tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil Secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

sebagaimana yang tercantum dalam suratHal. 6 Nomor 4129/Padt.G/2020/PA.Tsmgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,Putusan Nomor0533/Pdt.G/2016/PA.Mtp Hal. 7 dari 14 halamannamun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat

(1)PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

tanggal 25 Oktober 2018 yang telahdibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidak datangannya itu tidakdisebabkan sesuatu halangan yang sah;Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikanPemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohonagar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumahtangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaproses mediasi sebagaimana maksud PERMA

Nomor 1 tahun 2008 dengandiperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengartanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangansekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakanbahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telahmengakui dalildalil permohonan Pemohon, maka sidang tetap dilanjutkan dengantanpa hadirnya Termohon;Bahwa sekalipun Termohon

Nomor 7tahun 1989, pasal 65 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 KompilasiHukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimalmendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Pemohon untukmengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Pemohondengan Termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008dengan diperbaharui PERMA

permohonan cerai talaknya denganbuktibukti seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanTermohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, laludibacakanlah

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesualdengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan parapihak yang hadir pada sidang yang ditetapkan wajib melakukan mediasi,kemudian kedua belah pihak telah menempuh mediasi akan tetapi tidakberhasil, sebagaimana Laporan Mediasi Nomor: 0649/Pdt.G/2017/PA.Tmg.,Putusan Nomor 649/Padt.G/2017/PA.Tmg.

Halaman 8 dari 13Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepadapara pihak tentang wajibnya mediasi dan prosedur mediasi serta akibathukumnya sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakanperdamaian kedua belah pihak melalui mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIRjo.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dankedua belah pihak telah menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil,sebagaimana ternyata dalam Laporan Mediasi Nomor:649/Pdt.G/2017/PA.Tmg., tanggal 31 Juli 2017, yang dibuat oleh Amrizal, SH.

ald Gar ged all Y Ga alArtinya :"Barang siapa yang dipanggil Majelis Hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (8) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa

sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHal. 6 dari 13 halaman Put.

diterima;Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asilisurat permohonan dan asli Surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kKemudian KetuaMajelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (CourtCalendar) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohondinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya(PERMA

dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnyamenyerahkan asli Surat permohonan dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, kKemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidanganelektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, makaPemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik diPengadilan Agama Surabaya (PERMA

bahwa permohonan paraPemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Salmahbinti Kamal yang meninggal pada tanggal 26 Agustus 2005 dan Sarlanbin Prawiro Dikromo yang meninggal pada tanggal 30 Juni 2017cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan paraPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vouluntatr,karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Memperhatikan PERMA

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiridipersidangan, selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan keduabelah pihak, namun tidak berhasil;Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihakPutusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Bjm hal 3 dari 15 Halbahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untukmenempuh Mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun2016.

AkhmadSaidi. namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,Pasal 154 Rbg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 66 dan pasal 86 UndangUndang Nomor 7Tahun

bermanfaat laginasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telahhampa sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami istri dengan penjara yangberkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangandengan keadilan;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaPutusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Bjm hal 12 dari 15 Halperdamaian sesuai dengan Perma

Bahwa selanna berpisah Tergugat tidak perma mennberi nafkah wajitp sertatidak nnempeduwlikam kepada Penggugat yang hingga kini sudbin selarma 2tahum 6 bulan, maka dengan demikian T ergugat telain melangpar janj takliktalak sebagaimana yang telain diucapkan yaitul pada point 2 berbunyl sayatidak member nafkal wajib kepadanya tiga bulan lannanya.12.Bahwa rumain tanggaa Penggugat dam Tergugpit sudiein tidak dapatdipertahankam lagi dam Penggyget tidak rela atas perbuatam Terquagtsehingga mengajukan gugatan

Penggugait;Bahwa yang seksi ketahui semula runnin tangga Penggugait danTerquaat dalann keadaam harnmonis, nannum sejak awal tahum 2013rmulai tidak harmonis kenena Tergugeit pergi meninggesikam Penagygattanipa pannrit yang hinggga sekarang sudiein lebin kurang 3 (tiga) tahwnlanmanyea;Bahwa saksi tidak nengetahui sekarang Tergugat bertennpat tingasl:Bahwa selanna T erguget perg) tidak pernain pulang ke runnain kedianmanbersanna, tidak perneh kirinm kabar kepada Penggyigat atau keluarganyaserta tidek perma

mengjrinm nafken kepada Penggyigat diam tidak adaHet 5 dari 13. hal Putusan No. 1584/Pel.G/2015/PA Mkdmeninggeikam herta peninggalaim sebagai pengganti nafkain kepadaPenggugat* BahwaPenggugat pernah mencari Terguapit nannun tidak bertennu: BSahwa saksi perma menasehatii Pengg.get untuk bersabar nenunggukedetengam Tergugat, nannuim Penggugait tetap pada pendiriannyauntuk berceraii :.

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Hal. 7dari14 halaman Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.MtpMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan

beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara inidilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untukberacara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan AgamaSurabaya (PERMA

adanya kuasa Penggugat menyerahkanasli Surat gugatan dan asli Surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kKemudian KetuaMajelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisaterlaksana karena tidak adanya persetujuan dari pada Tergugat, maka gugatanPenggugat, dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di PengadilanAgama Surabaya (PERMA

Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggaldi Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dandengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakankompetensi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkanoleh Perma

Pasal 6ayat 3 Perma nomor 3 tahun 2019, Pemohon memiliki Kualitas hukum sebagaiPemohon untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan DispensasiKawin untuk Anak Pemohon bernama Sri Wahyu Ningsih binti Sumijan untukmenikah dengan calon suami bernama Muhammad Sholeh bin Maskuri, olehkarena Anak Pemohon baru berusia 17 tahun 5 bulan maka KUA KecamatanDawe Kabupaten Kudus menolak menikahkan Anak Pemohon dengan CalonHal. 8 dari 13 Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PA.Kdssuami

telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Pemohon dan calon suamsudah lama saling kenal dan akan menikah yang didasari sudah salingmencintai, Anak Pemohon dan calon suami sudah sering berduaan dan tidakdapat dipisahkan serta tidak ada paksaan dari siapapun juga untukmelaksanakan perkawinan dan antara Anak Pemohon dengan calon suaminyatidak halangan secara syari maupun undangundang untuk menikah;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan persyaratanadministrasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 Perma

pengantin masih dibawah umur, keterangan saksi dan hal tersebutmendukung keterangan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rencanaperkawinan tersebut atas kehendak kedua calon pengantin dan tidak adapaksaan serta tidak ada unsur transaksional, dan kedua orangtua calonpengantin bersedia membantu dan membimbing mereka setelah menjalanihidup berumah tangga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16huruf c, i dan Perma

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyataHalaman 7 dari 14 halamanbahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telan membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir ;

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1Tahun 2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat

(1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadappanggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115,Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali kedua belah pihak yangberperkara bahkan dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, keduabelah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikanketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma

Put.No.220/Pdt.G/2014/PA.K.KpsNomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2,Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada keduabelah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itukemudian telah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan difasilitasi danatau dibantu oleh Ahmad Zuhri, S. HI.

Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimediator, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut yang padapokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, makamemperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RINomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara inisesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2dan P.3yang telah diajukan oleh Pemohontelah dicocokkan dengan aslinya dan

dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon yangdimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suamianak Pemohon (calon besan) untuk menunda pernikahan dan menunggu anakPemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidakberhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka telahterpenuhi ketentuan Pasal 12 Perma

peraturan perundanganundangan yang berlaku,kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun,namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkankarena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudahsedemikian eratnya, , sehingga ditakutkan akan timbul kemudharatan yanglebih besar;Menimbang, atas kehendak tersebut telah didengar keterangan danpendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon(calon besan), guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Perma

masalahekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak;Menimbang, untuk membuktikan akan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.8, bukti manasepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P2 terbuktiPemohon adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, sedangkan istri Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2006 oleh karena ituPermohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 6 ayat 3 PERMA

Pasal 6ayat 3 Perma nomor 3 tahun 2019, Para Pemohon memiliki kualitas hukumsebagai Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan DispensasiKawin untuk anak Para Pemohon bernama Ayunda Nurul Aini Binti Widayatuntuk menikah dengan calon suami bernama Fredhika Ikhwan Bakhtiar binRobby Subhakti , oleh karena anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun 10bulan maka KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus menolakmenikahkan anak Para Pemohon dengan Calon

saling kenal dan akan menikah yang didasari sudahsaling mencintai, anak Para Pemohon dan calon suami sudah sering berduaan,keduanya tidak dapat dipisahkan serta tidak ada paksaan dari Ssiapapun jugaHal. 8 dari 13 Penetapan No. 183/Pdt.P/2020/PA.Kdsuntuk melaksanakan perkawinan dan antara anak Para Pemohon dengan calonsuaminya tidak halangan secara syari maupun undangundang untuk menikah;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan persyaratanadministrasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 Perma

kesehatan yang mendukung keterangan orang tua bahwaperkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Hal. 10 dari 13 Penetapan No. 183/Pdt.P/2020/PA.KdsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rencanaperkawinan tersebut atas kehendak kedua calon pengantin dan tidak adapaksaan serta tidak ada unsur transaksional dan kedua orangtua calonpengantin bersedia membantu dan membimbing mereka setelah menjalanihidup berumah tangga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16huruf c, i dan Perma

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuksengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)No. 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuaidengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugatagar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz)terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

dd 9 Ges 999 pb VPuArtinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yangZhalim dan gugurlah haknya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahaHal. 6 dari 14 halaman Put.

No. 315/Pat.G/2018/PAKdgTgl. 11 Desember 2018menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, rumah tanggaPenggugat