Pid.Sus/2019.mengadili serta melampaui batas kewenangan Judex Facti dalammemeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasiPemohon Kasasi 1/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat danpersyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1)KUHAP dan karena itu haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi Il/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa yang
perbedaan penafsiranterhadap sesuatu ketentuan mengenai hal terbuktinya suatu perbuatanyang dilakukan Terdakwa, hal mana merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalampemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kKewenangan Judex Factidalam mengadili perkara a quo; Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan tentangada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan caramengadili serta melampaui batas kewenangan Judex Facti dalammemeriksa dan memutus
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Son Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 32
32 — 32
PUTUSANNomor 32/Pdt.G/2020/PN SonDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:TERRY DUMANIA MANURUNG, beritempat tinggal di JI. Matoa Lrg 4,RT/RW.004/003, Malawei, Sorong Manoi, Kota Sorong, sebagaiPenggugat ;Lawan:YONATHAN KARLOS, bertempat tinggal di Rowobayan RT./RW.010/003, Kuncen,Padangan, Kab.
cukup beralasanbagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuanPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sorongmenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya.Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugatmohon kiranya Ketua Pengadilan NegeriSorong Kelas 1b c.q Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus
Register : 29-08-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 168/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 7 Oktober 2014 — ILHAM YAHYU, SPd. vs ARIYANI, S.H. dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
28 — 22
28 — 22
PUTUSAN NOMOR : 168/B/2014/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : NamaKewarganegaraan :PekerjaanTempat Tinggal: ILHAM YAHYU, SP; LPL GES ~~ mmm nnn nen: Anggota DPRD Kabupaten Dompu; : Di Komplek Pasar Soriutu, Kecamatan Manggalewa,Kabupaten Dompu; Dengan ini memberikan kuasa kepada : 1
.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkarayang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :03/G/2014 /PTUN.MTR, tanggal 19 Juni 2014, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Persidangan, Memori banding alatalat buktibeserta suratsurat lain yang berkaitan dalam berkas perkara (bundel A danB), maka dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014telah dicapai permufakatan bulat memutus
Register : 03-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 63/Pdt.G/2017/PA.Ba Tanggal 6 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
20 — 2
No.0063/Pdt.G/2017/PA.BaNomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa Surat Panggilan (Relaas) itu merupakan Akta Otentik.Oleh sebab itumerupakan alat bukti yang sempurna dan bersifat mengikat,termasuk mengikat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara;Menimbang, bahwamenurutberita acara panggilan yang tertuang dalamSurat Panggilan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Ba, tanggal 27 Januari 2017, Panggilanini
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 14/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 25 Maret 2015 — ACHMAD DKK.;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.;
YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL.;
61 — 35
61 — 35
PUTUSANNOMOR : 14/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidangdi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung SekretariatMahkamah Agung Rl. Lantai 1112, Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58,Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara : 1.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor14/B/2015/PT.TUNJKT. tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkatIDEINIAG mnenmnr nnn nnn nnn nnn nnn nine ninmnimmmminein2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor97/G/2014/PTUNJKT. tanggal 21 Oktober 2014 ; 3.
Register : 05-07-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 20-02-2019
Putusan PA MIMIKA Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Mmk Tanggal 25 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
45 — 11
45 — 11
Mmk, yang amarnya sebagai berikut :Sebelum memutus pokok perkara :1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpahpelengkap (supplitoir) yang berbunyi sebagai berikut :"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa segala apa yang sayadalilkan dalam permohonan saya adalah benar, tidak lain dari yangsebenarnya".2.
sahnyapernikahan para Pemohon tersebut.Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan parapemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) danayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasMajelis Hakim mengambil alin qaedah syari yang terdapat dalam KitabTuhfah Juz IV halaman 133, sebagai garinah dalam memutus
Register : 20-05-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 25-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 198/PDT/2013/PT.DKI Tanggal 23 September 2013 — INDRAJAYA DAN UTRINA DAMAJANTI LAKUSA Cs
61 — 32
61 — 32
Nomor: 71/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel . tanggal13 Desember 2012 dalam pertimbangannya hanya mengulangi halhal yangsudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga terhadapmemori banding ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ,maka Pengadilan Tingkatbanding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan PengadilanTingkat Pertama telah tepat dan benar yang menjatuhkan menolak gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya karena itu dapat disetujui dan dijadikansebagai pertimbangan sendiri dalam memutus
diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin tanggal 23 September 2013oleh Kami CHAIRIL ANWAR, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartaselaku Hakim Ketua Majelis, HUMUNTAL PANE, SH,MH dan HERUMULYONO ILWAN, SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 71/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 4 Juni2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus
Register : 23-07-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2012/PTUN-SRG Tanggal 15 Agustus 2012 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUK PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST) Melawan BUPATI PANDEGLANG
111 — 62
111 — 62
red0;PE NETAPANNOMOR : 24/G/2012/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menetapkan sebagai oberikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUKPARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST); Status BadanHukum Perdata; Beralamat di Jalan Raya PandeglangSerang KM. 01Kelurahan Kadumerak, Kecamatan
Register Perkara Nomor: 24/G/2012/PTUNSRG, gugatantersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah danmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiobjek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 690/Kep.164Huk/ 2012,tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten PandeglangPeriode 20122016, tertanggal 25 Mei 2012;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yangditunjuk untuk memeriksa dan memutus