PUTUSANNOMOR : 10/P/FP/2019/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertamadengan Acara Khusus, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara:CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, TempatTinggal Taman Duta Mas , Blok A 78/5, Rt/Rw. 005/012, KelurahanJelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota JakartaBarat.

danmenyelesaikan permohonan a quo untuk memerintahkan TERMOHONuntuk membatalkan surat keputusan a quo.Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGTindakan TERMOHON melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yangBaikXXXI.XXXIl.XXXIll.Bahwa hingga diajukannya permohonan a quo diajukan padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta PARA TERMOHONmemohon Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus agar Badandan/atau Pejabat Pemerintah diwajibkan untuk menerbitkan KeputusanFiktif Positif

Asas kecermatan dimana TERMOHON harus didasarkan pada informasidan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan TataUsaha Negara (beschikking) tersebut diterbitkan.Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas maka PEMOHON denganini agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Aquo di Pengadilan TataUsaha Negara Serang dapat mengadili dan memutus Permohon Aquo, sebagaiberikut:PETITUM (TUNTUTAN) PERMOHONAN1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;2.

Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;AtauApabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus sertamenyelesaikan perkara a quo berpendapat lain, maka mohon diberikanpertimbangan serta putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Demikianlah permohonan ini diajukan oleh PEMOHON, oleh karenanya atasperhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang cq.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yangmemeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo, makasepantasnya pula PEMOHON haturkan terima kasih.Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohonmengajukan Jawaban/Tanggapan, tertanggal 11 Nopember 2019 sebagaiberikut :I. DALAM EKSEPSIA. Permohonan Pemohon Kadaluarsa1.

PUTUSANNomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusandalam Sengketa Permohonan untuk Mendapatkan Keputusan dan/atauTindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut, yang diajukanoleh:PT.

Bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 11 tahun 2020tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, telah menghapuskanketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) Undangundang 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan khususnya berkaitan denganKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa,Mengadili dan Memutus Perkara.

Akan tetapi, merujuk pada Pasal 10ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaankehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolakuntuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Suatu Perkara yangdiajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelasmelainkan wajib untuk Memeriksa dan Mengadilinya.4.

Bahwa sebagaimana alasan diatas, Permohonan yang tidakditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan denganKeputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secarahukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Paluberwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.1.

KesimpulanMenimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukumtersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:4.1.Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam Perkara Nomor:6/P/FP/2021/PTUN.PL;4.2.Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukanPermohonan dalam Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL;4.3.

Putusan Nomor 214 K/TUN/2016Sebagaimana adanya surat pemberitahuan tertulis melalui pos tercatat dariKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (in casuTergugat) Nomor 6845/200.31.73/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,Perihal: Pemberitahuan Dalam Proses Penyelesaian Pengukuran(Bukti P1);KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenanganuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sehubungan denganditerbitkannya sertifikatsertifikat

Bahwa, berdasarkan bunyi ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan yang dikutip di atas, maka secara yuridis dalam kaitannyadengan domisili hukum Tergugat (in casu Kepala Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Barat) berada dalam wilayah hukumPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara berdasarkan prinsip domisili Tergugatvide Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;7.

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;DALAM POKOK SENGKETA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Janda Watina;Jadi demi hukum, Judex Facti tingkat pertama berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara dalamperkara a quo, sebagaimana dimaksud Pasal 53 juncto Pasal55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Namun di sisi lain:Judex Facti tingkat pertama, justru dalam pertimbangan hukumdan amar putusannya menyatakan dikutip:Halaman 39 dari 44 halaman.

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidakberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa ini.

PUTUSANNomor 120/Pdt.G/2019/PN BigDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Frits Simanjuntak, bertempat tinggal di Jin. Dr. To Simatupang No. 20Kelurahan Hauma Bange Lumban Dolok Kecamatan BaligeKabupaten Toba Samosir dalam hal ini memberikan kuasakepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., Advokat yang berkantordi JI.

perkara a quo agarmenolak dalildalil Penggugat atau setidaknya Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini agar Ssupaya menyatakan bahwadalildalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( NietOnvankelijkveerklaard ) ;2.

Kurang Pihak ( Plurium litis consortium ) ;Bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat dan juga merupakan milikbersama dari anak / ahli waris dari Tergugat, sementara itu Penggugattidak menempatkan para ahli waris atau keturunan dari Tergugat sebagaipihak dalam perkara a quo, dengan demikian adalah pantas Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini agar menolak dalil Penggugat, atau setidaknya Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggugattidak

Dengan demikian, dalildalilPenggugat pada point 12 ( dua belas ) harus ditolak atau paling tidakMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Supayamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( NietOntvankelijkveerklaard ) ;Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 120/Pat.G/2019/PN Big12.13.14.15.Bahwa perlu Penggugat ketahui UndangUndang Nomor : 5 Tahun1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria Jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 pada Pasal32 ayat ( 2 ) mengemukakan

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kemballimaupun verzet ( uit voerbaar bij voorraad ) ;Subsidair :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai dalam jawaban dan GugatRekonvensi tersebut diatas, Tergugat dalam konvensi memohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara

PUTUSANNomor : 90/G/2021/PTUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:P. DAVIN KABAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di JI. Pinus RayaNo. 29, Lingkungan XIll, P.

tanggal17 September 2021;Selanjutnya disebut SeDagal .............ccccccseeeeeee scenes TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:90/PENDIS/2021/PTUN.MDN, tanggal 13 September 2021, tentang LolosDismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:90/PENMH/2021/PTUN.MDN, tanggal 13 September 2021, tentangHalaman 2 dari 49 HalamanPutusan Nomor : 90/G/2021/PTUN.MDNPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara1.Bahwa Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:Pengadilan ertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau

Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dantelah memenuhi ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan TataUsaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa ini;Bahwa atas obyek sengketa PENGGUGAT telah mengajukan keberatankepada TERGUGAT sesuai Surat Nomor: 005/LOHSB/IV/2021, tanggal29 April 2021, dan telah diputuskan TERGUGAT sesuai surat Nomor:M.P.01.01

Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukaneksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadikewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus danmenyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya,dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebihdahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.Halaman 18 dari 49 HalamanPutusan Nomor : 90/G/2021/PTUN.MDNBahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman

PUTUSANNOMOR : 160/G/2019/PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama denganAcara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu diJalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan MedanSelayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawahini dalam perkara antara ;NURLIY ANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Bahwa dengan telah dilakukannya upaya administrasi olehPenggugat maka keputusan a quo atau Objek Sengketa (vide poin 7dan poin 8) sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;10.

Bahwa (penegasan) oleh karena keputusan a quo yangdikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimanatelah diubah dua kali, terakhir dengan UndangUndang No. 51 Tahun2009 jo Pasal 87 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara

Bahwa uraian poin 4 dan Poin 15 di atas sesuai dengan Pasal 2ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: Pengadilanberwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikanHalaman 11 Putusan No. 160/G/2019/PTUNMDNsengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upayaadministratif.19.

dan menyelesaikan sengketa administrasipemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur padaPasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif yang berbuny) :(1)Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya administratif;(2)Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketaadministrasi

No. 497 PK/Pdt/2011Tergugat cenderung berusaha menghilangkan hak Penggugat atas tanah danbangunan a quo;Bahwa karena tanah dan bangunan a quo senyatanya sematamataadalah milik dan hak Penggugat dan karena tanah dan bangunan a quo dikuasaioleh Para Tergugat secara melanggar hukum, maka sudah sepatutnya bilaMajelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraini menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan a quokepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;C.

Agar Para Tergugat menaati dan bersedia melaksanakan putusanpengadilan untuk menyerahkan kembali tanan dan bangunan a quokepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, mohon Majelis Hakimyang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniuntuk menetapkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan yangterletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Mangga Besar Nomor 78,Jakarta Barat;b.

hakhak Penggugat atas tanah dan bangunan a quo;Bahwa mengingat halhal tersebut pada posita angka 18 sampai dengan22 di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadiliclan memutus perkara ini berkenan memutus, dalam provisi, memerintahkanHal. 8 dari 31 hal. Put.

Bahwa Memori PK ini diajukan dalam tenggang waktuberdasarkan ketentuan Pasal 69 UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Agungyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniberkenan untuk menerima permohonan peninjauankembali Pemohon;Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yangdidasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67adalah 180 (Seratus delapan puluh) hari untuk :a.

No. 497 PK/Pdt/2011KOSIN KUNARDI, WARTONO FACHRUDIN KUNARDI (TermohonPeninjauan Kembali Il), KARTA WIRYADI KUNARDI (TurutTermohon Peninjauan Kembali 1) dan YUSWADI KUNARDI(Termohon Peninjauan Kembali I), telah diputus oleh MahkamahAgung melalui putusannya tanggal 30 Mei 2005 Nomor 801 K/Pdt/1999 yang pada amarnya angka 2 halaman 9 telah memutus:2.

PUTUSANNomor 3357 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:Para Ahli Waris HASAN SURIPTO:1;Ny. LILIES dahulu KIOEK HIONG LIE, bertempat tinggal diJalan Jampea Nomor 125, RT 007/RW 006, Kelurahan KojaSelatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;Ny.

Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenangsecara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quodengan alasanalasan sebagai berikut:1.

Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap TurutTergugat Il adalah terkait dengan perubahan SPPT PBB yangmerupakan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang tercantumdalam petitum gugatan pada halaman 8 angka 10, maka Pengadilanyang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikangugatan terhadap perubahan SPPT PBB adalah Peradilan Tata UsahaNegara.

Nomor 3357 K/Pdt/2016Pengadilan Negeri bekasi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraa quo untuk mengeluarkan Turut Tergugat Il dari perkara a quo ataumenyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);C.

Hal ini dapat menimbulkanketidakjelasan gugatan karena menjadikan satu, sengketa yang jelasjelas sengketa perdata dengan sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa antara sengketa perdata dengan sengketa tata usaha Negara,masingmasing berbeda peradilan yang berwenang untuk mengadilinya.Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat II uraikan di atas, yang berhakuntuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenaiperubahan SPPT PBB adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanPengadilan Negeri;Berdasarkan uraian

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang mulia yangmemeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilanyang baik mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa setelah Gugatan di bacakan Penggugat menyatakanada perubahan tentang alamat Tergugat dan ada penambahan posita Gugatansebagaimana tersebut dalam Surat Perbaikan Gugatan tanggal 28 Desember 2016dan tanggal 25 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula

Jejen Kusmawan selaku suami Penggugat ;Bahwa dikarenakan dalil yang Tergugat kemukakan dalam EksepsiTergugat , merupakan dalil yang disandarkan kepada dasar yuridisyang jelas dan tegas, maka Tergugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakanmenerima dan atau mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I.B.

Nusantara Abadi tidak jugamelaksanakan peringatan yang disampaikan Tergugat ;Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah Tergugat kemukakan di atas,cukup beralasan bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quomenyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima dalil Penggugatyang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalammemberikan fasilitas kredit dengan memakai jaminan kepada CV

Nusantara Abadidan didalam melakukan rencana pelelangan atas objek jaminan yang diberikan CV.Nusantara Abadi di dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit dari Tergugat ;Berdasarkan halhal yang telah Tergugat kemukakan di atas, dengansegala kerendahan hati Tergugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quoberkenan kiranya memutuskan perkara a guo dengan putusan yang amarnyaberbunyi :A.

Dalam Konvensi :Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpandangan lain, mohonputusan yang seadiladilnya (et a quo et bono)Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telahmengajukan Jawabannya tertanggal 1 Pebruari 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap halhalyang diakui

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTBahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo karena objek gugatan a quobercampur dengan objek gugatan yang merupakan kewenangan absolutPengadilan Pajak.1. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnyadisebut UU PPSP) jo.

Demikian halnya, Putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor189/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Februari 2016 yangdiperkuat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 48/PDT/2016/PT.PLG tanggal 21 Juni 2016antara PT Network Armass Artindo melawan Kepala KPPPalembang Ilir Timur.Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan bagiTergugatlmohon agar Majelis Hakim perkara a quo memutus dalam Putusan Selayang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidakberwenang secara

absolut memeriksa, mengadili dan memutus objekgugatan a quo dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapatditerima(Niet Ontvantkelijke Verklaard).Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT PBRB.

Sehingga patut diduga dalil tersebut hanyalah upayaPenggugat untuk mengalihkan tanggung jawab Penanggung Pajak PTGKJL in casu Penggugat kepada Konsultan Pajak.Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakangugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)..

Sehingga Tergugat mohon Majelis Hakimyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menolakHalaman 25 dari 37 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT PBRpermohonan' provisi Penggugat atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARABahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Provisi diatas dianggap termasuk pula dalam PokokPerkara ini sebagai satukesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

PUTUSANNomor 39 /Pdt.SusBPSK/2018/PN LlIgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang Mengadili dan MemutusPerkara a quoBahwa dalam perkara a quo yang telah diputus olen Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) melalui Putusan BPSK Kota LubuklinggauNomor Nomor : 26.PSK/BPSKLIg/VII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018bukanlah kompetensi BPSK untuk memeriksa dan memutusnya karena haltersebut sudah melanggar ketentuan Kompetensi Absolut (ExceptioDeclinatoir), dimana yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkaraa quo adalah kewenangan Pengadilan Negeri

TERBANTAH.Berdasarkan halhal tersebut di atas, PEMBANTAH mohon agar KetuaPengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini menyatakan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Lubuklinggautidak berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.2.

Menyatakan bahwa Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota Lubukinggau tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan/PengaduanTERBANTAH;3. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaLubuklinggau telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannyaNomor : 26.PSK/BPSKLIg/VII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 ;4. Menghukum Terbantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus.BPSK/2018/PN LIgDalam Pokok Perkara :1.

BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquoBerdasarkan Pasal 23 UU NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumendapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui Badan PenyelesaianSengketa Konsumen atau ke badan peradilan. Kemuidian, menurut pasal 52UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) adalah menerima pengaduan baik tertulis dari konsumen tentangterjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Bahwa apabila perkawinan antara PEMOHON REKOVENSI /TERMOHONKONVENSI (istri) dengan TERMOHON REKOVENSI/PEMOHONKONVENSI (suami) diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo karena perceraian, sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksadan memutus perkara a quo mempertimbangkan beberapa hal akibat dari sebuahperceraian dengan uraian dan alasan sebagai berikut :Pertama: Mengenai Hak Asuh Anak 1.

perkaraa quo memutus hubungan perkawinan PEMOHON REKOVENSI /TERMOHON KONVENSI (istri) dan TERMOHON REKOVENSI/PEMOHON KONVENSI (suami) putus karena perceraian, makaMajelis Hakim harus mempertimbangkan kewajiban bekas suamisebagaimana dimaksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitumemberikan nafkah iddah dan mutah, yang menurut hematPEMOHON REKOVENSI/TERMOHON KONVENSI besarannya diserahkan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quodengan mengingat kemampuan dan kesanggupan TERMOHONREKOVENSI

/PEMOHON KONVENSIT;Bahwa mengingat kedua anak PEMOHON REKOVENSI /TERMOHON KONVENSI (istri) dan TERMOHON REKOVENSI/PEMOHON KONVENSI (suami) yaitu Anak kesatu berumur 9(sembilan) tahun dan Anak kedua berumur 6 (enam) tahun, masihmembutuhkan biaya hidup seharihari (sandang, pangan, papan),pendidikan, perawatan kesehatan dan kebutuhan lainnya yang manahal ini merupakan hakhak mutlak dari anak, maka apabila MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memutushubungan PEMOHON REKOVENSI /TERMOHON

Pasal 1888 KUHPer Jo. 163 HIR, olehkarenanya sudah sepatutnya majelis hakim mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh TERMOHON KONVENSI/PEMOHONREKOVENSI dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.KESIMPULAN ATAS FAKTAFAKTA YANG TERUNGKAPDALAM PERSIDANGANBahwa dari hasil persidangan yang telah berlangsung, makaTERMOHON KONVENSI/PEMOHON REKOVENSI akanmenguraikan beberapa hal sebagai berikut;A. DALAM KONVENSI1.

(vide bukti T3) dan Anak Kedua, S.E.; (vide bukti T4);Bahwa sebagaimana telah TERMOHON KOVENSI /PEMOHONREKONVENSI uraikan sebelumnya dalam Konvensi terkait perselisihan danpertengkaran yang terjadi antara PEMOHON KONVENSI /TERMOHONREKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI,apabila perkawinan antara PEMOHON KONVENSI /TERMOHONREKONVENSI dengan TERMOHON KOVENSI/PEMOHON REKONVENSIdiputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo karenaperceraian, sudah sepatutnya Majelis Hakim

jugamemuat nilai Immateriil yang harus dibayar lunas segera setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon diletakkan sita jaminan olehPengadilan Negeri Slawi terhadap kekayaan Tergugat baik berupa harta yang bergerakmaupun harta yang tidak bergerak PT.BPR MEGA ARTHA MUSTIKA Jl.Raya BaratNo.39 Balamoa Kec.Pangkah Kab.Tegal.Jateng milik Tergugat.Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Bapak KetuaPengadilan Negeri Slawi untuk segera menyidangkan Perkara ini dan memutus

tergugat dengan demikianuntuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mebatalkan ataupunmencegah terjadinya lelang karena jelasjelas tidak berdasar;Bahwa untuk mengenai sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh parapenggugat untuk kiranya Majelis hakim tidak mengabulkan ;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, maka saya selaku Kuasa Hukum dariTergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi C/q. ketua dan AnggotaMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus

sebagai berikut :DALAM EKSEPSI12Menerima / mengabulkan EKSEPSI Tergugat ;Memutus, menolak atau setidaktidaknya menyatakan guagatan Penggugat tidakdapat diterima (NET ONTTVANKELJK VANKLAARD) yang diajukan diPengadilan Negeri Slawi karena OBSCUUR LIBELS atau gugatan tersebut kabur ;DALAM JAWABANPRIMAIR1Menolak dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;Memutus, menolak untuk adanya sita Jaminan (Conservatoir beslaq) atas hartatidak bergerak maupun bergerak dari Tergugat ;Memutus, menyatakan bahwa

Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;Memutus, menyatakan bahwa hutanghutang yang ditanggung oleh para Penggugatkepada tergugat sebesar Rp.71.202.474 (tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribuempat ratus tujuh puluh empat rupiah) harus dibayar dengan tunai dan kontan ;Memutus, menyatakan sah atas proses lelang yang dilakukan oleh tergugatterhadap objek jaminan yang sudah diletakkan melalui Sertifikat Hakn TanggunganPutusan No.44/Pdt.G/2011/PN.Slw.

berdasarkan hukum apabila para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.19 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas jelas tidak ada satupun tindakan TurutTergugat yang merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yangmerugikan para Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil/alasan para Penggugatditolak Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.Maka berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Slawi berkenan memutus

Bahwa dengan memperhatikan redaksi dalil Gugatannya Penggugat ( dk ) padahalaman terahir Gugatannya, yang dengan petitumnya telah meminta pada PengadilanGuna memutus dalam PRIMAIR Gugat annya,sebagai berikut ; Menghukum TergugatI guna mengembalikan Uang sebesar Rp.136.000.000,00 ditambah denda sebesar 10 persen per Bulan.Bahwa atas permintaan Penggugat ( dk ) tersebut, terlebih dahulu Tergugat I ( dk ) ; inginmempertanyakan akan maksud permitaan tersebut, sebagaimana yang didalilkannya padapetitum

dan memberi keputusannya dalam perkara Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.BB., dengan memutus sebagai berikut ;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ; dan seterusnya pada butir 4 ;MenghukumTergugat J guna mengembalikanuang sebesar Rp.136.000.000.00.ditambah denda sebesar 10 persen perbulan.6.

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas(OBSCUUR LIBELL), maka sangat beralasan hukum apabilaKetua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yangmemeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan untukmenyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK atau14SETIDAKTIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA / NIETONVANKELIJKE VERKLAARD ;Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salahalamat, yang apabila model gugatan yang demikian dibiarkan dan apabila

Sehingga dengan demikian maka kami mohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara iniberkenan untuk menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA /SALAH ALAMAT sehingga harus dinyatakan DITOLAK atau SETIDAKTIDAKNYATIDAK DAPAT DITERIMA / NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD ;DALAM POKOK PERKARA 1.Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT tidak memahami Hukum Acara Perdata denganbenar.

Citra Aditya Bakti Bandung 2002,halaman 35 juncto halaman 171 huruf d) ;Sehingga adalah berdasar hukum apabila TERGUGAT Il menyatakan bahwa gugatanPENGGUGAT KABUR OBSCUUR LIBELLI dan oleh karenanya kami mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa, mengadiliserta memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa GUGATANPENGGUGAT DITOLAK atau SETIDAKTIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA /NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD ;152.

PUTUSANNomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT SUN STAR MOTOR, yang diwakili olen Direktur Utama LisaSundoro Hosea, berkedudukan di Jalan MT.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut cukup alasan bagi PemohonPeninjauan Kembali untuk memohon agar Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan memutus perkara ini membatalkan Putusan Kasasi NomorHalaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2016517 K/Pdt.SusHKI/2015 juncto Putusan 01/Pdt.SusHKI/2015/PN NiagaSmg, yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali;Il.

Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2016Kembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksadan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini untuk MembatalkanPutusan Kasasi Nomor 517K/Pdt.SusHKI/2015 juncto Putusan01/Pdt.SusHKI/2015/PN Niaga Smg. dan mengadili sendiri denganmemutuskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki legalstanding dalam mengajukan perkara HAKI di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang;Ill.

Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2016mengikuti kaedah hukum yang berlaku;Bahwa oleh karenanya cukup alasan apabila Pemohon PeninjauanKembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali iniMembatalkan Putusan Kasasi Nomor 517K/Pdt.SusHKI/2015 junctoPutusan 01/Pdt.SusHKI/2015/PN Niaga Smg, dan mengadili sendiridengan memutuskan bahwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSemarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;IV.

Bahwa oleh karenanya cukup alasan apabila Pemohon PeninjauanKembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalammemeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini untukHalaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2016Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 517K/Pdt.SusHKI/2015 junctoPutusan 01/Pdt.SusHKI/2015/PN Niaga Smg, dan mengadili sendiridengan memutuskan, bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;VI.

Surabaya Nomor : 237K/PM.III12/AD/XII/2013, tanggal19 Pebruari 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara yang ditetapkan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formaldapat diterima.Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa pada pokoknyamengajukan keberatankeberatan sebagai berikut :Keberatan PertamaBahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer IIl12 Surabaya dalamputusannya secara hukum terdapat pertimbangan hukum yangdijadikan dasar dalam memutus

Harnik) semata mata ingin memperbaikiprilaku Saksi1 yang pergi tidak pernah pamit, bahwa pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Militer IIl12 Surabaya yang bersidang telahmemeriksa dan memutus perkara Terdakwa yang terbukti telahmelakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi1 (Sdri. Harnik) sebagaiistri Terdakwa dengan memutus pidana penjara selama 3 (tiga) bulandi dalam kebertan ketiga angka 1 Terdakwa telah mengaku telahmelakukan kekerasan fisik terhadap Saksi1 (Sdri.

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Ill12 SurabayaNomor : 237K/PM.III12/AD/XII/2013, tanggal 19 Pebruari2014.Mengadili sendiriMemutus perkara Terdakwa PELTU ANDIK ISPRIANTORO NRP542064 karena terbukti bersalah secara sah dan menyakinkanmelakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mohonMajelis Hakim memutus dan menjatuhi pidana sesuai TuntutanOditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana Pidanapenjara selama 13 (tiga belas ) bulan.Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer pada

Demi kebenaran dankeadilan, Oditur Militer mohon Majelis Hakim Tingkat BandingPengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memutus :.

Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer yang menyatakanTuntutan Oditur Militer sudah sangat ringan dalam hal ini OditurMiliter menuntut 13 (tiga belas) bulan, namun Majelis Hakimhanya memutus 3 (tiga ) bulan penjara, sehingga Oditur Militermerasa keberatan karena putusannya kurang dari separuhTuntutan Oditur Militer dan bila dibandingkan dengan ancamanPasal 44 ayat (2) UndangUndang RI Nomor : 23 tahun 2004yang ancamanya paling lama 10 (sepuluh) tahun hal inisangatlah ringan.

resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 320/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 8 Juni 2011 yang dimohonkan banding a quo, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima yang selengkapnya termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui serta dijadikan pertimbangan MajelisHakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus

JUSRANTHAWAB, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua,WIDODO, SH. dan CHAIDIR, SH.MH., para Hakim Tinggi Pengadilan TinggiJakarta masingmasing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta No. 257/Pen/2012/ 204/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 13 Juni2012, ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilantingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari

mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahuluMajelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative PengadilanAgama Slawi ; 792222 n 2 on non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nena neMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagimanadimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus

danmenyelesaikan; Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayahKabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi makaberdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang PengadilanAgama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat danTergugat hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karenaPenggugat hendak hidup rukun lagi dengan suami

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapanpersidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut :1 Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;2 Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat Kepada Penggugat ;3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dariPerkara ini menurut hukum ;Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus Perkara ini berpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya , yang dipandang patut dan pantas menuruthukum.Bahwa Penguggat dengan surat gugatannya tanggal 22 Septemberi 2015, yangtelah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 22 September 2015, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugattelah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian ;

PUTUSANNOMOR : 102/B/2020/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugasmemeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatunkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaFA) ( ee esANDI SUSILO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,Tempat tinggal Jalan Raya Sesetan Gang Mujair No. 10 Br.Karya Darma, Kelurahan Sesetan Denpasar ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :.

Pembanding / Penggugat telah mengajukan memoribandingnya pada tanggal 18 Maret 2020, diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 Maret 2020 dandiberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding /Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 Maret 2020 yang pada intinyatidak sependapat dengan putusan Pengadilan tata Usaha Denpasar danmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 5 dari 11 Putusan Pkr No. 102/B/2020/PT TUN SBYSurabaya untuk memutus